cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy Sholikah, Luluk Imro’atus; Bagus, Moh.; Habiburrohman, Muhammad; Thobary, Amim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.762

Abstract

Fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong menjadi tantangan baru dalam demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, dan legitimasi model pemilihan tersebut dalam perspektif Deliberative Democracy Theory. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, pemilihan dengan calon tunggal sah dan memiliki legitimasi formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Namun, dari sudut pandang deliberative democracy, legitimasi substantif pemilihan ini dipertanyakan karena minimnya ruang deliberatif, terbatasnya alternatif pilihan politik, dan rendahnya partisipasi publik. Fenomena ini dapat mereduksi kualitas demokrasi dan memperbesar dominasi kekuasaan incumbent. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme ini harus mengupayakan proses deliberatif yang inklusif, transparan, dan partisipatif guna membangun legitimasi substantif serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi untuk memastikan pemilihan tetap kompetitif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif.
Eksistensi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Akhsani, Raden Nadiah Maulidina; Manaqib, Ulil; Fandik, Akhmad; Ratib, Victor Al Badi'u
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i2.763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sociological jurisprudence. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, dengan fokus pada implementasi tugas dan fungsi Bawaslu di berbagai tingkatan, khususnya tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu pusat dan daerah menjalankan tugasnya sesuai regulasi, terdapat kendala signifikan pada pengawas di tingkat lokal, terutama terkait pemahaman tugas dan kapasitas teknis. Di sisi lain, Bawaslu telah melakukan inovasi dalam pengawasan seperti penggunaan aplikasi Gowaslu, program Bawaslu Mendengar, dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kolaborasi dengan lembaga lain dan keterlibatan masyarakat juga turut memperkuat pengawasan partisipatif. Namun, tantangan tetap ada, antara lain ketimpangan SDM, beban kerja berlebih, disinformasi digital, serta kesenjangan teknologi di wilayah terpencil. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pelatihan, peningkatan kesejahteraan pengawas, serta reformasi birokrasi dan penguatan sinergi antara Bawaslu dan KPU. Kesimpulannya, Bawaslu telah menunjukkan kinerja yang progresif namun masih perlu optimalisasi di berbagai aspek untuk menjamin pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis.
Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi M. Riziq; Hotijah, Siti
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.764

Abstract

Keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang efektif sangat penting di era digital. Akan tetapi, implementasi darinya masih menghadapi berbagai kendala terutama dalan kompetensi, kebijakan, dan sistem teknologi. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip Hukum Administari Negara di era digital untuk mengelola keterbukaan informasi publik dan kerangka hukum berkaitan dengan tantangan birokrasi digital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah bagi masyarakat publik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang diterapkan dalam keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerangka hukum yang mengatur publikasi informasi publik masih menghadapi banyak tantangan. Diperlukan solusi yang sistemik dalam penguatan regulasi yang adaptif, investasi teknologi, peningkatan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat dan badan publik untuk menjamin perlindungan hak mereka. Selain itu, memastikan lembaga publik mengikuti dan memahami pedoman sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 akan menjadikan identitas pemerintah yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab sehingga negara kuat secara regulasi dan mendapat kepercayaan penuh di masyarakat.
Pelanggaran HAM Dalam Perdagangan Manusia Terhadap Pengungsi Rohingya Di Asia Tenggara Rohmah, Elva Imeldatur; Ilmiyah, Zainatul; Mardiyanto, Ibnu
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.777

Abstract

Etnis minoritas Rohingya mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran oleh pemerintah dan militer Myanmar. Akibatnya, banyak pengungsi Rohingya mencari perlindungan di negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Namun, dalam perjalanan, mereka menjadi korban perdagangan manusia oleh sindikat kriminal yang mengeksploitasi mereka untuk tujuan seksual, tenaga kerja, atau organ tubuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat, yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup kekerasan dan diskriminasi, kurangnya sumber daya dan lapangan kerja, kondisi keamanan yang buruk, keterbatasan sumber makanan, keterlibatan organisasi kriminal, dan keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menangani masalah ini. Upaya perlindungan dan pencegahan terhadap perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya juga masih belum memadai, baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun praktik.
Urgensi Asas Ketuhanan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Musleh; Nur Rosyidah, Amilia Rizqi; Faruq, Umar; M. Saedi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.362

Abstract

Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa setiap materi yang ada dalam peraturan.perundang-undangan harus memuat dan mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, bhineka tunggal ika dan seterusnya, akan tetapi jika selain asas yang ada dalam pasal 6 ayat (1) tersebut maka bisa berisi dengan asas yang lainnya sesuai dengan kebutuhan hukum yang diperlukan pada Pasal 6 ayat (1) tidak ada “Asas Ketuhanan”. Padahal nilai ketuhanan menempati urutan pertama dan menjadi rujukan utama dari dasar nilai-nilai yang ada dalam Negara Indonesia. Tidak adanya asas ketuhanan dalam.Pasal .6 ayat (1) Undang-undang. Nomor. 12 Tahun.2011 menjadi salah satu problem. Sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana urgensi dari asas ketuhanan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, serta bagaimana implikasi dari asas ketuhanan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tersebut dalam perspektif hukum di Indonesia, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pencantuman asas Ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebuah usaha untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 agar tetap terimplementasikan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, Fakta kekosongan UU No. 12 Tahun 2011 dari asas Ketuhanan sangat potensial menumbuhkan beragam faham yang yang bebas dari nilai Ketuhanan baik sektarianisme maupun fundamentalisme yang sangat mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara. Negara mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena agama diakui telah memberikan kontribusinya yang besar dalam perjuangan kemerdekaan.
Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 Ernawati Huroiroh; Roychan, Wahidur
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.363

Abstract

Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum untuk membangun sistem check and balances dalam struktur kekuasaan kehakiman.namun eksistensi Komisi Yudisial sebagai pengawas kode etik dan perilaku hakim berubah setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Hakim Konstitusi bukan bagian dari hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. saat ini pengawasan perilaku dan etika hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan secara internal oleh badan yang yang disebut Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022, Mahhkamah Konstitusi menolak keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal apapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari hakim Mahkamah Konstitusi.
Kompleksitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Masa Jabatannya Kevyn, Kevyn Frizdo Fardata; Hayati, Nyoman Nidia Sari
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v4i1.400

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pencopotan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR pada akhir tahun lalu yang dianggap telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan UUMK yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, kasus pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu belum bisa dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasan DPR dalam kasus tersebut yaitu hakim MK yang bersangkutan telah menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR sehingga menurut DPR lebih baik hakim tersebut diberhentikan. Kedua, Dampak dari keputusan paripurna DPR tentang pemberhentian salah satu hakim Mahkamah Konstitusi di tengah masa jabatannya yaitu dampak positif memberikan ruang agar dilakukan perbaikan kembali terhadap UUMK dengan menambahkan norma baru yang mengatur tentang mekanisme recall atau penarikan hakim MK oleh masing-masing lembaga pengusul hakim tersebut. Kemudian dampak negatif dari kasus ini yaitu mengacu kepada prinsip dari independensi hakim yang diketahui bahwa prinsip tersebut merupakan suatu hal vital yang harus ada dalam kekuasaan kehakiman.
Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia M Ainun Najib
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.416

Abstract

Berangkat dari Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan menjadi tanda tanya besar apa sebenarnya yang diinginkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Melihat DPR yang tutup mata akan kondisi korupsi yang semakin parah dengan tidak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menimbulkan pertanyaan apakah DPR sudah lupkan akan tugas pokok dan fungsinya. Jurnal ini kan menguak polemik tidak kunjung disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian kalitatif yang mendeskripsikan fenomena proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal serta beberapa pernyataan yang dimuat di surat kabar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RUU Perampasan aset urgen untuk segera disahkan mengingat indeks korupsi yang semakin parah. Kemudian masalah tidak ditemukan dalam muatan materi RUU Perampasan Aset, melainkan pada anggota DPR yang merasa terancam dengan adanya RUU. Oleh karenanya RUU Tersebut tidak segera disahkan dan menjadikan anggota DPR melupakan tuugas pokok dan fungsi serta sumpah-sumpah mereka.
Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Suci Wulandari; Pingkan Utari; Fergio Rizkya Refin; Moh. Bagus; Akhmad Fandik; Thobary, Amim
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.516

Abstract

The Constitutional Court is one of the highest state institutions in Indonesia as an actor in the judiciary along with the Supreme Court. The Constitutional Court has the authority to examine, examine, and decide on laws deemed to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, decisions from the Constitutional Court are final and binding in that there are no other legal remedies. In order to review the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, both formal and material tests can be carried out. Based on this, this research will provide a new reflection on how the Constitutional Court enforces the law and provides constitutional protection to every citizen in accordance with the legal basis in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and materials taken through literature studies. The aim of this research is to find out about the Constitutional Court and the Judicial Power System in Indonesia. Through descriptive analysis, the author then collects reading sources through relevant laws, books and journals. Then, the literature material is processed using an inductive method where the researcher examines and draws conclusions from a case. From the results of this research, it turns out that the Constitutional Court is not only an actor of judicial power but also a protector of citizens' constitutional rights so that they are not violated.
Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi Sholikah, Luluk Imro’atus; Nabela Setyawati; Firahayu, Lutfi
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 (2023): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v3i2.522

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah reformasi marwah Mahkamah Konstitusi melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang dijadikan pilar oleh masyarakat sebagai media untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan serta sebagai penjaga supremasi konstitusi, secara otomatis memiliki marwah yang luar biasa. Dengan eksistensi marwah luar biasa yang dimilikinya, akan membuat masyarakat segan dan percaya terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, keberadaan marwah Mahkamah Konstitusi mengalami kemerosotan atau kepudaran dalam beberapa tahun ke belakang. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor, salah satunya yaitu akibat putusan kontroversial yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi.  Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan yang dimilikinya, dengan melakukan judicial review terkait batas usia capres dan cawapres. Di mana dalam menanggapi permohonan tersebut, hakim konstitusi dianggap inkonsistensi dalam memberikan putusannya dan berakibat pada munculnya berbagai polemik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemulihan marwah Mahkamah Konstitusi dengan mengembalikan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim konstitusi.

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May