cover
Contact Name
Yulita Nilam Fridiyanti
Contact Email
lanskappolitik@unwahas.ac.id
Phone
+6289689667670
Journal Mail Official
lanskappolitik@unwahas.ac.id
Editorial Address
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50236, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Lanskap Politik
ISSN : 29866774     EISSN : 29866146     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/jlp.2023.1.2
Core Subject : Social,
Jurnal Lanskap Politik is committed to significant advances in knowledge and understanding of citizenship, government, and politics, and the public value of political science research. As the journal of Political Science, Jurnal Lanskap Politik publishes research in all major areas of political science including public policy, regional politics, democracy, political economy, elections, political parties, political communications, comparative politics, political methodology, and political theory.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2024)" : 6 Documents clear
Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru di Papua Gusprinadi, Hanes; Tamrin, Tamrin; Irawati, Irawati
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10449

Abstract

 Abstract Autonomous region is a term used to refer to a region that has the authority to regulate its own regional affairs. Based on Article 1 number 12 of Law 23/2014, an Autonomous Region is defined as a legal community unit that has certain regional boundaries and can be in the form of a province, city and district. Decentralization is a form of handing over government authority by the central government to autonomous regions so that they can regulate and manage their government. In 2022, Papua will experience regional expansion, resulting in four new provinces. Keywords: New Autonomous Region, Decentralization, PapuaAbstrak Daerah otonom adalah istilah yang digunakan dalam menyebut suatu daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014, Daerah Otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Desentralisasi adalah suatu bentuk penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom agar bisa mengatur dan mengurus pemerintahannya. Pada tahun 2022, Papua mengalami pemekaran daerah, dimana menghasilkan empat provinsi baru.Kata kunci : Daerah Otonomi Baru, Desentralisasi, Papua
Implementasi Kebijakan Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara Tahun 2022 Salsabila, Ardana; Nuh, Muhammad
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10897

Abstract

Pernikahan adalah perihal penting dalam kehidupan, dari pernikahan seseorang lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang masih di bawah umur atau mendekati usia muda (anak-anak). Pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Jadi tidak heran jika masalah pernikahan di bawah umur sering diperbicangkan oleh masyarakat luas. Melihat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi dan mengapa Kabupaten Jepara termasuk tinggi dalam jumlah kasus pernikahan dini, hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi upaya untuk menanggulangi kasus pernikahan dini. Mengapa setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang tersebut justru semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah bukan menurun. Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini di Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan upaya pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang digunakan meliputi kantor DP3AKB Kabupaten Jepara. Sedangkan data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah jurnal, skripsi, buku, dan informasi lainya tentang implementasi kebijakan dan kasus pernikahan dini. Setelahnya, dianalisis dengan menggunakan metode Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian DP3AKB sudah melakukan berbagai upaya dengan melalui program sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini. Namun tetap saja sulit untuk masyarakat yang tidak mau menerima masukan dan pola pikir seseorang yang rendah. Berbagai upaya dilakukan melalui berbagai program yang dibuat berupaya bisa menekan angka kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jepara. Pola pikir Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah pada masyarakat yang menjadi penghalang untuk bisa menanggulangi kasus pernikahan dini.
Analisis Kesulitan Perdamaian Israel dan Palestina Akibat Hak Veto Amerika Serikat Duha, Asnimar; Nainggolan, Edoy; Sihombing, Erlina Teresia; Asyifa, Nindy; Sembiring, Yolanda
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10110

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada dasarnya harus menciptakan perdamaian dunia. Maka di tengah perang antara Israel dan Palestina maka PBB harus menghadirkan dewan keamanan PBB, menyelesaikan, dan mendamaikan kedua negara tersebut. Namun negara great powers yaitu negara Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, sehingga perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam menganalisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Amerika Serikat menggunakan hak veto sebanyak 30 (tiga puluh) kesempatan untuk Israel. Amerika Serikat selalu mendukung Israel karena ada hubungan mutualisme antar kedua negara tersebut.  
Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Literasi Politik Siswa SMA Negeri 1 Tahunan Tahun 2023 Setiawan, Zudi; Faizah, Mar’atu Kholisatul
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10868

Abstract

Literasi politik merupakan pengetahuan atau pemahaman politik warga negara tentang konsep pemerintahan atau politik secara umum. Dengan adanya literasi politik yang baik, dapat berpengaruh pada tingkat pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial instagram terhadap literasi politik siswa SMA N 1 Tahunan tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, yang didahului dengan uji instrumen penelitian, dan uji asumsi klasik, setelahnya diikuti uji koefisien korelasi, uji hipotesis t, dan uji koefisien determinasi. Dapat disimpulkan bahwa media sosial instagram memiliki hubungan yang positif searah dan signifikan terhadap literasi politik. Untuk kategori hubungan tergolong lemah dengan besaran pengaruh 25,4 persen. Untuk 74,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Suharto, Suharto; Fridiyanti, Yulita Nilam
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10866

Abstract

Kualitas pelayanan publik sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem pengelolaan pelayanan publik yang handal merupakan suatu kewajiban bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Setiap kecamatan mempunyai standar operasional tersendiri dalam pengelolaan atau pelayanan kepada masyarakat, standar operasional tersebut menjadi acuan pelayanan publik yang baik, namun masih banyak kecamatan yang belum menerapkannya dengan baik, seperti proses pembuatannya yang memakan waktu. waktu, biaya dan sebagainya. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas khususnya di kecamatan dalam pembuatan e-KTP. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pemerintah dan aparatur negara memang tidak bisa dihindari, bahkan hal ini juga menjadi tolak ukur kualitas pelayanan yang dapat diukur dari kriteria indikator kualitas pelayanan publik. jasa. Penelitian tesis ini menggunakan teori menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang sebenarnya dirasakan konsumen, terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangiable (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Empathy (Empati). Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung kualitas pelayanan kartu tanda penduduk (e-KTP) pada Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari motivasi kerja yang tinggi dan prosedur kerja yang berkualitas. Sedangkan faktor penghambat kualitas pelayanan KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari sistem kerja dan sistem pelayanan, suasana kerja, lingkungan fisik tempat kerja, dan tata kerja di Kantor Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.
Strategi Komunikasi Politik Bupati Grobogan Melalui Media Sosial Instagram @Sumarnigrobogan Muttaqin, Azmi; Khasanah, Niswahton
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2024.2.1.10867

Abstract

Komunikasi politik menggunakan media sosial saat ini banyak digunakan oleh aktor politik salah satunya digunakan untuk membangun citra diri sebagai pemimpin. Komunikasi politik melalui media sosial salah satunya digunakan oleh Bupati Grobogan. Bupati Grobogan menggunakan beberapa media sosial diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube, namun dari beberapa akun media sosial yang digunakan yang paling utama adalah Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan analisis isi instagram tersebut serta wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan akun instagram Bupati Grobogan. Penulis memaparkan hasil penelitian menggunakan teori komunikasi politik dan konsep media sosial. keseluruhan followers akun instagram Bupati Grobogan saat ini mencapai 52,7 ribu serta berjumalah 5.430 postingan instagram. Penulis mengambil sampel penelitian postingan instagram Bupati Grobogan periode Desember 2023-Februari 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa postingan-postingan dari instagram tersebut lebih dominan dari pada kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun nom pemerintahan. Komunikasi politik Bupati Grobogan di media sosial instagram dengan memposting kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga non pemerintahan dengan tujuan untuk membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang tegas, bijaksana, serta pemimpin yang dekat dengan semua kalangan termasuk dengan masyarakat kalangan bawah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6