cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 239 Documents
 20   21   22   23   24 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Study Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Cintami, Cindy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer yakni melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah dataa dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian tersebut diketahui terjadinya sengketa hak atas tanah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan jalan tol Medan-Binjai yaitu sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang disebabkan oleh substansi UUPA yang sentralistik, struktur hukum pelaksana pengadaan tanah yang diatur dengan prosedur formal yang ketat dan budaya hukum aparat pelaksana yang terkekang oleh tradisi berpikir positivisme hukum.Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol yaitu Pembebasan Tanah dalam proyek jalan Tol Medan-Binjai.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Dihadapan Notaris Idris, Azhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1457 KUHPerdata. Wanprestrasi dari pihak penjual juga kerap terjadi pada perjanjian perikatan jual beli hak atas tanah yang kemudian menimbulkan kerugian pada pihak pembeli seperti tidak dapat dialihkannya identitas kepemilikan hak atas tanah dari si penjual ke si pembeli.Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Akta pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena notaris dalam membuat akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Bahwa Perjanjian pengikatan jual-beli merupakan sebuah perjanjian pendahuluan, akan tetapi ada kemungkinan dalam melaksanakan semua persyaratan yang disepakati dalam perjanjian pengikatan jual-beli bisa saja terjadi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ada kemungkinan juga untuk calon penjual berhalangan untuk melakukan penandatanganan terhadap akta jual belinya (AJB). Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi pihak pembeli karena pemindahan hak tidak bisa dilakukan padahal pihak pembeli telah memenuhi semua kewajiban untuk memperoleh haknya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual-beli. Adapun perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya pembeli dalam perjanjian jual beli yang dilakukan di bawah tangan, perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat kuat karena sifat pembuktian dari perjanjian pengikatan jul beli yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini Notaris
Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Terhadap Korban Pembunuhan Yang Ditemukan Di Sungai Denai (Studi Polsek Medan Area) Syahputra, Boy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat, salah satunya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang tidak dikenali. Pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap orang yang tidak dikenali menjadi catatan yang sangat buruk di kalangan masyarakat. Karena kejadian tersebut mencerminkan sikap dan perilaku tersangka yang sangat buruk di dalam lingkungan keluarga maupun di kalangan masyarakat. Pembunuhan tersebut tentunya dilakukan tersangka memiliki faktor dan modus terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor faktor pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban dalam perspektif kriminologi dan mengkaji modus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam Resume Reskrim Polsek Medan Area serta upaya penanggulangan pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor pembunuhan yang dilakukan pelaku pembunuhan yang terjadi di sungai denai adalah faktor lemahnya iman, kerusakan moral, kurangnya kesadaran pelaku akan akibat bahaya kejahatan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Bahwa modus tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban yang tidak dikenalinya disebabkan barang-barang milik saksi sering hilang dan tersangka menduga korban yang melakukan pencurian tersebut. Tersangka tidak kenal dengan diri korban dan berniat dengan merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap korbannya, sebagai akibat perbuatan tersangka korban (Mr.X) meninggal dunia. Bahwa upaya penanggulangan pembunuhan terhadap orang tanpa identitas yang dilakukan tersangka dapat ditempuh melalui jalur penal dan jalur non penal. Akan tetapi Polsek Medan Area menggunakan upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur penal (hukum pidana). Jalur penal yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada tersangka pembunuhan.
Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi secara Melawan Hukum(Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia) Kurniansyah, Boy Sandy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 4, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahanya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara offline yaitu penelusuran kepustakaan serta penelusuran online pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian Penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn) Sitompul, Firmansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersaranakan teknologi atau perjudian Online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat website perjudian Online dengan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, ketentuan hukuman terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian Online berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat website perjudian Online dengan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (kesengajaan/kealpaan), tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Ketiga, pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) maka seharusnya dalam menjatuhkan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 
Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.DPS) Pratama, Abdul Zikri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun belakangan ini banyak dipraktikkan dalam pengadilan di Indonesia khususnya pada perkara pidana. Konsep hukum Amicus Curiae ini pada dasarnya belum memiliki aturan hukum yang jelas di Indonesia, Namun dalam praktiknya sudah ada beberapa kali pengajuan pendapat yang dilakukan Amicus Curiae tersebut dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya. Penelitian Hukum tentang Amicus Curiae ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah pendapat huku dari pihak lain (Amicus Curiae) dapat dijadikan petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang- undangan terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amicus Curiae dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan dasar pasal 187 huruf d KUHAP. Akan tetapi, disisi lain ketika hakim tidak yakin terhadap surat yang dibuat Amicus Curiae untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maka hakim dapat menjadikan surat yang dibuat Amicus Curiae tersebut sebagai bukti petunjuk. Sedangkan kekuatan hukum dari pada Amicus Curiae sebagai alat bukti surat pada pembuktian suatu tindak pidana, dari aspek formil bukanlah merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Sedangkan dari segi materiil Amicus Curiae tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkannya.
Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Asing Yang Masuk Ke Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Analisis Produk Kosmetik Impor Korea Selatan) Kawila, Anastasya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan sertifikasi halal diterapkan dengan maksud agar produk-produk yang masuk dan beredar di negara tersebut adalah produk yang telah teruji kehalalannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang Industri halal secara global, dampak pemberlakuan sertifikasi halal bagi korea selatan dan indonesia, serta bagaimana  kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk asing menurut hukum internasional. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji litelatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa  pasar halal juga telah berkembang pesat, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang tidak asing lagi dalam perdagangan internasional. Pengaturan hukum tentang penerapan sertifikasi halal terhadap produk asing di suatu negara tidak perlu dianggap memberikan hambatan atau dampak yang negatif bagi kegiatan ekspor dan impor, dan sama sekali tidak melanggar hukum Internasional. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI seharusnya dapat dijadikan acuan dalam persaingan masuknya produk-produk ekspor tersebut ke Indonesia. Korea Selatan harus lebih giat lagi untuk menggunakan bahan-bahan halal untuk produk-produk yang akan mereka pasarkan. MUI juga harus lebih teliti lagi memilah produk-produk lokal yang tidak jelas kehalalannya.
Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin Diani, Ayu Aftika
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 bahwa Anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan hanya kepada ibunya saja, namun Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor. 46/PUU-VIII/2010 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah pertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki- laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Tujuan untuk mengetahui Kedudukan Anak Luar Kawin, untuk mengetahui mekanisme penggunaan Tes Deoxyribo nucleic Acid (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin, untuk mengetahui kekuatan alat bukti Tes Deoxyribo nucleic Acid (DNA) dalam membuktikan anak luar kawin.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersieserta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan dianalisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, Tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggungjawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan tertentukan kedudukan hukumnya Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Alat bukti yang mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya adapun Mekanisme penggunaan hasil test DNA di dalam hukum pembuktian secara keperdataan terhadap asal usul seorang anak adalah dikelompokkan ke dalam alat bukti yang sah berupa alat bukti surat yang pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri yang harus diajukan secara bersamaan dengan alat-alat bukti lainnya sehingga menjadi alat bukti yang kuat. Bukti tes DNA merupakan akta di bawah tangan karena bukti tes DNA berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh paramedis/dokter sebagai bukti yang menerangkan ada tidaknya kesamaan DNA. Tidak masuk akal apabila hakim akan mengabulkan gugatan seseorang tanpa didukung oleh alat bukti yang benar-benar kuat. Dengan demikian, jelaslah dalam menyelesaikan dalam sebuah perkara perdata, para pihak harus mempersiapkan alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan hak nya. 
Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi Online (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/Pn Mdn) Yandi, Hamra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bisnis transportasi berbasis online telah tersebar ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya adalah order fiktif, penggunaan aplikasi Fake GPS untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan order dari mitra. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penjebolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online  menurut UU ITE, Bagaimana modus operandi tindak pidana penjebolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online, Bagaimana analisis terhadap perbuatan penjebolan sistem pengamanan transportasi online menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn.Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah tindak pidana penjebolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online  menurut UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (3). Modus operandi tindak pidana penjebolan aplikasi sistem pengamanan transportasi online dengan cara di dalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun driver grab telah di rooting (jebol system sertifikat/licensed handphone) dan juga menginstal 5 (llima) aplikasi Ilegal untuk mengelabuhi atau  menipu GPS sistem operator Grab Car resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya. 

Page 24 of 24 | Total Record : 239

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue