cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurhani Fithriah
Contact Email
nurhani@unib.ac.id
Phone
+6285267259054
Journal Mail Official
jurnalilmiahkutei@unib.ac.id
Editorial Address
Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu. Telp dan Fax. (0736) 349733
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kutei
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 14129639     EISSN : 29629683     DOI : 10.33369/jkutei.v22i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Kutei (P-ISSN: 1412-9639/ E-ISSN: 2962-9683) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 2001. Kata Kutei berasal dari bahasa Rejang yang artinya lembaga adat. Nama ini dipilih untuk menandakan keunikan dari jurnal Kutei. Jurnal Ilmiah Kutei merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan Hukum Ketenagakerjaan. yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Pancasila Sebagai Ideologi Negara Landasan Implementasi dan Relevansi di Era Modern Sitanggang, Riama Manuella
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.38250

Abstract

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang merupakan refleksi dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai simbol pemersatu dalam keragaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai ideologi negara, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasinya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila serta pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat persatuan bangsa.
Tanggung Jawab Perusahaan Efek Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal: Studi Pada PT Phintraco Sekuritas Wida Muttahida; Tito Sofyan; Ganefi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.39047

Abstract

emajuan teknologi menyebabkan  meningkatnya jumlah investor yang bergabung di pasar modal. Perusahaan efek selaku penyedia aplikasi yang digunakan oleh investor ketika bertransaksi di pasar modal. Namun dengan disediakannya aplikasi tersebut seringkali mengakibatkan kerugian bagi investor ketika ingin bertransaksi. Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa perusahaan efek bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan efek. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) PT Phintraco Sekuritas mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh investor sebagaimana diatur UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun perbuatan tersebut diluar kemampuan pihak PT Phintraco Sekuritas atau disebut dengan overmacht. Sehingga pihak PT Phintraco Sekuritas tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas pemenuhan suatu prestasi tersebut.(2) Pihak PT Phintraco Sekuritas melakukan upaya guna menghindari kerugian yang dialami oleh investor dengan cara pemeliharaan dalam sistem (Maintenance). Penyelesaian tanggung jawab pihak PT Phintraco Sekuritas atas kerugian yang dialami oleh investor dilakukan secara musyawarah pihak PT Phintraco Sekuritas akan melakukan tracking stock investor selama pembelian dan penjualan efek dan memberikannya kepada pihak investor.
Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan Ikbar Fadhilah G; Azhari, Nurannisa; Suherman, Asep
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i2.40259

Abstract

Jurnal ini membahas perbandingan hukum pidana terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan dalam regulasi KUHP masing-masing. Pencemaran nama baik melalui media sosial semakin menjadi perhatian karena dampaknya terhadap reputasi individu. Kedua negara mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, tetapi berbeda dalam definisi, unsur, dan penerapannya. Di Indonesia, KUHP 2023 menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, dengan sanksi yang bervariasi tergantung metode pelanggaran. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan aturan lebih ketat, terutama dalam kasus media sosial dan media massa, dengan sanksi lebih berat bagi penyebaran informasi palsu. Perbedaan utama terlihat dalam penegakan hukum, di mana Korea Selatan membedakan pencemaran nama baik dan penghinaan, sementara Indonesia masih menganggapnya satu kategori. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif guna menyeimbangkan perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital.
Penegak Hukum Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia M.Rochman; Rony Wirachman; M.Iham Adepio
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v25i1.41431

Abstract

Dinamika masyarakat terkadang berubah dengan sangat cepat sifatnya yang kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebutuhan perubahan masyarakat yang juga termasuk dalam pengaturan tindakan publik, kemudian salah satu peraturan tersebut adalah hukum acara pidana yang juga disesuaikan dengan perkembangan saat ini, dalam hal ini Rancangan KUHAP memerlukan optimalisasi tugas dan wewenang para penegak hukum. Padahal peraturannya sudah diterapkan tapi masih ada hambatan seperti luasnya Kewenangan yang dimiliki belum ditetapkan secara efektif dan belum dilaksanakan tugas serta penegakan hukumnya dioptimalkan, belum adanya pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan, tumpang tindih dalam pelaksanaannya, tidak jelasnya siapa saja bagian spesifik dalam setiap tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 dan 61 tentang penyidikan dan penyidikan. Belajar Hal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perubahan UU KUHAP-hukum no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ada dengan Rancangan KUHP khususnya Pasal 6 dan Pasal 61. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus mempelajari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP berpotensi meningkatkan tugas dan wewenang penegak hukum dengan memberikan pedoman yang lebih jelas.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKAD MUDHARABAH DI BAWAH TANGAN KONDISI FORCE MAJEURE PADA BANK SINARMAS UNIT USAHA SYARIAH CABANG BENGKULU: Studi Kasus Kebakaran Pada Pasar Tradisonal Modern Kota Bengkulu
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 20 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v20i2.41670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan terhadap pembiayaan   mudharabah   bermasalah   dengan kondisi Force majeure di Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran seteliti mungkin tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu dalam penanganan masalah pembiayaan mudharabah bermasalah. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu.  Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku- buku, peraturan   perundang-undangan    maupun   dokumen-dokumen    lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan pembiayaan   mudharabah   bermasalah dengan kondisi Force Majaure di   Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu tidak sesuai dengan Prinsip Syariah dan akad pembiayaannya, sehingga pihak nasabah menuntut akan keadilan dan apa yang menjadi haknya, dan dari pihak Bank Sinarmas Syariah Unit Usaha Syariah Cabang Bengkulu bisa dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah.
Efektivitas Aplikasi Taspen Otentikasi Dalam Pemenuhan Hak Penerima Dana Pensiun Di Pt. Bank Mandiri Taspen Kota Bengkulu Dyah Nuri Mardania; Nur Sulistyo Budi Ambarini; Joko Susetyanto; Hamdani
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.43104

Abstract

PT Taspen (Persero) issued a digital-based innovation in the form of an authentication taspen application. This authentication taspen application is a requirement in the payment of pension funds. However, there are still obstacles in the use of taspen authentication application. This research uses empirical law or law in action research methods. This research uses primary data and secondary data obtained through direct interviews and document studies. The data obtained will be processed by editing techniques and then analyzed by qualitative analysis methods. The result of this research is the Taspen Authentication Application in fulfilling the rights of pension fund recipients at PT. Bank Mandiri Taspen Bengkulu City has not been effective because not all pension fund recipients can use the Taspen Authentication Application so that there is a delay in fulfilling the rights of pension fund recipients. While in fulfilling the rights of participants receiving pension funds due to failed authentication in the Taspen Application at PT Bank Mandiri Taspen Bengkulu City, PT Bank Mandiri Taspen Bengkulu City provides 3 (three) solutions that can be carried out by participants receiving pension funds according to the obstacles and physical conditions of the participants receiving pension funds, namely manual authentication through customer service (CS), power of attorney, customer visit services (LKN).
Privatisasi Keberadaan Vila Di Sempadan Pantai Labuan Bajo Dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang Adela Julianda; Martinus Alexander Simanjuntak; Amanda Fathona Fadhila; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.41719

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo yang menimbulkan tantangan besar dalam hal penataan ruang berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Privatisasi ruang pesisir berpotensi mengancam akses masyarakat Manggarai Barat terhadap sumber daya alam pesisir yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan ketentuan dalam RZWP3K, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang . Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo dengan norma hukum tata ruang serta implikasinya terhadap hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap konflik ruang pesisir antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal di kawasan pariwisata super prioritas. Privatisasi pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak masyarakat Manggarai Barat dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Pembangunan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, termasuk ketentuan sempadan pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta zonasi wilayah pesisir yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pelanggaran terhadap peraturan tata ruang ini dapat mengancam hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam pesisir yang merupakan mata pencaharian mereka, serta merusak ekosistem pesisir yang penting untuk mitigasi bencana dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut mencakup sanksi administratif dan pidana, gugatan perdata oleh masyarakat terdampak, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pembangunan.
Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional Natanael; Gunardie Lie
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.42338

Abstract

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar dibutuhkan pemungutan pajak yang berjalan dengan adil dan sesuai aturan, dan pastinya dengan hukum pajak yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya. Hukum pajak memberikan kepastian dan legitimasi bagi negara dalam menarik pajak dari masyarakat, serta mengatur hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran hukum pajak dalam meningkatkan pendapatan negara, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya menjadi dasar hukum dalam pemungutan pajak, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun aturan hukum pajak di Indonesia sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih menemui hambatan. Beberapa tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat kepatuhan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya tenaga profesional di bidang pajak, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem hukum pajak secara menyeluruh agar lebih sederhana, transparan, dan berbasis digital, serta didukung oleh pendidikan dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan negara secara maksimal.
Konsep Regulasi Dan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Michael Vernando Sirait; Gunardi Lie
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.42342

Abstract

Pajak berperan penting sebagai alat utama dalam mendukung perkembangan nasional serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerapan hukum pajak dan mekanisme pemungutan yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas pengumpulan penerimaan negara serta distribusi manfaatnya kepada masyarakat.  Pajak berfungsi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebagai tulang punggung penerimaan negara, dana dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial, serta bidang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran penerapan hukum perpajakan dan sistem pemungutan pajak di Indonesia dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mengungkap berbagai hambatan yang muncul dalam proses penerapannya. Penelitian ini memakainpendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap konsep, asas, norma, serta ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun  masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi hukum dan pemungutan pajak, perbaikan yang berkelanjutan serta pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat mendorong peningkatan kontribusi pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama agar dapat benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.
Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca Uu Cipta Kerja Dan Pp No. 21 Tahun 2021 Maulana Jordan Al Fadhi; Billy Septrianda Putra; Reka Khorisma; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.42400

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks serta kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Penataan ruang berperan strategis dalam mitigasi risiko bencana melalui pengaturan zonasi dan kebijakan perizinan yang adaptif. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, terdapat pembaruan regulasi penataan ruang yang menegaskan integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, khususnya melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini mengkaji secara yuridis fungsi penataan ruang dalam mitigasi bencana serta tantangan hukum dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa penataan ruang yang mengintegrasikan KLHS dan zonasi berbasis risiko berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas teknis daerah dan konsistensi penerapan. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi agar penataan ruang dapat menjadi instrumen efektif dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Page 6 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2025) Vol 24 No 1 (2025) Vol 23 No 2 (2024) Vol 23 No 1 (2024) Vol 22 No 2 (2023) Vol 22 No 1 (2023) Vol 21 No 2 (2022) Vol 21 No 1 (2022) Vol 20 No 2 (2021)