cover
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
asraraspia@umsu.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan Timur Sumatera Utara - Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial
ISSN : -     EISSN : 30218500     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial [JMHS] adalah urnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial ini memuat publikasi penelitian di bidang manajemen, ekonomi, akuntansi, hukum, ilmu komunikasi dan sosial. Tujuan dari dibentukannya jurnal ini salah satunya adalah untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran tentang manajemen, hukum dan sosial yang akan berdampak positif kepada kemajuan pendidikan terkhusus di negara Indonesia.
Articles 40 Documents
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Dan Pelayanan Air Bersih Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Air Bersih Di Pdam Tirta Nauli Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Nur Azizah
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan perusahaan dan pelayanan air bersih dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih di PDAM Tirta Nauli Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih sudah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dengan terwujudnya program-program kebijakan yang diterbitkan seperti dilakukannya pemerataan tekanan air kepada masyarakat. Dalam hal adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap program kebijakan yang dijalankan, semua lini yang berada di PDAM bertanggungjawab dalam pelaksanaan program yang dijalankan sesuai dengan tugas masing-masing bagian. PDAM Tirta Nauli Sibolga memberikan kemudahan dalam pengurusan kepentingan pelayanan yang cepat, tepat dan sewajarnya kepada masyarakat sehingga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.Namun target yang dicapai belum efektif karena sebagian penduduknya berada di kaki bukit serta lokasi pelanggan yang cukup jauh dari sumber air. Sehingga perlu adanya perhatian dari PDAM Tirta Nauli Sibolga terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih. Kata Kunci: pdam, peraturan daerah.
Komunikasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Retno Widya Ningrum
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur Negara sebagai abdi masyarat, pelayanan publik dimaksud untuk mesejahterakan masyarakat atau warga negara. Pelayanan publik yang profesional, itu artinya pelayanan publik yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan (aparatur pemerintah). Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan seorang petugas layanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil data penelitian yang telah ditemukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sejauh ini pelayanan dalam pembuatan paspor sudah berjalan dengan baik. Walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi adanya tanggapan masyarakat yang tidak peduli terhadap informasi yang diberikan oleh pihak kantor Imigrasi Kelas-I Khusus Medan terkait dengan persyaratan berkas yang harus dipenuhi masyarakat dalam pembuatan paspor. Kata Kunci: Komunikasi, Pelayanan Publik, Paspor.
Peranan Perempuan “Single Parent” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Putri Ananda
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i1.40

Abstract

Perempuan single parent adalah gambaran seorang perempuan tangguh. Segala hal berkenaan rumah tangga ditanggung sendiri. Mulai membereskan rumah, mencari nafkah keluarga, dilakoni sendiri. Dalam posisi ini, seorang wanita diharuskan untuk bisa berperan ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya dan harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Sehingga dari peran-peran yang dijalankan single parent tersebut muncullah permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Adapun faktor ekonomi yang menjadi permasalahan didalam keluarga single parent disini yaitu mencakup tentang pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Hal tersebut menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyorejo dengan menggunakan penelitian kulitatif, teknik penumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat dilapangan selanjutnya dideskripsikan, hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Terdapat enam informan yang menetap di Desa Mulyorejo. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga selain dengan cara bekerja dan menabung yaitu dengan cara berhutang ke tetangga dan keluarga terdekat; berhutang ke atasan dan dipotong gaji dari atasan; dan terakhir mengharapkan bantuan pemerintah dan lembaga non pemerintah. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran agar para perempuan single parent di Desa Mulyorejo sebaiknya jangan terlalu banyak berhutang jika pendapatan yang didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, misalnya berhutang untuk keperluan sekolah anak dan biaya makan sehari-hari. Alangkah baiknya jika para single mother ini mencari pekerjaan sampingan yang halal ketimbang harus berhutang.    
Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Medan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Amanda Syahputra Lubis
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i1.41

Abstract

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan satu dari banyaknya lembaga yang bergerak dalam mensosialisasikan program sosial dan kemanusiaannya. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi dan eksistensi lembaga ini yang sudah 17 tahun bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Pada 21 April 2005, ACT secara resmi dirilis secara hukum sebagai lembaga yang bergerak pada bidang sosial dan kemanusiaan. Programprogram yang ada di dalam ACT untuk menangani setiap permasalahan yang ada. Permasalahan kemanusiaan menjadi topik penting yang perlu dikembangkan ditengah globalisasi dan masyarakat modern yang cenderumg bersifat tidak pedulian masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Salah satu lembaga filantropi di Indonesia adalah ACT, tidak hanya berfokus pada penanggulangan bencana akan tetapi ACT juga berfokus pada permasalahan-permasalah lainnya. Lembaga yang memiliki rumus filantropi Aksi + Narasi = Filantropi ini juga memiliki tujuan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Kita semua tahu bahwa masih banyak permasalahan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang terjadi saat ini. Maka dari itu, lembaga ACT berusaha untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan menjalankan program-program kemanusiaan yang sudah di gaungkan dan digerakan bersama. permasalahan yang ada di indonesia harus diberantas yaitu kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ACT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori yang di gunakan adalah teori kesejahteraan sosial dan teori masyarakat, yang dimana kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai tolak ukur hasil pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan teori masyarakat, masyarakat merupakan sekumpulan manusia saling bergaul atau berintraksi. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif yang di mana pada dasarnya adalah penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang akan di teliti. Yang sudah peneliti lihat adalah dalam peran dan pada pelaksanaan program sudah berjalan dengan teori kesejahteraan sosial dan teori masyarakat serta metode deskriptif. Selain itu, ACT memberikan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian juga pada programprogram yang telah terjalankan ACT mampuh berjalan dengan baik dan on target atau tepat target dan mampuh memulihkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui program-program yang terbaik diberikan ACT.  
Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai) Siti Rapika
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i1.42

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dan alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau melalui penulusan literatur, serta analisis data yang digunakan yaitu data analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu tindak pidana perzinaan diatur dalam pasal 284, perkosaan diatur dalam pasal 285, perbuatan penyerang kehormatan kesusilaan diatur dalam pasal 289, perbuatan cabul terhadap orang pingsan dan tak berdaya diatur dalam pasal 286 dan pasal 290 ayat (1), bersetubuh atau cabul dengan orang dibawah umur tertentu diatur dalam pasal 287 dan pasal 290 (2) dan (3), cabul sesama kelamin (homoseksual) diatur dalam pasal 292, menggerakkan orang belum dewasa melakukan perbuatan cabul diatur dalam pasal 293, perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lainnya diatur dalam pasal 294, dan kejahatan memudahkan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 296 KUHP. Bentuk tindak pidana pencabulan juga diatur dalam pasal 282 sampai dengan pasal 296 KUHP. Tindak pidana pornografi diatur dalam pasal 4 UU Pornografi, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak terdiri dari 3 macam upaya yaitu upaya preemtive dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan disekolah-sekolah. Upaya Preventive (nonpenal) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Dan upaya Represive (penal) dilakukan dengan melakukan proses hukum.    
Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Siti Heliana
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i1.43

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui para pejabat yang berhak mendapatkan kendaraan dinas serta untuk mengetahui pengawasan dan kendala pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan penggunaan mobil dinas di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif dengan jenis yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan penelitian langsung pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada Kantor BPKAD tersebut dipahami bahwa pembagian mobil dinas yang ada di sekda provinsi sumatera utara sesuai dengan Pergub Sumatera Utara. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan mobil dinas melalui analisis dan kebutuhan aset, bidang pengelolaan aset, dan bidang penghapusan aset. Kendala dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasaan kendaraan dinas yaitu seperti pemakai kendaraan operasional tersebut yang telah pensiun tidak segera mengembalikan kendaraan dinasnya serta pemakai kendaraan dinas yang telah mutasi jabatan ke dinas lain tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut.    
Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan) Sella Diah Utari Nasution
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i1.44

Abstract

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono selaku penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan menggunakan alat seperti gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu, cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pekerjaan. Serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan motor dalam ruang lingkup Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib  
Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Investasi Melalui Minat Investasi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Rofifah Nahdah Ayumi
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i1.45

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi melalui minat investasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh berjumlah 117 orang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung literasi keuangan, pengetahuan investasi dan minat investasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, dan literasi keuangan dan pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investasi serta secara tidak langsung minat investasi mampu memediasi pengaruh literasi keuangan dan pengetahuan investasi terhadap keputusan investasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia Nasution, Abrar Makmur; Rosmalinda
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i2.75

Abstract

Perkawinan yang sah telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sering terjadi pada penduduk Indonesia yang multikultural. Perkawinan beda agama tersebut selalu menuai kontroversi di kalangan Masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tinjauan sosiologis terhadap polemik perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan beda agama disebabkan oleh beberapa faktor seperti perasaan cinta, penghargaan terhadap diri, serta kesamaan pola pikir, pandangan hidup serta visi dan misi, lalu faktor pendidikan agama yang minim, peran orangtua dan keluarga, kebebasan memilik pasangan, serta desakan faktor ekonomi. Faktor itulah yang menyebabkan masih banyak budaya di masyarakat tetap melakukan perkawinan beda agama walaupun hal tersebut dilarang dan diharamkan. Kata Kunci: Sosiologi, Perkawinan, Beda Agama.
Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Oktarianda, Adhitya; Rosmalinda
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i2.77

Abstract

Staf Khusus Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Staf Khusus Presiden diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana polemik terhadap masyarakat tentang keberadaan Staf Khusus Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perdebatan dan kontroversi di masyarakat mengenai keberadaan Staf Khusus Presiden. Mulai dari ketidakjelasannya tugas Staf Khusus Presiden hingga proses rekrutmen Staf Khusus Presiden yang tidak jelas dan tampaknya hanya sebatas untuk balas budi terhadap pihak-pihak yang membantu pemenangan dalam pemilu.

Page 2 of 4 | Total Record : 40