cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : 2716313X     EISSN : 2714626X     DOI : https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6686
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 82 Documents
 1   2   3   4   5 
KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS Devit Bagus Indranika; Dyah Retna Puspita; Muslih Faozanudin
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan bagi pemerintah desa terutama di Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya. Pada kenyataannya semakin kompleksnya kewenangan dan urusan yang harus dikelola desa tidak diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa Kabupaten Banyumas terutama kompetensi para perangkat desa yang ada. Kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas diukur dari tiga dimensi diantaranya adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan baik dengan indeks 82,9.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR (Kajian Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara) Yuniati Yuniati; Bambang Tri Harsanto; Slamet Rosyadi
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3218

Abstract

Penelitian ini berjudul “Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Kajian Tentang Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil ketercapaian SPM Pendidikan Dasar untuk SD di Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai upaya pemerintah terhadap ketercapaian SPM DIKDAS yang dikaji menggunakan teori Total Quality Management Hensler dan Brunell. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Total Quality Management pada SPM Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat indikator SPM DIKDAS yang memenuhi kepuasan pelanggan dan terdapat indikator SPM DIKDAS yang belum memenuhi kepuasan pelanggan. Respek terhadap setiap orang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada internal dan eksternal untuk memberikan ide dan ikutserta mengambil keputusan. Manajemen berdasarkan fakta dilaksanakan dengan prioritasi kebutuhan pelanggan berdasarkan data-data yang jelas. Perbaikan berkesinambungan dilaksanakan dengan melakukan perencanaan pemenuhan SPM DIKDAS dan upaya penyempurnaan pelayanan pendidikan dasar.
DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO Shadu Satwika Wijaya; Zaula Rizqi Atika; Chamid Sutikno; Muhammad Husnul Maab; Diar Budi Utama
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3219

Abstract

Salah satu bentuk desentralisasi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Maksud penyelenggaraan PATEN telah tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 3 yang diantaranya mengamanatkan bahwa kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Penyelenggaraan PATEN sekaligus menambah peran kecamatan, bukan hanya mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan desa, melainkan juga unit pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dianggap belum maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan pemerintah kabupaten karena berbagai keterbatasan sehingga kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana sehingga tidak mampu menyediakan kenyamanan dalam proses pelayanan publik. Kondisi demikian membuat masyarakat mengharapkan pemerintah agar keberadaan kecamatan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian Blue Print Pengembangan Kecamatan dalam Desentralisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo penting untuk dilaksanakan.
KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIA) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN METODE E-GOVQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) Kusja Kusja Kusja
Public Policy and Management Inquiry Vol 5 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan sistem informasi akademik (e-SIA), kesenjangan serta memberi rekomendasi perbaikan layanan terhadap layanan yang dianggap lemah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu e-Government, elektronic government service quality (e-GovQual) dengan 4 (empat) dimensi yaitu efficiency, trust, reliability dan citizen support. Pengambilan sampel dengan proportionate stratified random sampling terhadap mahasiswa program Sarjana Unsoed dengan jumlah sampel sebanyak 391 responden menggunakan kuisioner tertutup (close-ended questions) dengan rating scale 1-5. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS Versi 20 melalui uji T dan Importance Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja e-SIA memperoleh penilaian Baik yaitu sebesar 3,84, sedangkan kualitas e-SIA memperoleh penilaian Sedang dengan gap sebesar -0,60. Berdasarkan analisis IPA diperoleh bahwa seluruh atribut pada dimensi Kepercayaan (Trust) berada pada kuadran B dan seluruh dimensi Dukungan Petugas (Citizen Support) berada pada kuadran C; sedangkan dimensi Efisiensi (Efficiency) dan Keandalan (Reliability) menyebar pada kuadran A, B, C dan D. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu pada kuadran A terkait Halaman e-SIA dapat di akses dengan cepat dan perlu meningkatkan kinerja petugas serta sarana pendukung e-SIA. Kata Kunci : e-Government, e-SIA, E-GovQual dan Importance Performance Analysis (IPA)
Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa (Study di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas) Diana Damayanti
Public Policy and Management Inquiry Vol 5 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2021.5.1.3901

Abstract

Penurunan stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Stunting penting untuk segera diatasi karena dampaknya bersifat multisektoral. Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan penanggulangan masalah stunting yang melibatkan 23 Kementerian/lembaga. Termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melalui alokasi dana desa. Dana transfer desa didorong menjadi salah satu potensi dalam Program Penurunan Stunting. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Buku Saku Desa (2018) dalam Penanganan Stunting yang memuat potensi atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dialokasikan dalam APBDes dan dibiayai dengan Dana Desa sebagai upaya penanganan stunting. Gununglurah menjadi desa dengan kasus stunting yang sangat tinggi di tahun 2019, yakni mencapai 200 kasus atau 32,52 persen (Desa dengan jumlah stunting terbesar di Kab. Banyumas tahun 2019). Padahal, desa Gununglurah merupakan salah satu lokus prioritas penurunan stunting semenjak tahun 2018. Masih tingginya kasus stunting di Desa Gununglurah menunjukkan gejala belum optimalnya Implementasi Program Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari aspek kepatuhan dan aspek faktual. Selanjutnya, aspek-aspek yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan upaya analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununglurah sebagai implementor Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Dari aspek kepatuhan, pemerintah desa Gununglurah memang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan stunting melalui APBDes Namun, dari aspek Faktual, pemerintah desa Gununglurah cenderung hanya mematuhi dan melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Buku Saku Desa dalam Penurunan Stunting tanpa melihat lebih jauh kegiatan atau program apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan perlu diprioritaskan untuk mempercepat penurunan stunting. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal. Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Stunting
Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Maharani Mufti Rahajeng
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912

Abstract

Prinsip-prinsip good governance berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Setiap aktivitas pada instansi pemerintah dapat mengaplikasikan konsep good governance, begitu juga dalam mengelola Dana Desa. Dana Desa nominalnya selalu mengalami kenaikan sehingga tidak mudah dikelola begitu juga di Kabupaten Banyumas. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi prioritas termasuk Desa Wlahar Wetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mewujudkan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yaitu analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas. Kemudian, komitmen Pemerintah Desa Wlahar Wetan untuk terbuka terhadap segala informasi Dana Desa ditunjukan dengan menyediakan media transparansi yang mudah diakses oleh masyarakat baik di desa maupun puar desa. Namun, infromasinya baru mengenai anggaran dan realisasi, belum sampai pada dampak kegiatan. Selanjutnya, Pemerintah Desa Wlahar Wetan turut melibatkan masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dengan prinsip swakelola. Tetapi Pemerintah Desa belum melibatkan masyarakat dalam tahapan evaluasi bersama
Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Chamid Sutikno; Shadu Satwika Wijaya; Andi Zaelani
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pembangunan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Dengan adanya kebijakan otonomi desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada pendekatan pertisipatif dan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui (1) Proses penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji. (2) Mengidentifikasi faktor yang menetukan penyusunan kebijakan pembangunan di Desa Dermaji sehingga dapat memperoleh berbagai bentuk penghargaan prestasi pembangunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Sedangkan validitas data menggunakan pedekatan triangulasi untuk memperoleh data secara valid. Hasil penelitian menunjukan prose formulasi kebijakan yang meliputi aspek konseptualisasi masalah dan peranan kepemimpinan. Pengembangan opsi alternatif dalam proses pembangunan di Desa Dermaji dengan pendekatan partisipatif serta memadukan model elit dalam pengambilan keputusan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan model partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan melalui social collaborative action.
MANAJEMEN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK DALAM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN Sukma Sukma; Roni Ekha Putera; Kusdarini Kusdarini
Public Policy and Management Inquiry Vol 5 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2021.5.2.4003

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen kinerja dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok. Penulisan artikel ini di latar belakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran. Banyak masyarakat yang tidak memahami syarat pelayanan hingga masyarakat yang mengurus akta kelahiran hanya pada saat momen tertentu saja. Kota Solok memiliki tingkat penerbitan akta kelahiran cukup tinggi, yaitu mencapai 96,13% dari total anak berusia 0-18 tahun di Kota Solok. Kota Solok juga meraih banyak penghargaan dari berbagai kementerian untuk pelayanan penerbitan akta kelahiran mulai dari tahun 2015 dan 2016 mampu mencapai target nasional, 2017 mendapatkan penghargaan percepatan cakupan pemberian akta kelahiran secara gratis dan tahun 2019 mendapat peringkat pertama pencetakan akta kelahiran online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan yang digunakan adalah triangulasi sumber dengan teknik pemilihan informan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori manajemen kinerja sektor publik yang dikemukakan oleh Mahmudi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam pelayanan akta kelahiran dilakukan dengan baik, dimulai dari tahap perencanaan kinerja, tahap pelaksanaan kinerja, tahap penilaian kinerja, review kinerja, dan tahap perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Namun dalam pelaksanaan manajemen kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam penerapannya.
Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Data Covid-19 Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 dengan Protokol Kesehatan 3M (Studi pada Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan) Pakpahan, Richardo
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.5159

Abstract

Banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19 dari hari ke hari menunjukkan upaya yang serius yang dilakukan untuk menghadapi dan mencegah COVID-19. Upaya dalam menghadapi dan mencegah dibutuhkan kerja sama Pemerintah dan masyarakat. Upaya yang dilakukan ini cocok digunakan dengan prinsip Good Governance dalam kajian Administrasi Publik. Prinsip yang demikian adalah prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas sebagai Variabel Bebas (X1) dan Transparansi sebagai Variabel Bebas (X2) serta Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Terikat (Y). penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kuantitif, dengan teknik pengambilan data secara survey. Peneliti mengambil sampel sebanyak 94 orang, dengan teknik Simple Random Sampling. Untuk mengetahui besar pengaruh yang signifikan, peneliti menggunakan analisis data, seperti: korelasi kendalll tau-c digunkana untuk mengetahui besar pengaruh yang signifikan antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y) secara parsial. Sedangkan koefisien Konkordasi Kendall-W digunakan untuk besarnya mengetahui pengaruh yang signifikan antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y) secara simultan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh Akuntabilitas (X1) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai koefisien sebesar 0,477 berarti pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakjat dalam pencegahan COVID-19 digolongkan sedang. Pengaruh Transparansi (X2) Data COVID-19 terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai koefisien sebesar 0,235 berarti pengaruh transparansi terhadap partisipaso masyarakat dalam pencegahan COVID-19 dikategorikan rendah. Sedangkan Pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) secara bersama-sama dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 dengan nilai koefisien sebesar 0,762 berarti pengaruh akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) Data COVID-19 secara bersama-sama terhadap partisipasi masyarakat dikategorikan tinggi. Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, COVID-19
Dampak Program Perbaikan Kualitas Jalan Kabupaten Eks-Jalan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyumas Raharjo, Kabul
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.5268

Abstract

Banyumas Regent Regulation Number: 620/302/Year 2016, concerning Designation of Roads in Banyumas Regency states that several village roads have been changed to district roads. A study is needed to see how the impact of public policy in the form of changing the status of village roads to district roads. The formulation of the problem in this research is whether there is a positive and significant impact between the improvement of district roads which are ex-village roads on the welfare of the community (in terms of social benefits and social costs)?. Types of quantitative research. The research variables consisted of the independent variable (X) repairing district roads, ex-village roads, the intermediate variable (Z) economic benefits, and the dependent variable (Y) community welfare. Respondents, namely the village head or the village secretary whose area experienced a change in the status of the former village road, amounted to 137 people out of 192 assessed roads. Data collection using google form which has been tested for validity and reliability. Data analysis was univariate and bivariate. Bivariate analysis with Chi Square test and Kendal Tau correlation test. The results showed that 52.6% stated that the road conditions were bad. The condition of road infrastructure is still poor, including road surface (48.4%), road shoulder (40%), side drainage channel (58.9%), talud (50.6%), bridge/culvert surface (33 ,3%), abutments (36%) and side safety of bridges/culverts (36%). The economic benefit variable showed 54.7% stated that it was not useful, the level of welfare indicated that it was not prosperous (52.6%). The results of the bivariate analysis show that there is an effect of road infrastructure on ex-village roads on economic benefits, there is an effect of economic benefits on welfare and there is no direct effect of road infrastructure on ex-village roads on community welfare. The conclusion is that the policy in the form of changing the status of district roads to former new village roads has an impact on increasing community welfare (from the aspect of social benefits and social costs) by 53.8%. Suggestions for local governments to plan district road maintenance programs must be well and technically right on target, namely by building good road drainage in addition to road surface maintenance. Keywords: former village road, welfare, road quality

Page 3 of 9 | Total Record : 82

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 8 No 2 (2024): November 2024 Vol 8 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 7 No 2 (2023): November 2023 Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 Vol 6 No 2 (2022): November 2022 Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 Vol 5 No 2 (2021): November 2021 Vol 5 No 1 (2021): Mei 2021 Vol 4 No 2 (2020): November 2020 Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020 Vol 1 No 1 (2016) More Issue