Articles
81 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid"
:
81 Documents
clear
<![CDATA[Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable ]]>
<![CDATA[Pramudia, Ardi]]>;
<![CDATA[Hakim, Aal Lukmanul]]>;
<![CDATA[Rumatiga, Hidayat]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14462
<![CDATA[Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non executable guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Pariwisata Arca Domas Desa Sukaresmi Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Khunaepi, Rivay]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14535
<![CDATA[This study aims to determine the legal protection of the Arca Domas cultural heritage tourism site and to find out the obstacles in the management of Arca Domas tourism in Sukaresmi Village. The type of research that the author uses in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted using a statutory approach coupled with books, journals, papers, and opinions of legal experts. In the implementation of legal protection of arca domas tourism cultural heritage sites, protection is needed to obtain legal certainty about the protection itself so that there are no disturbances or dangerous things; and to obtain comfort in the legal protection of arca domas tourism cultural sites. Domas statue is one of the cultural sites that must be protected as stipulated in Law number 09 of 2010 concerning cultural heritage. In Article 58 paragraph 1 of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage it is stated that "the rescue of cultural heritage is carried out to prevent damage due to human and/or natural factors that result in changes in authenticity and accompanying values". Thus, the protection carried out by the Sukaresmi Village Government of the Arca Domas Cultural Heritage Site is by checking or repairing what needs to be repaired. The obstacle felt by the Sukaresmi Village Government in carrying out the management of the Arca Domas Cultural Heritage is the limited licensing regarding land management at the Arca Domas Cultural Heritage Tourism Site, including the surrounding lands.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Dikuasai dan Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar ]]>
<![CDATA[Setiawan, Hendy]]>;
<![CDATA[Monaya, Nova]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14706
<![CDATA[Tanah telantar diartikan sebagai tanah yang dimiliki seseorang, namun tidak dipergunakan dan tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Kepemilikan tanah telantar di pemukiman biasanya karena pemilik tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan tujuan investasi kepemilikan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur mengenai objek penertiban tanah telantar. Tanah yang tidak diusahakan dan dimanfaatkan menjadi objek penertiban tanah telantar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah terdaftar yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik oleh pihak ketiga pada perumahan CGCJ. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka). Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 memberikan dasar hukum kuat, dengan melalui prosedur penertiban sampai terbitnya peringatan tertulis dan sanksi sehingga melindungi hak atas tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga karena telantar. Hak dan kewajiban pemegang izin tanah terdaftar diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk pengelolaan tanah yang efektif dan efisien. Selain aspek hukum, peraturan ini mendorong manfaat sosial dan pemanfaatan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah terdaftar diatur dengan ketat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pemilik hak atas tanah memiliki hak untuk melindungi kepentingan dan integritas propertinya. Dalam upaya mencegah tanah telantar, aturan tersebut mengatur bahwa pemegang hak atau izin usaha atas tanah/kawasan memiliki kewajiban untuk aktif mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah terdaftar di CGCJ yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara hak pemilik, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan negara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Dinata, Kasril]]>;
<![CDATA[Nuraeny]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14928
<![CDATA[Korupsi menjadi salah satu masalah serius di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam upaya memberantas korupsi, aparat penegak hukum sering kali melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali hak-hak tersangka menjadi terlupakan atau dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana praktik perlindungan hak tersangka dalam kasus korupsi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang ada, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat penerapan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang menjamin perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, namun masih terdapat pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan seperti rendahnya kesadaran akan prinsip HAM, kekurangan sumber daya, dan tekanan politik juga menjadi faktor yang menghambat perlindungan hak tersangka. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, antara lain peningkatan kesadaran akan prinsip HAM, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Pemakaman oleh Pemerintah Desa dalam Perspektif Pengembangan Wakaf Produktif ]]>
<![CDATA[Umam, Fathul Umam]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>;
<![CDATA[Rangkuti, Saddam Husein]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15199
<![CDATA[Pengelolaan wakaf tanah pemakaman yang dikelola secara komersil seringkali merugikan warga setempat, sebab tidak jarang terdapat warga di luar wilayah Desa dapat dimakamkan di areal pemakaman yang diperuntukkan bagi warga Desa Setia Mulya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf oleh pemerintah desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik.[1] Merupakan penelitian yang mendalami suatu objek penelitian sebagai persoalan hukum yang terjadi akibat perbuatan manusia. hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial di Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dilakukan dengan mendaftarkan tanah wakaf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf tanah pemakaman termasuk ke dalam jenis wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Manfaat pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman secara komersial yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akan memberikan hasil yang besar apabila tanah wakaf dikelola dengan profesional, mengingat umumnya tanah yang diwakafkan oleh pewakaf itu sendiri adalah tanah yang terbaik baik dari segi letaknya maupun dari segi mutu tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Transportasi Online Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Pengguna Grab di Jakarta) ]]>
<![CDATA[Amelia, Mira]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15201
<![CDATA[Beberapa kasus seperti penganiayaan dan tindak asusila yang terjadi selama penggunaan jasa transportasi online merupakan contoh dari sejumlah kasus yang dihadapi oleh pengguna transportasi online di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh mana perlindungan konsumen perempuan dalam konteks penggunaan jasa transportasi online sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial atau perilaku yang mempengaruhi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen perempuan dalam layanan transportasi online di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi dan mekanisme hukum. Namun, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka, dan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan sistem keamanan dan mekanisme pengaduan. Penegakan hukum yang efektif serta edukasi kepada pengemudi dan konsumen merupakan faktor kunci untuk memastikan keselamatan dan keamanan dalam layanan transportasi online. Tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang dirugikan mencakup kepatuhan terhadap regulasi hukum, penanganan pengaduan yang baik, pemberian kompensasi yang adil, jaminan keamanan layanan, kepatuhan terhadap standar kualitas, dan perbaikan sistem secara berkala. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pengalaman yang aman dan memuaskan saat menggunakan jasa transportasi online.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum kepada Anggota Polri sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan ]]>
<![CDATA[Dodi]]>;
<![CDATA[Suhartini, Endeh]]>;
<![CDATA[Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15251
<![CDATA[Masih banyak anggota polisi yang mengalami pembinaan fisik berlebihan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi anggota baru kepolisian.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala instruktur Korps Brimob dalam melaksanakan latihan jasmani bagi anggota peserta pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Polri sebagai peserta diklat yang mengalami latihan fisik berlebihan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anggota polri sebagai peserta diklat yang mengalami pembinaan fisik dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu: Perlindungan fisik yang meliputi: 1) perlindungan keselamatan, 2) perlindungan kesehatan, 3) perlindungan keamanan perlindungan keamanan. Perlindungan non fisik maliputi: 1) ganti rugi terhadap kerugian fisik, 2) sanksi administrasi, 3) sanksi pidana. Hambatan instruktur Korps Brimob dalam pelaksanaan pembinaan fisik anggota peserta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: 1) tidak adanya peraturan yang menngatur secara detail standar tindakan yang pantas dan patut diberikan kepada pembina yang melakukan tindakan kekerasan berlebihan. 2) Tanggung jawab lembaga yang belum maksimal, 3) Pemberian sanksi yang kepada pelatih yang masih dipengaruhi oleh perintah atasan, 4) Mental pelatih yang masih tidak stabil, 5) Kurangnya dukungan kontrol masyarakat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Azis, Dede Rifqi]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>;
<![CDATA[Aminulloh, Muhamad]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15268
<![CDATA[Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap kunjungan keluarga dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil, dan program pembinaan, Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang efektif. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan fasilitas, penyederhanaan prosedur, penyesuaian jadwal kunjungan, dan peningkatan informasi serta edukasi bagi keluarga. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hak asasi manusia narapidana dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.]]>
<![CDATA[Penetapan Kadar Kolesterol Daging Itik Menggunakaan Metode High Performance Liquid Chromatography di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan – Bogor ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Siti]]>;
<![CDATA[Rahayu, Puji]]>;
<![CDATA[Aminullah]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15509
<![CDATA[Kolesterol merupakan komponen pembangun esensial tubuh untuk sintesis zat penting seperti membran sel. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mempelajari analisis secara langsung proses analisis kolesterol pada daging itik metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik langsung yang melibatkan wawancara, rekaman audio, diskusi, tinjauan pustaka, dan observasi melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dikatakan kadar kolesterol semua sampel masih termasuk normal dengan nilai 94,405 - 170,882, perbedaan kolesterol dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrient, dan pakan. Dalam pengujian metode HPLC ini banyak dipengaruhi oleh tahap preparasi sampel dan pelarut yang digunakan, pelarut ekstraksi juga mempengaruhi kebersihan kromatogram dari puncak pengotor selain puncak kolesterol.]]>
<![CDATA[Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB =P2) di Kecamatan Cicurug-Sukabumi Berdasarkan Fungsi Kecamatan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ]]>
<![CDATA[Siti Maspupah]]>;
<![CDATA[Didi]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15644
<![CDATA[Laporan ini membahas mengenai prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi berdasarkan fungsi Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendistribusikan atau menyampaikan SPPT dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBBP2, mengevaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian target PBB-P2, dalam melaksanakan upaya penyelesaian pemungutan pajak yang dilakukan oleh kecamatan dan jika terjadi suatu keterlambatan dalam penyetoran dan tidak sesuai denganskala prioritas, maka melaksanakan kegiatan pembinaan, merupakan langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan cara pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan realita bagaimana terjadinya prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan fungsi Kecamatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pemungutan PBB-P2 telah dilakukan sesuai dengan fungsi kecamatan dengan point yang telah disebutkan dalam tujan penelitian ini. Namun, dalam melakukan prosedur tersebut perlu ditingkatkan agar berjalan dengan optimal.]]>
