cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Syafi'ur Rochman
Contact Email
arifsyafiur@gmail.com
Phone
+6281938330044
Journal Mail Official
mih@uwp.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Menganti Kramat No.133, Jajar Tunggal, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur 60229
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Law and Humanity
Published by Universitas Wijaya Putra Surabaya
ISSN : -     EISSN : 29879191     DOI : 10.37504
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum (Law and Humanity) Universitas Wijaya Putra adalah media publikasi online khusus keilmuan di bidang hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata bagi para pakar, akademisi, praktisi, pejabat negara, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerhati hukum tata negara untuk menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan topik-topik hukum tata negara yang belum dipublikasikan di tempat lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Urgensi Pelaksanaan Peradilan Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Prinsip Good Governance Dwi Mujianto; Nuryanto A. Daim; Rihantoro Bayu Aji
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.514

Abstract

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun, paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya merupakan inovasi dan komitmen oleh MA Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sejak dilakukan Persidangan secara daring, untuk posisi para pihak di dalam Pengadilan Negeri yaitu Hakim, Advokat di kantor masing-masing atau prinsipal kantor atau rumah masing-masing. Namun ada beberapa kendala yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Perdata. Pengaturan persidangan perkara Perdata secara online sangatlah diperlukan. Karena berkaitan dengan keberlangsungan persidangan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti adanya wabah covid-19. Selain itu persidangan melalui video conference atau teleconference harus memperhatikan hak-hak dari para pihak yang bersengketa serta para saksi.
Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Mustofa Abidin; Nuryanto A. Daim; Suwarno Abadi
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.515

Abstract

Dalam perkembangan masyarakat industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, membuat peranan korporasi dalam kehidupan sangat besar dan luas. Oleh karena itu, dampaknya Korporasi sebagai suatu subjek hukum memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun seiring dengan pengaruh yang besar dari keberadaan korporasi ini tidak terlepas dari berkembangnya kejahatan, tidak terkecuali kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian tidak selamanya keberadaan korporasi dalam kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat membawa dampak positif. Dalam mencapai tujuannya yakni mendapat keuntungan yang sebasar-besarnya, korporsai dapat saja melakukan monopoli pasar, dapat dengan mudah melakukan penipuan, dapat dengan mudah melakukan penggelapan pajak, melakukan berbagai kecurangan (deceit), penyesatan (mispresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts) manipulasi (manipulation) dan lain sebagainya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang berkaitan dengan konflik antar norma baik bersifat horizontal maupun vertikal dan konflik norma dengan realita dalam kenyataan praktek hukum. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah: 1) pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach), 2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan 3) Pendekatan Sejarah (Historical Approach), dan 4) Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Indikator korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan) (Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid.B/2020/PN.Gsk) Hamid Rusdi; Suwarno Abadi; Joko Ismono
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.516

Abstract

Salah satu permasalahan dalam peredaran minuman keras adalah semakin maraknya peredaran minuman keras oplosan, dapat memacu timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan akan merasa menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakkan hukum pada peroduksi dan peredaran minuman keras oplosan dan menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang produksi dan peredaran minuman keras oplosan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitia ini untuk dapat menjadi sebuah refrensi bagi peneliti lainnya tentang bahaya miras oplosan dan langkah yang harus diambol oleh pemerintah dalam memerangi peredarannya serta mempertegas peran penting Negara dalam penindakan bagi para pelaku produksi dan pengedar miras oplosan untuk diberikan sanki seberat-beratnya. Penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gresik sudah didasarkan pada fakta fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan hakim dalam perkara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu argumentasi hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras dirumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Kahardani Kahardani; Suwarno Abadi; Nuryanto A. Daim; Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.520

Abstract

Keadilan restoratif (restorative justice) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Sehingga Issue hukum yang melatar belakangi tesis ini adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan penerapan penerapan kebijakan restorative justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kosep, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) sebagai instrumen dalam penghentian proses penyelidikan dan penyidikan di POLRI sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.
Analisis Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Mempekerjakan Kembali Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk) Aminatuz Zuhriyah; Rihantoro Bayu Aji; Andy Usmina Wijaya
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.521

