cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2021)" : 8 Documents clear
Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat) sd.fuji lestari hasibuan; Melisa Melisa; Novel Anggraini
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.668

Abstract

Abstrak Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.Penelitian mengenai Analisis  Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris dan Secara normative.Didalam UU No.2 Tahun 2002 terdapat tugas pokok  anggota kepolisian yaitu  Polisi diberikan peran tertentu, sehingga polisi dihadapkan pada suatu tuntutan yang tidak diminta dari warga masyarakat. Karena itu, Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan masyarakat dibenarkan menghindari bahaya.Kata Kunci: Kepolisian, Kamtibmas, Komprehensip
Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019 Berdasarkan Surat Edaran No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) tubagus arjuna putra
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.548

Abstract

Coronavirus Disease 2019, PSBB, Pembinaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Surat Edaran No. SE. 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019
Analisis Prosedur Pendaftaran Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar (Studi pada Kantor Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia Dikantor wilayah Lampung)
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.547

Abstract

Merek merupakan salah satu hal penting dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi dengan cara didaftarkan. Merek yang sudah didaftarkan akan memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa merek telah terdaftar. Selain mempertimbangkan nama dan penggunaan simbol atau lambang yang akan digunakan, pemohon sebelum mendaftaran merek harus memperhatian hal penting seperti memastikan merek yang akan didaftarkan pemohon belum terdaftar.Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bahwa merek yang terdaftar saja yang memperoleh perlindungan hukum. Karena merek yang terdaftar adalah merek yang sah secara hukum terdaftar di Kantor Dirjen HAKI. Apabila ada pelangaran merek, maka pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan (karena palanggaran merek termasuk delik aduan). Bentuk perlindungan terhadap merek yang terdaftar atau adalah perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif.Tentunya dalam melakukan pendfaran merek contohnya Kantor Advokat Megalwayer Kemenkumham wilayah Lampung ada proses dan faktor-faktor penghambat saat melakukan pendaftaran.Kata kunci : PerlindunganHukum ,Pendaftaran Merek, Kemenkumham
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI E-BANKING BRI LINK (STUDI PADA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TANJUNG KARANG) angra adinda lara kasih; Erlina B; yulia hesti
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.549

Abstract

Perkembangan teknologi sekarang ini sangat berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan teknologi diseluruh dunia. Kemajuan teknologi sangatlah penting dan berpengaruh sangat besar bagi manusia. Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan kehidupan manusia. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini pun berpengaruh dalam dunia perbankan. Dalam kegiatannya melakukan transaksi perbankan yang diselenggarakan melalui agen BRI Link, nasabah juga mendapatkan perlindungan atas haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Nasabah sebagai konsumen produk dan/atau jasa yang ditawarkan bank sebagai produsen berhak atas penggantian kerugian yang dialami ketika melakukan transaksi dengan fasilitas atau layanan e-banking. Bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah selaku konsumen jasa perbankan atas kerugian dari penggunaan e-banking yang disediakan bank. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila nasabah menderita kerugian yang dikarenakan oleh tindakan atau kelalaian nasabah yang sebelumnya. Kemudian pihak bank akan menyelesaikannya karena penyelesaian pengaduan nasabah merupakan satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.Kata kunci : Perlindungan Hukum ,Nasabah, E-Banking
Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dwi nurahman
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.647

Abstract

Abstrak Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, b. Apa hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yakni mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yaitu ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah Lampung Utara sehingga menimbulakan keragu-raguan dalam pelaksanaan pemabngunan daerah dan khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi. Kata Kunci:         Eksistensi, Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, Pembangunan, Korupsi
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN ORANG DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS (STUDI PUTUSAN NOMOR : 51/PID.B/2020/PN.GDT)
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.543

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN ORANG DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS(STUDI PUTUSAN NOMOR : 51/PID.B/2020/PN.GDT)
Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung satrionur hadi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.661

Abstract

AbstrakMasa Pandemi telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan masyarakat harus memutar otak khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang sampai melakukan suatu tindakan nekat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sampai melakukan tindak kriminal. Untuk anak sendiri ada yang sampai melakukan prostitusi dikarenakan tekanan biaya hidup termasuk gaya hidup yang tidak terpenuhi karena menurunnya pendapatan orang tua.                    Korban-korban trafficking kebanyakan anak dan perempuan yang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperan sebagai pelacur.Sehubungan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin, dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan atutan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang. Prostitusi Anak saat ini di Bandar Lampung khususnya pada masa pandemi covid 19, telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai kasus-kasus baru yang bermunculan,  Terdapat berbagai bentuk Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan. Keywords : Trafficking, Anak, Prostitusi
Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk) deska rivaldo; Bambang Hartono; Zainudin Hasan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.550

Abstract

Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat.Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jerah bagi si pelaku. Terkait pengeroyokan terdapat sebuah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Bapak dan Anak kandungnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana telah diputus Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 61/Pid/2020/PT.Tjk.  Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka berdasarkan Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat pelaku tindak pidana pengeroyokan secara bersama oleh bapak dan anak di jalan raya yang menyebabkan luka-luka dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2019/PN.Tjk berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue