cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Firmansyah
Contact Email
jap@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jap@unram.ac.id
Editorial Address
Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. 0370-626603, Fax. 0370-626603 website : https://jap.unram.ac.id/index.php/jap Email : jap@unram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Aplikasi Perpajakan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27213277     EISSN : 28278712     DOI : https://doi.org/10.29303/jap.v4i1
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP) merupakan jurnal blind-review yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun (Mei dan Nopember). Jurnal Aplikasi Perpajakan adalah media untuk mempublikasikan kegiatan penelitian dalam ilmu perpajakan.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
SOCIAL AND SHARIAH ACCOUNTABILITY IN DIGITAL ISLAMIC BANKING: ISLAMIC SOCIAL REPORTING PRACTICES OF BANK ALADIN SYARIAH Ahmad, Syafar; Setiawan, Ricky; Muflikhah, Itsna; Jauhari, Yustika; Uksi, Rafika; Virginia, Winda Ayu
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.396

Abstract

This study aimed to analyze the level of Islamic Social Reporting (ISR) implementation at PT Bank Aladin Syariah Tbk using an ISR index specifically developed for evaluating Sharia-based social disclosure. The analysis was conducted on Bank Aladin’s 2024 Annual Report by assessing six main ISR themes, namely finance and investment, products and services, employees, community, environment, and corporate and Sharia governance. The results showed that Bank Aladin Syariah disclosed approximately 77% of the total 43 ISR items. The themes with the highest level of disclosure were finance & investment and Sharia governance, while the environmental theme had the lowest disclosure.These findings indicated that Bank Aladin Syariah had made efforts to implement Islamic social accountability principles, although improvements were still needed in reporting environmental aspects and community social activities.This study provided empirical contributions in measuring the consistency of Sharia-based social reporting in digital banking institutions in Indonesia and strengthened the application of Shariah Enterprise Theory values in modern accounting practices
PENGARUH LITERASI PPN, DAN GAYA HIDUP DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF GENERASI Z (Studi Kasus: Mahasiswa Akuntansi UBSI Slipi) ., Amanda Lestari; Ivana Kalista Intan Pratama; Intan Febriana Putri; Pebryanti Ananda Putri
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.423

Abstract

Perkembangan dalam bidang teknologi digital telah mulai mempengaruhi pola konsumsi masyarakat khususnya Generasi Z yang sangat aktif dalam ekonomi digital. Sementara itu, bila berhubungan dengan tingkat pengetahuan yang didapat, pola konsumsi dan keterampilan literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks Generasi Muda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi PPN, gaya hidup digital, konsumsi Generasi Z. Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 76 mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Slipi, dengan teknik probability random sampling. Pengujian data menggunakan validitas, reliabilitas, pengujian asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji t dan uji F. Berdasarkan data yang didapat, PPN literasi berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap perilaku konsumtif. Sementara itu, gaya hidup digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Secara bersamaan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif dengan angka 0,257. Penelitian ini menganggap gaya hidup digital merupakan yang paling dominan dan memberikan pengaruh terbesar terhadap perilaku konsumtif Generasi Muda dan literasi PPN memberikan pengaruh yang lebih kecil.
Analisis Paradigma Pengelolaan Aset Pemerintah: Investasi Public, Investasi Komersial, Ataukah Investasi Social? ., Khaerul Umam; Resty Yusnirmala Dewi
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.431

Abstract

Pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, peningkatan nilai aset tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi paradigma pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan menelaah apakah aset daerah diposisikan sebagai investasi publik, investasi komersial, atau investasi sosial. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali data melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi mengenai pengelolaan aset daerah. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, serta validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih didominasi paradigma investasi publik, yang mencapai 68% dari total aset, terutama berupa jalan, jaringan irigasi, gedung, dan fasilitas layanan dasar. Namun, orientasi ini tidak diikuti efektivitas pemanfaatan, tercermin dari meningkatnya nilai aset rusak berat dan stagnannya kontribusi aset terhadap PAD. Aset komersial hanya berkontribusi 0,5% dari total aset, dengan asset turnover rendah, meskipun wilayah memiliki potensi ekonomi tinggi melalui sektor pariwisata. Sementara itu, investasi sosial juga belum optimal, terlihat dari terbatasnya dampak sosial sentra IKM dan pasar tradisional. Temuan ini menegaskan perlunya reposisi paradigma pengelolaan aset ke arah yang lebih seimbang dengan memperkuat pemanfaatan aset publik, memperluas skema kerja sama komersial inovatif, serta meningkatkan kapasitas aset sosial untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan manajemen siklus hidup aset, optimalisasi aset strategis berbasis kemitraan, digitalisasi sistem aset, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola aset daerah.
Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Usaha Mikro di Kecamatan Mataram ., Dina Amalya Putri; Reny Wardianingsih; Feryansyah
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.432

Abstract

Usaha mikro memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya di Kecamatan Mataram sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kota Mataram. Namun, sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan akuntansi perpajakan secara benar dan teratur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi perpajakan pada usaha mikro di Kecamatan Mataram, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap 10 pelaku usaha mikro dari berbagai sektor, serta triangulasi data dengan petugas KPP Pratama Mataram dan dokumen resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro belum menerapkan akuntansi perpajakan sesuai standar karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, rendahnya literasi pajak, dan minimnya pendampingan dari pihak otoritas pajak. Meskipun demikian, terdapat upaya positif dari pemerintah melalui program sosialisasi pajak dan pelatihan digitalisasi keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat pada pelaku usaha yang telah menggunakan aplikasi pembukuan sederhana atau mengikuti pelatihan perpajakan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan inovasi digital dalam mendorong penerapan akuntansi perpajakan yang efektif di sektor usaha mikro. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, otoritas pajak, dan lembaga pendidikan dalam merancang strategi pembinaan dan edukasi pajak bagi pelaku UMKM.
PERAN APLIKASI CORETAX DALAM PENGELOLAAN PERUBAHAN STATUS WAJIB PAJAK PADA PROSES BISNIS REGISTRASI DI KPP PRATAMA MATARAM TIMUR Wardiningsih, Reny; Arfiani Ramadhan, Mentari; Adriani Auliana, Rini
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.442

Abstract

Changes in taxpayer status constitute an essential component of tax administration, as they directly affect the accuracy of taxpayer data and the quality of tax services. This study aims to analyze the role of the Coretax application in managing taxpayer status changes within the Registration Business Process at the East Mataram Primary Tax Office (KPP Pratama Mataram Timur). Coretax is an information system developed by the Directorate General of Taxes to support the automation and integration of tax administration processes, including taxpayer registration and data updates. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews with tax office personnel, and documentation studies. The results indicate that Coretax plays a strategic role in accelerating taxpayer data modification processes, enhancing information accuracy, and promoting transparency and accountability in service delivery. The system effectively minimizes manual errors and shortens service processing time, thereby improving the efficiency of registration officers’ workflow. Nonetheless, several challenges remain, including system capacity limitations, network disruptions, and the need to strengthen human resource competencies to optimize the use of system features. Overall, the application of Coretax has been shown to make a positive contribution to improving the quality of taxpayer registration processes at the East Mataram Tax Office. This study recommends improving technological infrastructure and providing technical training for personnel to maximize the comprehensive utilization of the Coretax system.
BESARAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) UNTUK KENDARAAN JENIS MOBIL PENUMPANG DI UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN (UPTB) UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH (UPPD) GERUNG ., patran_25; Baiq Ismiwati
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.443

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki jumlah kendaraan yang terus meningkat, sehingga pengelolaan pajak yang transparan dan sesuai regulasi menjadi hal yang penting. Laporan magang ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB- UPPD) Gerung, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perhitungan PKB khususnya pada kendaraan jenis mobil penumpang yang meliputi kategori sedan, jeep, dan minibus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perhitungan PKB dilakukan berdasarkan rumus: PKB = NJKB x Bobot x Tarif dengan tarif dasar sebesar 1,025% dan bobot kendaraan penumpang bervariasi: 1,025 untuk sedan serta 1,05 untuk jeep dan minibus. Perbedaan bobot dan nilai jual kendaraan berpengaruh terhadap besaran pajak, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara fungsi kendaraan, nilai ekonomis, dan dampaknya terhadap infrastruktur jalan.
PENGARUH PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA E-BUPOT UNIFIKASI DI CV MAJU SUKSES BERSAMA JAKARTA ., Tassyah Alawi; Della Nuraliza; Ai Nurul Riska; Eka Alimnaesti
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.444

Abstract

Sebagai sumber utama penerimaan negara, inovasi dalam sistem perpajakan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah salah satu transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Ini memungkinkan pembuatan bukti potong dan pelaporan berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dan kualitas sistem informasi perpajakan berdampak pada kepuasan pengguna CV Maju Sukses Bersama Jakarta.Penelitian ini merupakan kuantitatif denga Penyebaran Kuesioner kepada 30 staf pajak yang terlibat langsung dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi. Pengujian data menggunakan validitas, reliabilitas, pengujian asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji t dan uji F. Berdasarkan data yang didapat, kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna; penerapan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pengguna. Kedua variabel tersebut secara bersamaan berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 64,1% menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot Unifikasi dan kualitas sistem informasi perpajakan dapat bertanggung jawab atas sebagian besar variasi dalam kepuasan pengguna. Faktor lain yang dipengaruhi oleh penelitian ini mempengaruhi sisa variabel.
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN(PPH)PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA BPKAD PROVINSI NTB TAHUN 2025 ., Suparlan; Fazilatun Nisa
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.445

Abstract

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen penting dalam penerimaan negara yang dikenakan atas penghasilan pegawai, sehingga akurasi perhitungan dan ketepatan pelaporan menjadi faktor kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder terkait penghasilan pegawai, komponen pengurang, serta prosedur pelaporan melalui sistem perpajakan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 di BPKAD NTB telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PMK, dan standar pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh komponen gaji pegawai, termasuk tunjangan tetap, honorarium, dan iuran pensiun, dihitung secara sistematis untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebelum menerapkan tarif pajak yang berlaku. BPKAD juga menerapkan teknologi perpajakan berbasis sistem seperti Coretax dan eBupot untuk memastikan ketepatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa serta Bukti Potong pegawai. Proses administrasi perpajakan berjalan efektif, ditunjukkan dengan kerapian data, ketepatan waktu pelaporan, serta kesesuaian prosedur dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PPh Pasal 21 pada BPKAD Provinsi NTB telah dilaksanakan dengan baik, akurat, dan sesuai ketentuan. Pemanfaatan teknologi pelaporan pajak serta komitmen instansi terhadap tata kelola keuangan yang transparan berkontribusi pada meningkatnya kualitas administrasi perpajakan daerah. Meski demikian, perubahan regulasi dan tingginya kebutuhan pengelolaan data pegawai menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.
Evaluasi Akademik Berbasis Literatur tentang Kontribusi Literasi Keuangan Syariah dalam Mendorong Optimalisasi Produk Perbankan Syariah ., Muaidy Yasin; 2Bunga Fajriati; Dina Amalya Putri
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.448

Abstract

Penelitian ini menyajikan evaluasi akademik berbasis literatur yang berfokus pada kontribusi literasi keuangan syariah dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan produk perbankan syariah. Walaupun Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, tingkat penggunaan layanan perbankan syariah masih tergolong rendah, yakni sekitar 7%. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Melalui kajian literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber ilmiah yang membahas keterkaitan antara literasi keuangan syariah dan tingkat adopsi produk perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, serta sejumlah negara dengan populasi Muslim lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pemanfaatan produk perbankan syariah, karena pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip seperti larangan riba dan mekanisme bagi hasil dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga keuangan untuk memperluas program edukasi literasi keuangan syariah sebagai langkah strategis dalam memperkuat inklusi dan penggunaan produk perbankan syariah di Indonesia.
ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN SPM MENJADI SP2D PADA UPTB PELAYANAN PERBENDAHARAAN BPKAD PROVINSI NTB TAHUN 2025 ., Suparlan; Fathithia Sandi
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v6i2.450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada UPTB Pelayanan Perbendaharaan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Proses SPM–SP2D merupakan tahap krusial dalam penatausahaan keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan mekanisme pengendalian internal, akuntabilitas, dan ketepatan pencairan dana APBD. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara terhadap pegawai yang terkait dengan proses verifikasi SPM, penerbitan SP2D, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerimaan SPM dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, penginputan data pajak, pemberian tanda terima, pemeriksaan kesesuaian terhadap DPA, hingga verifikasi oleh kepala seksi pengeluaran kas. Setelah seluruh tahapan verifikasi terpenuhi, SPM diproses menjadi SP2D melalui sistem SIPD dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala UPTB Perbendaharaan sebelum dibawa ke bank untuk proses pemindahbukuan. Penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data, kelengkapan dokumen yang masih sering kurang, serta kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dalam penggunaan sistem aplikasi keuangan daerah. Secara umum, prosedur SPM–SP2D telah berjalan sesuai regulasi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengendalian internal, dokumentasi, dan optimalisasi sistem informasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Page 11 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020 More Issue