Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Lex Journal is a scientific journal published by the Faculty of Law, Dr. Soetomo University which will be published regularly every six months. In July and December containing articles in the form of articles, studies, and research results. This journal is published as a forum to provide space for law and justice observers in their contribution to the development of law. Editors accept independent writings which can be in the form of articles, studies, and research results related to the field of law and justice, in Indonesian and English according to the writing style.
Articles
104 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN MELALUI SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB) ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.234 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i1.3370
<![CDATA[Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem online payment point dengan menggunakan Pengertian payment point dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Terdapat suatu kasus dalam agen layanan online perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaanya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip–prinsip perbankan, dimana sistem Payment Point Online Bank (PPOB) adalah sistem yang dijalankan secara online tanpa melalui tatap muka.Kata Kunci :Tinjauan Hukum, Agen Bank, Layanan Online Perbankan ]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL DALAM PENGATURAN LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.55 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i1.3372
<![CDATA[Kajian ini mengenai kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan. Kajian ini bertujuan untuk (a) mengkaji kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan, (b) mengkaji pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH; (2) Larangan pembakaran hutan dan lahan diatur dalam UUK, UUPPLH, UUP, dan KUHP.Kata Kunci: kearifan lokal, pembakaran hutan dan lahan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEDAR OBAT CARNOPHEN YANG TELAH DICABUT IZIN EDARNYA ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.135 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i1.3373
<![CDATA[Obat Carnophen atau disebut obat Zenith adalah obat yang untuk memperolehnya harus menggunakan dengan resep dokter. Charnophen termasuk dalam kelompok obat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu obat Charnophen tersebut telah dicabut izin edarnya dan dikembalikan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Efek yang dapat ditimbulkan oleh obat tersebut, sehingga ada yang menyalahgunakan sebagai pengganti Narkoba dan banyak oknum yang saat ini melakukan peredaran obat tersebut secara illegal, karena obat tersebut sudah dilarang beredar di pasaran. Untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumssi obat tersebut, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diberikan sanksi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa kepada pelaku pengedar obat Charnophen atau Zenith dapaat dijatuhi sanksi hukuman berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci : Tanggungjawab, Pengedar, Obat Carnophen, Dicabut Izin Edarnya]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KONTEN KEKERASAN YANG TERDAPAT DALAM SITUS YOUTUBE ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 1 (2020): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.023 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i1.3374
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak anak atas informasi yang ditayangkan melalui konten situs youtube bagi perkembangan anak dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs youtube. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis bahan hukumnya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Banyaknya dampak negatif dari tayangan atau konten yang ditonton didukung dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 4 tahun terakir jumlah kekerasan kepada anak terus meningkat. Bentuk perlindungan hukum anak terhadap konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs youtube terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Keywords: Perlindungan Anak, Konten Kekerasan, Youtube]]>
<![CDATA[KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DI TENGAH WABAH PANDEMIC COVID-19 ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.034 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3375
<![CDATA[Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan menghadirkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam peraturan pemerintah dan Undang-undang mengenai jaminan kesehatan, program BPJS Kesehatan ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini belum seluruh masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dikarenakan keterbatasan informasi kepada mereka dan tingkat kesadaran masyarakatnya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terlebih lagi di masa pandemic covid-19 perekonomian semakin sulit, terjadi kenaikan iuran pembayaran BPJS Kesehatan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut semakin menyulitkan masyarakat untuk membayar iuran yang semakin mahal. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah kepesertaan BPJS Kesehatan di masa pandemic covid-19. Metode dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undang. Kesimpulan dari permasalahan adalah memberikan keringanan financial bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di masa pandemic covid-19, yaitu Program Relaksasi Tunggakan Iuran.Kata kunci: Program Kepesertaan, BPJS Kesehatan, Pandemic Covid-19]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PASAL 120 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DELIK ADUAN PADA PELANGGARAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.677 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3376
<![CDATA[Delik aduan ( klachtdelict ) merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat dituntut dari pihak yang berkepentingan atau korban. Pada delik aduan pihak kepolisian tidak dapat memproses perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban . Kepolisisan baru dapat memproses perbuatan pidana tersebut apabila pihak korban atau yang dirugikan mengadukan . Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( selanjutnya disebut UUHC No 28 Th 2014 ), pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan , dan hal tersebut membuat pihak kepolisian tidak akan dapat memproses pelanggaran hak cipta meskipuun telah terjadi pelanggaran hak cipta,apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Hal tersebut tentu akan semakin membuat pelanggaran hak cipta semakin meningkat, dikarenakan pihak korban ataupun pihak yang dirugikan tidak mengetahui bahwa hak ciptanya telah digunakan oleh pihak lain tanpa seijin darinya atau pemegang hak cipta tersebut. Diperlukan suatu terobosan pembenahan dalam hal pengaturan delik aduan yang terdapat dalam pasal 120 UUHC No 28 Th 2014 ,agar pelanggaran hak cipta dapat ditangani dan diproses secara hukum dengan cepat agar penegakan hukum pelanggaran hak cipta dapat diwujudkan. Kata kunci: Delik Aduan, UU Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Pencipta, Perlindungan Ciptaan]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TOKO ANTARA PENYEWA DENGAN PENYALUR BARANG KEPADA PIHAK KEDUA ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.335 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3377
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang perjanjian sewa menyewa yang berakibat wanprestasi antara pihak pertama sebagai penyewa oper kontrak dengan pihak penyalur barang yang dapat merugikan pihak kedua sebagai penerima oper kontrak. Metode penelitian memakai penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang dengan pembayaran suatu harga oleh pihak tersebut belakangan selama waktu tertentu ini disanggupi pembayarannya secara hukum. Ada perbedaan mendasar antara “mengulang-sewakan” dan “melepaskan sewa”. Mengulang-sewakan barang atau objek yang disewakan adalah suatu perbuatan yang dilarang secara hukum, yang sering dijumpai dalam oper kontrak atau mengulang-sewakan dan pihak pemilik tidak diberi tahu, kecuali jika diperjanjikan dengan tegas dalam perjanjian sewa sebelumnya dengan pemilik asal. Penelitian ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan sangat diutamakan. Dengan adanya hal tersebut perselisihan sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum, dan apabila terjadi wanprestasi, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para pihak penyelesaiannya berdasarkan kekeluargaan atau konsiliasi, karena jika melalui pengadilan akan menghabiskan banyak biaya dan memakan waktu yang cukup lama. Kata Kunci : Wanprestasi, Sewa-menyewa, Penyalur Barang ]]>
<![CDATA[ESENSI PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN MELALUI JUAL BELI ATAS TANAH SESUAI UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.526 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3378
<![CDATA[Ruang lingkup agararia, dengan pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut undang-undang atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam bidang pertanahan telah terjdi unifikasi yang mana terkait jual beli tanah yang khususnya hukum barat membagi dua yang dianggap suatu perbuatan hukum dalam perjanjian jual beli dimana kedua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai perikatan levering, dimana telah terjadi perbuatan hukum dengan diserahkannya kebendaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan hal tersebut merupakan ketentuan yang tunduk pada Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait benda. Karena tindakan jual beli adalah merupakan proses terjadinya peralihan hak atas tanah, yang mana obyek tanah merupakan obyek kebendaan yang telah diatur secara khusus kedalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk itu atas semua perbuatan hukum yang ada hubungannya dengan obyek tanah, maka akan terikat dengan peraturan perundang-undangan tersebut.Kata kunci : Esensi peralihan hak melalui jual beli]]>
<![CDATA[PENERAPAN AZAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NO.262/PID.SUS/2017/PN LMG) ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.017 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3380
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1454. K/PID.SUS/2011 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/PID.SUS/2017/PN LMG Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan menganalisis penerapan Pembalikan Beban Pembuktian tersebut telah bersesuaian dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya di Hongkong dan India.. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang.]]>
<![CDATA[HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMSRS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 4 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.638 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v4i2.3381
<![CDATA[Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kebendaan yang memberikan pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Setiap pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat mengajukan permohonan kredit pada bank menjadikan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan untuk kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai dimungkinkannya rumah susun menjadi objek jaminan. Untuk itu penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis normatif kualitatif dengan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terkait dengan hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan dalam Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan ketentuan dan aturan mengenai hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan dalam hak tanggungan, pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan ketentuan dan aturan mengenai hak milik atas satuan rumah susun sebagai objek jaminan dalam hak tanggungan.Keywords: Hak Milik Atas Satuan Rumah susun, Hak Tanggungan]]>
