RechtIdee
RechtIdee is published twice a year in June and December containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Private Law Penal Law State and Administrative Law International Law Islamic Law Customary Law Law and Human Rights Criminology Victimology Business Law Intellectual Property Rights Law Environmental Law Labor Law E-Commerce Law Banking and Financial Institution Law Competition Law Bancruptcy Law Syariah Economic Law Procedural Law Any article related of law
Articles
191 Documents
<![CDATA[Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Tunggul Anshari Setia Negara]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 9, No 2 (2014): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v9i2.406
<![CDATA[Dualisme penanganan masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyimpangan penyaluran dana ke masyarakat seringkali menjadi beban hakim Tindak Pidana Korupsi. Penyelesaian perkara sering terjadi silang pendapat dan overlap antar peraturan perundang-undangan dalam hal sistem hukum mana yang digunakan. Sistem hukum pidana ataukah sistem hukum administrasi. Kajian ini berusaha mengungkap poin penting mana yang harus terlebih dahulu dikemukakan diantara kedua sistem hukum terse- but dan kemudian dicari solusi penyelesaian perkaranya. Oleh karenanya dalam kajian ini digunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang- undangan agar permasalahan dapat diungkap dengan jelas.Kata Kunci : Kasus, Penyimpangan, penyaluran dana, Hukum Adminis- trasi.]]>
<![CDATA[PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA YANG DISIARKAN LANGSUNG OLEH MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Budi Darmawan]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v13i2.3541
<![CDATA[Bahwa indonesia belum mempunyai aturan yang secara tegas melarang adanya pengambilan gambar atau siaran lagsung di persidangan. Asas pengadilan terbuka untuk umum ditafsirkan sebagai kebolehan dilakukannya siaran langsung secara maraton. KUHAP tidak mengatur secara tegas.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Unsur Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Wibisono Adhityo Yudho]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v12i2.3339
<![CDATA[Kepailitan merupakan suatu lembaga bagi para kreditor dalam menagih pengembalian utang terhadap debitor. Hal tersebut biasanya dilakukan apabila pihak debitor dalam hal ini telah dalam keadaan pailit, yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Namun tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan yang dimiliki debitor oleh kurator. Dalam kepailitan terdapat beberapa prinsip penting, salah satunya yaitu adanya utang. Utang merupakan salah satu syarat utama diajukannya permohonan kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Kemudian utang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan permohonan kepailitan pada umumnya didasarkan adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitor dengan pihak kreditor. Dengan mendasarkan dari adanya perjanjian utang piutang tersebut pihak kreditor mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Sebagaimana diketahui terjadinya hubungan antara kreditor dan debitor atau adanya perikatan menurut Burgerlijk Wetboek ada dua, yaitu perikatan yang timbul dari adanya perjanjian dan perikatan yang timbul karena undang-undang. Kemudian bagaimana jika utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, karena berbeda dengan utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang mengatur dengan jelas hubungan hukum antara kreditor dan debitor.Bankruptcyis an institution for creditors in collecting debt repayments against debtors. That’s usually done by creditors if the debtor in this case has been in a state of bankruptcy, that is a state in which the debtor is no longer able to make payments to the debts of its creditors. But the main purpose of bankruptcy is to make a division between the creditors of the assets owned by the debtor by the curator. In bankruptcy there are several important principles, one of which is the existence of debt. Debt is one of the main requirements for filing a petition for bankruptcy, because without debt it is not possible for bankruptcy cases to be examined. Then the debt should be due and billable. The filing of a bankruptcy application is generally based on a debt agreement between the debtor and the creditor. Based on the existence of the debt agreement, the creditor applying for bankruptcy to the court. As the relationship between creditors and debtor is known or there is an agreement according to Burgerlijk Wetboek there are two, namely the engagement that arises from the existence of agreement and engagement arising from the law. Then what if the debt arises as a result of the unlawful act, as it is different from the debt arising from the debt agreement of the receivables that clearly regulate the legal relationship between creditors and debtors.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN PAMEKASAN-MADURA ]]>
<![CDATA[Deni Yuherawan]]>;
<![CDATA[Eny Suastuti]]>;
<![CDATA[Uswatun Hasanah]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 18, No 1 (2023): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v18i1.19375
<![CDATA[The declaration of the development of halal tourism in Pamekasan still leaves problems. The burning case of a newly established tourist spot in Pamekasan indicates this phenomenon. The purpose of this study is to examine regulations regarding halal tourism in Pamekasan, which is known as the city of the Islamic community development movement (Gerbang Salam) and the problems that arise from the implementation of these regulations. This research is a sociolegal research, using primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study show that in Pamekasan there is a Pamekasan Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 as a regulation that regulates the implementation of entertainment and recreation so that it is in accordance with the customary, religious and cultural values of the community. The problem that arises is that there are still differences in perceptions between entertainment managers and the local community, supervisory institutions are not firm in taking action against violations of entertainment and recreation businesses that violate local regulations, giving rise to vigilante actions by the surrounding community.]]>
<![CDATA[PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM LEMBAGA RECHTSVERWERKING PADA SISTEM AGRARIA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mufarrijul Ikhwan]]>;
<![CDATA[Munaddhimatus Silmi]]>;
<![CDATA[Putri Kinanthi Dhayaning Bumi]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v17i1.14604
<![CDATA[Rechtsverwerking, term of customary law adopted in agrarian law, means losing land rights have been cultivated by other people on basis of good faith. This event can cause legal uncertainty and losses for other parties. This study aims to analyze the principle of good faith in rechtsverwerking in agrarian law, using a statutory and conceptual approach. Based on the analysis, it was found the principle of good faith in rechtsverwerking can be applied to land tenure for a minimum of twenty years and no one has filed a lawsuit for five years after registration at the Land Office. This regulation has consequences for people who previously used the land but were abandoned, then done by other people and the previous land ruler did not carry out certain legal actions, their land rights could potentially be lost. Legal certainty is the purpose of regulation, but it cannot be denied that justice and expediency are also legal goals. So, someone who obtains rights based on rechtsverwerking needs to heed the principle of good faith and the acquisition of his rights does not harm the previous cultivator.]]>
<![CDATA[Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Desa Gili Timur Yang Menghadapi Konflik Sertifikasi Tanah ]]>
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 8, No 2 (2013): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v8i2.988
<![CDATA[Abstrak Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas tanahnya masih rendah.Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terja- dilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukumdilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bentuk secara langsung adalah pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum,simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum.Hasil penyuluhan hukum adalah meningkatknya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, indikatornyaadalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvo- nis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOMISI PERSAINGAN USAHA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Imron Rosadi]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 14, No 1 (2019): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v14i1.5514
<![CDATA[Dunia perdagangan saat ini telah bertransformasi dalam teknologi digital. Pelaku usaha berkompetisi untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin agar dapat melakukan dominasi terhadap pasar. Dominasi terhadap pasar ini menyebabkan adanya monopoli oleh pelaku usaha sehingga merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang lemah. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk KPPU melalui UU 5/99 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual dengan karakter penelitian hukum. KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Fungsi KPPU sendiri adalah sebagai penilai, pengambil dan pelaksana dalam suatu kegiatan usaha di Indonesia. Hukum acara persaingan usaha dijalnkan oleh KPPU berdasaran ketentuan UU 5/99 mulai dari tahapan penerimaan perkara hingga putusan. Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI LINDUNG NILAI (HEDGING) DALAM PRAKTIK PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL ]]>
<![CDATA[lastuti abubakar]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v11i1.1964
<![CDATA[Krisis ekonomi dan moneter disebabkan oleh depresiasi nilai tukar yang tajam, sehingga mengakibatkan pelaku usaha dan pemerintah mengalami kesulitan dalam membayar utang luar negeri. Oleh karena itu diperlukan upaya pendalaman pasar melalui mekanisme hedging (lindung nilai) sebagai upaya mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar. Otoritas moneter telah menerbitkan serangkaian aturan tentang lindung nilai (hedging) guna memberikan rambu bagi perbankan untuk memfasilitasi transaksi lindung nilai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat transaksi lindung nilai, mengkaji kedudukan transaksi lindung nilai dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta melihat implikasi dari transaksi lindung nilai ini terhadap pembaruan hukum kontrak nasional. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dianalisa secara yuridis kualitatif. Transaksi lindung nilai (hedging) merupakan teknik untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Transaksi lindung nilai merupakan perjanjian yang berkembang dalam praktik perbankan dan dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Perkembangan objke transaksi lindung nilai dan diberlakukannya hedgin syariah berimplikasi terhadap perlunya pembaruan hukum kontrak nasional. Kata Kunci : lindung nilai, transaksi perbankan, pembaruan hukum kontrak]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Hana Djaja Waluja]]>;
<![CDATA[Andy Hartanto]]>;
<![CDATA[Herlin Djaja Waluja]]>
<![CDATA[ RechtIdee Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Trunojoyo Madura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v16i2.11850
<![CDATA[Perkembangan Zaman tidak hanya membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, melainkan juga perubahan pada aturan-aturan perundang-undangan. Perubahan akan aturan perundang-undangan yang ada saat ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian melalui investasi baik dari dalam ataupun luar negeri disamping kondisi pandemi Covid-19. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CipKer) pada Paragraf 3 tentang Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing Pasal 143-145 membawa perluasan makna bagi kepemilikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), Peralihan hak serta penjaminannya sangat luas pemaknaannya hingga timbul ketidakpastian hukum khusunya bagi WNI. Untuk itu perlu dibahas untuk diketahui perluasan makna dalam pemberian kepemilikan HMSRS, peralihan hak serta penjaminan yang diberikan kepada orang asing. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini mempunyai isu hukum yaitu akibat hukum diberikan hak milik dan peralihan atas HMSRS kepada orang asing. Hasil penelitian ini, yaitu bahwa dengan diberikannya HMSRS kepada Orang Asing, dapat mengurangi kesejahteraan rakyat dalam mendapatkan tempat tinggal. Kedua, Peralihan Hak atas Tanah dan penjaminan khususnya HMSRS yang diberikan untuk dan antar Orang Asing dapat membawa ketidakpastian hukum, terlebih tidak diaturnya aturan mengenai jelasnya peralihan dan penjaminan yang dapat dilakukan.]]>
