cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luqman Haqiqi Amirulloh
Contact Email
luqman.haqiqi.amirulloh@uingusdur.ac.id
Phone
+6282327578127
Journal Mail Official
al-hukkam@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pahlawan KM. 05 Rowolaku, Kajen, Pekalongan 51161.
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 27988759     EISSN : 28283066     DOI : https://doi.org/10.28918/al-hukkam
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The articles of this journal are Focus and Scope: (1) Islamic Family Law; (2) Islamic Inheritance Law; (3) Islamic Waqf Law; (4) Islamic Astronomy; and (5) Mediation of Divorce and Inheritance Disputes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021)" : 15 Documents clear
Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Desa Tembok Kidul Asyiva Suci Alifia; Siti Qomariyah; Heris Suhendar
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1597.969 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4825

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisa pandangan tokoh masyarakat NU dan Muhammadiyah terhadap perempuan yang bekerja mencari nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber datanya berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan seorang suami dalam mencari nafkah dapat diatasi dengan kerelaan istri membantu pekerjaan suami dan Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk tetap bekerja sesuai yang diinginkan dengan syarat kedudukannya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga tidak terlupakan, karena ibu adalah sekolah pertama bagi generasi-generasinya, pendapat ini berdasar dari al-Qur’an dan hadis sesuai dengan perkembangan zaman, meskipun ada yang tidak membolehkan bekerja karena melihat bahwa wanita yang sibuk di luar lebih banyak mudaratnya dibanding yang tinggal di rumah, namun semuanya dapat teratasi jika ada komunikasi harmonis.
Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul ‘Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Ellora Rizqa Nufa; Dahrul Muftadin; Anindya Aryu Inayati
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.558 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4826

Abstract

Tajdid nikah atau memperbaharui akad nikah adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh Jam’iyah Rifa’yah. Penelitian ini mengkaji pembaharuan akad nikah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta pandangan para tokoh Rifa’iyah tentang pelaksanaan pembaharuan akad nikah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta pandangan para tokoh Nahdhatul ‘Ulama tentang pelaksanaan pembaharuan akad nikah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Pelaksanaan tajdid nikah ini bertujuan untuk kehati-hatian saja manakala ada syarat dan rukun nikah yang belum terpenuhi pada waktu akad nikah. Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan berusaha untuk tidak melakukan tradisi tajdid nikah karena menganggap pernikahan yang dilakukan pada zaman sekarang sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan agar lebih menghemat waktu dan tenaga. Pernikahanpun sudah diserahkan kepada Kyai dan tugas penghulu hanya sebagai PPN (Pegawai Pencatat Nikah) saja. Sedangkan didalam jam’iyah NU dari zaman dahulu hingga sekarang akad nikah hanya dilaksanakan satu kali, tidak ada pelaksanaan tajdid nikah seperti dalam kelompok Rifa’iyah. Artinya dalam masalah akad nikah ,Rifa’iyah dan Nahdhatul Ulama sudah hampir sama, tidak ada perbedaan yang menjadikan adanya pelaksanaan tajdid nikah dizaman sekarang
Kajian Pemikiran Ibnu Hazm tentang Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami dan Implementasinya di Tengah Masyarakat NU Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Muhammad Abdul latif; Maghfur Maghfur; M Zulvi Romzul Huda F
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1105.129 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4827

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mencari serta mendalami problematika pemberian nafkah istri kepada suami yang merupakan buah pemikiran dari Ibnu Hazm dalam implementasinya pada masyarakat NU di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengecekan data menggunakan triangulasi dan analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapat Ibnu Hazm mengambil dari zhahir ayat Al-Qur’an yang kemudian dikuatkan dengan penjelasan shahabat (Qoul Al-shahabiy) yang menunjukan bahwa adakalanya istri juga berkewajiban memberikan nafkah, yaitu tatkala suami dalam keadaan miskin dan tidak mampu. Sedangkan dalam praktiknya pada masyarakat di Desa Pegaden Tengah, menunjukan bahwa mereka lebih sama dalam penerapannya dengan pendapat Ibnu Hazm, yang dimana ketika suami tidak mampu bekerja yang disebabkan beberapa faktor istri merasa wajib juga untuk menafkahi suami dan keluarga. Hal ini disebabkan karena perubahan keadaan dan zaman serta kebutuhan membuat para istri tidak membeda-bedakan antara kewajiban istri dan suami, sehingga para istri menyatakan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban bersama, dan ketika suami dalam keadaan tidak bekerja atau tidak mampu bekerja adalah wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Peran Penyuluh Agama dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019 Nur Chayati; Uswatun Khasanah; Iqbal Kamalludin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (890.558 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4828

Abstract

Angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami naik turun. Peningkatan angka cerai gugat ditahun 2017 sebanyak 41 kasus dari tahun 2016 yang hanya 32 kasus, sedangkan talak ditahun 2017 mengalami penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya 2016 ada 11 kasus talak. Pada tahun 2018 kasus talak ada 4 kasus dan cerai gugat ada 26 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan untuk talak naik menjadi 16 kasus dan cerai gugat ada 58 kasus. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Penelitian Lapangan (field reseach) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah “analisa kualitatif” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019 mengalami naik- turun. Kemudian pada tahun 2018 peran penyuluh agama sangat baik, hal ini ditunjukkan turunnya angka perceraian saat itu, dan tahun 2019 angka perceraian mengalami lonjakan yang banyak, namun demikian peran penyuluh agama masih ada, akan tetapi kurang bisa menekan angka perceraian.
Akuntabilitas Nazhir Perseorangan dalam Mengelola Wakaf di Kecamatan Tirto: Studi di Desa Silirejo, Sidorejo dan Karang Jompo Ihya' Ulumudin; Sam'ani Sam'ani; 'Alamul Yaqin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.173 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4829

Abstract

Akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban dan pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepadanya sedangkan nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukanya. Menjalankan tugasnya, nadzhir baik itu perseorangan, badan hukum maupun organisasi di atur tugasnya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 11. Yaitu : melakukan pengadiministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukanya dan mengawasi, melindungi serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI (Bada Wakaf Indonesia).Paper ini mengkaji tentang status hukum Nadzhir perseorangan dalam prespektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, akuntabilitas nadzhir perseorangan di Kecamatan Tirto dalam mengelola wakaf, serta kendala nadzhir perseorangan dalam mengelola wakaf. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah lapangan atau field research. Penelitian yang dilakukan deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, karena metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzhir perseorangan di Kecamatan Tirto dari tiga Desa yang menjadi sampel Penelitian bisa di katakan belum akuntabilitas karena semua nadzir belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Oktober 2025 Vol 5 No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Mei 2025 Vol 4 No 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Oktober 2024 Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Oktober Tahun 2023 Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Mei Tahun 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022) Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2 Oktober Tahun 2022 Vol 2 No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1 Mei Tahun 2022 Vol. 2 No. 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Volume 1 Nomor 2 Oktober Tahun 2021 Vol 1 No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1 Mei Tahun 2021 Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue