cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 191 Documents
 6   7   8   9   10 
Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional Galuh Kartiko
RechtIdee Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v8i2.695

Abstract

Abstrak      Menurut hukum internasional, negara memiliki batas-batas tertentu dalam menerapkan yurisdiksi untuk kasus yang melibatkan kepentingan negara lain. Salah satu batas tersebut dalam bentuk kewajiban setiap negara untuk menghindari kesulitan negara lain dalam upaya menerapkan yurisdiksi. Hukum  Indonesia yang mengatur cybercrime adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE), bagian mengatur yurisdiksi yang bagian ke-2 mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan cybercrime dan dikualifikasi berbahaya di  Indonesia . Namun, dalam prakteknya, hal ini sulit untuk dilakukan jika kejahatan dilakukan dari luar Indonesia karena belum tentu setiap negara akan menyampaikan, meskipun UU ITE telah mengikuti ketentuan substantif dalam Konvensi tentang cybercrime,kecuali Indonesia ikut meratifikasi Konvensi cybercrime. Keuntungan Indonesia meratifikasi,  Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan peserta dalam hal kasus cybercrime yang merugikan Indonesia terutama jika pelaku melakukan cybercrime di luar wilayah Indonesia, posisi Indonesia dapat mengajukan ekstradisi terhadap pelaku akan menjadi lebih kuat.Kata kunci: cybercrime, yurisdiksi, hukum internasional
BATASAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM OPERASI INTELIJEN NEGARA Arif Yudha Febrianto; Nurus Zakiyyatul Mufidah
RechtIdee Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i2.5876

Abstract

Kegiatan intelijen yang dilakukan institusi intelijen negara pada masa lampau, secara umum dilakukan tanpa menggunakan norma hukum yang jelas. Batasan kewenangan dalam kegiatan intelijen tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan berdampak terhadap pelanggaran hak orang lain. Tujuan penelitian adalah mengetahui ajaran sifat melawan hukum dan tidak dapat dipidana suatu operasi intelijen negara. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan sejarah, perudangan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu operasi intelijen negara lain merupakan tindak pidana yang diatur dalam Bab 1-3, Buku ke-2 KUHP. Sebaliknya KUHP melindungi operasi intelijen negara yang dilakukan oleh aparat intelijen negara dengan dasar perintah jabatan dalam Pasal 50 dan 51 KUHP serta Pasal 55 dan 56 KUHP terkait penyertaan. Beberapa negara melakukan pengawasan aktivitas dan kelembagaan intelijen melalui badan legislatif dan yudikatif. Adapun UUIN hanya mengatur peran kelembagaan saja sehingga masih diperlukan RUU terbaru yang mengatur
Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana Dahlil Marjon
RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i2.1238

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang ruang lingkup hak ingkar dan penerapan kode etik hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana. Hak ingkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kode etik. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notar- is, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut Hak ingkar ini dalam praktek masih membingung- kan para notaris untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan karena hak ingkar masih berimplikasi dalam pelaksanaannya khususnya dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil sehingga kehadiran Notaris sebagai saksi sangat diperlukan, berlainan dengan perkara perdata yang mencari kebenaran formil. Kehadiran notaris sudah dapat diang- gap ada dengan dihadirkan akta notaris yang dibuat oleh notaris terse- but.Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, pada dasarnya Majelis Penga- was Daerah Notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Kehad- iran Notaris Dalam Sidang Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.Kata kunci: hak ingkar, notaris, saksi
PERGESERAN NORMA HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL Sonny Dewi Judiasih; Natalia Karelina; Purri Trirani; Zeira Nabilla; Noer Andini Januariska; Afifah Syakira
RechtIdee Vol 16, No 1 (2021): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v16i1.8676

Abstract

AbstractIn patrilineal system, the familial line is descended from the male side of the family, whereas the female could not be regarded as the heir to the family. This study aims to analyze the change of the norms in patrilineal inheritance system, using legal normative research mainly from literature studies. The result of this study shows that there is a change  towards the recognition of the rights of widows and female descendants in terms of inheritance. It is mainly caused by some aspects, such as religions, lifestyles, which weaken the communal attachment, and the increase of women’s roles within the family. However, the changes of the norms is not broadly applied for the whole patrilineal indigenous people, but only within certain groups, in line with the persuasive force of jurisprudence which is acknowledged in Indonesia.Keywords: Adat Law, Inheritance Customary Law, Patrilineal Inheritance Customary LawAbstrakSistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem kekerabatan patrilineal murni menjadikan anak laki-laki sebagai anak waris dari pihak bapak, sedangkan anak perempuan tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada terdapat perubahan sosial budaya serta pandangan atas kedudukan laki-laki dan perempuan dalam dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Penelitian dalam rangka membuat artikel ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran corak/norma hukum waris adat patrilineal sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengutamakan penelusuran data literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi pergeseran norma hukum waris adat dalam masyarakat patrilineal yang mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan janda sebagai pihak yang berhak atas harta warisan suaminya. Pergeseran tersebut didasarkan pada beberapa aspek seperti pengaruh agama, perkembangan gaya hidup yang mengakibatkan menurunnya ikatan komunal, dan peningkatan peran perempuan di dalam keluarga patrilineal. Pergeseran norma hukum waris adat patrilineal tersebut tidak terjadi secara menyeluruh untuk semua kalangan masyarakat adat patrilineal, akan tetapi hanya terjadi di beberapa kelompok/kalangan tertentu saja tergantung pada perkembangan budaya serta kebutuhan dari kalangan yang bersangkutan sesuai dengan prinsip persuasive force of precedent yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Adat Patrilineal 
Konsep Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Traditional Knowledge Di Indonesia Djulaeka Djulaeka
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i1.411

Abstract

Pembagian keuntungan adalah sebuah konsep yang saat ini mulai berlaku pada Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatan Pengeta- huan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Act (draft). Upaya menuju pengakuan serta perlindungan pengetahuan tradisional belum pernah dilaku- kan oleh Pemerintah, baik lembaga maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, riset dan teknologi Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri meskipun hanya terbatas dalam dokumentasi. Gagasan pembagian keuntu- ngan dianggap sebagai sarana yang memadai untuk melindungi potensi pe- ngetahuan tradisional di Indonesia. Artikel ini membahas peran pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan khususnya di daerah sebagai wakil dari masyarakat setempat untuk memahami konsep pembagian keun- tungan dalam perspektif HKI dan Hukum Kontrak.Kata kunci: pembagian manfaat, pengetahuan tradisional, HKI dan hukum kontrak
PERTIMBANGAN HUKUM REHABILITASI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Yunita Ramadhani
RechtIdee Vol 14, No 1 (2019): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i1.4732

Abstract

ABSTRAK             Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.            Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.           Penelitian ini bertujuan memberikan  kontribusi pemikiran dan aplikasi terhadap dunia hukumjuga kepada pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam kasus anak pelaku tindak pidana, karakteristik pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika serta Menganalisa Pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika sehingga diharapkan dapat berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus  atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan pidana anak, khususnya sanksi rehabilitasi.               Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim pada ketiga putusan ini menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain
Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala Dini Panca Wardani
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3460

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan realisasi dari amanat pasal 6, 27, 34, 40 UUPA dan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi sumberdaya tanah merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah pokok yang menjadi sorotan atau perhatian dalam pelaksanaan pengadaan hak atas tanah adalah hal - hal menyangkut hak-hak atas tanah yang status dari hak atas tanah itu akan dicabut atau dibebaskan, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur yang paling pokok dalam pengadaan hak atas tanah adalah ganti rugi yang diberikan sebagai pengganti atas hak yang telah dicabut atau dibebaskan tersebut. Dalam praktek pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan apa dicita-citakan oleh undang-undang. Dimana seringkali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak memperhatikan kemaslahatan pemegang hak perorangan, dalam arti bahwa pemegang hak perorangan seringkali berada dalam posisi yang dirugikan oleh pemerintah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU Christiana Sri Murni; Yohanes Pande; Bernadus B. Kelen
RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i1.6130

Abstract

The establishment of the zoning of the Kelimutu National Park by the relevant agencies resulted in the management of the forest area being closed to the access of the Customary Law community as the owner of agricultural/plantation land in Niowula Village, Detusoko District, Ende Regency and this is detrimental to the community. In this regard, this study aims to examine how customary forests are regulated in the versions of regulations before and after the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. This research is a normative research using a statutory approach. The existing primary and secondary legal materials were then subjected to a qualitative juridical analysis. The results of the study show that the constitution requires conflict resolution to be carried out using a functional approach and a human rights approach, but in fact the use of a human rights approach creates a conflict between the rules under the constitution and the constitution. This requires the government to harmonize regulations because there are still many regulations which are very dominant with a functional approach, and very little use of a human rights approach.
IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP KONSTELASI PEMINDAHAN HAK Nia Kurniati
RechtIdee Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v13i2.4537

Abstract

Permasalahan : Pembayaran pajak BPHTB merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli. Ditentukan dalam UU 28 Tahun 2009 Pasal 91 ayat (1), bahwa “PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak”.  Bunyi pasal ini menunjukan pertentangan dengan konstelasi pajak,  yang secara teoritik berpedoman pada taatbestand sebagai dasar menentukan saat timbulnya utang pajak. Tujuan penelitan ini menemukan asas hukum yang mendasari fiscus mengenakan pajak atas pemindahan hak melalui jual beli. Metode : menggunakan metode Yuridis Normatif dengan analisis data secara Yuridis Kualitatif. Hasil pembahasan : Pengenaan kewajiban pajak kepada wajib pajak BPHTB, sebelum dipenuhinya taatbestand  dilandasai oleh asas hukum “pajak dikenakan pada saat yang paling dekat dengan detik diperolehnya hak”. Pengenaan Pasal 91 Ayat (1) UU No.28 Tahun 2009 terhadap pemindahan hak atas tanah, harus dilihat ke dalam titik tautnya dengan Pasal 90 ayat (1) huruf a UU No.28 Tahun 2009.  Kesimpulan : Ratio legis Pasal  91 ayat (1) untuk menghindarkan pengingkaran penunaian kewajiban pajak BPHTB oleh wajib pajak.  Kata kunci : Jual beli, Pemindahan Hak, Timbulnya Utang Pajak.
Urgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham Lazuardi Ardiman
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.3016

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji apakah Akta Notaris memiliki urgensi yang utama dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, terutama yang dapat berimplikasi terhadap bursa saham. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (Normative Legal Research) berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akta Autentik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta dibantu dengan bahan-bahan hukum lain yang diuraikan, dideskripsikan dan dianalis keterkaitan satu sama lain. Dari hasil penelitian ini, terjawab bahwa Akta Notaris merupakan Akta yang penting untuk di buat dalam perikatan kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten, karena kedua belah pihak memiliki tanggung jawab hukum terhadap masyarakat luas (public) khususnya yang menjadi investor di bursa saham, terhadap transparansi, kompetensi, dan prospek bisnis yang baik. Alasan lain adalah karena dari peraturan-peraturan yang ada tidak ada yang secara eksplisit menentukan bentuk hubungan kerja antara para pihak.   Kata kunci: Akta Notaris, Perikatan, Kepastian Hukum.

Page 8 of 20 | Total Record : 191

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER Vol 20, No 1 (2025): JUNE Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER Vol 19, No 1 (2024): JUNE Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue