cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Kepastian Hukum Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya Pasca Berlakunya Perwali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024 Moch. Qadafi Muslim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 2 (2026): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i2.1235

Abstract

Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk perizinan pemakaian tanah yang pengaturannya perlu dikaji dari aspek kepastian hukum. Berlakunya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah, yang mencabut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021, menjadi dasar untuk menelaah perubahan pengaturan IPT serta implikasinya terhadap kedudukan hukum pemegang izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan IPT setelah berlakunya peraturan tersebut, mengkaji kepastian hukum bagi pemegang IPT, serta menilai kesesuaian pengaturannya dengan hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali tersebut mengatur pelayanan IPT secara rinci, mulai dari peresmian, pemutihan, perpanjangan, hingga pencabutan, dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Surabaya Single Window, serta menjamin keberlakuan IPT yang terbit sebelumnya sampai masa berlakunya berakhir. Meskipun demikian, kedudukan pemegang IPT tetap terbatas karena IPT hanya berupa izin dan bukan hak atas tanah, sehingga dapat dicabut dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut pada dasarnya sejalan dengan hukum agraria nasional sepanjang IPT tidak dipahami sebagai pemberian hak atas tanah.
Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Siti Huria, Wa Ode
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 2 (2026): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i2.1236

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menghidupkan kembali perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama karena Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor masih menyebut “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pascaputusan, penyelesaian ketegangan norma dengan UU Tipikor, dan implikasinya bagi penegakan hukum, termasuk batas penggunaan hasil audit BPKP dan APIP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 sebagai pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) Mahkamah menunjuk BPK sebagai lembaga negara audit keuangan, tetapi amar hanya menolak permohonan dan Mahkamah tidak membahas kedudukan BPKP dan APIP, sehingga klaim eksklusivitas BPK merupakan hasil penafsiran. Mahkamah tidak menyatakan adanya pertentangan norma, ketegangan baru muncul pada tahap penerapan. Ketegangan itu dapat diselesaikan melalui penafsiran konformitas disertai pemisahan antara membuktikan, yang tetap terbuka bagi penyidik, dan menetapkan jumlah kerugian, yang dipusatkan pada BPK. Karena konstruksi ini masih berupa tafsir, penelitian merekomendasikan peninjauan legislatif (legislative review) atas UU Tipikor dengan partisipasi publik yang bermakna serta penyesuaian regulasi turunan.
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemeliharaan Jalan Untuk Menjamin Keselamatan Pengguna Jalan Khoirun Nisa, Alfina; Fitriani, Firda
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 2 (2026): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i2.1246

Abstract

Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di Kabupaten Sidoarjo, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 mencatat 42,489 km jalan dalam kondisi tidak mantap, sedangkan pada Maret 2025 terdapat 445 titik kerusakan jalan yang penanganannya dilakukan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pemeliharaan jalan dalam menjamin keselamatan pengguna jalan serta mengkaji kriteria pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas kerusakan jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang jalan, lalu lintas, administrasi pemerintahan, dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi dan penanganan jalan, bukan sebagai data lapangan hasil wawancara atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau memberikan tanda/rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan. Kerusakan jalan tidak serta-merta membuktikan kelalaian pemerintah. Pertanggungjawaban perlu dinilai berdasarkan kewenangan atas ruas jalan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, kecukupan respons termasuk tindakan pengamanan sementara, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian tersebut.

Page 9 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): November Vol. 6 No. 1 (2026): May Vol. 5 No. 2 (2025): November Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May More Issue