cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) Srikusuma, Rohmidhi; Siringoringo, Anderson; Saleh, Arifin
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.26

Abstract

AbstractIndonesia is currently one of the developing countries that is very attractive for the production and distribution of illegal drugs. Drug trafficking is any act or series of acts committed without or against the law that is considered a drug crime. One of the drug cases occurred in Medan City. The case was Defendant I. Amaral Muqsith Pinata and Defendant II. Amrizal on Saturday, March 6, 2021 at 2.30 pm or at least at another time in 2021 at Jalan M.nawi harahap Medan or at least at another place which is still within the jurisdiction of the Medan District Court. Attempt or conspiracy to commit a drug-related crime involving the unlawful possession, storage, possession, or supply of Class I (one) non-herbal drugs. the formulation of the problem is the legal responsibility of the perpetrator of a narcotics crime based on Decision Number 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. This research is expected to add to the scientific insights of writers and readers about the phenomenon of narcotics crime and can be used as information material for decision makers, especially law enforcers, so that there are efforts to improve the ability of law enforcers to solve the problem of narcotics crime. this research is normative legal research, namely legal research conducted by examining the literature. This research is analytical-descriptive and describes or describes the problem or facts under study. Data analysis used in this research is qualitative.The imposition of criminal punishment against drug addicts is certainly expected not only as a deterrent effect for the perpetrators, but also as a means to eradicate crime.To punish the defendants, it is necessary to first consider the aggravating and mitigating circumstances of the defendants.Sentencing the Defendants to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months respectively. The purpose of imposing punishment is not only as a sanction for the acts committed, but also to persuade, correct the consequences, and protect the punishment when serving the sentence and after serving the sentence to realize his mistakes, not to restore his crime.Law enforcement and community involvement are very important in efforts to prevent the protection of Narcotics Crime of Narcotics Abuse in the Community. AbstrakSaat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat menarik bagi produksi dan peredaran obat-obatan terlarang. Baik misPeredaran Narkotika adalah setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan tanpa atau melawan hukum yang dianggap sebagai tindak pidana Narkoba. Salah satu kasus narkoba terjadi di Kota Medan. Perkaranya adalah Terdakwa I. Amaral Muqsith Pinata dan Terdakwa II. Amrizal pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Jalan M.nawi harahap Medan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Percobaan atau persekongkolan untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba yang melibatkan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan obat non-herbal Kelas I (satu) secara tidak sah. rumusan masalah adalah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena tindak pidana Narkotika dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pemgambil keputusan, khususnya para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana Narkotika.penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur. Penelitian ini bersifat analitis-deskriptif dan menggambarkan atau mendeskripsikan masalah atau fakta yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif.Penjatuhan hukuman pidana terhadap pecandu narkoba tentunya diharapkan tidak hanya sebagai efek jera bagi pelakunya, tetapi juga sebagai sarana untuk memberantas kejahatan.Untuk menghukum para terdakwa, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa.Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Tujuan penjatuhan pidana tidak hanya sebagai sanksi dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk membujuk, memperbaiki akibat, dan melindungi hukuman ketika menjalani hukuman dan setelah menjalani hukuman untuk menyadari kesalahannya, bukan untuk mengembalikan kejahatannya.Penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan perlindungan Narkotika Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Nadadap, Gindo; Siswoyo, Amelia Anggriany; Arisuma, Neri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.25

Abstract

AbstractMarriage aims to have children with the hope of becoming family heirs and successors. but in this study, the children to be discussed are out of wedlock based on the case of Machicha bint H. Mochtar who is fighting for the rights of her son Muhammad Iqbal Ramadhan, the child of her marriage (Machicha) with Moerdiono, a marriage that is legalized religiously but not by the state, resulting in the child becoming a child out of wedlock. This research can be a discussion material for the discussion of legal protection of children's rights, especially for children who have the status of extra-marital children in the surrounding environment, and can be used as a reference to protect and protect the rights of every extra-marital child. The research conducted by the author is a type of normative legal research with the method of collecting secondary legal documents in legal research conducted by conducting library research and analytical legal document processing methods. Recognition of children is done by issuing a certificate from the biological father that the child born by a woman is his biological child. Recognition can only be done if the child's biological mother agrees. Legalization of a child out of wedlock is only done if the biological father and biological mother of the child are legally married. In the case of Machica Mochtar representing her son M Iqbal Ramadhan who wants to fight for his rights over his biological father Moerdiono where Machicha Mochtar married Moerdiono on December 20, 1993, which was executed only based on article 2 paragraph 1 Marriage Act, namely based on religious provisions but without registering the marriage, making the marriage valid only in the eyes of religion but void in the eyes of the law because it did not meet the requirements. AbstrakPerkawinan bertujuan untuk memiliki anak dengan harapan menjadi ahli waris keluarga dan penerus keturunan. namun dalam penelitian ini anak yang akan dibahas yaitu ana luar kawin berdasarkan kasus Machicha binti H. Mochtar yang memperjuangkan hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, anak hasil perkawinan dirinya (Machicha) dengan Moerdiono, perkawinan yang dilegalkan secara agama tetapi tidak oleh negara, mengakibatkan anak tersebut menjadi anak di luar kawin. penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama bagi anak yang berstatus anak luar kawin yang berada di lingkungan sekitar,dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjaga dan melindungi hak setiap anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Metode pengumpulan dokumen hukum sekunder dalam penelitian hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan Metode pengolahan dokumen hukum secara analitis. Pengakuan terhadap anak dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan dari ayah kandung bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah anak kandungnya. Pengakuan hanya dapat dilakukan jika ibu kandung anak tersebut menyetujuinya. Legalisasi anak luar nikah hanya dilakukan jika ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut menikah secara sah. Dalam kasus Machica Mochtar yang mewakili anaknya M Iqbal Ramadhan yang ingin memperjuangkan haknya atas ayah kandungnya yaitu Moerdiono dimana Machicha Mochtar menikah dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember tahun 1993, yang dieksekusi hanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perkawinan Perbuatan yaitu berdasarkan ketentuan agama tetapi tanpa mencatatkan perkawinan itu, menjadikan perkawinan itu sah hanya di mata agama tetapi batal di mata hukum karena tidak memenuhi syarat.
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Windani, Sri; Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.20

Abstract

AbstractThe purpose of marriage is to form a family that is sakinah mawaddah wa rahmah (a family of peace, love, and affection) which ideally consists of a father, mother, and children. A marriage without children feels incomplete. Children increase family happiness. As a result, many couples adopt children with the aim of having children and providing love and a decent life to their adopted children. Adopted children are usually cared for and loved from birth. The problem is that adopted children who are immature and unable to live on their own are neglected when their parents die. After the adoptive parents die, their closest relatives take over the inheritance because they feel more entitled to the property they have given them. This research method uses a normative legal approach, because this research refers to legal standards regulated in legislation and in the community relating to inheritance, child adoption, and mandatory wills. Child adoption is permitted by Islamic law, as long as it does not affect blood relations, guardianship, and inheritance with adoptive parents. The child retains the name of his biological father and becomes the heir of his biological parents. If the adoptive parents are still alive and do not give a will for their property to their adopted children, Islamic law provides a solution by giving them "Wasiat Wajibah" amounting to 1/3 (one third) of the inheritance of their adoptive parents. This is regulated in Article 209, paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law, which reads, "For adopted children who do not receive a will, they will be given a Wajibah will as much as Wajibah is given as a way to show gratitude to the adoptive parents who adopted them out of affection and for the sake of the security of the future of the adopted child. A will that is intended for heirs or relatives who do not get a share of the inheritance from the person who died, because of a Shara obstacle. AbstrakTujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang ketentraman, kecintaan, dan rasa kasih sayang) yang idealnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perkawinan yang tidak memiliki anak terasa tidak lengkap. Anak-anak meningkatkan kebahagiaan keluarga. Akibatnya, banyak pasangan yang mengangkat anak dengan tujuan untuk memiliki anak dan memberikan kasih sayang dan kehidupan yang layak kepada anak angkat mereka. Anak angkat biasanya dirawat dan disayangi sejak lahir. Problemnya adalah anak angkat yang belum dewasa dan tidak mampu hidup sendiri terlantar ketika orang tuanya meninggal. Setelah orang tua angkat meninggal, saudara terdekat mereka mengambil alih warisan karena mereka merasa lebih berhak atas harta yang telah mereka berikan kepada mereka. Metode penelitian ini menggunkan pendekatan hukum normative, karena penelitian ini mengacu pada standar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan di masyarakat yang berkaitan dengan warisan, pengangkatan anak, dan wasiat wajibah. Mengangkat anak diizinkan oleh hukum Islam, selama tidak berdampak pada hubungan darah, wali-mewali, dan waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya dan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Jika orang tua angkat masih hidup dan tidak memberikan wasiat atas hartanya kepada anak angkatnya, hukum Islam memberikan solusi dengan memberi mereka "Wasiat Wajibah" sebesar 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 209, ayat 2 dari Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak Wajibah ini diberikan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua angkat yang mengangkatnya karena kasih sayang dan demi keamanan masa depan anak angkat. Suatu wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.
ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadly; Sari, Komala; Hariani, Riri Rezeki
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.28

Abstract

AbstractThe Constitutional Court is an important institution in the Indonesian state administration. The Constitutional Court acts as a balanced institution according to the principle of mutual control, because the 1945 Constitution provides the authority to resolve power disputes between state institutions. In addition, through its authority to review laws that violate the 1945 Constitution, the Constitutional Court guarantees the fulfillment of citizens' constitutional rights and protects them from laws that may cause constitutional harm. Several community groups and individuals submitted judicial reviews to the Constitutional Court regarding the constitutional losses caused by the Job Creation Law Number 11 of 2020. the problem that will be discussed is the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. It is hoped that this research will be useful as a reference in the advancement of legal science in Indonesia, especially in the field of Constitutional Law related to the legal analysis of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 in the Case of the Formil Test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation against the 1945 Constitution in Review of the Principles of Legal Certainty in Indonesia. It is hoped that this writing will also be useful for the community and legal practitioners and theorists.This research uses normative juridical, or library law research, as a methodology. Normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms found in laws and regulations, or the law is considered as what is written in law books. Constitutional Court Decision No. 91 / PUU-XVIII / 2020 is a decision that granted the formal examiner's request for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the verdict that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation does not have conditionally binding legal force and is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it is not intended not to be revised within 2 (two) years from the date of this decision. In terms of the legal certainty of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation after Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020, this decision is the current law (ius constitutum). This is because the decision of the Constitutional Court cannot be compared or complained about. AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang berimbang menurut asas saling mengontrol, karena UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, MK menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan melindunginya dari undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional. Beberapa kelompok masyarakat dan individu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. permasalahan yang akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Diharapkan penelitian ini bermanfaat menjadi rujukan dalam kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945 Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Indonesia. Diharapkan penulisan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi dan teoritisi hukum.Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, sebagai metodologi. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujin formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan amar putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak dimaksudkan untuk tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkandalam hal kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, putusan ini merupakan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Ini karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibandingkan atau dimintai komplain atasnya.
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Paramyta, Dwi Sartika; Alfarisi, Salman
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.27

Abstract

AbstractMarriages that have different religions can cause the offspring born from the marriage to follow a different religion. The change of religion of one or more family members can also cause religious differences in marriage. The requirements to be an heir are people who at the time of death have a blood relationship or marital relationship with the testator, are Muslims and are not hindered by law to become heirs. the problem of inheritance rights between heirs of different religions with the testator according to Islamic Inheritance Law. The benefit of this research is an understanding of the inheritance rights between heirs of different religions with the testator according to Islamic inheritance law.This research uses normative legal research methods. The statutory approach is used in this research. In normative legal research, legal materials whether primary, secondary, tertiary, or non-legal are studied through literature study. Indonesian citizens who are Muslims are those who follow Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law. The provisions in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law apply and are binding in terms of inheritance. All of these provisions begin with determining heirs based on blood relations (nasabiyah) or marriage (sababiyah). According to the provisions of the Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law above, the determination of inheritance rights for heirs is based on blood relations (nasabiyah), marital relations (sababiyah), or groups of heirs, and is not hindered from inheritance such as slavery, murder, differences in religion or state.The inheritance rights between heirs of different religions and heirs according to Islamic inheritance law are heirs of different religions whose heirs are prohibited from becoming heirs. Heirs of different religions are not counted as heirs because they do not meet the requirements or are blocked as heirs. Another way for heirs of different religions to obtain heirs' inheritance is through a binding will. AbstrakPerkawinan yang memiliki agama berbeda dapat menyebabkan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menganut agama yang berbeda. Perpindahan agama salah satu atau lebih anggota keluarga juga dapat menyebabkan perbedaan agama dalam perkawinan. , syarat menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.permaslahan mengenai hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut Hukum Waris Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah pemahaman tentang hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum waris Islam.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, atau non-hukum dipelajari melalui studi pustaka. Warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah mereka yang mengikuti Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam berlaku dan mengikat dalam hal waris. Semua ketentuan ini dimulai dengan menentukan ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah) atau perkawinan (sababiyah). Menurut ketentuan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di atas, penentuan hak waris bagi ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah), hubungan perkawinan (sababiyah), atau kelompok ahli waris, dan tidak terhalang dari perwarisan seperti perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama atau negara.Hak waris antara ahli waris yang berbeda agama dengan ahli waris menurut hukum waris Islam adalah ahli waris yang berbeda agama yang ahli warisnya dilarang menjadi ahli waris. Ahli waris yang berbeda agama tidak dihitung sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat atau terhalang sebagai ahli waris. Cara lain bagi ahli waris yang berbeda agama untuk memperoleh warisan ahli waris adalah melalui wasiat yang mengikat.
MENGOPTIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN DEMI TERUTARAKANNYA SUMATERA UTARA Zulfikar, Zulfikar; Syamantha, Talita
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i1.21

Abstract

AbstractLand is one of the most important natural resources for human existence, more than just a place to live. This relationship includes the resources necessary for human survival. The prosperity of the people over land will be realized with the guarantee of proof of control of land rights. The issuance of proof of land rights is carried out to avoid land rights disputes that will occur in the community. In its regulation, the central government and local governments have the authority to provide legal certainty in the form of written evidence of control of a plot of land by the community. At the central government level, the authority is exercised by the National Land Agency, while at the local level it is delegated to the local government (Pemda) based on the principle of decentralization. So that in this study raises the formulation of the problem: (1) What are the factors that cause land disputes and how efforts can be made to optimize the prevention of land disputes This research is part of legal research. The method used is the normative juridical method, by examining the norms of legislation in the field of land disputes. Handling disputes in the land sector is a shared responsibility and authority between the National Land Agency (BPN) together with the Regional Government in accordance with statutory regulations. The position of the State Land Agency (BPN) as the only body or organization authorized to carry out the task of managing the land sector. BPN and local governments should work together in increasing their efforts to minimize land disputes. land dispute prevention efforts are an action taken to avoid land disputes between individuals or people with legal entities. Prevention efforts that can be done by the local government are the issuance of proof of rights for all people of North Sumatra, and launching pilot villages. Prevention efforts by the BPN are carried out by increasing the target of community land registration so that all land parcels are certified. AbstrakTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberadaan manusia, lebih dari sekadar sebagai tempat tinggal. Hubungan ini mencakup sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemakmuran rakyat atas tanah akan terwujud dengan terjaminnya tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Penerbitan tanda bukti hak atas tanah dilakukan untuk menghindari sengketa hak atas tanah yang akan terjadi di masyarakat.Didalam pengaturannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum berupa bukti tertulis atas penguasaan sebidang tanah oleh masyarakat. Ditataran pemerintah pusat kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di tingkat daerah di delegasikan kepada pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan azas desentralisasi. Sehingga dalam penelitian ini menimbulkan rumusan masalah: (1) Apa Sajakah Faktor yang Menyebabkan Sengketa Pertanahan dan Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Pencegahan Sengketa Pertanahan Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti norma-norma peraturan perundang-undangan dibidang sengketa pertanahan. Penanganan sengketa di bidang pertanahan merupakan tanggung jawab dan kewenangan bersama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama-sama dengan Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai satu-satunya badan atau organisasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan bidang pertanahan.Sudah seharusnya BPN dan Pemda bersinergi dalam meningkatkan upayanya untuk meminimalisir sengketa pertanahan.upaya pencegahan sengketa pertanahan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari perselisihan pertanahan antara perorangan maupun orang dengan badan hukum. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemda adalah, penerbitan tanda bukti hak bagi seluruh masyrakat Sumatera Utara, dan mencanangkan desa percontohan. Upaya pencegahan oleh BPN dilakukan dengan meningkatkan target pendaftaran tanah masyarakat sehingga seluruh bidang tanah tersertifikatkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)