cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29622395     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 4 (empat) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA Sella Novianti; Aisyah Maharani Fajrin; Febbyolah; Nabilla Putrie V.S; Rizaldi; Enni Merita
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.469 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian kekerasan yang sering kali dialami oleh orang yang menetap di dalam ruang lingkup keluarga, kekerasan bukan hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak saja, namun laki-laki selaku seorang suami pun dapat menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa disebut Marital Rape. Salah satu bentuk kejahatan seperti halnya kekerasan seksual yang dialami laki-laki saat ini kurang mendapat perhatian khalayak umum. Hal tersebut karena, selama ini pelecehan ataupun kekerasan seksual selalu identik dengan perempuan yang menjadi korbannya sedangkan laki-laki sebagai pelaku. Namun, berdasarkan data yang selama ini diperoleh, kaum perempuan memang lebih rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dibandingkan dengan kaum laki-laki. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder pada studi kepustakaan. Kemudian analisis data akan menggunakan kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Maka akan memperoleh hasil bahwa hubungan suami istri selayaknya dapat mendewasakan keduanya, saling melengkapi, dan adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Laki-laki juga berhak untuk mendapat perlindungan oleh undang-undang ataupun peraturan yang didukung oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga lain yang dapat bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang baik kepada korban kejahatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Marital Rape, Kekerasan, KDRT. AbstractThis research was conducted based on incidents of violence that are often experienced by people who live in the family sphere, violence does not only occur in women and children, but men as husbands can also become victims of domestic violence (domestic violence). ) or can be called Marital Rape. One form of crime, such as sexual violence experienced by men, currently receives less attention from the general public. This is because, so far, sexual harassment or violence has always been synonymous with women being the victims, while men have been the perpetrators. However, based on the data so far obtained, women are indeed more vulnerable to becoming victims of violence and sexual harassment than men. To answer the problems above, the researcher used a normative juridical approach with a descriptive research type. Sources of research data using secondary data on library research. Then the data analysis will use qualitative by way of deductive thinking. Then the result will be that the husband and wife relationship should be able to mature both, complement each other, and there is a balance of rights and obligations. Men also have the right to receive protection by laws or regulations supported by law enforcement agencies and other institutions that can work together to provide good protection to victims of crime. Keywords: Legal Protection Marital Rape, Violence, Domestic Violence.
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Dendi Pajriansyah; Kris Moresikani; Mei Nadhila; Redo Patoni; Zuhdyen Elva Haza
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.045 KB)

Abstract

AbstrakTindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce; dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinisipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Transaksi, Jual Beli, Online AbstractCriminal acts of fraud are currently growing following the times and advances in technology. Legal regulations are made to anticipate this, but the existing regulations do not seem to reduce these crimes but have increased. This study aims to: first, determine law enforcement against criminal acts of fraud based on e-commerce; and second, knowing the inhibiting factors in enforcing criminal law against criminal acts of e-commerce based fraud. The results of the study illustrate that the crime of fraud based on e-commerce is in principle the same as fraud in the conventional way, but the difference lies in the evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunication devices). Therefore law enforcement regarding this crime of fraud should still be accommodated by the Criminal Code through article 378, and to strengthen the legal basis it can also be accommodated through Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. As a special law (Lex Specialist Derogat Lex Generale), the ITE Law can at least become a guideline and legal basis for members of the public in their activities in cyberspace. Keywords: Law Enforcement, Transactions, Buying and Selling, Online
PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN Andry Surya Pratama; Alan Maulana Afriansyah; Fiskal Juliando Saputra; M. Ikhsan fernanda; RZ M Febri Agung
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.024 KB)

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memberikan efektifitas paling maksimal dalam penentuan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan “Explenasi Deskriptif”. Hasil dari penyusunan jurnal ini menunjukkan bahwa penentuan hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh hukum agama islam dan kepercayaan bahwa anak yang belum mummayiz (berusia 12 tahun) lebih baik tinggal bersama ibunya dari pada ayah nya terlepas apakah si ibu memiliki kemampuan atau kepantasan untuk mendidik, merawat, dan membesarkan anak nya. Karena itu banyak kasus hak asuh anak dalam perceraian dimenangkan oleh pihak wanita dengan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ditanggung oleh ayahnya. Serta dalam perceraian sang ayah tidak kehilangan haknya untuk mengunjungi, menjadi wali dalam pernikahan, serta menyangkut masalah warisan. kata kunci : Putusan, Hakim, Perceraian, Hak Asuh Anak Abstract The purpose of the study is to analyse the factors that provide the most effectiveness in determining child custody and judge consideration in court. This research uses the "Deskriptive Explanation" approach. The results of the preparation of this journal show that the determination of child custody is heavily influenced by Islamic law and the belief that a child who is not yet mummayiz (12 years old) is better off living with his mother than his father regardless of whether the mother has the ability to educate, care for, and raise her child. Therefore, many cases of child custody in divorce are won by the woman with maintenance and education costs borne by the father. And in divorce the father does not lose his right to visit, be a guardian in marriage, and concerning inheritance issues. Keywords: Decision, Judg, Divorce, Custody rights Child
PEMAHAMAN HUKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSFEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA RZ.M. Agang Pratama; Muhammad Aldo; Raden Zainal Abidin; Nanda Rizki Yanto; Dandi Yudistira; Setyo Utomo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.405 KB)

Abstract

AbstrakDalam menghadapi era zaman sekarang ini banyak terjadi pergeseran dari nilai-nilai perilaku yang terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat, menurunnya nilai-nilai moral yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya masyarakat merupakan bentuk pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. salah satu nilai budaya masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah timbulnya budaya korupsi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan bentuk dampak yang merugikan baik bagi masyarakat, kearah tujuan dan cita-cita negara, sebagai realisasi pelaksanan imflementasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Menyikapi hal ini maka perlu diberikan bentuk solusi, agar dapat mengatasi kasus-kasus korupsi yang terjadi dengan memberi bentuk kekuatan dalam merealisasikan fungsi dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk penerapan, pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan baik di mulai dari masyarakat paling bawah sampai kepada masyarakat paling atas. Penelitan ini bertujuan adalah untuk memfungsikan nilai-nilai Pancasila dalam realisasi nya sebagai pedoman dalam masyarakat berprilaku, dalam upaya bentuk preventif adalah dengan memberikan bentuk pendidikan disekolah-sekolah sampai ke pendidikan perguruan tinggi serta memberikan bentuk sosialisasi dalam bentuk seminar-seminar dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan, Lembaga dan institusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila termasuk dalam penegakan hukum serta aturan dalam bentuk undang-undang masih belum dijadikan sebagai sarana untuk dipedomi dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Pancasila AbstractIn the face of today's era, there are many shifts from behavioral values that occur in life in society, decreasing moral values that deviate from cultural values in society. Pancasila which is extracted from the cultural values of the community is a form of guidance in people's lives in the nation and state. One of the cultural values of society that are contrary to the values of Pancasila is the emergence of a culture of corruption that occurs in various fields of people's lives, so that it can have a detrimental impact on the community, towards the goals and ideals of the state, as a realization of the implementation of values. values in the precepts of Pancasila. In response to this, it is necessary to provide a form of solution, in order to overcome corruption cases that occur by giving a form of strength in realizing the function of Pancasila values in the form of application, in the implementation of social life, starting from the lowest society to the highest society. This research aims is to function the values of Pancasila in their realization as a guide in the behavior of society, in an effort to prevent it is to provide a form of education in schools to higher education and provide a form of socialization in the form of seminars in organizational activities. social institutions Institutions. The results of the study show that there is still a weak understanding of Pancasila values, including in enforcement Laws and laws are still not used as a means to be guided, in an effort to handle corruption cases. Keywords: Corruption, Pancasila
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF SAAT INI Farah Andriani; Msy. Arifah Sumayyah; Muhammad Ria Revanza; Fajri Ramadhan; M. Ivandi Aulia; Tobi Haryadi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.984 KB)

Abstract

AbstrakMasalah tindak pidana asusila terhadap anak muncul karena pelaksanaan hukum pidana tidak berorientasi pada nilai keadilan, terutama pada perlindungan korban, melainkan pada penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, tidak menakut-nakuti orang tentang kejahatan kesusilaan, apalagi tentang pemerkosa dan pelecehan seksual anak. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana asusila menurut hokum pidana positif saat ini. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan82, Undang-Undang. Nomor. 23/ 2002 jo. Undang-Undang. Nomor. 35 Tahun 2014jo Perpu No.1/ 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 / 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Unang Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. kelemahan yang muncul pada Undang-Undang Nomor 31/2014 adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Moral. AbstractProblems of sexual offenses towards kids bobbing up from the enforcement of the crook regulation has now no longer been orientated to the safety of sufferers, particularly justice, however instead at the ap- plication of consequences at the offender. As a result, now no longer make human beings scared of committing a criminal offense of morality, even extra perpetrators of rape and sexual abuse towards kids .. the trouble on this studies is how the provisions of the felony safety of kids as sufferers of sexual offenses beneathneath crook regulation are nice today. Legal safety of infant sufferers of crime withinside the crook regulation of chastity nice contemporary on Article 287, 290, 292, 293, 294 and 295 of the Criminal Code and Article eighty one and eighty two of the Act. No. 23/2002, as amended. Act. No. 35 of 2014 as amended through Government Regulation No.1 / 2016 at the modification of the Law No. 23/2002 on Child Protection, and while the sufferers are covered withinside the scope of the household, then follow the provisions of Articles forty six and forty seven of the Law. No. 23/2004 at the Elimination of Domestic Violence, and Law No. 31/2014 on Witness and Victim Protection. weak spot that emerged withinside the Act. No. 31/2014 is the absence of a pro- imaginative and prescient governing the sanctions while gamers do now no longer deliver restitution to the sufferers.
PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA Muhammad Aprianto; Meilien Najiyah; Rizki Giovane Luis; Rahmat Syahputra; Abdi Yuda Utama
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.803 KB)

Abstract

AbstrakAdanya ketidak seimbangan antara persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah sangat besar berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah, dengan ini kebutuhan masyarakat atas tanah pasti akan semakin meningkat dan hal ini juga akan mendorong peningkatan kegiatan jual beli tanah sebagai sarana dan bentuk proses peralihan hak atas tanah. Jenis penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif. Mekanisme prinsif keterbukaan terkait dengan perjanjian jual beli tanah itu menurut ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya. Kepada Pemerintah sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jual beli atas tanah yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta jual beli serta memberitahukan kepada masyarakat untuk melakukan proses balik nama sertifikat sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimilikinya, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga lebih memilih dengan cara bawah tangan karena dianggap lebih mudah. Kepada pihak pembeli diharapkan dalam melakukan perjanjian jual-beli harus berpegang prinsip pada asas itikad baik. Pihak pembeli juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama. Dengan demikian, apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka proses jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama sertifikat dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun Kata Kunci : Pelaksanaan Prinsip, Jual, Beli Tanah AbstractThe existence of an imbalance between the limited supply of land and the need for land is very large resulting in the emergence of problems related to land, with this the community's need for land will definitely increase and this will also encourage an increase in land buying and selling activities as a means and form of the process of transferring land rights. The type of research used is normative juridical. The principle mechanism of openness related to the land sale and purchase agreement according to the provisions of the law gives freedom to the parties to determine the conditions that must be fulfilled. This is in accordance with the principle of freedom of contract contained in article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Even so, it does not mean that the parties can freely enter into a sale and purchase agreement that can disrupt public order, or violate the law, but the said freedom must still be based on the legal terms of an agreement in general. The Government should conduct counseling to the public regarding the sale and purchase of land that has been required by law, namely before the PPAT as an official authorized to make deed of sale and purchase and notify the public to carry out the process of returning the name of the certificate so that they get legal certainty regarding the land rights that are granted. owned, because there are still many people who do not know and also prefer the underhand method because it is considered easier. It is hoped that the buyer in entering into a sale and purchase agreement must adhere to the principle of good faith. The buyer must also fulfill the conditions needed in buying and selling land up to the process of transferring the name. Thus, if all of these conditions are met, then the process of buying and selling land up to the process of transferring the name of the certificate can run smoothly without any obstacles
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Nur Fitri Mardea; Tasha Melini; M. Ismail; Yosafat Bagus Prasetio; Rama Sony; Siti Sahara
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.452 KB)

Abstract

AbstrakPemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam mengambil peran untuk mewujudkan hutan konservasi berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Melalui peraturan pemerintah daerah, peraturan tersebut menjadi acuan untuk pelestarian alam pada tingkat daerah. Beberapa contoh kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam, seperti Program Seruling (siswa peduli lingkungan), fokus utama dari program ini adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pelestarian alam di lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih asri dan nyaman. Kedua ada Program Apel (aparat peduli lingkungan) yang mana fokus utamanya adalah aparatur pemerintah dengan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan setiap kenaikan jabatan serta peringatan hari besar daerah dan nasional. Ketiga, Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan) yang fokusnya adalah program kerjasama dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dengan mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah menyumbangkan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup. Keempat, Program Car Free Day yang fokusnya berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan pada hari libur. Kata Kunci: Konservasi, Pemerintah, Hukum, Aturan AbstrakThe local government is one of the parties responsible for taking the role of realizing forest conservation based on Law no. 41 of 1999. Through local government regulations, these regulations become a reference for nature conservation at the regional level. Some examples of government policies that involve the community in nature conservation, such as the Seruling Program (students care about the environment), the main focus of this program is to increase student participation in nature conservation in the school environment so that it becomes more beautiful and comfortable. Second, there is the Apple Program (environmental care officials) in which the main focus is government officials with tree planting activities that are carried out every promotion and commemoration of regional and national holidays. Third, the Pepeling Program (environmentally caring brides) whose focus is a collaboration program with the Office of Religious Affairs in each sub-district by requiring every bride and groom to be married to donate 10 tree seedlings which will be submitted and will be planted by the technical service in charge of the environment. Fourth, the Car Free Day Program which focuses on activities that do not use motorized vehicles, this activity is carried out on holidays.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG ( STUDI PENGGUNA JASA GRAB MOTOR (GRABBIKE) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA Iqbal Yassin; Muhammad Alfarizi; Aditya Wahyu S; Yasir Anwar; Muhammad Rezeki; Andi Candra
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.137 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Palembang. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Palembang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu hukum berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang. pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Palembang berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu hokum STIHPADA. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makas mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal-hal yang menyangkut keselamatan pengguna jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online Abstract: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Palembang City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Palembang City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Palembang consists of 1 person and 3 staff in the STIHPADA school of law. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Palembang City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions.
SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKU USAHA YANG MEMUAT PERLINDUNGAN HAK KETANAKERJAAN PEREMPUAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENGHORMATAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PERUSAHAAN Nur Aziza; Fitri Yani; Diah Syawitri; Muhammad Fajar Fadillah; Riko Anggara Putra; Rianda Riviyusnita
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.397 KB)

Abstract

AbstrakSesuai amanat Undang-Undang, pekerja perempuan tentunya mendapatkan hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Berbagai hal harus diketahui tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan didalam dunia kerja seiring dengan kebutuhan ekonomi dalam suatu masyarakat. sampai saat ini, pemberi kerja dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, masih cukup banyak yang belum melaksanakan secara utuh atas perlindungan tersebut yang mencakup ; istirahat haid, istirahat melahirkan, stirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, juga ilarangan imemperkerjakan itenaga ikerja iperempuan hamil pada kondisi berbahaya dan adanya kewajiban yang menentukan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja dimalam hari. kementrian ketenagakerjaan (kemnaker) menghimbau semua pihak agar semakin mengutamakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. Sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap reputasi prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Hak-Hak Perempuan, Pelaku Usaha. Abstract In accordance with the mandate of the law, women workers certainly get the same rights as male workers. Various things must be known about the government's efforts to provide protection for women workers in the world of work in line with the economic needs of a society. Until now, in carrying out the obligation to protect women workers, there are still quite a lot of employers who have not fully implemented this protection which includes; menstruation breaks, maternity breaks, abortion breaks, breastfeeding opportunities, as well as the prohibition on employing pregnant women workers in dangerous conditions and the existence of stipulating obligations for women workers who work at night. The Ministry of Manpower (Kemnaker) urges all parties to prioritize the protection of women workers. So as to be able to provide added value to the reputation, prestige, and good name of the company, as an entity that is committed to creating an inclusive world of work, in respect of the principle of equality.
LEGALITAS PERJANJIAN VALET PARKING DI LIHAT DARI PASAL 1 320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA M. Rifano Arisandy; Harrysandy Yogawiratama; Deli Susanto; Rico Alpenzu; Benny Anggara Sentosa; Erleni Erleni
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.354 KB)

Abstract

AbstrakDalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan konsensualitas.Perkataan konsensualitas ini berasal dari bahasa Latin , yaitu Consensus, yangartinya sepakat. Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.Jasa pelayanan parkir valet (valet parking service), adalah salah satu contoh perjanjian yang berdasarkan asas konsensualisme dianggap telah disepakati para pihak, secara serta merta.Parkir adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan, pasti pernah menggunakan sarana parkir. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.perjanjian valet parking sebenarnya mengandung unsur-unsur perjanjian bernama. Perjanjian semacam itu dapat digolongkan sebagai perjanjian campuran (contractus sui generis).perjanjian valet parking merupakan perjanjian yang tidak dilarang dalam undang-undang dan tidak bertentangan pula dengan kesusilaan dan ketertiban umum,asalkan dilakukan berdasarkan koridor hukum Indonesia. Kata kunci : Legalitas, Perjanjian, Valet Parking AbstractIn contract law, a principle applies, which is called consensuality.The word consensuality comes from the Latin, namely consensus, which means agreed. The meaning of the principle of consensuality is basically the agreement that arises because of it has been born since the moment the agreement was reached. Valet parking service is an example of an agreement based on the principle of consensualism which is deemed to have been agreed by the parties immediately. Parking is a word that is familiar to us, especially for those who have a vehicle, must have used parking facilities. This research is a normative or library research, which is carried out by examining literature or secondary data only. In this study the authors obtained secondary data in the form of legal materials both primary, secondary and tertiary. The valet parking agreement actually contains elements of the named agreement. Such agreements can be classified as mixed agreements (contractus sui generis). The valet parking agreement is an agreement that is not prohibited by law and does not conflict with decency and public order, as long as it is carried out according to the corridors of Indonesian law.

Page 3 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2023): November Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 4 (2023): Mei Vol. 1 No. 3 (2023): Februari Vol. 1 No. 2 (2022): November Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus