Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
31 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
31 Documents
clear
<![CDATA[BAGAIMANA PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DLAM MENYELESAIKAN KONFLIK GENOSIDA TERHADAP MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR ]]>
<![CDATA[Udin Nurahman]]>;
<![CDATA[Faturahman,S.H.,M.H]]>;
<![CDATA[Maya Kiptiah]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1062
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menagani kasus Kejahatan Genosida menurut Hukum Internasional dan bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian kasus dugaan Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar di mana dengan metode penelitian hukum normatif.Berdasarkan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus Kejahatan Genosida menurut hukum iternasional, Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai oganisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Pada bab VI dan VIII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijelaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewenangan untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai peran penting seperti dalam pencarin fakta-fakta dan penanganan bagi korban kejahatan genosida. Kejahatan genosida telah menjadi sorotan di dunia internasional, maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab dan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Maka dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menjalankan perannya sesuai yang telah diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan pada pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar), upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang terjadi di Myanmar yaitu dengan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi yaitu yurisdiksi Ratione Temporis. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan model pengadilan baru seperti, Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal). Dalam perspektif hukum pidana internasional pada dasarnya sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional maupun suatu negara tertentu yang terjadi suatu kejahatan internasional.]]>
<![CDATA[KONFLIK LAHAN ATAS IZIN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (STUDI PADA PT. AGRO PRATAMA SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT DI DESA PENAGAN KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA) ]]>
<![CDATA[Yuyun Soleha]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1068
<![CDATA[Penelitian ini mengenai konflik lahan yang terjadi karena adanya protes penolakan yang dilakukan masyarakat atas masuknya pengelolaan kawasan hutan tanaman industri oleh PT. Agro Pratama Sejahtera. Proses konflik terjadi dimulai adanya salah satu pihak yang ingin menguasai yakni PT. Agro Pratama Sejahtera dan salah satu pihak yang ingin mempertahankan lahan tersebut yaitu dari Masyarakat Desa yang bertahan hidup di wilayah tersebut. Konflik agraria dalam masalah ini bersifat konflik vertikal karena konflik yang terlibat adanya Pemerintah desa, masyarakat, dengan perusahaan yang berkonflik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses konflik yang terjadi serta upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Fisher. Adapun Tahapan dinamika konflik dalam menangani permasalahan konflik menurut Fisher diantaranya tahapan pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik purposive sampling dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kelompok masyarakat menolak masuknya perusahaan untuk melakukan aktivitas hutan tanaman industri dan meminta ke pihak Pemerintah Daerah untuk mencabut izin atas perusahaan di Desa Penagan. Aksi penolakan yang dilakukan oleh pihak masyarakat yakni dengan memasang spanduk agar perusahaan tidak beraktivitas di kawasan tersebut, serta melakukan aksi demo ke kantor DPRD. Upaya penyelesaian sudah melalui tahap mediasi, arbitrasi, dan perundingan antara kedua belah pihak, dan Perusahaan sudah memiliki izin atas lahan tersebut dari tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka dengan SK No. 208/Menhut-II /2011, namun tidak adanya sosialisasi ke masyarakat yang membuat masyarakat resah dan menolak kawasan hutan mereka dijadikan kawasan HTI.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 379 K/PDT.SUS-HKI/2023 Terkait Gugatan Pembatalan Merek ]]>
<![CDATA[Tasya Aulia Pratiwi]]>;
<![CDATA[Harjono]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1077
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi pada Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst dan untuk mengetahui alasan hakim agung dalam menolak permohonan kasasi pada Putusan Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kasus. Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode silogisme melalui pola pikir deduktif untuk membangun analisis terhadap isu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksepsi yang diajukan tergugat ditolak hakim Pengadilan Niaga. Gugatan diwakili oleh direktur utama perseroan terbatas dan yayasan tidak diikutsertakan karena yayasan tidak berhak mewakili. Terkait pertimbangan hakim agung menolak permohonan kasasi tergugat, didasarkan pada memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan judex facti dan diputuskan bahwa hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. Tergugat terbukti mendaftarkan mereknya yang memiliki persamaan dengan milik penggugat, serta tergugat adalah karyawan penggugat yang tidak bekerja lagi sehingga patut diduga memiliki itikad tidak baik.]]>
<![CDATA[PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Putra, Prananda]]>;
<![CDATA[Togu , Randy Ikhwanul]]>;
<![CDATA[Nazla , Dzulhairani]]>;
<![CDATA[Handayani , Cut Ade Irma]]>;
<![CDATA[Sembiring , Tamaulina Br]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1088
<![CDATA[Peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dalam mencegah dan membasmi penyalahgunaan perdagangan haram obat-obatan serta prekursor obat hendak disamakan dengan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat yang berpengetahuan. Diperlukan instruksi penegakan hukum yang mengoptimalkan berfungsinya masyarakat yang kritis serta mampu bertindak serta mengabarkan pada pihak yang berwenang atas apa saja yang timbul di masyarakat. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulangi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE (STUDI PADA E-COMMERCE YANG MENGIRIM BARANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN KONSUMEN) ]]>
<![CDATA[Santoso, Arief Putra]]>;
<![CDATA[Sudja’I]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1089
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untk meninjau penerapan sanksi hukum bagi e-commerce atau pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum atau regulasi tentang perlindungan konsumen di Indonesia memang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, dalam aturan tersebut cukup banyak mengatur tentang hak, dan kewajiban konsumen, begitupula dengan pelaku usaha, konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi online dan terdapat kecurangan maka dapat disanksi administrasi, sampai dengan pemidanaan. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan pesanan konsumen telah diatur di dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).]]>
<![CDATA[UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN JOMBANG DALAM SOSIALISASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Jauhari, Ahmad Ardaful Abror]]>;
<![CDATA[Faruq, Ahmad]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1100
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Jombang dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dilakukan di Kabupaten Jombang, khususnya di KUA Kecamatan Jogoroto, KUA Kecamatan Mojowarno, dan KUA Kecamatan Wonosalam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang mengungkapkan fakta- fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok, guna memahami dan mengungkap aspek-aspek yang terkait dengan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara serta pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, dokumen-dokumen, dan peraturan- peraturan terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari setiap KUA yang diteliti, jika ada kasus perkawinan dini, KUA pertama-tama melakukan penolakan karena kriteria usia belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika kedua belah pihak tetap ingin melangsungkan perkawinan, KUA akan mengarahkan mereka untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Jombang. Dalam analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia perkawinan telah dijalankan secara efektif oleh masyarakat, dengan dukungan dari peran KUA dalam menangani perkawinan di bawah umur.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI NEGOSIASI TENAGA PENJUAL PT BALINDO PROPERTY BANDUNG ]]>
<![CDATA[Kurnia, Ivonne Poppy Vony]]>;
<![CDATA[Harmonis, Harmonis]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1102
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi negosiasi dalam komunikasi yang digunakan tenaga penjual PT Balindo Property Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Teknik pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling yang informannya tergantung dari kriteria peneliti. Hasil pembahasan sebagai berikut : 1) Strategi komunikasi yang digunakan tenaga penjual PT Balindo Property Bandung dalam bernegosiasi Untuk menjadi seorang tenaga penjual dibutuhkan kesabaran dan keahlian dalam berkomunikasi serta menganalisis data. Dua jenis yaitu hambatan eksernal dan hambatan internal. Hambatan eksternal yang sering dihadapi tim tenaga penjual yaitu emosi konsumen dan juga kurangnya pemahaman konsumen mengenai proses administrasi pasca pembelian property. Kurangnya dana calon konsumen dan diskon yang minim sering memberatkan para tenaga penjual. Hambatan internal yang sering dihadapi oleh para tenaga penjual PT Balindo Property Bandung yaitu harga yang kerap kali naik secara mendadak. Hal ini menyebabkan tenaga penjual kehilangan konsumennya maupun kehilangan insentifnya untuk mempertahankan kepercayaan konsumennya, untuk mengatasi upaya hambatan di dalam pada dasarnya diperlukan suatu teknik dan strategi pemasaran PT Balindo Property Bandung yang matang. Perhatian seorang wirausahawan di dalam pemasaran haruslah diawali dengan riset pemasaran yaitu untuk meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Melaksanakan Perencanaan Pemasaran, Melaksanakan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) yang tepat, Mengikuti Perkembangan IPTEK dan Bekerja Sama Dengan Wirausahawan Luar Negeri.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (STUDI PUTUSAN No. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg) ]]>
<![CDATA[Yuniar Diva Imantika]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1108
<![CDATA[Artikel ini menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara persetubuhan anak dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau belum. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan metode deduksi silogisme. Penulis menemukan jika pembuktian dalam Putusan ini berdasarkan Pasal 183 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi dengan alat bukti surat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PIHAK ]]>
<![CDATA[Winta, Khoirin]]>;
<![CDATA[Harjono, Harjono]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1109
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah ratio decidendi hakim dalam menerapkan hak ex officio yang diterapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 379/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Srog dan menganalisis kemampuan hak ex officio yang diterapkan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut terhadap perlindungan bagi perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian guna menjamin hak-haknya. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran mengenai hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, namun penelitian tidak dijustifikasi oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, didapatkan bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian pada kedua putusan tersebut menerapkan hak ex officio dengan memberikan pertimbangan berdasarakan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan berpedoman pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang secara khusus menegaskan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan melalui pemberian nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak sebagai wujud jaminan terhadap hak-hak perempuan sebagai akibat perceraian.]]>
<![CDATA[PENERIMAAN DAN PEMBERDAYAAN DIRI IBU MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Aen Istianah Afiati]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1111
<![CDATA[Peran ibu selalu identik dan dinarasikan sebagai penanggung jawab serta pengasuh utama dalam sebuah keluarga. Identitas ibu saat ini juga tidak lepas dari bayang-bayang konstruksi peran ibu yang direpresentasikan di media sosial. Pada beberapa studi sebelumnya, kehadiran media sosial kerap kali melahirkan perbandingan pada ibu, yang kemudian tidak sedikit di antaranya menimbulkan kecemasan dan ekspektasi tertentu. Di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan sebagai medium pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi media sosial para ibu untuk membantu mereka memperoleh penerimaan diri dan pemberdayaan diri. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan lima orang ibu yang tinggal di Indonesia dan menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa potensi membandingkan diri dengan apa yang ditampilkan pada unggahan-unggahan di media sosial mengenai peran ibu selalu ada. Namun kemunculan warganet yang mengutarakan realita serta memberikan dukungan satu sama lain dianggap berarti oleh para ibu dan membuat mereka bisa lebih mudah melakukan penerimaan diri. Melalui media sosial, peran ibu juga berkembang. Narasi-narasi seperti pembagian urusan domestik dengan pasangan, kesehatan mental ibu, serta dorongan bagi ibu untuk memiliki kemandirian finansial mulai digaungkan melalui media sosial. Hal-hal tersebutlah yang kemudian membuat para ibu merasa lebih berdaya dalam melaksanakan perannya.]]>
