cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29622395     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 4 (empat) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS Mgs Rafih Ramadhan; EkaWulandari; Abdurrahman Zikri; Indah Wati; Alfarizi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.087 KB)

Abstract

AbstrakPersoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan “jenis dan jumah” pidana yang menunjukkan sifat ketercelaan tersebut. Apakah terdapat pola tertentu yang digunakan pembentuk undang-undang dalam menentukan hal tersebut dalam Hukum Pidana Khusus, terutama untuk melakukan pemberatannya apabila dibandingkan dengan pola umum yang digunakan pembentuk KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, terutama dengan melakukan analisis terhadap gejala yang diisyaratkan pembentuk undang-undang dalam ancaman pidana yang ditetapkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Khusus, yang menjadi “simbol” Hukum Pidana berjatidiri bangsa Indonesia, justru tidak ditemukan pola tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Kata kunci : Pemberatan pidana, hukum pidana khusus, ancaman pidana AbstractWhat has been a fundamental issue of this study what base for the lawgivers in determining “type and number” of crime showing a disapprobation. Is there any certain pattern used by the lawgivers in determining the case in Special Criminal Code, primarily to do its weighting when compared with the general pattern used in the Criminal Code. This research was conducted by using a normative juridical method, mainly by analyzing the symptoms suggested by the legislators in the enactment of criminal threats. The results of this study indicate that in the Special Criminal Law, becoming the “symbol” of Criminal Law as the identity of Indonesia, there is no specific pattern in conducting the weighting of criminal.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Ninik Hasanah; Rian Hidayat; Sarbani; Andi Supriansyah; Ahmad Safei; Adi Purnama
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.417 KB)

Abstract

AbstrakPancasila adalah dasar Negara yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan dengan UUD 1945, wajib dijadikan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 12/2011, wajib di jadikan sebagai rujukan penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu maupun UU Pilkada. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis.Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Partisipasi warga dalam pemilhan diharapkan tinggi sehinggga hasil pemilihan mempunyai legitimasi kuat. Namun demikian partisipasi warga masyarakat dalam memilih harus tetap berada pada koridor kebebasan politik dan kebebasan sipilnya, tanpa takut akan intimidasi, tetap mempunyai rasa aman. Karena sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Kata Kunci : Pancasila; Pilkada; Demokratis; Demokrasi AbstractPancasila is the basis of the State which was ratified by PPKI on August 18, 1945 as an integral part of the 1945 Constitution, which must be used as the basis for the administration of the state in all aspects of life. Pancasila as the source of all sources of law as regulated in Article 2 of Law 12/2011, must be used as a reference for the preparation of all laws and regulations, including the Election Law and the Pilkada Law. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Direct regional head elections must be included in the grand framework for realizing a democratic local government. The purpose of holding direct elections is to form a strong government based on the choice and legitimacy of the people. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Citizen participation in elections is expected to be high so that the election results have strong legitimacy. However, the participation of citizens in voting must remain in the corridor of political freedom and civil liberties, without fear of intimidation, and still have a sense of security. Because the democratic political system is characterized by the democratic order that underlies the rulers so that the elements of democracy not only become the norm of the state but empirically work in accordance with the corridors of democracy.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT GADUNGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Resi Sindi Yani; Febiola; Aries Hidayat; Muhammad Wahyu Firmansyah; Muhammad Faris Sopani
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.577 KB)

Abstract

AbstrakUntuk menjadi seorang Advokat harus berdasarkan syarat di atas namun dalam kenyataan tersebut di atas walaupun sudah ada syarat mengenai Advokat namun masih ada orang yang menyatakan advokat tapi tidak memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor adanya Advokat gadungan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap advokat gadungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 378 KUHP, Kemudian selain pasal 378 KUHP tentang Penipuan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang advokat gadungan juga dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Surat Palsu apabila ada surat-surat atau dokumen yang dipalsukan yang digunakan contoh Kartu Advokat Palsu, Serifikat Pendidikan Advokat Palsu, Ijazah Palsu atau Berita Acara Sumpah Palsu. Diharapkan kepada seluruh advokat yang ada diorganisasi Advokat, supaya dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan terhadap kasus yang disengketakan oleh para klien. Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Pidana, Advokat Gadungan. AbstractTo become an Advocate must be based on the conditions above, but in reality, even though there are conditions regarding Advocates, there are still people who claim to be advocates but do not meet the requirements. This study uses normative legal research, research that refers to legal norms contained in laws and regulations. The factors of the existence of fake advocates and how the criminal responsibility for fake advocates is based on the Criminal Code. The form of criminal responsibility is contained in the Criminal Code (KUHP) contained in Article 378 of the Criminal Code. Then in addition to Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud, it does not rule out the possibility that a fake advocate is also subject to Article 263 of the Criminal Code concerning Fake Letters if there are letters or documents falsified documents used for example Fake Advocate Cards, Fake Advocate Education Certificates, Fake Diplomas or Minutes of Fake Oaths. It is hoped that all advocates in the Advocate organization will seriously assist clients in disputed cases.
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Yuni Savira; Tasya Eka Dian Putri; M. Agus Muchlis; Muhammad Yoga Saputra; Surya Ramadhan
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.283 KB)

Abstract

AbstrakPenegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional.Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara. Fokus pembahasan makalah ini adalah bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan, dan faktor apakah yang dapat menunjang penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan. Pembahasan makalah ini terdiri dari empat poin utama, yaitu kebijakan penegakan hukum, faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum masyarakat. Kajian ini berkesimpulan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi penegakan hukum dapat bersumber dari perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Budaya Hukum AbstractLaw enforcement is a necessity that is carried out by the state in protecting its citizens, because law enforcement is upholding the values of truth and justice. Efforts to deal with crime with criminal law are essentially part of criminal law enforcement efforts. Criminal law enforcement is realized through a legal policy that is part of national legal politics. This involves various elements within the state, from legislators, law enforcement officials, to citizens. The focus of the discussion in this paper is how criminal law enforcement policies are towards crime prevention, and what factors can support the implementation of criminal law enforcement policies on crime prevention. The discussion of this paper consists of four main points, namely law enforcement policies, statutory factors, law enforcement factors, and community legal culture factors. This study concludes that criminal law enforcement policies can be initiated by establishing appropriate legal products and in accordance with societal developments. The obstacles faced by law enforcement can originate from legislation, law enforcement officials, and the legal culture of society.
PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Misericordias Purba; Dian Putri; M. Aditya Sufratama; Aisyah Putri Rafitasri; Aebel Apriedo; Zakaria Zakaria
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.42

Abstract

Abstrak Kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Penerapan Peraturan, Penyalahgunaan Narkotika Abstract The crime of narcotics crime has become a problem for the nation and nations in the world which is always discussed. All over the world, the problem of narcotics abuse is almost all a problem for nations. Narcotics abuse can certainly cause damage to the physical, mental health, emotions and attitudes in society. The problem of narcotics abuse has threatened society and the nation so that it has become an organized crime in the national and international scope. How is the application of criminal law regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia and how is the criminal law system regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia. The research method in this scientific journal is carried out using a normative juridical approach, namely by analyzing problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. Keywords: Narcotics Crime, Application of Regulations, Narcotics Abuse
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENUNDAAN (DELAY) DALAM PENERBANGAN Dwi Rahayu; Dendy Djumadil Akhir; Tri Oktiadi Umbara; Amri Destriani Hasnan; Rezi Niti Utami; Jauhari Jauhari
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.44

Abstract

AbstrakPelanggaran hak konsumen dan perlindungan hukum pengguna jasa penerbangan dalam kasus delay. Metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi udara. yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Peraturan tersebut menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen dan Jasa Penerbangan. AbstractViolation of consumer rights and legal protection for flight service users in delay cases. The normative research method uses a statutory approach. Forms of legal protection for passengers using air transportation services, as well as legal remedies for passengers who are harmed by air transportation companies. namely among others: Law Number 15 of 1992 concerning Aviation and Regulation of the Minister of Transportation Number 89 of 2015 concerning Handling of Flight Delays. This regulation determines the legal remedies that can be taken by passengers who experience losses. Keywords: Protection, Consumers and Aviation Services.
PENERAPAN KONTRAK YANG SEIMBANG ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DAN MAJIKAN Fadli Anugrah; Elvin Saputra; Sandri Merdiandi; Zainal Abidin; Ruli Nanda; Juniar Hartikasari
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.46

Abstract

Abstrak Dalam berbagai kajian akademis, perbincangan mengenai eksistensi kontrak dalam hubungannya dengan para pihak seringkali dikaitkan dengan keseimbangan dalam kontrak. Namun demikian tidak akan pernah berhenti munculnya anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara para pihak tidak memeberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hokum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Salah satu bentuk ketidakseimbangan dalam kontrak adalah hubungan kerja antara Pembantu Rumah Tangga dan Majikan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. keseimbangan dalam kontrak antara pekerja dengan majikan dapat dipenuhi melalui ketentuan Pasal 1339 BW yang mengatur bahwa: persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Kata Kunci :Kontrak, Kesimbangan, Pekerja, Rumah Tangga Abstract In various academic studies, the discussion about the existence of a contract in relation to the parties is often associated with the balance in the contract. However, the assumption will never stop that the contract entered into between the parties does not provide a balanced position for one of them. Such contracts are considered unfair and one-sided, giving rise to efforts to seek and explore new findings in the field of contract law in order to resolve the problem of imbalances in contractual relations. One form of imbalance in the contract is the working relationship between the domestic helper and the employer. The research used is normative legal research, namely a legal research method that is carried out by examining literature or secondary data. The author uses secondary data sources, namely in the form of written documents, laws and regulations and literature relating to the object of this research. The balance in the contract between workers and employers can be fulfilled through the provisions of Article 1339 BW which stipulates that: agreement is not only binding on what is expressly specified in it, but also everything that by its nature consent is demanded based on justice, custom or law. Keywords: Contract, Balance, Worker, Household
IMPLEMENTASI BATAL DEMI HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Julianto; Muhammad Abdurrahman; M. Soheh Salahudin W; Alvin Reynaldo; Reggy Permana; Husnaini Husnaini
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.47

Abstract

Abstrak Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal dimulai suatu hubungan kerja yang dibuat atas pernya taan kesanggupan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. bagaimana implementasi makna batal demi hukum dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Makna batal demi hukum berarti perjanjian kerja tersebuat seolah-olah tidak pernah ada atau sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perjanjian. Namun dalam kenyataan yang sering terjadi walaupun pekerjaaan tersebut batal demi hukum ada tetapi pekerja atau buruh masih tetap diperkerjakan hingga saatnya terjadilah pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci : Batal Demi Hukum, Perjanjian, Kerja Abstract The working relationship is basically the relationship between the worker/laborer and the entrepreneur after a work agreement has been made. The work agreement is the beginning of a work relationship that is made based on a statement of commitment between the worker/laborer and the entrepreneur. Work agreements can be made orally or in writing. how to implement the meaning of null and void in work agreements that are contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The research used is normative legal research, namely a legal research method that is carried out by examining literature or secondary data. Secondary data sources are in the form of written documents, laws and regulations and literature related to the object of this research. The meaning of null and void means that the work agreement is as if it never existed or from the beginning there was never an agreement legally. However, in reality, what often happens is that even though the work is null and void, workers or laborers are still employed until the time when the employment relationship is terminated. Keywords: Null By Law, Agreement, Work
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Annisa Yuni Ashri; Bunga Sulastriani; Retno Wahyudi; Amallinda Agustin; Anneke Wulandari; Herman Fikri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.51

Abstract

Abstrak Apabila bidang perikanan ini dapat dikelola dengan baik dan profesional, Hasil di bidang perikanan yang dapat meningkatkan jumlah ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara guna kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Penggolongan tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Penggolongan tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sejatinya merupakan tindak pidana yang menyangkut pengggunaan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian maupun merusak sumber daya ikan, lingkungan yang ada disekitar habitat ikan. Dalam hal penindakan agar kiranya tidak hanya menggunakan pendekatan represif, akan tetapi juga menggunakan pendekatan restoratif, guna melakukan pemulihan terhadap para korban yang selama ini terkena dampak dari perilaku korporasi yang bergerak di bidang perikanan, dalam hal ini ialah pemulihan terhadap kondisi para nelayan tradisional agar nelayan ini dapat kembali hidup sejahtera. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana, Perikanan Abstract If the fisheries sector can be managed properly and professionally, results in the fisheries sector that can increase the number of exports will provide additional state revenue in the interest of achieving the country's goals of creating a just and prosperous society. The classification of fisheries crimes according to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The classification of fisheries crimes according to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries is actually a crime involving the use of materials or tools that can endanger the preservation or damage fish resources, the environment around the fish habitat. In terms of prosecution, it is advisable not only to use a repressive approach, but also to use a restorative approach, in order to make recovery for victims who have been affected by the behavior of corporations engaged in fisheries, in this case, recovery of the conditions of traditional fishermen so that fishermen it can return to a prosperous life. Keywords: Corporate Responsibility, Crime, Fisheries
PERLINDUNGAN HUKUM IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JASA PEMBORONGAN Solihin Abdullah; Muhammad Ervan Sidabutar; Yoga Ronaldo; Abdurrachman Hidayat; Eriandi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v2i1.52

Abstract

AbstrakDalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjajian kerja. Bagaimanakah implementasi dari asas keseimbangan dalam perjanjian jasa pemborongan, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemborong dan pemerintah sebagai pejabat pembuat komitmen dalam perjanjian pemborongan. Penelitian yang digunakan tergolong penelitian hukum normatif. Implementasi dari asas keseimbangan dalam perjanjian jasa pemborongan sangat diperlukan untuk mewujudkan perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Para pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, jika ada penyedia wanprestasi dalam hal terlambat menyelesaikan pekerjaan maka penyedia tersebut harus dikenakan denda yang akan dipotong dari pencairan dana proyek yang terakhir. apabila pihak pejabat pembuat komitmen melakukan wanprestasi diharapkan penyedia jasa konstruksi melakukan gugatan ke pengadilan negeri guna menuntut haknya yang belum pasti, tanpa harus mengkhawatirkan hal tersebut akan berpengaruh di kemudian hari Kata Kunci : Perlindungan, Implementasi, Perjanjian, Pemborongan AbstractIn chartering public works carried out by government agencies, directors are usually appointed from the competent authority, usually from public works agencies on the basis of assignments or work agreements. How is the implementation of the principle of balance in the contracting service agreement, how is the legal protection for contractors and the government as officials who make commitments in contracting agreements. The research used is classified as normative legal research. The implementation of the principle of balance in contracting service agreements is needed to create agreements that are mutually beneficial to one another. The parties must carry out their respective obligations, if there is a default provider in terms of being late in completing the work, the provider must be subject to a fine which will be deducted from the last disbursement of project funds. if the official who makes the commitment commits a default, it is hoped that the construction service provider will file a lawsuit with the district court to claim their uncertain rights, without having to worry that this will have an effect in the future Keywords: Protection, Implementation, Agreement, Contracting

Page 4 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2023): November Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 4 (2023): Mei Vol. 1 No. 3 (2023): Februari Vol. 1 No. 2 (2022): November Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus