cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29622395     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 4 (empat) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
PEREDARAN MAKANAN YANG SUDAH KADALUARSA SEBAGAI KEJAHATAN TERSELUBUNG TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Aughi Nanda Saputra; Jody Yaumil qidam; Faturahman Vrali; Libra Yadi Pura; M. Imam Muslim
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.53

Abstract

Abstrak Keterbukaan perdagangan dan tanpa hambatan yang diharapkan suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan sehat. Perubahanan prinsip perdagangan dari era ketertutupan, tradisional, monopoli dan proteksi menuju era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa. Penyebab terjadinya kejahatan terselubung peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat diantaranya. Pedagang tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia menjual makanan yang telah kadaluwarsa. Tidak adanya keluhan atau komplain dari konsumen membuat pedagang merasa bahwa tidak apa-apa jika pedagang masih menjual makanan kadaluwarsa. Pedagang tetap menjual makanan kadaluwarsa selama bentuk dagangannya tersebut masih layak untuk dijual dikarenakan tidak ingin rugi. Pedagang tidak mengetahui jika menjual makanan kadaluwarsa merupakan pelanggaran hukum. Kata Kunci : Makanan, Kadaluarsa, Kejahatan, Konsumen Abstract Trade openness and without barriers expected of a trading condition based on the principle of fair competition. Changes in trade principles from an era of closedness, traditionalism, monopoly and protection to an era of openness without protection is a reflection of the growth of thinking towards the modernization of relations between nations. The causes of the hidden crime of circulating expired food in society include. Traders do not know or are not aware that they are selling food that has expired. The absence of complaints or complaints from consumers makes traders feel that it is okay if traders are still selling expired food. Traders continue to sell expired food as long as the merchandise is still fit for sale because they don't want to lose. Traders do not know that selling expired food is against the law Keyword : Food, Expired, Crime, Consumer
TELAAH NORMATIF ASAS PERSAMAAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) PERKARA KORUPSI DALAM PEMBERIAN REMISI Adi Irawan; M. Wahyu Ramadhan; Asrarrudin; M. Tri Wahyudi; Era Marta Sari; Nico Pranssisco
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.55

Abstract

Abstrak Penerapan asas persamaan hukum (equality before the law) dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pemberian remisi untuk narapidana korupsi akan diberikan setelah narapidana memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosioalisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif, dan defensif sehingga disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus atau kejahatan yang luar biasa sehingga dalam pelaksaanaan masa hukuman tidak bisa disamakan dengan narapidana tindak pidana umum. Kata Kunci: Telaah Normatif, Asas Persamaan, Perkara Korupsi Abstract Application of the principle of equality before the law in granting remissions to convicts in corruption cases. This research is normative legal research. Remission for corruption convicts will be given after the convicts meet the set conditions. Penitentiary considerations in granting remissions to convicts of corruption cases aim to create a correctional system that leads to the process of rehabilitation and resocialization of prisoners through educative, corrective and defensive efforts so that it can be concluded that the state has an obligation to correct every lawbreaker who commits a crime. criminal offenses through an effective promotion of socialization to the wider community that the criminal act of corruption is a special crime or an extraordinary crime so that in the implementation of a sentence it cannot be equated with a general crime convict. Keywords: Normative Study, Equality, Corruption Cases
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Hilmin; Ardiansyah; M. Jaya Zamhari; Ahmad Safei; Eka Kurnia Ningsih
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.59

Abstract

AbstrakPimpinan partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang duduk di DPRD demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di legislatif, salah satu kewenangan pimpinan partai politik terhadap wakil rakyat adalah penggantian antarwaktu yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah; Analisis kewenangan pimpinan partai politik dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Partai Golkar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahwa secara yuridis pimpinan partai politik memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diperbaharui dalam perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 di dalam undang-undang tersebut sering disingkat dengan sebutan UU MD3 karena mengatur secara jelas kedudukan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban masing-masing lembaga DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar merujuk peraturan dan undang-undang undangan yang berlaku dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi serta pakta integritas Partai Golkar. Kata Kunci: Analisis yuridis kewenangan pimpinan partai politik, penggantian antarwaktu anggota DPRD AbstractPolitical party leaders have authority over their cadres who sit in DPRD in order to guarantee the strength and existence of political parties in the legislature, one of the authorities of political party leaders over people's representatives is the interim replacement used by political parties against members of the Regional People's Representative Council (DPRD) who come from political parties, political parties have the right to dismiss their political cadres who are considered to have violated party rules and the constitution. The problems raised in the research are; Analysis of the authority of political party leaders in carrying out the dismissal and interim replacement of Regency/Municipal DPRD members. Mechanism of dismissal and interim replacement of Regency/Municipal DPRD Members in the Golkar Party. By using the normative legal research method, according to the problems in this thesis, that juridically the leadership of a political party has full authority to carry out the dismissal and interim replacement of members of the Regency/Municipal DPRD as stipulated in Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which was renewed in the amendment to Law Number 2 of 2011 concerning political parties. Law Number 17 of 2014 in this law is often abbreviated as UU MD3 because it clearly regulates the position, duties and functions, rights and obligations of each DPR RI, DPD RI, Provincial DPRD and Regency/City DPRD. Mechanism for dismissal and replacement between members of the Regency/City DPRD for Golkar parties refers to the applicable laws and regulations with the mechanism set out in the AD/ART and organizational regulations and the integrity pact of the Golkar Party. Keywords: Juridical analysis of the authority of political party leaders, interim replacement of DPRD members
PENERAPAN PRINSIF ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU Rinaldy Anugrah Akbar; Muhammad Akbar; Bella Anggraini; Rizky Ramadhan; Ummi Restu Reska R; Muhammad Nur Amin
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.70

Abstract

Abstrak Kontrak baku dalam perkembangannya menyingkirkan asas kebebasan berkontrak dan perlu dikendalikan dengan suatu pengendali yang didasari pada nilai-nilai moral, hati nurani yang lazim dikenal dengan istilah itikad baik. Dalam hukum perdata asas itikad baik merupakan suatu aturan yang terdapat dalam perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum..Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kontrak baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian, hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Pengujian itikad baik harus dilakukan disetiap kontrak, baik tahap pra pembuatan (perancangan), pembuatan (penandatanganan) dan tahap pasca pemebuatan (pelaksanaan) kontrak tapi juga tahap pra pembuatan (rancangan) kontrak. Kata kunci : Itikad Baik, Kontrak, Baku Abstract In its development, standard contracts get rid of the principle of freedom of contract and need to be controlled by a controller based on moral values, conscience, which is commonly known as good faith. In civil law, the principle of good faith is a rule contained in agreements, both agreements between individuals with individuals or individuals with legal entities. The research in this paper is normative juridical research, which examines only literature or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. A standard contract that does not provide a balance of interests for the parties, raises a reaction that leads to the need to be given a "proper" place for the existence of the principle of good faith in the making and implementation of the agreement, this is based on Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which determines "agreement- agreements must be carried out in good faith.” A person with good intentions puts full trust in the opposing party whom he considers honest and does not hide anything bad which may cause difficulties in the future. Good faith testing must be carried out in every contract, both the pre-manufacturing (designing), drafting (signing) and post-contracting (implementation) stages of the contract but also the pre-construction (design) stage of the contract. Keywords: Good Faith, Contract, Standard
SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Indiaz Restu; Pipin Sulistya; Bambang Budiman; Muhammad Yudodika; Muhammad Rizki Anggara; Evi Oktarina
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i2.71

Abstract

Abstrak Pemilukada dapat dikatakan sukses bila ditinjau dari segi hasil ialah jika Pemilukada yang dilaksanakan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin Negara, yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, penyelenggara pemilu menjadi pemain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan prinsip demokrasi salah satunya dengan politik uang.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaituPenelitian inimenggunakan yuridis normatif, yaitupenelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari datayang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.Adapun kesimpulan dari permasalahan ini sanksi terhadap penerima politik uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terdapat sanksi hukum namun dalam Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat sanksi bagi penerima politik uangSelain dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah penerima politik uang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu BAB V Tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan Pasal 149 KUHP. Kata kunci : Sanksi, Politik Uang, Pemilu Abstract Elections can be said to be successful when viewed from a results perspective, if the regional elections implemented can produce people's representatives and state leaders who are able to realize national aspirations, as stated in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, election organizers become players to win certain election participants in ways that violate the rules and principles of democracy, one of which is money politics. used by adhering to juridical aspects. As for the conclusion of this problem, sanctions against recipients of money politics in the General Election of Regional Heads based on Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections do not contain legal sanctions, but in Article 187 A of Law Number 10 of 2016 Tenta ng Election of Regional Heads contains sanctions for recipients of money politics Apart from Law Number 10 of 2016 Concerning Election of Regional Heads, recipients of money politics can be subject to sanctions based on the Criminal Code (KUHP), namely Chapter V Concerning Participation in Crimes Articles 55 and Article 149 Criminal Code. Keywords: Sanctions, Money Politics, Elections
SANKSI PIDANA DENDA DAN MANFAATNYA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN MENURUT BUKU III KUHP Risma Wanti; Imam Verdinand; Annisa Dwi Salimah; Saryanto Saryanto; M.Rafi Akbar; Windi Arista
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): November
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i2.75

Abstract

Abstrak Pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subside yaitu baru dan akan ditetapkan apabila sanksi lain dapat mananggulangi keadaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran menurut Buku III KUHP tergantung pada pelanggaran apa yang dilakukan oleh masyarakat, misalkan pelanggaran ketertiban umum. Menurut pasal 503 KUHP diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: barang siapa yang membikin ingkar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu dan barang siapa membikin gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau masuk sidang pengadilan di waktu ada ibadat atau sidang. Manfaat Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP yaitu; Dengan pengenaan sanksi pidana denda maka nama baik atau kehormatan pelaku tindak pidana pelanggaran akan tetap terjaga ; Sanksi Pidana denda yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pelanggaran tidak menimbulkan cap jahat bagi yang bersangkutan; Dengan dijatuhkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran, dapat dihindarkan pengaruh-pengaruh buruk dan mencegah tejadinya hubungan-hubungan yang tdak diinginkan dari pidana kurungan atau pidana jangka pendek; Hukuman denda, tidak mengakibatkan tercemarnya nama baik atau kehormatan pelaku tindak pidana pelanggaran. Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Pidana Denda Abstract Punishment is a subsidiary sanction, that is, it is new and will be determined if other sanctions can overcome the situation. This research uses a normative legal research type. The criminal sanction of fines imposed on perpetrators of criminal offenses according to Book III of the Criminal Code depends on what violations are committed by the community, for example violations of public order. According to article 503 of the Criminal Code, a maximum imprisonment of three days or a maximum fine of two hundred and twenty-five rupiah is threatened: anyone who causes disorder or noise, so that the peace at night can be disturbed and anyone who makes noise near a building to carry out permitted worship. or enter a court hearing when there is worship or trial. The benefits of criminal fines for perpetrators of criminal offenses according to Book III of the Criminal Code, namely; By imposing a fine, the good name or honor of the perpetrator of the criminal offense will be maintained; Criminal sanctions: fines imposed on perpetrators of criminal offenses do not create a bad reputation for those concerned; By imposing fines on perpetrators of criminal offences, bad influences can be avoided and undesirable relationships resulting from imprisonment or short-term punishment can occur; A fine does not result in tarnishing the good name or honor of the perpetrator of the criminal offense. Keywords: Criminal Acts, Criminal Sanctions, Criminal Fines
Dimensi Ketenagakerjaan Pada Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aryo Damar
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v3i3.152

