cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Uswatun Hasanah
Contact Email
uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285331987888
Journal Mail Official
journal.rechtidee@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law, University of Trunojoyo Madura, Indonesia Jl. Raya Telang - Kamal, Bangkalan.
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
RechtIdee
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 19075790     EISSN : 2502762X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 202 Documents
 8   9   10   11   12 
Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia Siti Marwijah; Nunuk Nuswardani
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i1.417

Abstract

Pembangunan suatu negara wajib ditetapkan dalam suatu sistem yang komprehensif agar pembangunan berjalan secara terarah, terstruktur, dan terencana dengan baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indone- sia wajib berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pada masa orde baru sistem perencanaan ditetapkan oleh MPR dan disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah masa orde baru berlalu, tugas pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) diserahkan kepada Presiden dan wakil Presiden. Saat ini terjadi arus pendapat yang mengingink- an mereformulasi model GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional ke depan. Namun, apakah MPR masih relevan sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan GBHN. Hal ini yang perlu dikaji untuk mendapatkan solusinya.Kata kunci : sistem perencanaan, pembangunan, GBHN, RPJN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI KS YANG MENERIMA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 Sonia Adina Anggono
RechtIdee Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i2.4175

Abstract

AbstractBased on The Act No. 8 of 2010 of The Prevention and Combating of Money Laundering, money laundering is classified into 2 (two) forms, which are active money laundering and passive money laundering. Passive money laundering is an act of receiving, holding, or using a proceed of crime. Passive money laundering could be done by corporation, such as a political party. LHI is a member of the The House of Representatives and at the same time, President of The KS Party. LHI received IDR 1.300.000.000,- and 1 unit of Toyota FJ Cruiser worth IDR 1.100.000.000,- from MEL as the Director of PT. IU in January 2013. The provision is given relating to the position of LHI as a member of The House of Representatives, LHI was asked to influence fellow members of The House of Representatives and S as the Minister of Agriculture who is also a member of The KS Party. S was expected to issue a letter of approval for the application of additional beef import quota proposed by PT. IU. 1 unit of Toyota FJ Cruiser was then donated by LHI to The KS Party. According to the criminal liability of corporation theory which is Identification Theory, the act of General Secretary and General Treasurer of The KS Party is identified as the act of The KS Party. It makes The KS Party criminally liable for receiving a donation from the proceed of crime and use it for its Safari Dakwah activity as part of its campaign in Sumatera. AbstrakTindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif. Pencucian uang pasif adalah perbuatan menerima atau menguasai atau menggunakan hasil tindak pidana. Pencucian uang pasif dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu salah satunya oleh partai politik. LHI adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sekaligus Presiden Partai KS. Pada bulan Januari 2013, LHI menerima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser seharga Rp 1.100.000.000,- dari MEL selaku Direktur Utama PT. IU. Pemberian tersebut diberikan berkaitan dengan jabatan LHI selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, LHI diminta untuk mempengaruhi sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mempengaruhi S selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Partai KS. S diharapkan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan oleh PT. IU. 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser kemudian disumbangkan oleh LHI kepada Partai KS. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu Teori Identifikasi, perbuatan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Partai KS sebagai pengurus yang menerima hasil tindak pidana korupsi diidentikkan menjadi perbuatan Partai KS sehingga Partai KS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena menerima sumbangan mobil hasil tindak pidana dan menggunakannya untuk kegiatan Safari Dakwah dalam rangka kampanye di Sumatera. 
Penguatan Hukum Berbasis Community Based Organization Sebagai Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Anak Devi Rahayu
RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i2.1234