Abstract

Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa berupa perselisihan hak, Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam penelitian ini mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seharusnya demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur khusus dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan adalah HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) berlaku untuk Jawa dan Madura dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten) berlaku untuk luar Jawa dan Madura selain itu Undang-Undang PPHI juga tidak mengatur secara khusus eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai PHK dimana Pengadilan memerintahkan subjek hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum dengan mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk., tanggal 10 Juni 2021. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian upaya hukum yang dilakukan pekerja apabila pengusaha tidak melaksanakan Putusan mempekerjakan kembali pekerja adalah dengan pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Gresik dan jika pengusaha tidak melaksanakan maka pekerja dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat Syaifudin, Arif; Abadi, Suwarno; Wijaya, Andy Usmina
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.548

Abstract

Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak Daim, Nuryanto A.; Abadi, Suwarno
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.549

Abstract

A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.
Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak Hidayat, Nofan; Aji, Rihantoro Bayu; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.550

Abstract

The crimes of sexual abuse against children often use social networks to fool his victims in various crimes. The average victim is a child under the age and the perpetrator is an adult, the crime sexual abuse causes deep trauma for the victim and require a long time to eliminate it to the children. With the absence of law, perpetrators of sexual abuse against children could be criminalized if they meet the elements as stated in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act. The method of approach in the research was used is the approach of the law of normative-empirical approach and legislation (statue approach), conceptual approach and the case approach. The results of this study stated that the panel of Judges aggravate the punishment against the Defendant by taking attention to the relationship between the Defendant and the victim as the students and teachers in educational institutions. In the verdict of the trial with the case of the crime of sexual abuse, the Defendant demanded punishment with Article 82 section (1) Jo Article 76E Law Number 35 of the year 2014 concerning amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, Jo Article 82 section (4.5) and the article is additional regulation Number 01 of the year 2016 on the second amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, jo Law Number 17 of the Year 2016 On the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 01 of the year 2016 on amendment to Law Number 23 of the Year 2002 On Child Protection with the threat of criminal for 20 (twenty) years and a fine of Rp 1.000.000.000,- this is because the Defendant is an educators/ educators, where should the defendant gave teachings, or education and provide a safe and comfortable against children, especially the victims of the crime of sexual abuse.
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Dokter Dalam Hubungan Kerja Dengan Rumah Sakit Mahayani, Brigita Mirna; Aji, Rihantoro Bayu; Ismono, Joko
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.551

Abstract

According to the existing legal relationship, there are three groups of doctors working in hospitals, namely doctors with the status of permanent employees (PNS), doctors with contract status and visiting doctors (attending physician). There is a shortage of permanent doctors, in general private hospitals employ civil servant doctors who work in government hospitals as visiting doctors. Research objectives: To find out and analyze the regulation of the medical profession based on the positive law in force in Indonesia and to find out and analyze the labor law protection for doctors in working relations with hospitals. The type of research used is formative juridical, the research approach used is a statute approach and a conceptual approach. Labor law protection for doctors in working relationships with hospitals is regulated in the work agreement. The work agreement is an entry point for the norms of labor law protection for doctors who are bound by a working relationship with a hospital. The working relationship between doctors and hospitals was born from a work agreement. The work agreement stipulates the rights and obligations of each party signing the work agreement. Work agreements between doctors and hospitals are an autonomous source of law in work relations. The work agreement will be a source of law to be considered in the event of a dispute over work relations between a doctor and a hospital, in addition to the applicable labor laws and regulations.
Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan Sadewa, Rawikara Dhita; Daim, Nuryanto Ahmad; Ismono, Joko
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.552

Abstract

When it comes to trading at the highest level, it cannot be separated from other industries, namely the financing industry, both by bank financial institutions and non-bank financing institutions. At the highest level traders who directly buy and sell with producers in need of substantial funds to make purchases even though their existence makes the purchase price that will be obtained of course be at the lowest level with the number of purchases at the highest level as well, so this is where the role of the financing industry, where financial institutions will support traders by providing loans or credit, of course, with a guarantee of certain repayment. This research uses normative juridical research so that it is expected that from this research the truth can be obtained based on the scientific logic of law from a normative side, especially with the considerations of the panel of judges in deciding case Number 781/Pdt.G.2015/PN.JKT.Sel. The research approach that will be used is the statutory approach (statute approach), concept approach and case approach. The results of this study found that in the Fiduciary UUJF the authors argue that there is no provision related to the guarantee of legal protection for special fiduciary recipients such as recipients of fiduciary guarantees whose fiduciary guarantee objects are not under the control of the owner or fiduciary giver because of the characteristics of a Delivery Order. Order) does not conflict with the provisions of article 1 UUJF.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Law and Humanity Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Law and Humanity Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Law and Humanity Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Law and Humanity Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity