cover
Contact Name
Asrar Aspia Manurung
Contact Email
asraraspia@umsu.ac.id
Phone
+6281361147192
Journal Mail Official
asraraspia@umsu.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan Timur Sumatera Utara - Indonesia
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial
ISSN : -     EISSN : 30218500     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial [JMHS] adalah urnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial ini memuat publikasi penelitian di bidang manajemen, ekonomi, akuntansi, hukum, ilmu komunikasi dan sosial. Tujuan dari dibentukannya jurnal ini salah satunya adalah untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran tentang manajemen, hukum dan sosial yang akan berdampak positif kepada kemajuan pendidikan terkhusus di negara Indonesia.
Articles 42 Documents
Tanggung Jawab Reseller Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Produk Dalam Transaksi Elektronik (Studi di Indonetwork.co.id) Faizal Rizaldi Kamil
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v1i2.19

Abstract

Jual beli atau bisnis online adalah jenis bisnis yang sedang diminati oleh banyak pengusaha saat ini. Berbagai macam sistem pun banyak diciptakan untuk mendukung ide kreatif dalam berbisnis di dunia online, diantaranya yaitu sistem reseller. Sistim reseller merupakan sistim jual beli online dimana penjual tidak harus menyediakan barang atau stok barang terlebih dahulu untuk kemudian menjualnya kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem jual beli oleh reseller dalam sistem transaksi elektronik memalui web indonetwork.co.id. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara studi pustaka (library research),untuk menganalisis data digunakan analisis kulitatitf. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Kata Kunci: Tanggung jawab , Reseller, Cacat Tersembunyi, Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif Hadijah
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v1i2.20

Abstract

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 363 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Asas restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan peniadaan pidana dalam asas restoratif dan mengkaji tujuan peniadaan pidana dalam asas restoratif serta mengkaji bagaimana tinjauan yuridis peniadaan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dikaitkan dengan asas restoratif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan mengumpulkan atau mencatat data dari konsep yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (law in books) digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peniadaan pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/ pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kata Kunci: Peniadaan Pidana, Pencurian, Asas Restorati.
Analisis Penerapan Brilink Sebagai Upaya Mendorong Inklusi Keuangan Pada Bank Bri Wilayah Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Sonia
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v1i2.21

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menanalisis hubungan penerapan BRILink terhadap pencapaian Inklusi Keuangan di wilayah Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini Inklusi Keuangan di ukur dengan 16 pertanyaan dengan pilihan sangat tidak setuju sampai sangat setuju dan skor dihitung berdasarkan persentase jawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, kuisoner dengan analisis deskriftif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan rumus Lemeshow dengan respondennya 96 orang. Analisis data menggunakan Statistik Deskriftif program SPSS. Hasil penelitian responden menunjukkan bahwasannya inklusi keuangan tercapai dengan menggunakan BRILink. BRILink dapat menghilangkan hambatan atas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di pedalaman desa yang jauh dari kota, Inklusi Keuangan mampu memberikan kemudahan pada masyarakat pedesaan dengan layanan transaksi keuangan tanpa kantor seperti BRILink. Kata Kunci: BRILink, Inklusi Keuangan.
Pengaruh Likuiditas Dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2013-2017) Siti Nur Hasanah
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v1i2.22

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Likuiditas dan Aktivitas terhadap Profitabilitas baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Asosiatif dan Kuantitatif. Jumlah populasi pada sektor ini adalah 18 Sampel yang diambil menggunakan purposive sampling berjumlah 8 perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi dengan tingkat signifikansi 5%. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for The Social Sciens) versi 21.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Curren Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets, secara parsial Cash Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets, secara parsial Total Assets Turnover berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets, secara parsial Inventory Turnover berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets, secara simultan Current Ratio, Cash Ratio, Total Assets Turnover dan Inventory Turnover berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Assets. Kata Kunci: Likuiditas (Current Ratio, Cash Ratio), Aktivitas (Total Assets Turnover, Inventory Turnover ) dan Profitabilitas (Return On Assets)
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Dan Pelayanan Air Bersih Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Air Bersih Di Pdam Tirta Nauli Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Nur Azizah
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v1i2.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan perusahaan dan pelayanan air bersih dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih di PDAM Tirta Nauli Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih sudah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dengan terwujudnya program-program kebijakan yang diterbitkan seperti dilakukannya pemerataan tekanan air kepada masyarakat. Dalam hal adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap program kebijakan yang dijalankan, semua lini yang berada di PDAM bertanggungjawab dalam pelaksanaan program yang dijalankan sesuai dengan tugas masing-masing bagian. PDAM Tirta Nauli Sibolga memberikan kemudahan dalam pengurusan kepentingan pelayanan yang cepat, tepat dan sewajarnya kepada masyarakat sehingga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.Namun target yang dicapai belum efektif karena sebagian penduduknya berada di kaki bukit serta lokasi pelanggan yang cukup jauh dari sumber air. Sehingga perlu adanya perhatian dari PDAM Tirta Nauli Sibolga terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih. Kata Kunci: pdam, peraturan daerah.
Komunikasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Retno Widya Ningrum
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v1i2.24

Abstract

Pelayanan Publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur Negara sebagai abdi masyarat, pelayanan publik dimaksud untuk mesejahterakan masyarakat atau warga negara. Pelayanan publik yang profesional, itu artinya pelayanan publik yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan (aparatur pemerintah). Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan seorang petugas layanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil data penelitian yang telah ditemukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sejauh ini pelayanan dalam pembuatan paspor sudah berjalan dengan baik. Walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi adanya tanggapan masyarakat yang tidak peduli terhadap informasi yang diberikan oleh pihak kantor Imigrasi Kelas-I Khusus Medan terkait dengan persyaratan berkas yang harus dipenuhi masyarakat dalam pembuatan paspor. Kata Kunci: Komunikasi, Pelayanan Publik, Paspor.
Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Oktarinda, Adhitya; Rosmalinda
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v3i1.76

Abstract

Staf Khusus Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Staf Khusus Presiden diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana polemik terhadap masyarakat tentang keberadaan Staf Khusus Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perdebatan dan kontroversi di masyarakat mengenai keberadaan Staf Khusus Presiden. Mulai dari ketidakjelasannya tugas Staf Khusus Presiden hingga proses rekrutmen Staf Khusus Presiden yang tidak jelas dan tampaknya hanya sebatas untuk balas budi terhadap pihak-pihak yang membantu pemenangan dalam pemilu. Kata Kunci: Polemik, Sistem Pemerintahan, Staf Khusus Presiden.  
Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Yang Dicabut Izin Usahanya Mhd Rizky Rinaldi; M. Wahyu Ananda
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v3i1.88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melindungi dana nasabah pasca-likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses pencairan klaim simpanan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif, mengandalkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, LPS menjamin simpanan seperti giro, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Proses rekonsiliasi dan verifikasi menunjukkan bahwa 90% simpanan dinyatakan layak dibayar, sementara 10% tidak layak. Hambatan utama dalam perlindungan dana nasabah meliputi keterlambatan verifikasi dokumen oleh pihak ketiga (Bank BRI) serta munculnya gugatan dari nasabah yang tidak layak bayar. Temuan ini menekankan pentingnya perbaikan sistem verifikasi dan sosialisasi prosedur klaim untuk efektivitas perlindungan dana nasabah ke depan. Kata Kunci: Perlindungan, LPS, Nasabah.
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan & Kepercayaan Stakeholders Asnita; Grace Indah Simanjuntak; Novita Srimida Barus; Syaiful Azuar; Wibi Tri Nugraha; Wilchan Robain
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v3i1.89

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka fundamental dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan perlakuan yang adil. Di tengah perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, penerapan GCG berperan sebagai pilar utama dalam membangun lingkungan usaha yang berintegritas, beretika, dan berorientasi jangka panjang. Studi ini berfokus pada mengevaluasi dampak penerapan GCG terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Pemangku kepentingan dalam konteks ini meliputi tidak hanya investor, tetapi juga pekerja, konsumen, rekanan bisnis, komunitas sekitar, serta instansi pemerintah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis berbagai kasus seperti BRI, Jiwasraya, Enron, dan Unilever, baik di dalam maupun luar negeri. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa konsistensi dalam menjalankan prinsip GCG mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan loyalitas investor, serta memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap prinsip GCG dapat memicu hilangnya kepercayaan, kerugian material, hingga kebangkrutan bisnis. Dengan demikian, integrasi GCG ke dalam strategi perusahaan menjadi langkah krusial dalam memperkuat citra dan memastikan kelangsungan bisnis di masa depan. Kata Kunci: Good Corporate Governance, Stakeholders, Kepercayaan, Kepuasan
Hubungan Antara Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dengan Produktivitas Kerja Guru Brilianti Indrati; Eni Susanti
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v3i1.95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi dan cara meningkatkan produktivitas kerja guru dengan mengkaji kekuatan hubungan antara produktivitas kerja dengan kepemimpinan visioner. Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori sekuensial, dengan menggunakan metode statistik korelasional. Dengan sampel penelitian sebanyak 252 guru PNS di SMP Negeri Kota Depok. Hasil identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan hubungan antar variabel penelitian dengan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara Kepemimpinan Visioner dengan Produktivitas Kerja dengan koefisien korelasi ry1= 0,697 maka berkorelasi kuat. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Kepemimpinan Visioner terhadap produktivitas kerja. Dengan hasil koefisien determinasi (ry1)2 = 0,485. Kontribusi Kepemimpinan Visioner terhadap Produktivitas Kerja yang dapat dimaknai bahwa 48,5 % sehingga Produktivitas Kerja dapat ditingkatkan oleh Kepemimpinan Visioner. Peningkatan produktivitas kerja dapat dilakukan dengan penguatan kepemimpinan visioner melalui perbaikan dari indikator yang masih lemah yaitu mengkomunikasikan visi dan misi (14%)(3,96), memotivasi orang lain (15%) (3,92), mengembangkan kemampuan bawahan (13%) (3,84), dan kemampuan komunikasi (15%)(3,25) serta mempertahankan atau mengembangkan indikator yang sudah baik yaitu kewenangan (13%) (4,25), merumuskan visi dan misi (16%) (4,18), dan keterampilan manajerial (14%) (4,10).Kata Kunci: Produktivitas Kerja, Kepemimpinan, Visioner