Abstract

Karakter masyarakat Madura yang dikenal sebagai pekerja keras dan tanpa menyerah dalam kondisi apapun dan di manapun bukan rahasia lagi. Namun kekhasan budaya tersebut terkadang menampakkan kenyataan hidup yang berbeda. Hal ini terjadi di tiga desa di Kabupaten Pamekasan dan  satu desa di Kabupaten Sumenep. Secara realitas beberapa warga di desa-desa tersebut menjadi pengemis. Menjadi pengemis bagi mereka bukanlah hanya karena alasan ekonomi, melainkan sudah dilakukan secara turun temurun. Saat orang tuanya telah berhasil, pekerjaan menjadi pengemis akan diterus- kan oleh anaknya. Menjadi pengemis bagi anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, karena akan mempengaruhi psikologis anak dan akan mendidik anak menjadi malas bekerja. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja, karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Karenanya diperlukan upaya penanga- nan baik melalui penguatan hukum maupun konteks pemberdayaan keluarga untuk memutus mata rantai agar anak tidak dipekerjakan sebagai pengemis. Kata Kunci : penanganan, pemberdayaan, ekploitasi, pekerja anak 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR Bagus Imam Faisal; Siwi Widia Dara; St. Ika Noerwulan Fraja; Zubairi Zubairi
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.5142

Abstract

Parking organizers often do not want to replace lost vehicles as written on the ticket. Even though Article 102 of PP 79/2013 stipulates that the parking organizer must replace, but is not equipped with clear sanctions. The problem formulations of this research are the parking control system and the parking manager's responsibility for the parked vehicles loss. The research purpose are to analyze the parking control system and the parking manager's responsibility for the parked vehicles loss. This research is legal research with primary sources, secondary sources, and tertiary sources collected by the literature study method and analyzed by prescriptive methods. The parking control system aims to support the parking work system to make it more effective, efficient and safe. The existence of parking lots, provision of facilities, and security guarantees are a unified system. If there is a parked vehicle missing, the parking organizer must replace it as stipulated in Article 102 PP 79/2013, but the sanctions are not clearly regulated. The inclusion of writing in the parking location that contains a statement that is not responsible for loss is known as a standard clause that contradicts Article 18 of Law 8/1999, and can be sued civilly for illegal acts and defaults based on Article 1694, Article 1234, Article 1239, Article 1365 , 1366, and 1367 BW. So parking organizers must maintain security and replace losses.
Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia Mufarrijul Ikhwan
RechtIdee Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i2.407

Abstract

Sejak mencuatnya konsep dan pelaksanaan privatisasi BUMN di Indone- sia, timbul kesan yang negatif pada BUMN Indonesia. Adanya BUMN terke- san hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingan anggaran pemerintah yang defisit. BUMN di Indonesia dijadikan alat untuk mencari dana tambah- an bagi birokrasi pemerintah, sehingga kepentingan untuk memenuhi kebutu- han masyarakat seringkali kurang diindahkan. Selama ini strategi pelaksa- naan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara men- divestasi saham BUMN sangat tidak tepat, dan banyak dilakukan dengan partner investor asing, akibatnya kesan negatif bahwa pemerintah dan birokrasi internal BUMN Indonesia selalu mengedepankan profit daripada kebutuhan masyarakat. Kata Kunci   : Strategi Kebijakan, Privatisasi BUMN
PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBYEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK Pandu Dwi Nugroho
RechtIdee Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v13i2.4070

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang yang dibebani hak tanggungan dalam rangka mewujudkan keadilan para pihak. Pengaturan mengenai Hak Tanggungan diatur dalam Undang – Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Undang – Undang Hak Tanggungan (UUHT). Permasalahan penelitian ini mengenai apakah obyek lelang dengan agunan yang telah dipasang Akta Pembebanan Hak Tanggungan dapat langsung dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta bagaimana pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan yang dapat mewujudkan keadilan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan kegiatan penelitian hukum, menggunakan pendekatan yuridis normatif.  Sumber data diperoleh melalui sumber kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka sebagai sumber data utama, kemudian menganalisisnya agar mendapat jawaban secara ilmiah. Hasil Pembahasan dari penelitian ini : Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut dengan KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102 /PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara Pasal 29 ayat (1), bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam Undang – Undang No.4 Tahun 1996 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Objek yang dibebankan atas hak tanggungan berada di bawah kekuasaan penerima hak tanggungan.Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Jika terjadi cidera janji, benda yang dijaminkan dengan hak tanggungan akan dijual untuk melunasi utang debitur yang dijamin tersebut.
Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nurini Aprilianda
RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i2.3305

Abstract

Tulisan  ini bertujuan untuk menggali, menganalisis dan menemukan urgensi dan pola bentuk kegiatan diversi anak pada tingkat pennyidikan yang mencerminkan politik hukum UU SPPA. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbadingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan diversi di Indonesia dapat dipertimbangkan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi anak misalnya   fasilitas bagi anak untuk 4 (empat) jenis aktifitas  yaitu olahraga, rekreasi, assistance programs dan kesenian. Di Indonesia, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan dinas sosial dan LSM. Selanjutnya kegiatan yang diberikan pada anak disesuakan dengan karakteristik daerah dan menyesuaikan bakat dan minat anak. 
LEGAL PROTECTION OF NIKE TRADEMARK HOLDERS (STUDY IN KLITHIKAN MARKET OF YOGYAKARTA) Doni Prasetio; Ani Yunita
RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i1.18640

Abstract

Legal protection for Nike trademark holders in the Klithikan Pakuncen market in Yogyakarta is still not effective because there is no special regulation to protect Nike trademark holders. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications only concerns the protection of counterfeit goods. This research aims to determine the legal protection for the holder of the Nike trademark on counterfeit shoes in the Klithikan Pakuncen market in Yogyakarta. This study uses a type of combined legal research (normative-empirical) with a legal approach to examine the laws and regulations governing the legal protection of Nike trademark holders on counterfeit shoes circulating in the Klithikan Pakuncen Market, Yogyakarta. The study results concluded that legal protection for holders of counterfeit shoes at the Klithikan Pakuncen Market in Yogyakarta was not effective because the Ministry of Law and Human Rights and the Department of Industry and Commerce had not fully supervised, fostered, nor taken action. Brand infringement which is a complaint offense means that there is not yet complete extra supervision from brand owners to file complaints to parties such as the Ministry of Law and Human Rights and the Department of Industry and Commerce, which should enforce the law instead of doing it passively.
Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Abdul Rokhim
RechtIdee Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v12i1.2854

Abstract

Hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas bukanlah berdasarkan pengalihan Hak Penguasaan Negara, tetapi merupakan hubungan kontraktual yang memungkinkan pihak swasta dapat turut serta di dalam usaha pertambangan Migas. Dalam kontrak pertambangan Migas, posisi hukum pemerintah bersifat “monodualis”, di satu sisi pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan sekaligus pemegang KP, namun di sisi lain pemerintah (dalam hal ini melalui SKK Migas) juga berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak pertambangan Migas yang kedudukannya “setara” dengan kontraktor. Akibatnya, pemerintah baik sebagai regulator maupun pemegang KP tidak bisa mengendalikan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas.Kata kunci: hubungan kontraktual; pemerintah; kontraktor swasta; pertambangan Migas      
REKONSEPSI MAKNA PENGANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI DALAM UU ITE Saiful Abdullah
RechtIdee Vol 17, No 2 (2022): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i2.15665

Abstract

The development of information and communication technology brings positive and negative influences. The use of information and communication technology, on the one hand contributes to the improvement of human welfare and civilization, which will have a very bad impact. Therefore, ITE the law also regulates criminal law especially regarding criminal acts. On April 21, 2008 has been officially promulgated, Law on Information and Electronic Transactions (ITE). However, in article 29 of the ITE law, the formulation is less clear, namely “threats of violence or intimidation”. Giving rise to different interpretations and the need for changes to be made. This is not in accordance with the principle of lex certa, which means that the formulation of a law must be interpreted firmly without analogy. Article 29 of the law on information and Electronic Transaction, “Any person intentionally and without rights send information, document and/or electronic messages containing threats of violence or intimidation that are intended personally, and cause fear and actually occur violence”

Page 10 of 21 | Total Record : 202

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER Vol 20, No 1 (2025): JUNE Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER Vol 19, No 1 (2024): JUNE Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER Vol 18, No 1 (2023): JUNE Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): JUNE Vol 15, No 2 (2020): Desember Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): JUNE Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER Vol 8, No 1 (2013): JUNE Vol 3, No 1 (2008) Vol 1, No 1 (2006) More Issue