cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Laksana Winjaya
Contact Email
journalkhairaummah@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalkhairaummah@gmail.com
Editorial Address
Jalan raya kaligawe Km.4 Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : 29883334     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/jhku
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The focus and scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian Law Criminal Procedural Law Civil Procedural Law Constitutional Law Islamic Law; Akhwalus Syakhsyiyah Law; Munakahat Law; Faraidh/Mawaris Law; Army/Military Law; Sea Law; Economic Law; Medical Law; Custom Law; Environmental Law, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 351 Documents
 1   2   3   4   5 
Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa Muh Asroi
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2572

Abstract

AbstrakOtonomi desa dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pemdes). Salah satunya dengan pemberian anggaran dari Pemerintah Pusat yang cukup besar, maka mewajibkan pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan yuridis sosiologis ialah hukum sebagai  law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Temuan penelitian (1) pelaksanaan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa akan menciptakan kepastian terhadap laporan pemerintah desa dalam perwujudan otonomi desa, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. (2) Hambatan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, hambatan yakni; kewenangan terpusat, minimnya pemahaman aparatur pemerintah desa, kebijakan desa masih dirumuskan oleh beberapa orang saja. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan yaitu;penataan desa gondangrejo sesuai karakteristik desa, peningkatan SDM aparatur pemerintah desa, meningkatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci ; Akuntabilitas, Transparansi, Otonomi Desa AbstractAutonomy of villages where villages are self governing. The existence of Law Number 6 Year 2014 About the Village provides a change in the administration of village government. One of them is by providing a considerable budget from the central government, requiring the village government to realize accountability and transparency in village fund management. The method used by sociological jurisdiction is law as law in action, described as an empirical social phenomenon. The research findings (1) Implementation of the principle of accountability and transparency of the village government will create certainty on the village government report in the realization of village autonomy, so that the creation of good governance. (2) Obstacles to the application of principles of accountability and transparency, ie obstacles; centralized authority, lack of understanding of village government apparatus, village policy still formulated by some people only. While the solution to overcome the obstacles are: the arrangement of gondangrejo village according to the characteristics of the village, increasing the human resources of the village government apparatus, increasing the community participation.Keywords ; Accountability, Transparency, Village Autonomy
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012). Dwi Wibowo
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2588

Abstract

AbstrakSetiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya, dugaan sebagai penerima dana korupsi yang dialami oleh warga negara indonesia dalam perkara korupsi E KTP tahun 2011 - 2012 seperti yang di sebutkan dalam dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017, merupakan tuduhan/sangkaan yang harus di buktikan oleh jaksa KPK, asas praduga tidak bersalah haruslah di kedepankan sebagai hak warga negara indonesia dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sidang tindak pidana korupsi. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus bisa mengedepankan kepastian hukum bagi warga negara indonesia tersebut demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan.Kata Kunci : Asas praduga tidak bersalah , keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum AbstractEvery citizen has the right to get legal protection by his country, allegedly as the recipient of corruption funds experienced by Indonesian citizens in the case of corruption E ID card year 2011 - 2012 as mentioned in KPK indictment Number: DAK - 15/24/02/2017 , is a charge / allegation that must be prove by KPK prosecutors, the principle of presumption of innocence must be in the fore as the right of citizens of Indonesia in obtaining justice and legal certainty in the trial of corruption. The judge in examining and adjudicating the case must be able to prioritize legal certainty for the citizen of Indonesia for the sake of the achievement of justice and expediency.Keywords: Principle of presumption of innocence, justice, benefit, legal certainty
Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Teguh Prihmono; Umar Ma’ruf
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2606

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ,pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kendala- kendala yang dihadapi serta solusinya pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu yang berkaitan dengan profesional pemeriksa Laboratorium Forensik Polri dalam melaksanakan pemeriksaan barang bukti, juga menggunakan pendekatan kualitatif dari sumber data primer dan data sekunder kemudian dianalisa secara diskriptif dengan bahasan kalimat yang sistematik selanjutnya disimpulkan.Permasalahan dianalisis dengan teori pembuktian dan teori kepastian hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berperan dalam memberikan kontribusi tentang kepastian hukum, karena hasil pemeriksaan secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polri adalah Pro Justitia (untuk kepentingan pengadilan) yang mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti berupa “surat” dan “keterangan ahli” (KUHAP pasal 184), pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan pada sub bidang Balistik Metalurgi Forensik, sub bidang Dokumen dan Uang palsu Forensik, sub bidang Narkoba Forensik, sub bidang Kimia dan Biologi Forensik dan sub bidang Fisika Komputer Forensik telah memberikan kepastian hukum ,kendala- kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada faktor sumber daya manusia yang masih kurang adapun solusinya menambah personel dengan skala prioritas , faktor anggaran yang belum terdukung maksimal sehingga anggaran perlu di tambah, faktor pendukung sarana prasarana juga belum optimal maka perlu di lengkapi sarana dan prasarana dan faktor sistem metode yang kurang seragam maka perlu di seragamkan.Kata kunci : Laboratorium Forensik, Penyidikan Ilmiah, Sistem Peradilan Pidana. Abstract             The purpose of this study is to analyze the role of Polri Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia, the implementation of the role of Police Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia and the constraints faced and the solution on the implementation of the role of Laboratory Forensic Police as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia.This research uses empirical juridical approach method that is related to professional examiner of Police Forensic Laboratory in conducting examination of evidence, also using qualitative approach from primary data source and secondary data then analyzed descriptively with systematic sentence discussion then concluded.Problems are analyzed with the theory of proof and legal certainty theory so that it can be concluded that the role of Polri Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia is instrumental in contributing about legal certainty, because the result of scientific examination in Police Forensic Laboratory is Pro Justitia for the benefit of the court) which has legal value as evidence in the form of "letters" and "expert information" (KUHAP article 184), the implementation of the role of Police Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia carried out in the field of Forensic Metallurgy Ballistics, the sub-field of Forensic Forensic Documents and Counterfeits, the subfields of Forensic Drugs, the sub-field of Chemistry and Forensic Biology and the sub-field of Forensic Computer Physics has provided legal certainty, constraints faced on the implementation of the role of the Police Forensic Laboratory as my ng scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia on the lack of human resources factors as the solution adds personnel with the priority scale, budget factors that have not supported maximum so that the budget needs to be added, the supporting factors of infrastructure are also not optimal then it needs to be equipped and infrastructure and system factor methods are less uniform it is necessary in uniform.Keywords: Forensic Laboratory, Scientific Investigation, Criminal Justice System.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI DEMAK M. Sholeh Sholeh; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 2 (2017): June 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i2.1846

Abstract

Indonesian Welfare guarantees every citizen country, including the Protection of Child Rights which is Human Rights. For a review realize the Protection and Welfare of Children, the Government issued Law No. existence of Act No. 35 of 2014 ABOUT Amendment Act No. 23 of 2002 ABOUT Child Protection, affirming the need for weighting of criminal sanctions and penalties for the perpetrators of crimes against children, especially showed to the sexual crime is aiming to provide the Securities Jera review, as well as encouraging their concrete steps to review * Resume Physical, psychological and Social Son.This study aims to study the application of criminal sanctions against crimes of sexual violence done by adults against children, and assess consideration the judge in dropped decisions  the suspect crimes of violence against children under age in the matter of number 15/pid.sus.b/2015/pn dmk.  The  cause of sexual violence child under age is a series of  the process experienced a in a life begins from underproduction siapan of factor internal and external involving the past, treatment family, social and education sexual a bad that somebody done sexual violence  against children under age and  the sanctions imposed criminal the suspect criminal sexual violence  against children under age reference pertaining to the act no. 35 2014. Simultaneously become consideration by the judge in court see of  the  extent  of  the  capable of responsibility of his work before the law.The research was done in state court demak. The kind of research juridical sociological, the research about the sanctions imposed criminal sexual violence done adults against children in the district court demak. Of the nature of research descriptive, that is accused of the sanctions imposed crimes does the violence against children in the district court demak. A source of data using data sources primary and secondary data. Technique data collection use field studies and study literature. Analyzing in a qualitative. The research results show that district court judge Demak in  applying  criminal  sanction in a  verdict  matter number : No.15/Pid.Sus.B/2015/pn Dmk. The criminal prison for 3 (three) years and to undergo confinement during 3 (three months, it is fairly for judge based on the law no. 35 years 2014). Criminal sanction prison, it is just good for the  society and justice-seekers self, consideration the judge in impose sunctions criminal person, based because the defendant to be modest at the trial, aknowledge frankly and with remorse.Key Password :  Criminal sunctions sexual violence child unde the age at district court Demak
“SEX TRAFFICKING” IN CYBERSPACE AND THE POTENTIAL FOR LEGAL INJUSTICE: A CYBERFEMINISM STUDY Kusnaini, Kusnaini
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 1 (2024): March 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i1.1862

Abstract

The advancement of information and communication technology has provided many changes and conveniences to all levels of society. One of them is the development of internet technology that can be accessed by everyone. The existence of the internet network has provided many benefits to its users, such as a means of education or learning, a means of technology-based economic development, a means of online business transactions, a means of sharing news and stories, as a means of social interaction, and so on. The development of internet technology that affects various aspects of life, causes humans to live in two different worlds, namely the world (space) in the real sense and the cyber world (space). All human needs and survival can now be accessed only through the internet network so that it has created a world relationship that is limitless or borderless. Borderless is a term that with the advancement of technology, the latest information can be accessed anytime and anywhere, and the world community can reach each other without being hindered by language, distance, and time differences.
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN UNTUK MENJAMIN TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan) Di Kabupaten Jepara Ahmad Chotib; Djauhari Djauhari
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 2 (2018): June 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i2.1878

Abstract

The Research is the legal research that a descriptive analysis, using the approach empirical juridical, namely to identify and conceptualize law basing on real experiences which is then used to analyze the data and make inferences about the problems studied so that the data needed form-spread distribution of information that does not need to be quantified, with the method of data collection and documentation in the form of literature studies, observations, interviews, using primary and secondary data sources in the form of legal materials. Legal materials obtained from the literature as well as field observations were then analyzed using qualitative descriptive method. Then from this study can dirmuskan several problems: 1) how the implementation of the special protection of fishery resources lobster, crab and crab Jepara based on the Minister of Marine and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015 ?; 2) What are the barriers and solutions made in the implementation of the special protection of fishery resources Lobster, Crab and Rajungan Jepara?.Based on the survey results revealed that for the protection of fishery resources specifically lobster, crab and crab in the context of preservation there are some attempts to do is to immediately issue implementing regulation on the issuance of Ministry of Marine Affairs and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015, maximizing socialization of the relevant agencies Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015 so it does not happen again the practice of catching lobsters, crabs and crabs in the wild. However in practice there are obstacles in between the absence of instructions and technical implementation of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015 itself, lack of human resources fishing communities with respect to the pattern of empowerment aquaculture lobster, crab and crab, lack of awareness community in keeping with existing regulations, and weak supervision and therefore contributes to arrests in various district of Jepara that tends arbitrarily without considering the sustainability aspect of course is worrying in terms of quantity which will become extinct.Keywords: resources, fisheries, conservation
Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang) Setiyanto Setiyanto; Gunarto Gunarto; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 4 (2017): December 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i4.2293

Abstract

To achieve a relevant evidence of infringement (violation ticket) process its is necessary to have an information system that is supported by a network-based software or website that allows the dissemination of realtime information to every member of the police. The implementation of E-Tilang is could be an effective option to sanction the traffic offenders. Even tough the E-Tilang can not be said that it is effective because not every people in Indonesia are technologically literate. There are still many of them who do not know about the existence of E-Tilang so that they need for more vigorous and equitable socialization abaout it. Therefore this study intends to analyze the effectiveness of the implementation of Sanction of E-Tilang Penalty for Traffic Offenders Based on Law no. 22/2009 on Traffic and Road Transportation in the Territory of the Rembang Police, and to analyze how the implementation, constraints and the effectiveness of E-tilang system in the settlement of criminal cases of traffic violation in Rembang.E-Tilang has some advantages, it has faster service than a conventional one. This system is more practical and fast. The implementation of the electronic ticketing system (E-Tilang) is to facilitate speed and convenience, the openness of the execution of the ticketing process or as a substitute for on-site ticketing process. Some of the benefits for traffic violators in the presence of the E-Tilang system are the transparency of public apparatus's actions in government administration activities, community empowerment where people are expected to transmit the orderly attitude of the traffic after knowing the rules to those around them in order not to violate the existing regulations. The responsiveness of the authorities will be higher and more responsive to public complaints in traffic and equity, where violators with the same offense will get the same fine or penalty. Keywords: Effectiveness, Ticket ticket, E-Tilang, Traffic, Traffic Offense
Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dina Novitasari
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 4 (2019): December 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i4.2567

Abstract

AbstrakPeredaran narkotika telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan anak-anak. Banyak anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban(crime without victim). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Penyalahgunaan Narkoba.AbstractThe drug circulation has been spreaded into all of the society’s layers, including children. Many children becoming a drug’s abuse victims. The rehabilitation’s role in the healing dependence for drug addicts is highly important, considering how difficult the victim or the drug user for being free from the drug dependence individually. The drug dependence or drug addicts on the other hand is a perpetrator, but on the other side is also a victim (crime without victim) Rehabilitation for a drug addicts is a form of social protection that integrating the drug addicts into a social order, so they will no longer doing a drug abuse. For the children’s of the drug abuse victims medical rehabilitation and social rehabilitation is also available.Keywords: Rehabilitation, Children, Drug Abuse.
LEGAL IMPLICATIONS OF WITHDRAWAL OF CRIMINAL CASE COMPLAINTS AT THE INVESTIGATION LEVEL Syahputra, Maulana Juardi; Hafidz, Jawade
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 2 (2024): June 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i2.2583

Abstract

This study aims to determine the legal implications of withdrawing criminal case reports/complaints at the investigation level and to determine and analyze the obstacles to withdrawing criminal case reports/complaints at the investigation level and their solutions. This study uses a Sociological Legal approach and analytical descriptive research type. Based on the research, it is concluded that the person who has the right to withdraw a complaint according to the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code is the person who files the complaint within 3 (three) months from the date it was filed and the complaint can be withdrawn by the complainant. Several articles in the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code as well as PERPOL Number 8 of 2021 regulate criminal acts for which complaints can be withdrawn at the investigation level.
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012 (Studi di Kabupaten Jepara) Anandayu Noor Anggiarini; Lathifah Hanim
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2601

Abstract

ABSTRAKPenyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Jurnal ini mendiskusikan  kebijakan  Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitiannya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu Pembinaan dan Pengawasan Makanan Di Lingkungan Sekolah. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat adalah Subtantive and Procedural Policies. Kebijakan pemerintah dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2012, telah mengatur penetapan persyaratan BTP secara terperinci dan menyeluruh. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan.Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Bahan Tambahan Pangan, Perlindungan Hukum.ABSTRACTSThe provision of food should meet the nutritional, food security and affordable needs of all individuals at all times. This research was discused the policy of Jepara’s Government related to Food Additives Snack of School Children according to the Regulation of the Minister of  Health No. 33 of 2012. This research was conducted using qualitative method. The result of the research are The policy of Jepara’s Government is contained in the Strategic Plan (Renstra)  was the Development and Supervision of Food in School Environment. In this case, the policy made is the Subtantive Policy and Procedural Policies. Government policy in the Regulation of the Minister of Health No. 33 of 2012, has set the determination of BTP requirements in detail and thorough. Legal protection provided is limited to supervision and coaching of school children, school staffs and traders.Key words: Policy, food additives, and Legal Protection.

Page 2 of 36 | Total Record : 351

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 4 (2025): December 2025 Vol 20, No 3 (2025): September 2025 Vol 20, No 2 (2025): June 2025 Vol 20, No 1 (2025): March 2025 Vol 19, No 4 (2024): December 2024 Vol 19, No 3 (2024): September 2024 Vol 19, No 2 (2024): June 2024 Vol 19, No 1 (2024): March 2024 Vol 18, No 4 (2023): December 2023 Vol 18, No 3 (2023): September 2023 Vol 18, No 2 (2023): June 2023 Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 More Issue