cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 82 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 82 Documents clear
DINAMIKA REGULASI DI INDUSTRI RIDE-HAILING INDONESIA: MENYEIMBANGKAN KESEJAHTERAAN PENGEMUDI, FLEKSIBILITAS OPERASIONAL, DAN KEBERLANJUTAN BISNIS Qeysha, Anza Zahya
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3042

Abstract

Pertumbuhan pesat layanan ride-hailing di Indonesia telah secara signifikan mengubah lanskap sosial ekonomi negara ini. Industri ini, yang merupakan bagian dari "gig economy" yang lebih luas, menawarkan fleksibilitas bagi pekerja tetapi menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan pekerja dan kompensasi yang adil. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dari perspektif pengemudi, platform ride-hailing, dan dampak ekonomi yang lebih luas. Data dikumpulkan melalui tinjauan terhadap regulasi yang diusulkan dan analisis data perusahaan. Temuan menunjukkan perspektif yang berbeda dari pengemudi yang mencari lebih banyak perlindungan, MNC yang khawatir tentang biaya operasional dan fleksibilitas, serta pemerintah yang berusaha menyeimbangkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menyimpulkan dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan MNC untuk mengadopsi pendekatan bertahap terhadap regulasi, terlibat dalam dialog dengan pemangku kepentingan, dan berinvestasi dalam kesejahteraan pengemudi.
PERUBAHAN AGAMA TRADISIONAL ETNIK NGALUM Bawi, Allowisius
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agama yang dianut oleh Masyarakat Suku Ngalum adalah religi dan kepercayaan (Masopmin), Suku ngalum percaya pada kekuatan gaib dari sang dewa–dewi sesuai sumber kekuatan lintas sektornya. Unsur keagamaan yang menjadi sumber kegiatan tersebut terdiri dari tempat ibadah, upacara ritus orang mati, benda-benda sacral, tumbuh-tumbuhan sacral, mantera-mantera, nyayian-nyayian suci, mitos, mitologi, pandangan hidup dan totem. Semua bentuk keprcayaan tersebut secara perlahan di kikis oleh pengaruh budaya asing yang masuk dalam suku ngalum melaluhi zending, pemerintahan de jure dan de vacto, sehingga sedang membudaya dari hasil transformasi budaya.
PROTECTION OF FREEDOM OF EXPRESSION THROUGH INTERNET MEDIA FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Fauzi, Muhamad Andi; Marwiyah, Siti
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the basic rights of human rights (HAM), namely the right to freedom of opinion which needs to be analyzed how the protection of freedom of opinion is regulated in the ITE Law. And what is the form of the obligation of the State of Indonesia in protecting the right to freedom of expression on social media. This type of research uses a normative juridical research type using a statutory research approach and a case approach and using primary and secondary legal materials obtained from literature study consisting of primary and secondary law. The results of writing this thesis can be concluded that article 27 paragraph 3 UU ITE only contains obligations that must be fulfilled by social media users and tends to be restrictive because it does not clearly include the rights possessed in using social media, bearing in mind that rights also cause an obligation to respect and respect the rights of others, then the implementation of these rights can be limited through article 28J paragraph 2 of the 1945 Constitution, the State has an obligation to protect freedom of opinion on social media which is regulated constitutionally in the 1945 Constitution, Law no. 39 of 1999, Law no. 12 of 2005. In the form of protecting, respecting and fulfilling human rights (HAM).
PERAN PEREMPUAN ADAT MAPUR DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGERAJIN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCATAMBANG TIMAH: (Studi Dusun Air Abik Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka) Rahmat, Jacky; Harahap, Fitri Ramdhani; Sulaiman, Aimie
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pascatambang timah, laki-laki tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah utama keluarga. Sehingga, perempuan turut terlibat dalam membantu mencari nafkah sebagai upaya pemulihan ekonomi keluarga. Salah satu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan perempuan yaitu pemberdayaan kelompok pengerajin. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran perempuan adat Mapur Dusun Air Abik dalam pemberdayaan kelompok pengerajin. Kedua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam upaya pemulihan ekonomi pascatambang timah. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian terkait peran perempuan adat Mapur Dusun Air Abik ditemukan bahwa perempuan terlibat secara aktif dalam perencanaan dan penentuan kebijakan, berpartisipasi dalam bentuk kegiatan aksi sosial, serta berperan dalam peningkatan kesadaran dan pendidikan anggota kelompok. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan kelompok pengerajin yaitu: 1) lambatnya adopsi terkait teknologi di bidang pemasaran, 2) kurangnya kemandirian, 3) rasa percaya diri yang rendah, 4) sumber bahan baku kerajinan yang mulai langka dan, 5) daya saing produk yang tinggi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa peran perempuan belum maksimal dalam upaya pemulihan ekonomi pascatambang timah. Karena, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam melaksanakan pemberdayaan.
FUNGSI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK PMKH PADA HAKIM MELALUI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DAN KOMISI YUDISIAL Siahaan, Rosiana Las Asina; Monas , Monas; Aeprilya , Sabina; Hasanah , Diana Uswatun
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) fungsi Majelis Kehormatan Hakim (MHK) serta 2) bagaimana pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap kode etik hakim seharusnya dilakukan. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam tulisan ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen lainnya sebagai dasar analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) MHK dibentuk oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan KY dan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. MHK diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012. 2) KY melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan tugas hakim yang mencakup pengawasan internal dan eksternal. Kewenangan pengawasan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan, serta KY juga memiliki peran dalam memberikan advokasi kepada hakim.
PENGUATAN KESADARAN PLURALISME BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN AL MULTAZAM TIGA Haque, Syahrul Inayatullah; Syarif, M.; Wachidah, Hajar Nurma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3117

Abstract

Indonesia merupakan suatu bangsa yang bersifat keberagaman, keberagaman akan indah jika masyarakatnya mampu mengelolah dengan dengan indah, justru sebaliknya jika keberagaman dikelolah dengan alur pikiran yang buruk maka kerugian yang akan di dapat, baik rugi secara individual ataun kelompok karena perpecahan, konflik sosial dan lain-lainnya. Sebab itu di era modern ini masyarakat harus merasa bahwa dirinya terpanggil untuk memainkan peran sosial sebagai pewarta dan saksi kebenaran. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah PR tersendiri yang harus dapat di realisasikan dengan baik. melewati kebenaran yang mereka pahami atau mereka dakwakan diharapkan mampu utuk menjaga ekosistim kemaslahatan ummat secara holistik seperti kerukunan, ketentraman, dan saling kasih sayang di bumi pertiwi ini. Namun pada realistinya bukan keasadaran plural yang semakin tumbuh di benak masyarakat, akan tetapi penguatan fundamentalisme dan radikalisme yang semakin berglora di benak masyarakat. Kecendrungan pemikiran seperti itu dapat diatasi dengan penguatan kesadaran pluralisme dalam beragama. Pondok pesantren merupakan alat vital utama sebagai lembaga pendidikan islam yang dinilai dapat membantu meningkatkan nilai moralitas, nilai kritis dan nilai olah hat, ras, pikiran yang baik, bukan lagi sebgai instansi pendidikan keagaman yang mengumbar doktrin yang sifatnya fundamentalis, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi pesantren yang di isukan atau bahkan diberitakan sebagai antek dari kasus radikalisme. Namun di pondok pesantren Al Multazam tiga dalam kegiatan penguatan kesadaran pluralisme beragama selalu di suguhkan kepada para santri, hal ini semata-mata sebagai bentuk meningkatkan pola pikir pluralis, dan peningkatan integritas sehingga dapat melahirkan suasan pendidikan dan sosial yang inklusif. Dengan susana pendidikan dan sosial yang inklusif mampu berdampak terhadap penurunan kasus-kasus bulying, kekerasan, intimidasi sesama santri, dan diharapkan juga peningkatan ketentraman, rasa kasih sayang, dan saling menganyomi sesama santri dan sesama masyarakat non-muslim.
PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Whulandary, Whulandary
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang fokus pada investasi, utamanya semenjak penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi asing antar negara anggota ASEAN dan menjadikan Indonesia adalah negara sebagai tujuan investasi global. Hingga Saat ini, Indonesia masih menjadi pilihan menarik bagi para investor asing. Untuk mendukung kepentingan investor dalam menjalankan usahanya, peran Notaris sangat penting dalam hal pembuktian tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan menjelaskan peran Notaris dalam mendukung investasi di Indonesia selama penerapan MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran penting dalam investasi langsung dengan wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, kewenangan profesi Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, yang juga mencakup memberikan konsultasi hukum, pelayanan, dan melegalisasi dokumen publik baik untuk penggunaan di Indonesia maupun untuk investasi luar negeri. Sebagai profesi hukum, Notaris harusnya perlu memahami hukum investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, perubahannya, serta Kode Etik Notaris agar nantinya dapat bersaing secara profesional.
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI Jagadhita, I Komang Satria; Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3145

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar-dasar pembenar (justifikasi) pidana penjara semumur hidup sebagai alternatif pidana mati dan mengetahui bagaimana penjatuhan pidana seumur hidup dalam perspektif tujuan pidana. Kajian ini memakai kajian analisis untuk merumuskan hasil temuan yang akan diperoleh dari perundang-undangan yang dikaji. Temuan dari kajian ini ialah putusan pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif hukuman mati karena jika hakim salah dalam menjatuhkan hukuman mati, kesalahan tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, hukuman mati bertentangan dengan HAM dan prinsip Derogable Rights. Penjara seumur hidup dianggap lebih adil karena tetap memberikan rasa hukuman dan tanggung jawab hukum bagi pelaku kejahatan.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Mangkunegoro, Raden Ario; Satory , Agus
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan berbelanja secara online merupakan hal yang lazim dan bahkan situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online juga semakin banyak dan beragam, salah satu barang yang perjual belikan adalah tabung oksigen. Karena kebutuhan yang semakin meningkat dimasa pandemi ini, timbullah permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat diantaranya adalah penjualan tabung oksigen secara online dengan cara tabung APAR (Aparat Pemadam Api Ringan) dicat kembali agar warnanya mirip dengan tabung oksigen yang sebagaimana mestinya berwarna putih. Penjualan tabung oksigen secara online ini dilakukan di facebook dengan nama akun Erwan02 dan sudah berhasil terjual sebanyak 20 unit tabung oksigen. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan penelitian sistematika hukum dengan mengindentifikasi pengertian pokok atau dasar dalam hukum yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab atas Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Secara Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan hukum bagi konsumen atas penjualan tabung oksigen yang tidak sesuai dengan kesepakatan secara online.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI KEDIRI: ANALISIS KEKOSONGAN REGULASI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK Octavia, Inka Dwi; Darmayanti, Novia Dwi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3163

Abstract

Pekerja rumah tangga (PRT) di Kediri menghadapi tantangan signifikan dalam hal perlindungan hukum. Meskipun dapat dikategorikan sebagai pekerja, belum ada peraturan khusus yang melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi PRT di Kediri dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan PRT di Kediri. Tidak adanya regulasi khusus membuat PRT rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak adil. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman PRT tentang hak-hak mereka dan keterbatasan akses terhadap informasi serta bantuan hukum. Upaya yang diperlukan meliputi reformasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi PRT, dan pembentukan serikat pekerja khusus. Diperlukan reformasi hukum komprehensif, termasuk pembentukan peraturan daerah atau undang-undang khusus tentang perlindungan PRT. Komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, majikan, dan PRT sendiri, diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak PRT secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Page 3 of 9 | Total Record : 82

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue