cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Hifa Haq, Neha
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.1054

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan mekanisme judicial review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap efektivitas dan akses keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif antara PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari fleksibilitas prosedural menuju pengetatan administratif, meliputi pemisahan pengujian formil dan materiil, pembatasan perbaikan permohonan, pengetatan legal standing, serta penguatan aturan anti konflik kepentingan dan standar pembuktian. Perubahan ini meningkatkan efisiensi, kepastian prosedural, integritas peradilan, serta kualitas putusan. Namun demikian, reformasi tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa potensi pembatasan akses keadilan, peningkatan beban administratif dan biaya litigasi, serta risiko marginalisasi klaim kolektif dan kelompok rentan. Kesimpulannya, PMK Nomor 7 Tahun 2025 menghadirkan trade-off antara efisiensi prosedural dan akses substantif terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung berupa bantuan hukum, mekanisme dispensasi, serta penguatan kapasitas institusional guna memastikan reformasi prosedural tetap sejalan dengan perlindungan hak konstitusional.
Pembangunan Hukum Berkelanjutan Bagi Ibu Kota Negara Nusantara Untuk Mewujudkan Green Digital Society Farida, Anis; Handoko, Priyo
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2026): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i1.1056

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan agenda strategis nasional yang mengusung konsep forest city dan smart city sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Namun, integrasi antara pembangunan lingkungan dan transformasi digital masih memerlukan konstruksi hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan green digital society di IKN Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN yang berorientasi pada konsep green digital society memerlukan perencanaan hukum yang sistematis, meliputi pengaturan tata ruang, perlindungan lingkungan, kebijakan digitalisasi, pengelolaan sumber daya alam, serta sistem transportasi berkelanjutan. Hukum berfungsi sebagai tool of social engineering yang mengarahkan transformasi perilaku masyarakat menuju pola hidup yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Diskusi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga oleh efektivitas regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan digitalisasi. Dengan demikian, pembangunan hukum yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan IKN sebagai pusat green digital society di Indonesia.
Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal: Menimbang Efektivitas Pemilihan Ulang atau Kotak Kosong Imeldatur Rohmah, Elva; Damayanti, Yuliana; Al Nur, Logam Husain; Hanafi, Muhamad Irsyad
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2026): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i1.1061

Abstract

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah menjadi isu yang kian menonjol dalam demokrasi Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kualitas representasi politik yang ditawarkan. Ketika hanya terdapat satu kandidat dalam kontestasi, opsi yang tersedia bagi pemilih menjadi terbatas pada memilih calon tunggal atau kotak kosong. Penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah pemilihan dengan calon tunggal yang berpotensi mengurangi partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu. Dalam konteks ini, kotak kosong sebagai alternatif juga menjadi sorotan, mengingat implikasinya terhadap kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pemilihan ulang dan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, dampak pemilihan umum dengan calon tunggal, implementasi kotak kosong dalam pemilu di Indonesia, serta alternatif sistem pemilu dengan calon tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal cenderung menurunkan partisipasi pemilih dan menciptakan skeptisisme terhadap proses demokrasi. Sementara itu, kotak kosong dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan pemilih, namun hal tersebut tidak selalu menjamin perbaikan sistem. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi pemilu, penguatan kaderisasi dalam partai politik, memfasilitasi calon independen, peningkatan pengawasan dalam tiap proses pemilihan, serta inovasi dalam desain surat suara. Dengan demikian, sistem pemilihan umum diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Page 8 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): May Vol. 5 No. 2 (2025): November Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May More Issue