JURNAL RETENTUM
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Sembiring, Lidia Olivia Caroline]]>;
<![CDATA[Parhusip, Yonathan Hisarma]]>;
<![CDATA[Devi, Ria Sintha]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2778
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk menyelesaikan Sengketa dalam Transaksi Jual Beli secara Media Elektronik (Facebook) dan dapat ditinjau Dalam UU 19 Tahun 2016. Adapun menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik ( Facebook). Hasil Penelitian yaitu sengketa menjual barang dan Jasa melalui Media Elektronik yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sehingga penyelesaian Transaksi Jual Beli yang dilakukan melalui Media Elektronik dapat diselesaikan menurut Hukum yang berlaku. Adapun saran penelitian ini adalah konsumen agar berhati-hati, menghindari penipuan melalui media elektronik (Facebook), dan agar pembeli dapat memilih secara bijak berbelanja lewat akun facebook yang sudah terpecaya ataupun akun facebook yang memberikan alamat penjual atau yang mempunyai resmi, Penjual selaku pelaku usaha sebelum melakukan pengiriman agar dapat di cek pada mutasi rekening bank yang Penjual miliki agar tidak tertipu pada pembeli yang belum melakukan transaksi tetapi di bilang sudah melakukan transaksi pembayaran, bagi pemerintah yaitu perlu melakukan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha agar aman untuk melakukan Transaksi Jual Beli secara online yang bertujuan untuk memantau dalam bidang perdagangan online termasuk pada media elektronik Facebook.]]>
<![CDATA[PERAN DPRD DALAM MENGAWASI KINERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN (GTPP) COVID-19 PEMERINTAH KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[muhammad Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[Wong Chun Sen]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.712
<![CDATA[The Regional People's Representative Assembly's supervisory role aims at ensureing that all public policies related to the budget cycle are implemented in accordance with applicable laws and regulations and are oriented towards public priorities. As in the midst of the Covid-19 outbreak, budgeting and budget management no longer go through the discussion mechanism in the Regional People's Representative Assembly (DPRD) that is usually done. This is because the Regulation in Lieu of a Law (Perpu) for handling the Corona Virus makes the Regional Government (Pemda) have the authority to regulate the budget at will. To be sure, the potential for misuse of the state budget in handling the Covid-19 outbreak is prone to be occured.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Hepy Krisman Laia]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasid]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.706
<![CDATA[The formation of customary law and customary sanctions is inseparable from the result of a violation or crime which according to customary law is seen as a crime that can damage the sense of comfort and sense of peace in social life, so that the perpetrators and offenders are subject to customary sanctions which are a retribution or lesson for the perpetrator of crime so as not to repeat it again. Customary law was applied by the Dutch to the Bumi Putera Group with the assumption that customary law was in accordance with the mystical atmosphere of the Indonesian people at that time, one part of customary law is customary criminal law. Customary criminal law today is still alive in the community, even though the Criminal Code is valid as a positive law.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA ]]>
<![CDATA[Sianturi, Robert Willem Pares]]>;
<![CDATA[Siburian, Suhendri Mikael]]>;
<![CDATA[Rogers, Maurice]]>;
<![CDATA[Sinaga, Lestari Victoria]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2784
<![CDATA[Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat.]]>
<![CDATA[EVALUASI SISTEM PASSING GRADE DAN FAKTOR DISPARETAS ANTAR DAERAH DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) ]]>
<![CDATA[Matius Bangun]]>;
<![CDATA[Adi Pradana]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.715
<![CDATA[ABSTRACT In recruiting candidates for Civil Servants (CPNS), the government issued several policies according to the problems and results of the evaluations carried out. Through the Passing Grade system the government strives to establish quality CPNS with the expected standards in accordance with the mandate of bureaucratic reform. But in reality the recruitment carried out with the Passing Grade as regulated in Permenpanpan-RB Number 37 of 2018 is not as expected where the average pass rate is below 10% and there are areas that do not pass at all or pass zero percent . This condition shows that in addition to the quality of human resources not as expected, there are also disvarites (gaps) that occur between regions, both provinces and districts / cities. The conclusion of this study is that the government has not been careful in measuring the level of quality of human resources, resulting in budget inefficiency in recruitment. The recommendation conveyed is that in addition to accuracy in measuring the quality of human resources, it can also take into account the disparities / disparities between regions as shown in the Index parameter.s Human Development (IPM).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA DIJADIKAN JAMINAN DI BANK ]]>
<![CDATA[Tumpak Siregar]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.707
<![CDATA[An agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people and can create a relationship in law which consists of one or more obligations. One of the many agreements is the sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement is usually made before the parties enter into a sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement is an obligatory agreement, namely an agreement that arises only by means of an agreement but has not resulted in a transfer of rights. A new transfer of rights will occur when a sale and purchase agreement is a material agreement. Binding and buying and selling of land rights objects that are still bound by bank guarantees still often occur in people's lives. This raises the question whether the agreement is valid or not and what the legal consequences are if the agreement is made? This research uses a research method in the form of juridical-normative research, While the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tools used are document studies or library materials. The result of the writing of this thesis is that the Sale and Purchase Agreement made in relation to objects that are still bound by bank guarantees is valid, but in the agreement it must be written clearly regarding the actual condition of the object of sale and purchase and its arrangements if it turns out that the object of sale and purchase is still bound by guarantee.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Efensius Bali]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>;
<![CDATA[Maurice Rogers]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.708
<![CDATA[This research aims finding criminal action of corruption and punishment for the defendant at Dusun I Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang based on the verdict No. 125/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. The key instrument in this study is the researcher himself and this study uses data analysis techniques that are qualitative descriptive. The main instrument in this research is the research doer where the analysis technique of this research is qualitative descriptive. The result of this research showed that the allocating of the village fund (Dana Desa) had been miss-used and the defendant’s accusation was five years, arrested in prison, and paid the lawsuit five thousand Rupiah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andi Sepima]]>;
<![CDATA[Gomgom T.P. Siregar]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.908
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan hukum tentang ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik seperti print screen shot, handphone, Ipad, dan notebook, serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Faktor kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial adalah: pelakunya adalah tokoh masyarakat, dianggap mengekang kebebasan berpendapat, Simcar dapat digunakan tanpa proses registrasi, kurangnya kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran ujaran kebencian, serta beredarnya akun palsu.]]>
<![CDATA[PERAN DAN WEWENANG KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Rumelda Silalahi]]>;
<![CDATA[Onan Purba]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.710
<![CDATA[A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve, but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it can still run its business as usual. Limited companies do not occur bankruptcy fans can still run their business. This is because the limited liability company declared bankruptcy has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is actually intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the company goes bankrupt results in the power of the board of directors in a limited liability company. However, with the existence of a bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the day of the decision on the bankruptcy statement. In the bankruptcy law, it is clearly stated that the curator is a Heritage Hall or a private person appointed by the court to manage and settle the assets of the bankrupt debtor under the supervision of the supervisory judge. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to be able to manage and settle all bankruptcy assets and keep all related documents.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENGATURAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurma Suspitawati Tambunan]]>;
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v2i2.713
<![CDATA[Abstarct The implementation of adoption of children has been known in Indonesian society for a long time, but regulations regarding the implementation of adoption have not been clearly regulated, so this creates legal uncertainty for prospective adopted children. Since Indonesia's independence in the year 1945, the adoption of children has not been regulated in a statutory regulation. Adoption of Children was only based on regulations made by the Dutch East Indies for ethnic Chinese in Indonesia, which was Stbl 1917 Number 129. Meanwhile for the Indonesian people themselves, it was based on customary and customary law, in accordance with their respective regions. Therefore it is considered necessary to get to know about the development of the implementation regarding to the adoption of children in Indonesia.]]>