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) is a company's commitment to contribute to sustainable development by taking into account social, economic and environmental welfare. One of the important dimensions in the implementation of CSR is employment, which includes aspects of protecting workers' rights, welfare, fairness in employment opportunities, and improving the quality of human resources. This study aims to analyze how CSR principles are implemented in the employment dimension, as well as its impact on workers' welfare and company productivity. Using a qualitative approach and literature study, the results show that the application of CSR principles in employment can improve harmonious industrial relations, reduce the level of social inequality, and improve the competitiveness of companies through sustainable employment policies. Therefore, the integration of labor aspects in CSR policies is an important strategy for companies in achieving business sustainability and creating positive social impacts.
Strategi dan Tantangan: Kiprah TNI dalam Misi Perdamaian PBB Arief Lassa Putra
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v3i3.154

Abstract

The role of the Indonesian National Army (TNI) in global missions, especially peacekeeping under the auspices of the United Nations (UN), has become an important highlight in the context of international diplomacy and security, where since joining the UN peace mission, the TNI is committed to creating stability in conflict areas through the deployment of troops in various crisis countries. The founding fathers of our country included the obligation of the Republic of Indonesia to participate in maintaining world order in the 1945 Constitution, and the TNI is not only tasked with maintaining security, but is also active in community development, including providing humanitarian assistance and supporting the reconciliation process. With extensive training and experience, the TNI brings a human values-based approach, prioritizing cooperation with other countries and international organizations; The presence of the TNI in UN peacekeeping missions reflects Indonesia's commitment to global stability and strengthens the country's image in the international arena. In addition, this involvement serves as a means to increase TNI professionalism and expand the defense diplomacy network, where through various challenges faced in the field, the TNI's role not only has an impact on the recovery of conflict areas, but also creates positive synergies for world peace and security, showing that Indonesia is a country that cares and is responsible for maintaining global stability.
Problematika RUU Perampasan Aset Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial Rico Martin
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v3i3.157

Abstract

The Draft Law on Asset Seizure has been the focus of attention in the context of corruption eradication in Indonesia. However, the implementation of this bill raises several implications for human rights (HR) and social justice that need to be seriously considered. This research aims to analyze the implications of the Asset Seizure Bill for HR and social justice in the context of corruption eradication in Indonesia. Through a critical analysis approach, this study explores the positive and negative impacts of the Asset Seizure Bill on HR, including the right to privacy, freedom of speech, and the right to justice In accordance with Article 28G paragraph (1) and Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. Additionally, this research also discusses the implications of the bill for social justice, including fair asset distribution and protection for vulnerable groups. The results of this study provide insights into the complexity of implementing the Asset Seizure Bill and the importance of ensuring that corruption eradication efforts do not violate HR principles and social justice According to Article 36 paragraph (2) of Human Rights Law No. 39 of 1999.
Kekuatan Mengikat Dari Keputusan Arbitrase Dihubungkan Dengan Sifat Final & Binding Erleni, Erleni; Wulandari, Meidya; Oktariani, Oktariani; Yogananta, Ocky; Arifandi, Fery
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v3i3.172

Abstract

Contemporary business actors often use arbitration, a method of resolving disputes outside of court. Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. More and more cases are being registered with the Indonesian National Arbitration Board. Arbitrasi semakin penting dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional dan internasional karena banyaknya kontrak bisnis atau perdagangan yang mencakup klausul arbitrase. Arbitration awards are final and binding, because arbitration follows the principle of final and binding. The decision immediately has permanent legal force from the moment it is pronounced because the arbitration decision is final and binding. Therefore, no further legal recourse can be taken against that decision. Article 70 provides the disputing parties with the opportunity to raise objections, while Article 60 states that the arbitration decision is final and has permanent legal force.

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2023): November Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 4 (2023): Mei Vol. 1 No. 3 (2023): Februari Vol. 1 No. 2 (2022): November Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus