cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis Yuridis Terhadap Literasi Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Media Sosial Hasanuddin, M.; Maulina, Yurike; Auliya, Zanuba Zahira Shofa; Musyafaah, Nur Lailatul
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU RI dalam literasi politik melalui media social, dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap literasi politik melalui media sosial oleh KPU RI. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Literasi politik melalui media sosial yang dilakukan KPU RI merupakan strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi, terutama Pemilu, dengan memanfaatkan jangkauan luas dan kecepatan penyebaran informasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan maraknya hoaks tetap menjadi hambatan utama. Kedua, Upaya literasi politik oleh KPU RI memiliki landasan hukum yang kuat, didukung oleh UUD 1945 Pasal 22E, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, KPU RI menghadapi tantangan besar, seperti penyebaran hoaks, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, dan persepsi bias dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan pada KPU perlu memperkuat literasi digital masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan platform media sosial untuk meningkatkan kemampuan memverifikasi informasi serta mengatasi hoaks secara efektif.
Penerapan Tindakan Yustisi Dan Non Yustisi Dalam Penertiban PKL Oleh Satpol PP Kabupaten Kediri Rimantoro, Fajar Nur; Nugroho, Aldi Ahmad; Dewi, Cininthia Kareena; Puspitaningrum, Dinda Irlianti
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.816

Abstract

Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat beserta Kejaksaan Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah satuan yang memiliki ruang lingkup yakni membantu Kepala Daerah dalam hal ketertiban umum di wilayah yuridisnya.  Dasar hukum mengenai adanya Satpol PP adalah Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Di wilayah Kabupaten Kediri, penyelenggaraan ketertiban umum diatur dalam Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang kemudian diubah dengan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021. Walaupun begitu, kenyataan di lapangan masih dijumpai PKL yang masih melanggar Perda tersebut dengan berdagang di tempat yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. Tindakan yustisi adalah kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk operasi penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum administrasi, pidana ringan, dan ketertiban umum. Tindakan non-yustisial adalah pendekatan penegakan hukum yang tidak melibatkan proses hukum formal seperti pengadilan atau pemberian sanksi pidana. Sepanjang tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri lebih banyak melakukan tindakan non yustisi ketimbang melakukan tindakan yustisial.
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 Miftahurrahmi, Nisa Fazila; Syadella, Sherina; Asro, Siti Jamilah; Alin, Hurin Hayati; Annisa, Fitriana Nur
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.633

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tidak terlepas dari potensi pelanggaran yang dapat mencederai hak politik warga negara dan integritas demokrasi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024 menjadi penting untuk dikaji guna memahami peran MK dalam menegakkan demokrasi dan HAM pasca Pemilihan Presiden 2024. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui putusan tersebut dalam menjamin keadilan pemilu dan melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa elektoral, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak politik warga negara. Putusan MK mencerminkan upaya penegakan demokrasi yang bersifat substantif melalui penegasan prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin: Studi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2017 Di Kabupaten Kediri Purwanto, Arizal Rahman; Muhammad, Ayatulloh Noor; Fatmawati, Feti; Safitri, Hidayatul Ayu; Dewi, Aurillia Reva Violita
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.815

Abstract

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin merupakan permasalahan serius yang berdampak pada ketertiban umum, keamanan, dan moral masyarakat. Di Kabupaten Kediri, tingginya peredaran minuman beralkohol ilegal mendorong pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagai instrumen pengendalian. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi, terutama pada tempat usaha yang tidak memiliki izin resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol tanpa izin, prosedur penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta hambatan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi selama kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda dilakukan melalui operasi penertiban, razia, penyitaan barang bukti, serta penerapan sanksi administratif dan tindakan pro yustisi yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran aparat dan masyarakat, resistensi pelaku usaha, serta faktor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas aparat penegak perda, dan edukasi masyarakat agar penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial Farida, Anis; Jahriyah, Vita Fajrin; Qonitatazzakiyah , Kuni
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.1001

Abstract

Ujaran kebencian (hate speech) pada platform media sosial berdampak tindak anarkis yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Ujaran yang ditampilkan secara massif di media sosial melahirkan gelombang demonstrasi dan tindakan anarkis berupa perusakan properti pribadi dan fasilitas umum. Jaminan kebebasan berpendapat berhadapan secara frontal dengan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dalam hal ini anggota legislatif. Padahal, setiap warga negara, termasuk anggota parlemen, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi yang kontradiktif antara perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dengan larangan terhadap ujaran kebencian menimbulkan problematika yuridis yang berimplikasi pada praktek demokrasi. Fenomena serupa juga terjadi di Nepal, yang memperlihatkan adanya kesamaan pola antara kebebasan berpendapat dan munculnya sikap anarkistik oleh masyarakat dalam praktik demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosio legal. Analisis difokuskan adanya jaminan konstitusi tentang hak berpendapat namun bermuatan Ujaran kebencian yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi maupun perusakan terhadap fasilitas umum. Kajian terhadap Implementasi norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menjadi titik pijak dalam melakukan analisis yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian melalui platform media sosial, meskipun basisnya kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi namun tetap memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan serta tanggung jawab. Dengan demikian apabila hak berpendapat dilakukan secara bebas tanpa kesadaran tanggung jawab merupakan tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, ketertiban umum, dan perlindungan hak orang lain. Dengan demikian, diperlukan kesepakatan bersama serta mekanisme penegakan hukum dan pengawasan yang efektif agar kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa menimbulkan pelanggaran hak konstitusional pihak lain.
Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 Davisto, Ghifary Rexianda
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran konstitusional terhadap delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan fokus pada analisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan penafsiran konstitusional yang bersifat restriktif dan kontekstual terhadap frasa-frasa multitafsir, seperti “orang lain”, “mendistribusikan”, dan “menimbulkan kebencian”. Mahkamah membatasi subjek hukum hanya pada individu serta menegaskan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan berbasis kerugian konkret. Selain itu, Mahkamah menekankan prinsip ultimum remedium dan pentingnya proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana di ruang digital. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan jaminan kebebasan berekspresi sekaligus pembatasan potensi kriminalisasi berlebihan terhadap kritik publik. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi digital di Indonesia.
Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Regulasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia Ardyansyah, Rizky Ahadyan
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.934

Abstract

Persoalan pemenuhan terhadap hak para penyandang disabilitas patut diperhatikan lebih intens lagi oleh para pegiat kemanusiaan, hingga detik ini perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas masih kerap kali terjadi. Belakangan ini ketentuan Pasal 433 KUH Perdata menjadi sorotan publik, lantaran dalam pasal tersebut tercantum redaksi “dungu, sakit otak dan mata gelap,” yang menjadi kriteria pemerintah dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas. Tentunya, redaksi pada pasal tersebut sangatlah tidak etis serta mencerminkan adanya klasifikasi ciri-ciri penyandang disabilitas yang berlebihan, diskriminatif dan merendahkan, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana pemenuhan hak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum progresif, dengan melibatkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pada akhirnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas masih belum progresif, lantaran masih didapati fenomena sosial dan hukum yang mencerminkan adanya upaya mendiskreditkan hak-hak para penyandang disabilitas.
Upaya Perlindungan Deforestasi di Papua Barat Atas Hak Tanah Ulayat Malind dan Yei Dalam Sistem Benchmarking EUDR Liya Widyanti, Garnetta
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.1036

Abstract

Artikel ini mengkaji perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat dalam konteks deforestasi di Papua Barat dengan fokus pada masyarakat Malind dan Yei serta peran European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak deforestasi terhadap hak tanah ulayat dan menilai sejauh mana mekanisme regulasi internasional dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Fokus masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu krisis deforestasi dan dampaknya terhadap hak atas tanah ulayat di Papua Barat serta upaya perlindungan masyarakat adat Malind dan Yei dalam sistem benchmarking EUDR. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pengumpulan data dengan kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi telah menyebabkan penyusutan wilayah adat, melemahnya akses terhadap sumber daya alam, serta meningkatnya konflik agraria. Dampak tersebut berkaitan erat dengan lemahnya penerapan mekanisme partisipasi dalam tata kelola lahan, khususnya dalam proses perizinan yang mengabaikan keterlibatan masyarakat adat. EUDR memperkenalkan persyaratan rantai pasok bebas deforestasi yang mengharuskan produk yang diperdagangkan tidak berasal dari praktik deforestasi serta memperhatikan aspek legalitas dan hak asasi manusia. Regulasi ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola lingkungan, namun juga menimbulkan tantangan berupa ketidakseimbangan regulasi dan tekanan terhadap sistem hukum nasional negara produsen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat memerlukan penguatan kerangka hukum nasional, penerapan prinsip partisipasi secara konsisten, serta harmonisasi antara standar internasional dan tata kelola lokal guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Potensi Impunitas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Aktivis HAM di Indonesia Shandy Aura
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.1049

Abstract

Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan aparat militer terhadap warga sipil, yakni pada aktivis HAM di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas dalam penegakan hukum. Kondisi ini semakin kompleks, ketika penanganan perkara dilakukan melalui peradilan militer yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan keterbatasan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penegakan hukum dalam peradilan militer serta mengkaji potensi impunitas dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik peradilan militer masih menyisakan kelemahan dalam hal independensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga membuka ruang bagi terjadinya impunitas. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pada aspek praktik dan mekanisme pengawasan guna menjamin penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel.
Rekonstruksi Status Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia: Distingsi antara Anak Zina dan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Najib, M. Ainun; Musyafa'ah, Nur Lailatul; Aji, Rajali H.
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2026): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i1.1050

Abstract

Artikel ini mengkaji rekonstruksi status anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia dengan menekankan distingsi antara anak dari perkawinan tidak tercatat dan anak hasil zina. Permasalahan utama terletak pada konstruksi hukum positif yang cenderung menyamakan kedua kategori tersebut, sehingga mengaburkan perbedaan ontologis dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak dari perkawinan sah secara agama tetap memiliki legitimasi nasab, sedangkan anak hasil zina pada umumnya tidak, meskipun terdapat pandangan alternatif yang membuka ruang pengakuan melalui mekanisme tertentu. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum memberikan pembedaan yang tegas dan cenderung menggunakan pendekatan berbasis hubungan biologis. Artikel ini menawarkan rekonstruksi melalui pendekatan dualistik, yaitu jalur legitimasi bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dan jalur proteksi bagi anak hasil zina. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dengan tetap menjaga prinsip perlindungan nasab dan hak anak secara proporsional.

Page 7 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): May Vol. 5 No. 2 (2025): November Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May More Issue