cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nabil Abduh Aqil
Contact Email
nabilabduhaqil@gmail.com
Phone
+6282386587011
Journal Mail Official
rslr@usu.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Civitas Akademika, No. 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, 20155 E-mail: rslr@usu.ac.id
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Recht Studiosum Law Review
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : 29859867     EISSN : 29617812     DOI : https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11278
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)" : 6 Documents clear
Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Menanggulangi Cyber Crime di Sektor Perbankan Nurrizky, Afiah; Nugroho, Wahyu
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam memitigasi kejahatan siber di sektor perbankan, mulai dari landasan hukum, kerangka kebijakan, manajemen risiko, serta kebijakan praktis yang telah dijalankan OJK demi ketahanan siber perbakan Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan policy analysis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka dengan mengumpulkan dasar-dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait keamanan siber di sektor perbankan dimulai saat bank pertama kali mengadaptasi teknologi informasi dalam kegiatan perbankannya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berupa peraturan atau POJK, ada pula berupa surat edaran atau SEOJK. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat dengan dasar hukum yang kuat, serta memiliki arah yang jelas ditentukan dalam cetak biru. Salah satu kebijakan terkait yang dikeluarkan ialah terkait proses dan prosedural manajemen risiko keamanan siber.
Tinjauan Hukum Pemberian Diversi bagi Residivis Anak dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Restoratif Zubaba, Bagaz; Cinta Tarisa Arivia
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18565

Abstract

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan konsep perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, semua proses dan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menerapkan proses diversifikasi. Namun, ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan pada proses diversifikasi bagi residivis anak yang sulit diterapkan. Pengecualian bagi anak yang telah menjadi residivis bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya tidak diabaikan untuk melindungi anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Diversifikasi untuk anak perlu didasarkan pada prinsip keadilan restoratif agar dapat memenuhi hak-hak anak dan dalam penelitian ini ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan restoratif sehingga diperlukan reformulasi dalam UU SPPA.
Pembaharuan Hukum Manifestasi Mekanisme Perampasan Asset Terhadap Jaminan Keadilan Hak Asasi Manusia (Telaah Data Intelijen Sebagai Alat Bukti) Hamdi, Saiful; Aida Riziatul Zahra; Safitri Ramadhani
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.18741

Abstract

Penelitian mengenai konsep perampasan aset melalui NCB Asset Forfeiture telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah kritis kekuatan pembuktiannya masih menyisakan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika data intelijen dari PPATK yang notabene FIU dimanfaatkan untuk mengotimasi penerapan NCB Asset Forfeiture. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkenaan dengan data intelijen yang selanjutnya analisis dengan teknik analisis premis minor dan premis mayor. Hasil penelitian menunjukan bahwa laporan PPATK yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia dan tertutup yang perolehan datanya dilakukan secara undercover masih memerlukan penguatan dalam ketentuan KUHAP yang baru. Kemudian data intelijen demikian potensial dianggap sebagai unlawfull legal evidence yang tidak memenuhi pembuktian yang relevant, admissible, exclusionary rules, dan weight of the evidence.
Legal Analysis of the Issuance of SHGB Over Maritime Areas in Tangerang from the Perspective of Indonesian Agrarian Law Sitompul, Naomi Audri Klarisa; Siboro, Christian Imanuel
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20262

Abstract

The issuance of 263 Building Use Rights Certificates (SHGB) on the sea barrier along the northern coast of Tangerang, Banten, spanning more than 30 km, has sparked controversy among the public. The issuance of these SHGBs has been confirmed by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN), Nusron Wahid. Positivistically, the presence of the SHGB is actually contrary to a number of regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, Law No. 27 of 2007 jo. Law No. 1 of 2014, Government Regulation No. 18 of 2021, Constitutional Court Decision No. 3/PUU-VIII/2010, as well as the principles in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Beyond the issue of legality, from a sociological and empirical standpoint, the presence of SHGBs on the sea barrier in Tangerang also has negative ecological and economic impacts. These SHGBs disrupt the marine ecosystem and hamper the livelihoods of local fishermen, as they obstruct access to fishing areas. Therefore, this paper aims to further analyze the legal basis for granting Building Use Rights (HGB) within Indonesia’s agrarian system, examine the legality of granting HGB on the sea barrier in Tangerang, and assess the socioeconomic and ecological impacts of these SHGBs through a case study approach focusing on Tangerang.
Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa Lumban Gaol, Hamit Tantio; Muhammad Fadil; Abdullah Fahrieza; Akbar Fahrezi; Salsa Azima
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20530

Abstract

Perkembangan iklim investasi di Indonesia ditandai dengan munculnya Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara). . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund di Indonesia serta perbandingannya dengan Sovereign Wealth Fund milik negara Malaysia dan Singapura. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konteks dan pendekatan perbandingan. Dari pembahasan didapat bahwasannya Danantara membentuk amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Danantara sebagai pelaksana di lapangan (eksekutor) mempunyai tugas untuk mengelola BUMN, mengatur dividen dari penyelenggaraan investasi, operasional operasional, dan BUMN, serta menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Dalam penelitian ini juga membandingkan Danantara dengan Sovereign Wealth Fund Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional Berhad milik Malaysia. Terdapat beberapa pembentukan dalam hal pembentukan serta operasional di masing-masing negara. 
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia – Korea (IK-CEPA) : Studi Perbandingan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Lainnya Khairunnissa, Siti
Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20625

Abstract

Setiap negara berhak melakukan perdagangan bebas dengan negara di seluruh dunia. Perbedaan sistem hukum, ekonomi, ideologi, atau politik antar negara tidak menjadi penghalang bagi kebebasan berdagang. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip hukum internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia–Korea (IK-CEPA) melalui studi perbandingan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya penerapan asas pacta sunt servanda dan prinsip non‐diskriminasi yang menjadi fondasi dalam hubungan perdagangan internasional, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan tantangan penyesuaian regulasi domestik terhadap norma hukum internasional yang diadopsi dalam perjanjian perdagangan bebas, baik dalam skema bilateral maupun multilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen perjanjian, teori hukum internasional, serta literatur sekunder terkait. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam IK-CEPA dengan perjanjian dagang bebas lainnya seperti RCEP. Data primer diperoleh dari teks perjanjian dan dokumen kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian akademik dan publikasi terkait.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024) Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023) Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)