Public Policy and Management Inquiry
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Articles
82 Documents
<![CDATA[Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu pada Era Kenormalan Baru di Kantor Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Eftasari, Fibelia Herlin]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.5286
<![CDATA[Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public servant) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas di semua kondisi termasuk saat pandemi Covid-19. Peningkatan kasus Covid-19 sangat berdampak pada pelaksanaan pelayanan masyarakat karena kebijakan di era kenormalan baru yang harus dipatuhi. Pengambilan strategi pelayanan publik yang tepat dan diimplementasikan dengan baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era kenormalan baru. Faktanya di kantor Kecamatan Purwokerto Utara strategi pelayanan yang di era kenormalan baru belum diimplementasikan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui dan menganalisis impelementasi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada era kenormalan baru di Kantor Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan faktor yang menjadi penentu dalam implementasi strategi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Sasaran utama penelitian adalah Camat dan pegawai kantor Kecamatan Purwokerto Utara, dan sasaran pendukungnya adalah masyarakat penerima layanan. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa strategi peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu pada era kenormalan baru di kantor Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas adalah melakukan pelayanan secara online dan of line, memunculkan inovasi berupa aplikasi pelayanan dan penerapan protokol kesehatan. Strategi tersebut dapat diimplementasikan sesuai prosedur dan berjalan dengan baik, walaupun belum optimal. Namun demikian sudah dapat meningkatkan kualitas pelayanan di kantor kecamatan Purwokerto Utara. Faktor pendukung implementasi strategi pelayanan adalah komitmen pegawai, kompetensi pegawai, dan sarana prasarana. Faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan online dan belum dapat menggunakan aplikasi online. Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang pelayanan secara online. Kata Kunci: Strategi pelayanan, Peningkatan kualitas pelayanan, Era kenormalan baru]]>
<![CDATA[Penerapan Smart Village di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas (Analisis Penerapan Smart Governance, Smart People, Smart Economy di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas) ]]>
<![CDATA[Rahayu, Sinta Puspa]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6638
<![CDATA[Smart City is a concept that is considered to have succeeded in overcoming various problems in cities which can then be adopted to be developed in a smaller context, namely in the Village or known as Smart Village. The Smart concept in this study uses the Cohen concept. There are several dimensions to the Smart City/Smart Village Cohen concept, including Smart Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living The purpose of this study is to describe the application of smart villages and analyze the concept of smart villages in helping the Melung Village in developing village potential. The research method used is descriptive qualitative through interviews, observations and documentation of informants. The informants in this study were the Melung village government, the community and community group leaders and other related external parties. The result of the research is that the Melung village government has been very good at disclosing public information, at the end of every year even the budget used by the village can be seen by the community around the village government office. This openness will foster public confidence in the performance of village officials who manage village funds. With the government always being open to managing funds and other programs, this shows that the smart village has been implemented. Keywords: Smart Economy, Smart Governance, Smart People, Smart Village]]>
<![CDATA[Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken dan Desa Sanggreman Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Rokhman, Kholil]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6647
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah mereka yang mengetahui implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi di dua desa tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi program tidak maksimal karena beberapa aspek yang mempengaruhi. Aspek tersebut seperti diadaptasi dari teori implementasi Thomas B Smith yakni implementing organization, target group, dan environmental factors. Implementing organization kurang personel, sebagian target group tak memiliki kemauan dan kesadaran, lingkungan sosial dan pertanian berpengaruh pada kurang maksimalnya implementasi Asuransi Usaha Tani Padi. Sementara faktor politik kebijakan berpengaruh pada implementasi tapi tak signifikan. Kata Kunci: implementasi, asuransi usaha tani padi]]>
<![CDATA[Kesiapan Program Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Wijaya, Shadu Satwika]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6686
<![CDATA[Penelitian ini betujuan untuk, mendeskripsikan dan mengidentifikasi program apa yang disiapkan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan distribusi frekwensi dan klasifikasi untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kebijakan yang diformulasikan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik klaster sampling dipadukan dengan kuota sampling. Hasil penelitian adalah. Kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan yang diformulasikan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 cederung kurang siap. Hal ini terjadi karena dari ketiga dimensi yaitu; dimensi ekonomi, dimensi ekologi/ lingkungan dan dimensi sosial hanya dimensi ekonomi yang yang cenderung siap. Dua dimensi yaitu dimensi lingkungan dan sosial cenderungan kurang siap. Kata Kunci: Formulasi, Kapasitas Aktor, Kesiapan Program]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Sutikno, Chamid]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.8173
<![CDATA[Perlindungan merupakan salah satu bentuk kewajiban pemerintah untuk rakyat untuk menjamin keberlangsungan hidup melalaui implementasi Program Keluarga Harapan. Dalam Pelaksanaan Implementasi program ini pada sektor pubik dinergara indonesia sebagai bentuk jsminsn berupa bantuan untuk masyarakat. Secara umum tujuan dari program keluarga harapan ialah meminimalisir pembiayaan kebutuahan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan secara bertahap, meningkatkan pembanguan ekonomi dalam mencipatakan kesejahteraan dan mengembangan pemanfaatan bantuan dalam segala bidang. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui dan mendiskripsikan implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan proses Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada berbagai aspek yang dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para aktor program baik pendamping, koordinator maupun kelompok masyarakat. secara umum perlu ada upaya oleh pemerintah untuk menjamin pelaksanaan Program keluarga harapan dapat mencapai tujuan sebagai wujud untuk mengupayakan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan rendah agar secara bertahap berdaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat, Program Keluarga Harapan.]]>
<![CDATA[“Pengadilan Warganet” Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Mukromin, Ngutsman]]>;
<![CDATA[Mujib, Mujib]]>;
<![CDATA[Jumadi, Jumadi]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.9162
<![CDATA[The research entitled "Netizen Court" against Public Service Maladministration aims to find out how the digital community (netizens) cares about public service maladministration in Indonesia. The method used in this research is the library research method with an analytical descriptive approach, which examines the norms related to maladministration in government actions and then compares them with field data. The data presented in this study are primary in the form of laws and secondary data in the form of articles and news from trusted media. Maladministration actions according to Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia are behavior or actions against the law, exceeding authority, using authority for other purposes than those for which the authority is intended, including negligence or neglect of legal obligations in the implementation of public services carried out by state and government administrators which cause material and/or immaterial losses to the community and individuals. Meanwhile, citizens as accessors and supervisors of public services who have carried out their duties, namely making complaints about maladministration actions according to procedures established by the government, did not get a satisfactory response from the government. Therefore, citizens find their way to express their frustration with maladministration by making trending topics on social media. A particular case that becomes a trending topic on various social media has proven to have a major impact on the quality of public services. Keyword: maladministration, netizens, viral,social media]]>
<![CDATA[Diskursus Ruang Publik Habermasian dan Kebijakan Publik: Studi Literatur ]]>
<![CDATA[Triguswinri, Krisnaldo]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.9173
<![CDATA[In previous research, several researchers argued that public sphere as a space for community participation can be a very influential approach in policy decision-making process. While the other researchers argue that public sphere is important informal space which connects people’s democratic rights with the process of making policies regarding to public wants. This paper uses qualitative approach, with the data collection technique is literature study. The writer analyzes 11 international articles and 3 national articles which is correlated to the influenxe of civil society ini public sphere towards public policy. Keywords: Habermas, public Sphere, Civil Society, Public Policy]]>
<![CDATA[Collaborative Governance dalam Mewujudkan Wisata Halal di Aceh ]]>
<![CDATA[Setiawan, Deni]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.9272
<![CDATA[Tourism development is an effort to take advantage of regional potential. Aceh Province is an area that has natural resources to promote tourism with the concept of halal tourism. This research will discuss Collaborative Governance in realizing Halal Tourism in Aceh. This study aims to explain the management of the concept of halal tourism with the Collaborative Governance approach from Ansell and Gash's theory. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results of this study indicate that halal tourism in Aceh is carried out by (1) Looking at the initial conditions, in this case, the local government provides initial ideas related to halal tourism and is responded to by stakeholders; (2) Facilitative leadership, in this case, the local government tries to provide and facilitate the needs of the halal tourism program to stakeholders; (3) The institutional design, in this case, the regional government or the Aceh Tourism Office, uses the Aceh Qanun Number 8 of 2013 as a reference in the halal tourism program, and; (4) The collaboration process, in this case, the Aceh Tourism Office holds a meeting with stakeholders to discuss halal tourism. Keywords: Collaborative Governance, Halal Tourism, Aceh]]>
<![CDATA[Difusi Inovasi Desa Digital di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga ]]>
<![CDATA[Nuralfiyah, Ema]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.9352
<![CDATA[Pergeseran pengelolaan informasi dari cetak ke digital telah mengubah perilaku masyarakat yang cenderung menginginkan layanan informasi yang cepat dan praktis melalui layanan online. Dalam hal ini, pelayanan publik pemerintah juga harus mengikuti kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem informasi seperti penerapan Sistem Informasi Desa (SID), merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah difusi inovasi sudah berjalan efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripif kuantitatif sebagai teknik analisis untuk mendukung pengumpulan dan analisis data yang di butuhkan untuk mengetahui efektifitas difusi inovasi desa digital di Desa Karanganyar. Hasil dari penelitian ini adalah difusi inovasi desa digital di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga cenderung berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Difusi Inovasi, Desa Digital, SID]]>
<![CDATA[Implementation of Standard Policy for Educational Facilities and Infrastructure at Junior High School Levels in The City of Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Rakista, Putri Mutiara]]>
<![CDATA[ Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.4707
<![CDATA[Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu spesifikasi yang ditetapkan untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Standar sarana dan perasarana pendidikan dilakukan sebagai kriteria minimal dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya . Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah masih belum terpenuhi sesuai dengan standarnya, seperti ruang perpustakaan, ruang labiratorium IPA, ruang laboratorium dan ruang komputer terbatas secara kuantitas. Sumber daya keuangan yang masih terbatas menyebabkan adanya ketidak merasataan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya, maka dari itu perlu adanya alokasikan sesuai dengan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan baik dana dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun dana dari APBN. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Fasilitas Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.]]>
