cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Firmansyah
Contact Email
jap@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jap@unram.ac.id
Editorial Address
Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Telp. 0370-626603, Fax. 0370-626603 website : https://jap.unram.ac.id/index.php/jap Email : jap@unram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Aplikasi Perpajakan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27213277     EISSN : 28278712     DOI : https://doi.org/10.29303/jap.v4i1
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP) merupakan jurnal blind-review yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun (Mei dan Nopember). Jurnal Aplikasi Perpajakan adalah media untuk mempublikasikan kegiatan penelitian dalam ilmu perpajakan.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 118 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WP OP MELALUI e-FILLING TERHADAP TARGET PENERIMAAN SPT TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR Rahayu Ningsih; Abdul Manan
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.1

Abstract

Peranan pajak sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Denyut nadi pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar di topang dari penerimaan melalui sektor Perpajakan.Berdasarkan data APBN tahun 2018, pendapatan negara mencapai 1.894,7 triliun, dari jumlah tersebut sebesar 75% bersumber dari penerimaan perpajakan (DJP.Nusra,2018).Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan pelaporan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan system e-filin, yaitu suatu cara penyampaian SPTsecara elektronik yang dilakukan secara online dan real time.Sistem e-filling ini diharapkan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan,memproses,dan melaporkan SPT ke kantor pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu (Anonim, 2018) Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk 1) mengetahui target dan realisasi Penyampaian SPT Tahunan dengan adanya e-Filling pada Kantor Pajak Pratama Mataram Timur, dan 2) mengetahui efektivitas penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Hasil PKL menunjukkan bahwa, 1) Secara umum target dan realisasi penerimaan SPT Tahunan terus meningkat dalam 3 tahun terkhir namun capaianya menunjukkan ada penurunan dari tahun 2017 ke 2018 yaitu dari 113,87 menjadi 99,60% sedangkan tahun 2018 ke 2019 capaiannya meningkat menjadi 105,10%. 2) selama tiga tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) penyampaian SPT Tahunan melalui e-Fillingsebagai berikut: a) pada tahun 2017 dinyatakan sangat efektif dengan persentase penerimaan SPT Tahunan WP OP tahun 2017 sebesar 113,88 %; b) Pada tahun 2018 penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filling sebesar 99.60%, dengan katagori efektif; c) tahun 2019 penyampaian SPT Tahunan WP OP melalui e-Filling mengalami peningkatan menjadi 105.10% atau termasuk dalam kriteria sangat efektif.
MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGENAAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPTB-UPPD LOMBOK BARAT Lalu Tesla Aditya Wibisono; Siti Sriningsih
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.2

Abstract

Tujuan tulisan iniadalah untuk mengetahui Mekanisme Penghitungan Dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung - Lombok Barat.Berdasarkan Undang – undang No. 9 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang sah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dilakukan pada tanggal 18 Maret s/d tanggal 18 Mei 2019 di UPTB UPPD Gerung-Lombok Barat, dan dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 14.00, dengan jam kerja selama 6 hari. Pada hasil pembahasan dan perhitungan dapat dibuktikan dari SKPD notis pembayaran pajak kendaraan bermotor ( PKB ) dalam perhitungan ( NJKB x Bobot = DPPKB ( Dasar Pengenaan Pokok Kendaraan bermotor) PKB = DPPKB x TARIF = PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang didasarkan asas pemungutan PKB Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur No.22 Tahun 2017. Dari Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan penulis mengetahui prosedur perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua atau empat adanay ketidaksesuaian secara teori dan praktik. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung - Lombok Barat dalam mekanisme penghitungan dan pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu diharapkan tetap mempertahankan serta meningkatkan pelaksanaan metode penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya guna kesejahteraan masyarakat bersama.
ESPON UMKM KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM ATAS DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 MENGENAI PENGENAAN TARIF PAJAK 1% Siti Fatimah; Muhammad `Alwi; I Dewa Ketut Yudha S.
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dari Wajib Pajak UMKM tehadap pemberlakuan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 mengenai tarif pajak 1 % dari peredaran bruto, dan menganalisis respon UMKM terhadap Peraturan pemerintah tahun 2013 dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif . Data diperoleh dari wancara langsung dengan mengisi kuiseuner oleh 25 responden pengusahaUMKM di Kecamatan Ampenan, selain itu juga diporeleh data kualitatif berupa informasi melalui Fokus Group Diccussion (FGD) . Metode yang digunakan dalam pemilihan responden adalah menggunakan metode purpose sampling yang dipadukan dengan dengan Snowball sampling yang disesuaikan kebutuhan dengan alasan mempunyai kharateristik yang sama diantarnya dalam hal peredaran bruto lebih kecil atau sama dengan Rp 4,8 Milyar. Di samping itu juga diperoleh dalam informasi pada Fokus Group discustion (FGD) pada waktu melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebanyak 21 peserta dari WP UMKM . Hasil penelitian menunjukan bahwa ; 1. Pada umumnya WP UMKM di Kecamatan Ampenan memahami peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. 2. Respon Wajib pajakak UMKM terhada PP no 46 tahun 2013, ada positif dan ada yang negatif. Respon positif adalah terpenuhi asas kemudahan menghitung pajak dan respon negative adalah asas keadilan tidak terpenuhi karena WP UMKM merasa berat dalam penuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan sehingga WP menjadi tidak patuh. Disarankan kepada Dirjen Pajak agar merevisi PP 46 tahun 2013 tentang tarif 1 % terhadap omset penjualan perbulan dengan cara menurukan tarif.
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT Muhammad Alwi; I Dewa Ketut Yudha S; Lalu Dema Alkandia
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.4

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganalisis derajat desentralisasi Keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menujukkan rasio efektivitas pemungutan sangat efektif . Sedangkan efektifitas pemungutan retribusi daerah juga menunjukan kreteria tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 termasuk kreteria efektif . Kemampuan keuangan daerah pada periode tahun 2012-2015 termasuk dalam kreteria rendah. Berdasarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diketahui bahwa pada tahun 2012 termasuk dalam Pola Hubungan Instruktif yang menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah memperlihatkan pola Hubungan konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentrasi fiscal kota Mataram termasuk kreteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang kurang dalam periode tahun 2012 -2015, yang menunjukan bahwa keuangan daerah kota Mataram sangat tergantung pada sumber penerimaan dari pusat maupun pada tingkat provinsi
EFEKTIVITAS POJOK PAJAK PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI E-FILING D. Tialurra Della Nabila; Siti Fatimah
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.5

Abstract

Sejak tahun 2015, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui e-Filing. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan melaksanakan layanan Pojok Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan efektivitas Pojok Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Mataram Barat pada pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Universitas Mataram melalui e-Filing. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pojok Pajak efektif dalam membantu Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing.
PENGARUH LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK ONLINE PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MATARAM TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH MASYARAKAT SADAR PAJAK Siti Fatimah; Yudi Sukma
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.6

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi di dalamnya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN / APBD setiap tahunnya, struktur penerimaan negara dalam APBN menempatkan penerimaan pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Pajak di Indonesia memainkan peran penting dalam mengurangi defisit anggaran negara dan meningkatkan pembiayaan negara. Oleh karena itu, kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk menggambil judul Pengaruh Layanan Pembayaran Pajak Online Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram Terhadap Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Pajak. Tujuannya untuk dapat mengetahui pengaruh penerapan program pajak online pada PT. Pos Indonesia (persero) cabang mataram terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk dapat mengetahui pemahaman internet dapat memoderenisasi hubungan antara penerapan program pajak online pada PT. Pos Indonesia (persero) cabang mataram dengan kepatuhan wajib pajak masyarakat. Pengaruh layanan pembayaran pajak online pada PT. Pos Indonesia (persero) mataram terhadap peningkatan jumlah sadar pajak sesuai dengan peraturan menteri keuanngan republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik telah berjalan dengan sangat baik, dimana Pt. Pos Indonesia memberi kemudahan dan kelancara pelaksanaan pembayaran pajak online bagi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Dalam melaksanakan pembayaran pajak di kantor pos dengan menunjukkan kode billing kepada petugas loket pos, menyerahkan data data wajib pajak yang lengkap, menyetorkan uang sesuai jumlah yang sudah ditentukan, kemudian wajib pajak menerima resi pembayaran pajak sebagai bukti penerimaan negara.
INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) PROVINSI NTB Abdul Manan; Sri Hidayati
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.7

Abstract

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat serta kebutuhan masyarakat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sehingga Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini penulis mengambil judul “Intensifikasih Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Rangkan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pendapataan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB”. Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk mengetahui Intensifikasih Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dengan teori-teori atau ketentuan standar yang berlaku umum. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dilaksanakan selama 1.5 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari – 18 Maret 2020. Adapun kegiatan yang dilakukan selama PKL yaitu memahami peraturan-peraturan daerah dan mempelajari bagaimana Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mendalam serta membantu untuk mengonfirmasi Wajib Pajak yang menunggak membayar pajakkendaraan bermotor dan membantu mensosialisasikan program unggulan BAPPENDA.
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PENGELUARAN PAJAK PADA KANTOR NOTARIS ATAU PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) Isnawati
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.8

Abstract

Secara umum, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa, dengan tidak mendapat balas jasa langsung. Dalam upaya terus meningkatkan penerimaan pajak, maka berbagai upaya di lakukan pemerintah salah satunya terus melakukan renovasi terhadap undang-undang perpajakan baik itu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak pertambahan nilai (PPN), dengan tujuan untuk mengoreksi celah dalam peraturan perpajakan dahulu. Salah satu dari undang-undang pajak penghasilan yaitu undang-undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan undang-undang No.16 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dalam undang-undang tersebut diharuskan bagi setiap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Menggunakan Self Asessment Sytem. Dalam penggunaan system ini diharapkan agar yang bersangkutan memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran menghitung, membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan modal pada periode berikutnya maka dalam hal ini beberapa perusahaan mengenal istilah “perencanaan pajak “, dimana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam upaya menghemat pengeluaran pajaknya. Dari analisis tentang perencanaan pajak dan dengan adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan Notaris NINING HERLINA SH.M.kn dapat ditarik kesimpulan yaitu perencanaan pajak yang efektif dapat dihasilkan melalui analisis terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan koreksi yang maksimal terhadap laporan keuangan seperti dengan penyesuaian biaya-biaya komersil dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Masrun
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.9

Abstract

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik karena pajak berasal dari dana masyarakat. Sedangkan penerimaan di luar pajak seperti dari sektor migas (minyak dan gas) tidak bisa diandalkan karena sesuai dengan hukum alam jika terus menerus di eksploitasi cenderung akan berkurang dan lama kelamaan akan habis pada akhirnya. Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Pengeluaran utama negara untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga, dan cicilannya. Salah satu kegiatan usaha yang dapat menambah penerimaan negara adalah pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk mengetahui kualitas unit pelayanan pajak kendaraan bermotor secara berkala pada kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tengga Barat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kegiatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah mempelajari bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tengga Barat (NTB) mulai dari tanggal 03 Februari sampai dengan 02 April 2020. Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada kantor Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, penulis dapat mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu penulis juga dapat mengetahui, serta mempraktikan langsung bagaimana mencari hubungan keterkaitan (relavan) dari teori yang di peroleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bagi Kantor Bappenda Provinsi NTB untuk tetap mempertahankan dan mengikuti Peraturan Perpajakan dalam melakukan pelayanan yang baik untuk wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dalam praktiknya tidak akan mengalami kesulitan.
STUDI PELACAKAN ALUMNI PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MATARAM PERIODE WISUDA 2014 – 2018 Abdul Manan; I Dewa Ketut Yudha Senopati; Siti Fatimah
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1). Bagaimana gambaran tentang profil lulusan alumni Prodi D3 Perpajakan (lama kuliah Alumni, Masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama), 2) Bagaimana Tanggapan pengguna Alumni Prodi D3 Perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Mataram. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif. Subjek penelitian adalah Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun tahun wisuda 2016-2018 sebanyak 60 orang alumni. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberi gambaran yang berkaitan dengan profil lulusan atau alumni Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh (95 %) alumni Prodi D3 Perpajakan menempuh masa studi tepat waktu sesuai yang dicanangkan oleh lembaga Prodi D3 perpajakan yaitu 3 tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan prodi D3 Perpajakan dalam mengelola prodi khususnya pada bidang pendidikan. Masa tunggu alumni prodi D3 Perpajakan untuk memperoleh pekerjaan pertama juga sebagian besar relatif singkat, dimana 75 persen dari keseluruhan alumni prodi D3 Pajak dapat memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan bahkan ada beberapa diantaranya mempunyai masa tunggu 0 tahun. Namun demikian bila dilihat relevansi bidang keahlian yang mereka miliki dengan bidang pekerjaan yang diperolehnya ternyata masih banyak yang tidak sesuai. Hal ini tentu saja akan berdampak pada lambatnya proses pengembangan diri mereka. Penilaian pengguna terhadap kinerja alumni prodi D3 Pajak dilihat dari 7 kriteria kinerja, hampir semua mendapat penilaian baik. Kecuali pada kriteria kemampuan bahasa inggris yang masih kurang dan sedikir masalah pada kemampuan penggunaan IT.

Page 1 of 12 | Total Record : 118

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, November 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020 More Issue