cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurhani Fithriah
Contact Email
nurhani@unib.ac.id
Phone
+6285267259054
Journal Mail Official
jurnalilmiahkutei@unib.ac.id
Editorial Address
Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu. Telp dan Fax. (0736) 349733
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kutei
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 14129639     EISSN : 29629683     DOI : 10.33369/jkutei.v22i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Kutei (P-ISSN: 1412-9639/ E-ISSN: 2962-9683) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 2001. Kata Kutei berasal dari bahasa Rejang yang artinya lembaga adat. Nama ini dipilih untuk menandakan keunikan dari jurnal Kutei. Jurnal Ilmiah Kutei merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan Hukum Ketenagakerjaan. yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 5   6   7   8   9 
Telaah Hukum Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Administratif dan Keabsahan Ijazah Fani, Khairul; Sultan, Benny
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 25 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v25i1.48863

Abstract

The controversy regarding President Joko Widodo’s academic degree has become a widely discussed issue in society and is often viewed from political and public opinion perspectives. However, this debate also has an important legal dimension that needs to be examined from the perspective of administrative law. This study aims to evaluate the status of diplomas as products of state administration and assess their potential classification as State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN), as well as their legal implications for dispute resolution processes within administrative courts. This research employs a normative legal research method using secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation, and secondary legal materials. The approach used consists of a statutory approach and a conceptual approach, which are then analyzed descriptively through interpretation. The findings of this study indicate that, normatively, a diploma exhibits characteristics similar to those of KTUN elements, namely being in written form, issued by an institution or official exercising governmental functions, in accordance with legal regulations, and being concrete, individual, and final, as well as capable of producing legal consequences. However, the classification of a diploma as an object of administrative dispute is not absolute and highly depends on its context of use, the legal effects it generates, and the legal standing of the parties involved. This study concludes that the debate concerning President Joko Widodo’s diploma is more appropriately viewed as an issue within the conceptual domain of administrative law rather than as an administrative dispute that can be directly brought before the Administrative Court.
Analisis Yuridis Restorasi Penegakan Hukum Pidana Pasca Berlakunya KUHP Dan KUHAP Baru Ningsih, Aprilia Fitri; Novianti, Moenaqistin Nur
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 25 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v25i1.48928

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis dan implementasi restorative justice dalam penegakan hukum pidana pasca berlakunya KUHP baru dan arah pembaruan KUHAP di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah mengakomodasi prinsip restorative justice melalui tujuan pemidanaan, pengenalan sanksi alternatif, serta pembukaan ruang penyelesaian perkara di luar peradilan. Arah pembaruan KUHAP memperkuat legitimasi prosedural melalui mekanisme penghentian perkara berbasis keadilan restoratif. Implementasi di tingkat kepolisian dan kejaksaan menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat, belum adanya standar operasional yang seragam, serta hambatan kultural dalam masyarakat. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa restorative justice belum terintegrasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antara norma dan praktik untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan

Page 9 of 9 | Total Record : 82

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 1 (2026) Vol 24 No 2 (2025) Vol 24 No 1 (2025) Vol 23 No 2 (2024) Vol 23 No 1 (2024) Vol 22 No 2 (2023) Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021)