cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)" : 5 Documents clear
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Terhadap Penyandang Disabilitas : Fulfillment of the Right to Higher Education Against Disabilities Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.513 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.509

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas pendidikan tinggi penyandang disabilitas serta untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan terhadap penyandang disabilitas untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengakses hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Metode penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan dengan pendekatan normatif analisis dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif analisis yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan. Prasarana dan infrastruktur yang berada pada lingkungan perguruan tinggi semestinya dapat menyediakan jalur khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitasnya, serta persyaratan administrasi perlu untuk mendukung keberadaan penyandang disabilitas, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membatasi siapa saja yang mendapatkan pendidikan, yang terpenting ialah warga negara dan berkependudukan di Indonesia. Tidak ada pembatasan terhadap orang yang kemampuan yang sama pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas karena semuanya layak menerima pendidikan dan dijamin oleh negara.
Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Singapura: Comparison of Death Penalty Arrangements for Narcotics Crimes in Indonesia and Singapore Kadimuddin Baehaki
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.244 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.511

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pengaturan hukuman mati pada tindak pidana Narkotika antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum. Data digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perbandingan pengaturan antara pidana mati terhadap kejahatan Narkotika antar Indonesia dan Singapura dapat kita lihat dari pertimbangan sistem penjatuhan pidana, dimana Indonesia memberikan hukuman mati tergantung pendapat hakim pada pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Singapura memberikan hukuman mati pada pelaku Tindak Pidana Narkotika tergantung pada kuantitas obat-obatan terlarang yang memicu wajib hukuman mati berdasarkan Act 5 of 1973 The Misuse of Drug Act Revised Edition 2008.
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan: Criminology Review of the Crime of Embezzlement Marno M Hipan
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.096 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.512

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang teknik dan tata cara pengungkapan tindak pidana penggelapan, serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pada tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana. Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).
Tinjauan Hukum Pemberdayaan Hak Politik Perempuan: Legal Review of the Empowerment of Women's Political Rights Zulharbi Amatahir; Abdul Mukmin Rehas
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.218 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pemberdayaan politik perempuan. Dan untuk mengetahui hak-hak politik perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta memahami asas-asas dalam perundang-undangan. Peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Keterlibatan Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sangatlah perlu diapresiasi. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari penyetaraan gender yang mana hak-hak wanita tidak lagi dikesampingkan, bahkan telah dilindungi secara nyata dalam bentuk produk-produk hukum nasional.
Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Environmental Protection as a Constitutional Right of Citizens in Sustainable Development Moh Akli Suong; Muhamad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.027 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.525

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mengetahui pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal perwujudan hak asasi manusia sebagaimana tertuliskan dalam UUD NRI 1945, selain itu juga pembangunan berkelanjutan harus lebih mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui regulasi dan implementasi kebijakan program dalam pelestarian lingkungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)