cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
jurnalilmiahmahasiswa@gmail.com
Editorial Address
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/pages/view/ed
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 28086708     EISSN : 28086708     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 239 Documents
 18   19   20   21   22 
Implementasi Hak Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah(Studi Atas Pelaksanaan Hak Warga Negara Dalam Pemberhentian Bupati Karo Periode 2011 – 2016 Kaban, Nhov Trakapta Putra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu pemerintah negara yang sah dan memiliki kedaulatan dimana orang tersebut memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dengan kata lain sebuah tindakan yang bersifat legal dan tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang dasar tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan pemerintahan menggunakan azas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsetrasi, serta partisipasi dari masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaran pemerintahan daerah tersebut partisipasi masyarakat diharapkan dapat berperan serta untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dimana kini diperkuat lagi dengan PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dimana di daerah kabupaten karo telah terjadi pemberhentian terhadap bupati karo yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan proses pemberhentian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari primier dengan melakukan wawancara di Kabanjahe Karo dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak Eddy Ulina selaku ketua Pansus DPRD Kab Karo, Bapak Efendy Sinukaban selaku ketua DPRD Kab Karo, dan Bapak Julianus Paulus Sembiring selaku Tokoh atau Penggerak Massa dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga negara menggunakan hak nya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta turut melibatkan lembaga-lembaga terkait dengan apa yang mereka telah implementasikan, dimana implementasi itu mucul akibat sikap dari bupati karo yang membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, penyalahgunaan wewenang, serta sumpah yang telah dilanggar sebagai bupati yang dimana pada saat itu larangan tersebut telah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar Islamic Banking Hasanah Humaira, Jihan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan adalah suatu Lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Akad Wadiah merupakan salah satu produk sebagai prinsip tabungan iB Dollar Hasanah yang merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyimpanan/penitipan barang dan/atau uang dikarenakan selain terjamin keamanan juga merupakan hal yang diperbolehkan oleh syarat Islam. Namun pada faktanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimana nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang akad wadiah dalam tabungan BNI Dollar, pelaksanaan akad serta perlindungan hukum apabila nasabah BNI Dollar mengalami kerugian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologi (yuridisempiris) yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum dengan cara memadukan bahan- bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undangundang, bahan sekunder yaitu buku-buku, jurnal hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan menggunakan bahan hukum tersier yaitu dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dipaham akad wadiah adalah transaksi penitipan dan atau barang dari nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipannya sewaktu-waktu yang pelaksanaan pembukaan tabungan BNI Dollar iB Hasanah. Bank dapat membebankan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening. Pelaksanaan pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Sehingga apabila nasabah mengalami kerugian maka perbuatan bank dapat dilakukan dengan cara nonlitigasi dan litigasi.
Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri Hamdani, Titania
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri
Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara) Syah, Marhaban
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik, kemudian untuk mengetahui penyelesaian sengketa informasi keterbukaan publik, serta untuk mengetahui kekuatan hukum atas putusan KIP terhadap sengketa keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Komisi informasi merupakan lembaga baru di Indonesia namun hadirnya lembaga ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hak atas informasi kepada masyarakat, selain itu komisi informasi selain memberikan informasi kepada masyarakat juga menyelesaikan sengketa-sengketa informasi antara pihak yang berperkara dengan badan publik misalnya terkait informasi-informasi yang dikecualikan dll. Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Serta penerapan mediasi di sengketa informasi publik mendapatkan kendala yaitu salah satu pihak tidak paham mengenai keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi sehingga penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif.
Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan) Putra, Riski Ade
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 OtoritasJasaKeuanganberwenangmengenaisanksiadministratifkepadasetiaporangyangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentangPerasuransian.DalamhalOtoritasJasaKeuanganmenilaikondisiperusahaanperasuransianmembahayakan kepentingan pemgang polis, tertanggung, atau peserta, Otoritas Jasa Keuangandapat mengenai sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yanglain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada PT. Asuransi JiwaNusantara pada pencabutan Izin Usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui akibathukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota Asuransi Jiwa Nusantara, sertauntuk mengetahui Peranan Otorotas Jasa keuangan pada pencabutan izin usahaAsuransi JiwaNusantara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis danmenggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatifdenganunsur-unsurempirisyangdiambildataprimerdenganmelakukanwawancaradandatasekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukumsekunder dan bahanhukumtersier,danjugapenelitianinimengeloladatayangadadenganmenggunakananalisiskualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akibat yang terjadi akibat dari pencabutan IzinUsaha PT. Asuransi JiwaNusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggungdan tertanggung. Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi JiwaNusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaansedang tidak sehat maka dari itu sebagaimna yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40Tahun2014tentangPerasuransian,mengamanatkanpembentukanLembagaPenjaminPolis,dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta programpenjaminan polis. Serta Peranan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pada pencabutan IzinUsaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat ataskarakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untukmenghentikankegiatannyaapabilakegiatantersebutberpotensimerugikanmasyarakat,danTindakan lain.Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi JiwaNusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar SebagaiAnggota (StudiOJKRegion 5Medan)
Analisis Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan PeraturanKapolri Nomor 7 Tahun2012 Lubis, Marhot
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan yang ada tentang penyampaian pendapat di muka umum tidak memberikan batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multitafsir bagi penyelenggara kegiatan penyebarluasan opini publik dan para agen yang melakukan pengamanan di lapangan. Sedemikian rupa sehingga dengan terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012, menjadi salah satu cara bagi Polri untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di depan umum. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyampaian pendapat umum, tata cara penanganan kasus pelanggaran penyampaian pendapat umum oleh kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012, kendala dalam penanganan kasus penyampaian opini publik oleh polisi berdasarkan PerKap. Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran mengeluarkan pendapat di depan umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian, seperti bentuk -bentuk pelanggaran mengeluarkan pendapat di depan umum berupa pelanggaran administratif. dan bentuk pelanggaran. menyatakan pendapat di muka umum berupa pelanggaran hukum, seperti pemblokiran, penghentian kendaraan, pembakaran ban bekas, penyisiran, perusakan fasilitas umum, melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada tujuan/obyek demonstrasi. Tata cara penanganan kasus pelanggaran penyampaian pendapat umum oleh kepolisian berdasarkan PerKap Nomor 7 Tahun 2012 dilakukan dalam 3 tahap, antara lain tahap sebelum unjuk rasa, tahap kedua saat unjuk rasa dan tahap ketiga yaitu setelah demonstrasi, dimana polisi melakukan kegiatan untuk memulihkan situasi dimana demonstrasi berlangsung. Hambatan dalam penanganan kasus penyampaian opini publik oleh polisi dibatasi oleh kurangnya koordinasi antara narasumber opini publik dengan polisi di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke massa, kerusuhan yang direncanakan, tidak ada perwakilan yang bersedia merespon. dan berbicara kepada massa, serta kurangnya personel dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan keamanan.
Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Adhil, Tongku
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)
Analisis Perbandingan Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara Antara Bpk Ri Dengan Jabatan Audit Negara Malaysia Ramadanil, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis Perbandingan Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara Antara Bpk Ri Dengan Jabatan Audit Negara Malaysia
Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya (Studi Putusan Nomor 243/Pid/B/2019/PN-Bnj) Lapian, Rivaldi Ramadhan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kematian tenaga kerja menjadi salah satu tanggungjawab perusahaan yang mempekerjakan tenaga tersebut. Baik itu kematian yang diakibatkan karena kelalaian perusahaan terhadap kepedulian keselamatan tenaga kerja ataupun kematian yang disebabkan karna unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kematian tenaga kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Mengkaji putusan yang dijatuh hakim terhadap putusan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perundang-undangan yang diambil melalui data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj terkait kasus kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj masih jauh ketentuan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, kematian tenaga kerja berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana perusahaan pada Pasal 359 KUHP, Pasal 186 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan juga UU Perlindungan anak. Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap Penanggungjawab perusahaan. Padahal atas kelalaian tersebut telah menimbulkan 30 (tiga puluh) korban jiwa, baik itu dewasa maupun anakanak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa hukuman 1 tahun penjara terhadap putusan tersebut masih jauh dari hukum yang diatur dalam sanksi pidana pada ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dimana menurut penulis hukuman terhadap kelalaian perusahaan ini harus dijatuhkan sangat berat dan seharusnya lebih dari 1 tahun. 
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa Londut Aini, Intan Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari data sekunder dan tersier. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa dibidang pemerintahan desa bahwa kerjasama dilakukan atas perjanjian bersama. Kerjsama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam pembangunan infrastruktur desa. Pelaksanaan kerjasama tidak lepas dari hambatan yang ada yaitu tidak adanya kontrak perjanjian dan tidak lengkapnya syarat kelompok tani, namun terdapat faktor pendukung yaitu berupa adanya rasa saling percaya, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang baik.

Page 20 of 24 | Total Record : 239

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025) Vol 4, No 3 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2024) Vol 3, No 6 (2023) Vol 3, No 5 (2023) Vol 3, No 4 (2023) Vol 3, No 3 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol 2, No 6 (2022) Vol 2, No 5 (2022) Vol 2, No 4 (2022) Vol 2, No 3 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 4 (2021) Vol 1, No 3 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue