cover
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Core Subject : Humanities, Social,
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Articles 82 Documents
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Eks Kota Administratif Purwokerto Rahmat Safari
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2420

Abstract

Adanya fenomena sekolah favorit dan non-favorit dalam dunia pendidikan Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 yang kemudian terakhir diperbaharui dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu isi yang termuat dalam aturan tersebut adalah adanya perintah untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam kegiatan PPDB. Sementara itu, aturan tersebut juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi, sehingga hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut di eks Kota Administratif Purwokerto. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek tujuan, strategi, kegiatan, dan kontak, sementara faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik di mana tujuan sistem zonasi telah tercapai dan terdapat strategi, kegiatan, serta kontak yang dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan terkait dengan mekanisme sistem zonasi yang digunakan. Kemudian, pelaksanaannya juga dihadapkan pada hal-hal yang mendukung dan menghambat yakni dengan adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan dan sebagian implementor memberikan sikap dan tanggapan yang mendukung, adanya sumber daya manusia dan pendukung, implementor tetap bersedia untuk menjalankan kebijakan, serta terdapat kesesuaian struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah adanya sebagian implementor lain yang memberikan sikap dan tanggapan kurang mendukung, bahkan beberapa wali murid pun memberikan sikap dan tanggapan yang serupa.
Pengaruh Komitmen Kerja, Kompetensi Kerja Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Diyati Diyati
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2421

Abstract

The role of the Principal as the highest leader in the School is very important. Principal performance can be influenced by several aspects including work commitment, work competence and transformational leadership. The purpose of this study was to analyze how much influence Work Commitment, Work Competence and Transformational Leadership had on the Performance of Primary School Principals in Gumelar District, both partially and together. The method used is quantitative. The sampling technique used census techniques. Data analysis uses frequency distribution, Kendall tau c correlation, Kendall concordance w and ordinal regression. The results showed that there was no positive and significant influence between Work Commitment (X1) on Performance (Y) of Primary School Principal in Gumelar District, there was a positive and significant effect between Work Competence (X2) on Performance (Y) of Primary School Principal in Gumelar Sub-district by 40.2 percent and the rest influenced by other variables, there is a positive and significant effect between Transformational Leadership (X3) on Performance (Y) Primary School Principal in Gumelar District by 60.2 percent and the rest is influenced by other variables. other variables, there is a positive and significant effect together between Work Commitment (X1), Work Competence (X2), and Transformational Leadership (X3) on the Performance (Y) of Primary School Principal in Gumelar District by 94.1 percent and the rest influenced by other variables.
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS Iin Piani
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2442

Abstract

Collaborative governance can be a solution for various public problems but in practice it is not easy to implement one of them is the implementation of collaborative governance in rural areas in Banyumas Regency. This study aims to determine the process of collaborative governance in rural area development in Banyumas Regency through a collaborative process of parties involved in coordinating rural area development carried out by several parties, namely the government, the community, and third parties. The study uses qualitative methods with a case study approach model. The results showed that face-to-face dialogue involved three parties, namely the rural area development coordination team, the community and a third party from academia namely Jenderal Soedirman University. Building trust is demonstrated by mutual support by participating in the coordination process in the form of meetings or meetings. Commitment to the process manifests in the dependence between the parties involved and cooperate with each other to achieve goals. The mutual understanding of the parties involved in the development of rural areas has made the three villages of Tanggeran, Klinting, and Kemawi become developed and independent villages by exploiting their potential. Preliminary results in the development of rural areas in Banyumas Regency were realized in the achievements of the collaborative process that resulted in a strategic plan consisting of activities and efforts to be carried out at the implementation stage of rural area development activities.
ANALISIS MOTIVASI DOSEN DALAM PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Atik Linayanti
Public Policy and Management Inquiry Vol 5 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2021.5.1.3035

Abstract

Setiap dosen mempunyai hak mendapatkan kenaikan jabatan akademik jika sudah memiliki prestasi kerja seperti yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pengembangan karir SDM terutama di Universitas Jenderal Soedirman. Permasalahan tersebut adalah proses kenaikan jabatan dosen yang berjalan lambat, padahal pengembangan karir dosen sangatlah penting untuk diwujudkan. Lambatnya kenaikan jabatan akademik dosen dapat disebabkan karena rendahnya motivasi dosen dalam mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah motivasi intrinsik dosen dan motivasi ekstrinsik dosen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama antara Motivasi Intrinsik (X1) dan Motivasi Ekstrinsik (X2) terhadap Pengembangan Karir Dosen dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (Y) di Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan distribusi frekuensi, tabulasi silang, analisis kendall tau c dan regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Motivasi Intrinsik terhadap Pengembangan Karir Dosen dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (2) Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Motivasi Ekstrinsik terhadap Pengembangan Karir Dosen dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik secara bersama-sama terhadap Pengembangan Karir Dosen dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Kata Kunci: Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia, Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik.
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA Zaula Rizqi Atika; Shadu Satwika Wijaya; Muhammad Husnul Maab; Chamid Sutikno; Diar Budi Utama
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3183

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 memiliki 32 unit kerja beragam. Upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun metode penelitian yang dipilih adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Lokasi penelitian berada pada tujuh instansi yakni DPMPTSP, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Mrebet, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, UPTD Puskesmas Mrebet, dan UPTD Puskeswan. Populasi penelitian adalah mereka yang pernah mendapatkan pelayanan pada lokasi penelitian. Penentuan untuk jumlah sampel dilakukan menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie dan diperoleh total sampel sebesar 2.279 responden. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu dua minggu. Mengacu Kepmen PAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan yang disurvei. Dalam penelitian ini ada 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi beberapa unsur diantaranya persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penangan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Ketujuh OPD yang disurvei ada enam OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori baik dan ada satu OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori kurang baik. Nilai SKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh OPD sudah melebihi harapan dari pengguna layanan. Nilai SKM tertinggi sebesar 80.62 dengan kategori kinerja layanan Baik (B) diperoleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Sedangkan nilai SKM terendah sebesar 75.64 dengan kategori layanan Kurang Baik (C) diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa SKM pada OPD di Kabupaten Purbalingga masuk kategori Baik (B) yakni pada rentang 76.61 – 88.30. Hal ini berarti secara umum instansi tersebut telah mampu memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perilaku pelaksana berpengaruh terhadap semua unsur.
PEREMPUAN DAN ALAM DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI EKOFEMINISME PROYEK MIFEE) Rahmalia Rifandini; Krisnaldo Triguswinri
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3184

Abstract

Cita-cita pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menimbulkan persoalan dilematis. Keberpihakan terhadap perlindungan ekosistem hutan dipertanyakan kembali ketika dihadapkan pada kepentingan manusia massal. Sebab, pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan tidak benar-benar mengupayakan keseimbangan alam. Praktik pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan oleh MIFEE mengakibatkan marjinalisasi komunitas adat Orang Marind di Papua. Perlakuan alam yang diskriminatif turut mempengaruhi relasi perempuan dan alam. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan ‘proyek kekhawatiran bersama’ menimbulkan kerentanan produksi di tingkat lokal. Argumen tulisan ini bertujuan menempatkan kepentingan gender dalam analisis untuk menjelaskan keberceraian manusia dan alam dengan bertolak dari relasi perempuan terhadap alam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur.
Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara Herlina Wahyu Tri Widyaningsih
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3202

Abstract

Disaster measurement in Indonesia include in Banjarnegara District by collaborative management, which expected could solvable. The implementation of collaborative management of manajement disater in Banjarnegara District had human resources, budget, and equipment limitation. This situation been interesting researchers to exam the collaborative management of disaster management in Banjarnegara District. This research aims to analyze how collaborative management in disaster management at Banjarnegara District at response, recovery and developing phase, and to analyze the supporting and inhibiting factors to collaborative management of disaster management in Banjarnegara District and the strategies to solving the problem. This research was qualitative research with descriptive approach. Researh methode was case study. The informants select by purposive sampling techniques with consideration that informant realy understand about collaborative management of disaster management in Banjarnegara District, so could gave many information about research problems. The prime informants were the Head of BPBD, the Head of BPBD Operational Section, the Health Service, Secretary of government Banjarnegara District, Commission D of Regional Representative Council in Banjarnegara, and Head of Social Service. Supporting informant is the head of community organization. Data collection by interviews, observation and documentation. Research data were analyzed by interactive model. The results of this research been concluted: 1) Collaborative management of disaster management in Banjarnegara District over all not satisfaction comunity and not effective and efficient yet. At response phase could been doing quite well, at recovery phase could been doing well, and at developing phase could been doing well too but not finished at all yet caused by comunity land acquisition problem. BPBD could collaborate with some elements of government institution and non-governmental institutions in order to achieve a common goal which is to minimize the number of victims and the risk of disaster impacts, 2) Supporting factors were communication, commitment and mutual understanding among the stakeholders which be realized in collaboration and awareness all elements about their duties and responsibility so the limitation factors like human resources, equipment and budget can be solving by those collaboration. So that could say if collaborative management of disaster management in Banjarnegara District was solvable for disaster management in Banjarnegara District which has susceptible and disaster potenstions from several aspects, that was geographical, climatological, geological, and demographic social.
DAMPAK KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN BPJS DI PUSKESMAS JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS Kusumaningtyas Kusumaningtyas
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3214

Abstract

Satisfaction is a feeling that shows a person's happiness or disappointment that comes after comparing the performance (outcome) of the thinking product to the expected performance (or outcome). Quality of service and satisfaction (patient) is a unity that is difficult to separate. To realize the patients’ satisfaction of BPJS at The Primary Health Service (Puskesmas) of Jatilawang Banyumas Regency as public health service owned by the government, in its development is demanded to give good service quality by increasing employee competence and also pay attention to service quality dimension itself. That are reliability, responsiveness, assurance, tangibles, and empathy. This research is a descriptive quantitative research with the cross-sectional approach which aims to know in general about how the level of patient satisfaction. Meanwhile, the specific purpose of this study to determine how much impact the quality of health services to BPJS patient satisfaction. The results showed that in general from the results of the t-test, the variable reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), tangibles (X4) and empathy (X5) partially positive and have a significant effect on patients’ satisfaction of BPJS service (Y). Furthermore, the variable reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), tangibles (X4) and empathy (X5) simultaneously have a positive and significant effect on BPJS patient satisfaction (Y). Specifically, the amount of BPJS patient satisfaction at The Community Health Center of Jatilawang, Banyumas is equal to 0.992 or 99.2%.
FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN BANYUMAS Aspri Budi Oktavianto
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3215

Abstract

Kebijakan publik sektor pertanian telah lama dibuat di Indonesia mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat didasarkan pada sektor pertanian. Pertanian memiliki peran penting dalam menyediakan makanan dan bahan baku industri, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan pertama bagi masyarakat pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca . Program Upaya Khusus (Upsus) untuk Produksi Beras di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan beras dan stabilitas harga. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh adalah respons kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan daya dukung lingkungan. Untuk menganalisis dan menggambarkan besarnya pengaruh respon kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan daya dukung lingkungan terhadap keberhasilan pelaksanaan program upaya khusus untuk meningkatkan produksi beras di kabupaten Banyumas, baik secara parsial maupun sebagai senyawa, pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei dengan 83 responden digunakan. Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap respon kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan daya dukung lingkungan terhadap keberhasilan pelaksanaan program upaya khusus untuk meningkatkan produksi beras dengan arah positif untuk pengukuran secara individu dan bersama-sama.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KEBUMEN Endah Wahjoe Widajati; Slamet Rosyadi; Wahyuningrat Wahyuningrat
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3216

Abstract

Penelitian ini tentang permasalahan implementasi UMK di Kabupaten Kebumen yang sangat komplek apabila dilihat dari formulasi kebijakan, proses kebijakan dan dampak kebijakan memunculkan beberapa masalah yang menyebabkan implementasi UMK sulit dilaksanakan. Dalam tulisan ini akan mengkaji implementasi Upah Minimum Kabupaten yang dipengaruhi perilaku hubungan antar organisasi pelaksana yaitu komitmen dan koordinasi dalam organisasi SPSI/PUK, perilaku implementor yaitu peran kontrol dan profesional dari pemerintah serta pengusaha dan perilaku kelompok sasaran Respon terhadap norma dan peraturan perburuhan, dan kepuasan kerja dari buruh. Penelitian ini menggunakan desain survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan kuesioner, wawancaradan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik sampling digunakan adalah Proposional Cluster Random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikant perilaku hubungan antara organisasi pelaksana terhadap Implementasi Upah Minimum Kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 0,690; kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku implementor terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 0,864; ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh antara variabel perilaku kelompok sasaran terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten dengankoefisien korelasi sebesar 0,846; keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku kelompok sasaran dengan implementasi upah minimum kabupaten dengan kofisien korelasi sebesar 0,846; kelima, pengaruh bersama-sama perilaku hubungan antar organisasi pelaksana PUK/SPSI sebagai organisasi pekerja agar meningkatkan komitmen dan koordinasinya bersama variabel perilaku implementor dan perilaku kelompok sasaran terhadap Implementasi Upah Minimum kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 16.131.