cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER" : 20 Documents clear
FENOMENA JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN ONLINE Sebayang, Dedek Kurnia; Agusmidah, Agusmidah
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4896

Abstract

Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online telah menjadi isu serius di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum guna memahami bagaimana celah dalam regulasi dan perkembangan teknologi finansial dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital membuat pelaku kejahatan leluasa menggunakan layanan pinjaman online sebagai sarana pencucian uang. Ketertinggalan hukum ini diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang dapat mendorong ketidakpatuhan sosial. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi reformasi regulasi pada UU ITE dan KUHP untuk lebih efektif dalam menangani kejahatan digital, peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal, serta kolaborasi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas. Dengan reformasi yang responsif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum dapat berfungsi lebih efektif sebagai pengendali sosial di era digital.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK AKIBAT TUMPANG TINDIH PENERBITAN SERTIPIKAT Siahaan, Chindy Dhelarosa; Perdana, Surya; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5056

Abstract

Meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat atas tanah, mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai suatu bentuk peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan bertujuan untuk hak atas tanah yang akan berpindah dari mengalihkan kepada penerima pengalihan. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Berbagai permasalahan pertanahan yang timbul, semuanya tidak terlepas dari kondisi administrasi pertanahan di waktu yang lampau. Kondisi tersebut disebabkan kurang tertibnya bukti-bukti pemilikan tanah, bahkan sebagian besar hak tanah belum terdaftar, di samping masih banyaknya ketentuan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria yang belum diatur secara tuntas. Salah satu permasalahan pertanahan yang banyak muncul antara lain masalah di bidang pendaftaran tanah. Berita-berita mengenai sertipikat tumpang tindih, sertipikat ganda dan lain sebagainya sungguh memprihatinkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Secara singkat, pembatalan sertipikat hak milik dapat dilakukan dengan dua cara yakni meminta pembatalan Kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dengan alasan adanya kesalahan hukum dalam proses penerbitannya atau melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Pasal 117 berbunyi: Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. Pertimbangan hakim mengenai subtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa memiliki kejanggalan dengan dasar terjadi tumpang tindih sehingga telah terjadi kesalahan prosedur atau cacad administrasi. Kesalahan prosedur dilakukan oleh BPN namun kenyataannya yang menerima kerugian adalah Penggugat ataupun masyarakat.
PENGARUH KEBISINGAN DAN GETARAN MESIN PADA KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA PRAJURIT PENGAWAK KRI Darda, Abu; Arie Kurniawan, Eko; Irfan Ilmi, Muhammad; Munajat Nurhartonosuro, Imam
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5326

Abstract

Noise and engine vibration on the Republic of Indonesia Ship (KRI) can significantly affect the health and performance of soldiers. In the context of the warship work environment, these two factors have the potential to cause hearing loss, musculoskeletal problems, and decreased productivity and operational effectiveness. Therefore, it is important to understand the impact of noise and vibration exposure on the health and performance of soldiers. This study aims to analyze the effect of engine noise and vibration on the occupational health and performance of KRI crew soldiers, as well as to evaluate the effectiveness of the mitigation measures implemented. The study used a quantitative approach involving 50 KRI soldier respondents selected through stratified random sampling techniques. Data were collected through noise and vibration measurements, questionnaires, interviews, and medical record analysis. Validity and reliability tests showed that the research instrument was valid and reliable, with Cronbach's Alpha between 0.80 and 0.88. Data analysis was carried out using linear regression, correlation analysis, and regression coefficient tests. The linear regression results show that engine noise has an unstandardized regression coefficient of 0.45 (t = 3.75, p = 0.001), and engine vibration has an unstandardized regression coefficient of 0.60 (t = 4.00, p = 0.000) on occupational health. For soldier performance, engine noise has an unstandardized regression coefficient of -0.25 (t = -2.50, p = 0.015), and engine vibration has an unstandardized regression coefficient of -0.35 (t = -2.50, p = 0.016). The regression coefficient test shows an F value for occupational health of 15.60 (p = 0.000) and for soldier performance of 18.75 (p = 0.000), indicating the significance of the overall model. Engine noise and vibration have a significant impact on the health and performance of KRI soldiers, emphasizing the need for effective mitigation measures to manage these two factors. The results of this study provide important information for improving working conditions and increasing operational effectiveness on warships.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGEREBEKAN KAMPUNG NARKOBA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN Silalahi, Dorthy Ulini; Agusmidah, Agusmidah
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4902

Abstract

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang memberikan efek bahagia, tenang, dan rileks bagi penggunanya. Namun, penggunaan narkoba secara berlebihan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, bahkan kematian. Penyalahgunaan narkotika kini telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, atau pekerjaan. Di Kota Medan, terutama di kawasan yang dikenal sebagai "Kampung Narkoba," penggunaan narkoba menjadi masalah sosial serius yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggerebekan kampung narkoba oleh aparat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk menekan peredaran narkoba. Meski mampu meningkatkan rasa aman sementara dan mengurangi aktivitas narkoba, pendekatan ini juga memiliki dampak negatif. Trauma sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta potensi kekerasan yang terjadi dalam penggerebekan kerap dialami oleh warga yang tidak terlibat langsung, termasuk anak-anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum represif tanpa dukungan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah narkoba secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama intensif antara masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba di Kota Medan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP Pane, Jannuba Munawarah; Medaline, Onny; Moertino, R. Juli
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5057

Abstract

Penelitianiiniibertujuan.untuk (1) Jenis komoditiipertanianiyangimenjadiikomoditi basis Pada masa sekarang ini kebutuhan atas jasa Notaris kian hari semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (perdata). Ketentuan Pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah kewajiban Notaris membacakan Akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN selengkapnya berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pada penerapan di lapangan (Das sein), saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta, namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh notaris seperti pada putusan nomor M.84/MPWN Prov.03.24 Tahun 2024. Hal ini yang sebenarnya mengakibatkan permasalahan dan menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan merugikan para pihak. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap, tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap, akibat hukum terhadap notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, sumber data yang Penulis dapatkan melalui studi lapangan (library research) dan hasil dari penelitian tersebut kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Sudah sangat jelas tertuang pada Pasal 16 Ayat (9) tersebut, bahwa kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan di hadapan penghadap karena kelalaian notaris, adalah akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, kecuali seperti yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (7). Mengenai tanggungjawab notaris yaitu dapat berupa: Tanggung Jawab Secara Perdata, Tanggung Jawab notaris secara pidana, Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik. Akibat hukum apabila notaris tidak membacakan akta adalah akta akan menjadi akta di bawah tangan, dan notaris dapat terkena sanksi seperti pemberhentian sementara atau peringatan tertulis, apabila penghadap merasa dirugikan melaporkan dan menuntut atau menggugat notaris.
PERAN PENTING SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN OPERASI TNI AL Istiarto, Dono Istiarto; Prabowo, Agus
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5324

Abstract

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memainkan peran kunci dalam keberhasilan operasi militer. Dengan tantangan yang terus berkembang di era globalisasi dan kemajuan teknologi, penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki aspek-aspek kritis dalam pengelolaan SDM, termasuk pelatihan, kesejahteraan, kepemimpinan, dan integrasi teknologi serta kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami tantangan yang dihadapi TNI AL dalam pengelolaan SDM serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan pelatihan, kesejahteraan, kepemimpinan, dan penerapan teknologi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi TNI AL. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Data primer dikumpulkan dari observasi langsung terhadap praktik pengelolaan SDM dan wawancara dengan pimpinan, pelatih, dan personel TNI AL. Data sekunder meliputi dokumen internal dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan metode pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional terkini, dan dukungan kesehatan mental personel masih kurang memadai. Kepemimpinan yang efektif sangat penting tetapi perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih sistematis. Kerja sama internasional dan penerapan teknologi terbaru juga memerlukan perbaikan, khususnya dalam hal penyesuaian prosedur dan pelatihan teknologi. Temuan ini menekankan perlunya pembaruan kebijakan pelatihan, peningkatan dukungan kesejahteraan, penguatan kepemimpinan, dan integrasi teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi TNI AL.
Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Terhadap Makanan Kadarluarsa Sirait, Rian Mangapul
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4968

Abstract

To ensure customer confidence, businesses must provide expiration dates on their products. Consumer rights must be respected in society. Consumer losses from expiring Food businesses must preserve consumer rights as outlined in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Regarding the problems stated, who is liable for customer loss due to expired food products? How do accountability and verification systems apply to claims for expired food goods under consumer indemnity.Normative research type legislation. Research indicates that retailers are most responsible for consumer losses due to expired food products, with other businesses potentially liable if they cannot prove fault. Indonesia approved the consumer protection legislation, which establishes the presumption of culpability and a reverse authentication mechanism. According to this idea, a businessman is presumed guilty and must compensate customers unless proven innocent. To show consumer indemnification, the merchant is the one being sued.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN MUARA SUNGAI: STUDI KOMPARATIF DI BEBERAPA NEGARA Sakinatunnisa, Nadia Aisza Siti; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5161

Abstract

Pencemaran muara sungai merupakan masalah lingkungan yang mengancam ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air yang vital bagi kehidupan manusia. Aktivitas industri, pertanian, dan pembuangan sampah domestik seringkali menjadi penyebab utama pencemaran ini, yang berdampak negatif pada kualitas air, keberagaman hayati, serta ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam menanggulangi pencemaran muara sungai melalui studi komparatif di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki regulasi yang komprehensif dalam mengatasi pencemaran, tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada pengawasan yang tidak maksimal, ketidaksetaraan akses terhadap proses hukum, serta pengaruh dari industri besar. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi gap dalam implementasi hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang memerlukan upaya lebih besar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengawasan untuk mengurangi dampak pencemaran muara sungai.
OPTIMALISASI PERAN KAPAL PATROLI DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI DALAM MENDUKUNG PENEGAKKAN HUKUM DIWILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU Fahrurozy, Muhammad
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5323

Abstract

Kepulauan Riau, sebagai wilayah perairan strategis, menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum maritim. Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan keselamatan di area ini. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas patroli, termasuk keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan kru, dan koordinasi antarinstansi yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kapal patroli dalam penegakan hukum maritim di Kepulauan Riau. Tujuan utama adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mengoptimalkan peran kapal patroli, memperbaiki teknologi, dan meningkatkan koordinasi serta pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Data primer dikumpulkan dari kru kapal patroli, pejabat Ditpolair, dan stakeholder terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi internal dan literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi teknologi kapal patroli, pelatihan berkala untuk kru, serta penguatan koordinasi antarinstansi adalah aspek-aspek krusial yang perlu diperbaiki. Teknologi yang usang membatasi kemampuan deteksi dan respons, sedangkan kurangnya pelatihan mempengaruhi efektivitas operasional kru. Koordinasi yang tidak efektif antara Ditpolair dan instansi terkait menghambat respons terhadap ancaman maritim. Rekomendasi mencakup pembaruan teknologi, peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan, perbaikan strategi patroli berbasis intelijen, dan perluasan program sosialisasi masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan penegakan hukum maritim di wilayah Kepulauan Riau secara signifikan.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PT. TOR GANDA DAN PT. TOGOS GOPAS Zebua, Nonimawarni; Sirait, Rian Mangapul; Simatupang, Boturan N.P
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4999

Abstract

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dapat mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (business organization). Dalam hal suatu perusahaan adanya pengusaha dan karyawan/pekerja, pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan cara yang inovatif, Sedangkan karyawan/pekerja adalah : orang yang bekerja yang, orang yang menerima upah ataupun hasil kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimana pengusaha dan karyawan/pekerja saling berperan penting dalam suatu perusahaan, karena dengan adanya perusahaan maka dapat membantu pekerja mendapatkan kerjaan sehingga menghasilkan upah dari perusahaan sedangkan perusahaan akan semakin berkembang dan adanya keberhasilan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, apakah yang dimaksud pemutusan hubungan kerja (PHK), kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketiga, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pokok perkara PHK secara sepihak oleh PT. Tor Ganda dan PT. Togos Gopas dalam (studi kasus putusan nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2021 PN Mdn). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam pasal 153 Undang-undang cipta kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan (PHK). Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan hal ini memang sudah sangat jelas, tetapi jikalau dalam keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan, maka adapula pengaturan mengenai upah dan pesangon yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni sumber data yang berupa data primer dan sekunder, dan data non hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara kompperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue