cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 52 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 52 Documents clear
PERAN TEKNOLOGI DALAM PERANCANGAN KONTRAK: MENINGKATKAN EFISIENSI DAN MENGURANGI RESIKO Perdana, Indra; Lubis, Lili kahirina Azhari; Nasution, Adenisya; Sitorus, Akmal Satria Alfin; Wijaya, Chandra Ridho; Lubis, Rafly Aulia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran teknologi dalam desain kontrak semakin signifikan di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi mempengaruhi proses desain kontrak, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran teknologi dalam perancangan kontrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi dalam merancang kontrak dan untuk mengidentifikasi dampak dan potensi manfaat yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, analisis studi kasus, dan wawancara dengan praktisi industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi, khususnya perangkat lunak manajemen kontrak dan sistem otomasi, telah meningkatkan kecepatan dan keakuratan desain kontrak, namun juga menghadapi tantangan terkait integrasi dan keamanan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi ini menawarkan peluang besar untuk inovasi dalam desain kontrak, namun memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam penerapannya untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risiko.
PERLINDUNGAN HAM ANAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN MEMINTA – MINTA DI JALAN PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL DI BANDAR LAMPUNG Rizky, Aorora Chandra; Satria, Indah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak bukanlah objek perilaku menyimpang ataupun perbuatan tak manusiawi dari siapapun. Namun realitanya perlakuan eksploitasi anak di Indonesia telah menjadi suatu masalah yang kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pengemis dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis terdapat dan termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai.
Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata Pranajaya , Diva; Pratama , Irwan; Fahrudin , Muhamad; Mahardika , Rere
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Penyelesaian sengketa secara online telah menjadi salah satu inovasi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa online di Indonesia, yang mencakup kerangka hukum, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan analisis deskriptif.
IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TERHADAP UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH Sari, Genita Permata; Utami, Dona; Pratama, Muja Rachel Sony; Harrymanto, Putra; Suherman, Asep
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2367

Abstract

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi di Indonesia, yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mendorong pemekaran wilayah di berbagai daerah. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Namun, proses ini juga menimbulkan tantangan administratif, politik, dan ekonomi yang signifikan. Artikel ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur otonomi daerah dan pemekaran wilayah, serta tantangan yang muncul dari pembentukan daerah otonomi baru. Analisis ini mencakup evaluasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme implementasi yang relevan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas desentralisasi dan hambatan yang dihadapi dalam proses pemekaran wilayah, serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN USIA DINI: ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 27/PDT.P/2024/PA MKD Khafifatunnisa, Sa’diyah; Hirowati , Retno; Pakasy , Reinhart Sebastian; Suwandoko , Suwandoko
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2448

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan batin yang suci, memungkinkan individu untuk menjalin hubungan yang dianggap dewasa dari segi emosional, fisik, dan psikologis dengan individu lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa seseorang dapat menikah setelah mencapai usia minimal 19 tahun, namun ayat (2) memberikan opsi bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi jika calon mempelai masih di bawah usia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan utama yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan bagi individu di bawah usia minimal perkawinan, serta untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak dispensasi kawin dalam perkara nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa untuk mengajukan dispensasi kawin, harus beralasan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi syarat dan disertai dengan alasan yang mendesak. Dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA Mkd yang menjadi faktor utama dalam mengajukan dispensasi kawin adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun disertai faktor alasan mendesak berupa calon pengantin perempuan telah hamil. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan mengenai permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan dari beberapa aspek seperti kelengkapan administrasi, kemaslahatan, kemampuan calon suami untuk membiayai, serta prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
PERKEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENGATASI KORUPSI DI INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS Aji, Adam Andromeda M.; Hosnah, Asmak Ul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2451

Abstract

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mengharuskan dalam menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga nantinya akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.
PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN KONTRAK BERBASIS SMART CONTRACT Salsabila, Jihan; Indraswary , Apriolla Dwi; Putri , Erga Eka; Pujawati, Sri Annisa; Seifana , Naila
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2455

Abstract

Pacta sunt servanda merupakan asas dasar dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa suatu kontrak yang sah harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks modern, perkembangan teknologi blockchain telah memungkinkan munculnya smart Contract, kontrak digital yang dijalankan secara otomatis berdasarkan kondisi yang terprogram. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam konteks smart Contract, dengan fokus untuk memahami relevansinya dan konsekuensi hukumnya. Permasalahan utama yang dibahas meliputi tantangan penafsiran dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran kontrak berbasis smart Contract. Metode penelitian menggunakan analisis literatur dan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi implementasi sebagaimana disebutkan di atas. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun terdapat potensi manfaat efisiensi dari smart Contract, penerapannya menimbulkan berbagai masalah hukum terkait interpretasi, penegakan, dan pengakuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum untuk memfasilitasi penggunaan kontrak pintar yang efektif dan adil dalam praktik kontrak modern.
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN BARRU Afis, Afis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2458

Abstract

Masalah utama dari penelitian ini adalah banyaknya kasus yang terjadi terkait pernikahan dini khusus di kabupaten Barru. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Implementor (penyuluh) dalam mensosialisasikan Kebijakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di usia dini Di kabupaten barru. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu peneliti menyajikan data dalam bentuk kata atau kalimat, yang kemudian diagregasi menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk dokumen hukum. . Prosedur penelitian ini meliputi observasi melalui wawancara kepada penghulu dan pihak terkait dari instansi pengadilan agama di Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementor dalam hal ini penghulu telah melaksakanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan peraturan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Usia Dini dan terbukti dari data 3 tahun terakhir dari pengadilan Agama di Kabupaten Barru.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PADA SISTEM E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Friasmita, Anisa Devi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2470

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai penegakan tindak pidana pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data khususnya pada sistem e-commerce. Artikel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, tetapi ketentuan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk data pribadi yaitu pada Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hak perlindungan atas penggunaan data pribadi dan ketentuan pidana mengenai pelanggaran pencurian data berupa akses illegal sistem elektronik guna memperoleh informasi elektronik tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tindak pidana pencurian data pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Terciptanya penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan e-commerce untuk menyediakan mekanisme perlindungan data pribadi, aparat penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi.
FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA PENGGUNA MEDIA SOSIAL Purnama, Maria Ayu Riski
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2471

Abstract

Media sosial menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas sehari-hari manusia. Kemudahan yang disuguhkan media sosial membuat manusia menjadi terbantu dalam menjalin komunikasi dan bersosialisasi. Namun, media sosial tidak hanya membawa dampak positif. Terdapat juga dampak negatif seperti dengan adanya peralihan kejahatan yang biasanya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis siber. Salah satu contohnya adalah bullying yang sekarang dapat dilakukan melalui media sosial, disebut dengan cyberbullying. Saat ini mungkin terdapat pertanyaan mengapa cyberbullying itu dapat muncul dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi orang menjadi pelaku ataupun korban dari cyberbullying ini. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa saja faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ataupun korban di dalam cyberbullying. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan mengambil data yang diperlukan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sehingga diketahui terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ataupun korban cyberbullying yaitu adanya faktor internal dari dalam dirinya sendiri ataupun faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan dan pertemanannya di media sosial.

Page 1 of 6 | Total Record : 52

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue