cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)" : 5 Documents clear
IMPLIKASI PASAL 57 UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP HAK MEMILIH : IMPLICATIONS OF ARTICLE 57 OF LAW NO. 10 OF 2016 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS ON THE RIGHT TO VOTE Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.805 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.467

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap hak memilih warga negara, Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normative, hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberlakuan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional warga negara yaitu hak memilih pada pemilihan kepala daerah, Oleh karena itu Pasal 57 UU No 10 tersebut sangat tidak relevan terhadap perlindungan hak memilih warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya. Persyaratan teknis administrasi memang sangat diperlukan namun tidak dapat menghilangkan subtansi dari pelaksanaan pemilihan umum yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya.
PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF CONSTITUTIONALITY THROUGH LAWS AND REGULATIONS Kadimuuddin Baehaki; Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.981 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.499

Abstract

Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengidikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGUNAAN DISKRESI PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: Analysis of the Implementation of the Use of Discretionary Budget Management of the Regional Government of West Java Province to Overcome the Covid-19 Pandemic in Indonesia Mohammad Ilyas; Hari Sapto Adji
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.637 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.501

Abstract

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang belum mengatur ketentuan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang menyebabkan setiap tindakan diskresi kepala daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dianggap sebagai perbuatan korupsi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari data lapangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, kamus-kamus dan ensiklopedia. Metode analisis penelitian yaitu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Implementasi diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan: 1). Melakukan refocusing anggaran, 2). Melakukan pinjaman daerah, dan 3). Menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Konsep penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: 1). Diskresi pengelolaan anggaran daerah dilakukan pada kondisi darurat pandemi Covid-19. 2). Pemberitahuan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum tindakan diskresi dilakukan. 3). Pelaporan tertulis Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/ Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota setelah tindakan diskresi dilakukan. 4). Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutuskan penyalahgunaan wewenang tindakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah.
PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA: THE INFLUENCE OF LEGAL CULTURE ON LEGAL DEVELOPMENT POLICY IN INDONESIA Zulharbi Amatahir
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.968 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.502

Abstract

Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengidikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum.
PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA HAK ATAS TANAH (studi pada putusan pelaksanaan pengadilan negeri luwuk): ENFORCEABLE COURT'S DECISION ON THE EXECUTION OF LAND RIGHTS DISPUTES (study on the implementation of the Luwuk District Court's decision) Moh. Akli Suong
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.998 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.507

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian secara normatif akan menganalisis tentang ketentuan eksekusi dalam peraturan perundang-undangan terkait, Penelitian ini dilakukan di institusi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II. Pengadilan negeri luwuk tetap akan memproses permohonan eksekusi hingga telah memenuhi syarat serta eksekusi dapat dilaksanakan jika obyek eksekusi dapat terjamin keamanan dan apabila diperlukan dimintakan bantuan keamanan dari kepolisian setempat. Serta Pelaksanaan eksekusi ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)