cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : 2716313X     EISSN : 2714626X     DOI : https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6686
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 82 Documents
 3   4   5   6   7 
Reformasi Pelayanan Publik Jasa Kenavigasian pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap Susanti, Amalia
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.4876

Abstract

Reformasi memiliki tujuan untuk pelayanan publik yang merata dan memiliki prinsip keadilan serta yang menguatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Pelayanan yang akuntabel, tranparan, dan berkualitas akan menjadi harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik dapat tercapai dengan baik dengan melihat beberapa aspek diantaranya adalah function, confirmance, reliability, serviceability dan assurance. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis dan mengetahui reformasi pelayanan publik jasa kenavigasian pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yaitu wawancara sebagai data utama penelitian, dan observasi serta dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reformasi pelayanan publik jasa kenavigasian pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketersediaan sumber daya manusia pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap telah mencukupi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya pun mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan bidangnya masing – masing. Terpenuhinya jasa layanan yang sesuai dengan harapan dari pengguna jasa baik secara offline maupun online menjadi poin penting dalam aspek ini. Namun terdapat pelayanan yang belum dapat dipenuhi secara online seperti pelayanan master kabel. Pelayanan yang berkaitan dengan kecepatan pelayanan telah berjalan dengan baik dengan terlaksananya standar operasional prosedur secara benar dan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi terkini. Selanjutnya keandalan yang berkaitan dengan petugas pelayanan telah dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dengan kompetensi spesifik yang dimiliki oleh petugas pelayanan. Kemampuan petugas layanan Kantor Distrik Navigasi kelas III Cilacap dalam menanggapi komplain/aduan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena setiap ada komplain/aduan langsung diatasi. Pengguna jasa yang merasa aman dan nyaman, serta sikap petugas yang peduli dan tidak membeda-bedakan pengguna layanan. Kata Kunci: pelayanan publik, reformasi pelayanan, pelayanan jasa kenavigasian
Riset Kasus Advokasi Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 “ Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rw Provinsi Jawa Tengah melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo” Zidan, Asyrofi; Riany, Shely
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.4888

Abstract

Ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pusat mengambil kebijakan berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan mencoba menerapkannya ke seluruh Indonesia. Namun, pada kenyataan penerapannya tidak dapat se-efektif yang diharapkan untuk mencegah penularan covid-19. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melihat kekurangan dari kebijakan tersebut dan melakukan advokasi dan membuat program yang disebut dengan Satgas Jogo Tonggo mengenai pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan menggunakan studi literatur berupa studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, dan literatur yang menunjang dalam penyusunan ini. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dengan mengakses situs-situs yang memuat gambaran mengenai informasi yang berguna dalam proses penulisan karya tulis ini. Hasil dari penulisan ini bahwa proses advokasi kebijakan diharapkan mampu menangani kekurangan yang ada pada kebijakan PSBB yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan menjadi lebih efektif dalam penanganan pandemi covid-19. Kata Kunci: Advokasi, Covid-19, Jogo Tonggo
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas Melalui Kampanye Area Traffic Control System (ATCS) di Kabupaten Banyumas Yulianto, Iwan
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.5118

Abstract

Persoalan transportasi merupakan masalah umum yang dialami oleh setiap kota. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas yang ditandai munculnya kawasan perbelanjaan baru, hotel berbintang dan berbagai macam restoran. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Banyumas memasang Area Traffic Control System (ATCS) di persimpangan jalan yang ramai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye Area traffic control system (ATCS) di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan pada Oktober 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Infoman penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan dan pengguna jalan yang melalui simpang yang terpasang ATCS. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas melalui kampanye ATCS di Kabupaten Banyumas menggunakan model Ostegaard dilihat dari identifikasi masalah, perancangan kampanye pelaksanaan kampanye dan evaluasi kampanye. Identifikasi masalah yang ada yaitu pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumasmerupakan dampak dari pusat perdagangan yang timbul karena pertumbuhan ekonomi. Perancangan kampanye dilakukan dengan perumusan kampanye ATCS yaitu masyarakat mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara sehingga bisa mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan. Evaluasi dari penyelenggaraan kampanye ATCS dilakukan secara bertahap. Hambatan dari implementasi kebijakan ini adalah kondisi teknis di lapangan, perilaku masyarakat tidak dapat dirubah secara instan dan persepsi masyarakat. Kata Kunci: Area Traffic Control System (ATCS), Implementasi Kebijakan, Kampanye Ostergaard, Rekayasa Lalu Lintas
Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengelolaan Unit Usaha di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Fauzi, Farhan
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.5905

Abstract

Penelitian ini berjudul Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengelolaan Unit Usaha di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Adanya KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Salah satu KUBE dengan jenis usaha terlengkap adalah KUBE Maju Bersama di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Namun, dengan usaha yang lengkap justru pendapatan mereka tidak naik secara konsisten. Hal tersebut menunjukkan belum adanya kesiapan sumber daya dan manajemen dalam pengelolaan KUBE dan dikhawatirkan keberadaannya hanya nama saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mencari faktor penyebab pengembangan kapasitas kelompok usaha bersama (KUBE) dalam pengelolaan unit usaha di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan model kapasitas organisasi dari Horton, dkk yang meliputi dua aspek, yaitu Sumber Daya dan Manajemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Validitas dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya peningkatkan dalam pengembangan kapasitas pengurus dalam mengelola KUBE Maju Bersama. Masih ada beberapa aspek yang masih harus diperbaiki. Pada aspek sumberdaya organisasi, staff KUBE Maju Bersama Karangnangka sudah memahami mengenai tugas pokok dan fungsinya namun belum pernah ada pelatihan, ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi belum mampu dipenuhi, sumber daya keuangan hanya untuk operasional dalam pemenuhan kebutuhan. Pada aspek manajemen, pimpinan melaksanakan tiga dari empat fungsi kepemimpinan yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, dan fungsi partisipatif, proses manajemen dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan masih terdapat kendala dalam perwujudannya, dalam pengelolaan unit unit usaha KUBE Maju Bersama koordinasi yang dibangun pada internal KUBE berjalan dengan baik, sedangkan pihak KUBE Maju Bersama kurangnya koordinasi serta kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar, hal ini terlihat dari tidak adanya pendamping KUBE Maju Bersama yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan pihak eksternal terhadap pengelolaan KUBE Maju Bersama. Kata Kunci: Kapasitas Organisasi, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kebumen Cahyono, Joko Pitoyo
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6645

Abstract

The implementation of land policies are still experiencing many obstacles, so that there are still many land conflicts that occur in the community. This study aims to determine and analyze aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in determining the achievement of the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kebumen Regency.The method used in this research is qualitative method. The research was conducted in Kebumen Regency. Data was collected through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by using interactive model analysis method and testing the validity of the data by using triangulation technique. The results of the study illustrate that the communication aspect has been running effectively, such as the publication mechanism, the coordination system and information disclosure have been fulfilled properly. The aspect of resources is a factor that hinders the achievement, firstly, the lack of implementing human resources as a driving team that must reach all sub-districts, secondly, self-supporting financing that is self-subsistent which was mutually agreed was deemed too much for some people, while the subsidy provided by the Kebumen Regency government was not sufficient. Aspects of disposition and bureaucratic structure are factors that support the successful implementation, in areas with high achievement caused that they can mobilize activities independently, while in areas with low achievement due to the lack of commitment and involvement of the district government in realizing the budget allocation. The formation of an adjudication committee that has not met the structure and the low support from the village government to mobilize community participation. in the aspect of the bureaucratic structure, the establishment of the PTSL implementing committee at the village level did not run as it should. Keywords: Bureaucratic Structure, Communication, Disposition, Implementation, Land Policy, Resources
Kinerja Perangkat Desa dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB –P2) di Wilayah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Munanto, Munanto
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6727

Abstract

Land and Building Tax (PBB) which is used to finance the administration of government and regional development to the village level. Optimizing PBB Revenue is expected to be able to increase regional revenue revenues, including increasing development in the village. The problems that occur can not be separated from the Performance of the Village Apparatus in service. The purpose of this study was to determine the performance of the village apparatus, the constraints of the village government, and solutions to overcome obstacles in the service of the PBB. The results showed that the performance of PBB services was quite good, but not yet optimal. Of the 13 (thirteen) villages in Pagerbarang Subdistrict when the due date of September 30 each year there are always villages that have not reached the 100% realization target. This performance improvement effort is needed by involving all components. The sub-district often motivates the Village Head and Village Apparatus to be even more active in increasing the realization of PBB acquisition in their respective villages. The punishment and reward system is also considered effective in improving the performance of village officials. Constraints experienced by the Village Government in providing PBB services are the lack of village apparatus, the low quality of village apparatus human resources, the relatively large amount of time the workload of village officials, rewards in the form of profit sharing incentives are still low and punishments are still light. for village officials who violate the rules. Solutions to overcome obstacles in UN services include the need for intensive guidance from the sub-district and district, the need for training/instruction for improving skills and knowledge of village officials, compensation system in the form of adequate PBB profit sharing, conducive work climate , Village Government organizational strategy, Support of quality human resources of village officials and village heads, as well as good management of village government. Keywords: Performance, PBB, Village Government
Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Mugi Berkah Desa Prapagan Kecamatan Jeruklegi) Virginia, Nirvana
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja BUM Desa Mugi Berkah Desa Prapagan dalam meningkatkan PADes dan melihat faktor-faktor yang menghambat kinerja BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam BUM Desa Mugi Berkah. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Pertama, aspek keluaran (output), dalam menjalankan usahanya masyarakat desa Prapagan masih mengeluhkan bahwa harga jual barang/jasa yang ditawarkan BUM Desa masih tinggi. Kedua, aspek hasil (outcomes), BUM Desa memiliki unit usaha yang dapat memberikan kualitas yang terbaik dan meningkatkan pendapatan BUM Desa. Ketiga, aspek dampak (impact), setelah adanya BUM Desa dapat memberikan dampak pada peningkatan PADes desa Prapagan dan dapat memberikan dampak pada potensi ekonomi desa. Terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja BUM Desa, seperti tenaga pelaksana yang kurang dan keterbatasan modal yang dimiliki. Sehingga BUM Desa kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kata Kunci: BUM Desa, Kinerja, Pendapatan Asli Desa
Relasi Aktor dalam Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes Farizi, Muhammad Razi
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.6753

Abstract

Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes berawal dari IPM yang rendah di Provinsi Jawa Tengah yakni 64,16. Hal ini karena tingginya angka putus sekolah (ATS) di Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi aktor dan tantangan dalam implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi. Penelitian dilakukan pada bulan Mei tahun 2022. Analisis data penelitian menggunakan metode Miles Saldana dan Huberman. Hasil penelitian menemukan aktor yang terlibat pada players adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes berperan penting karena program ini menjadi kewajiban dalam pelayanan dasar bidang pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat Brebes. FMPP merupakan lembaga khusus yang mengawal ATS kembali bersekolah. Relasi aktor yang terlibat dalam GKB ini dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi per tiga bulan di tingkat desa. Rapat dilakukan untuk menyampaikan kendala di lapangan dan menyampaikan solusi dari pengurus FMPP di level desa. Kemudian dilakukan evaluasi keseluruhan yang melibatkan FMPP Kabupaten, kecamatan dan desa. Tantangan dalam implementasi program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes terbagi menjadi empat. Dari pemerintah adalah pencapaian target belum menyeluruh dan anggaran yang terbatas. Dari siswa target GKB adalah masih ada siswa yang malas belajar, anggapan masuk sekolah negeri lebih susah dan siswa yang terlibat dalam bullying. Terutama korban menjadi takut sekolah. Dari sekolah ada yang menolak karena kewalahan dengan jumlah siswa dan menolak karena siswa GKB yang masuk adalah pelaku bullying. Dari masyarakat adalah dana GKB untuk keperluan lain di luar sekolah, anggapan ijazah tidak penting, dan menyuruh anak membantu orangtua mencari nafkah. Kata Kunci: Implementasi, Gerakan Kembali Bersekolah, Relasi Aktor
Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nugroho, Hari
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.1.6792

Abstract

Handling stunting is part of the human resource development strategy to produce a superior generation. These efforts include specific nutrition interventions and sensitive nutrition, which in their implementation require support from all parties, including the village government. Handling stunting in this village is inseparable from how the policy is implemented. The purpose of this study is to analyze the implementation of stunting management policies in Tamansari Village, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal and determine the supporting and inhibiting factors. The results of the study shows that the stunting management policy in Tamansari Village is still in progress. This means that problems related to coordination, funding and participation from village government officials and other relevant stakeholders are still the main problems. The Desa Tamansari Government has only accommodated the policy for handling stunting toddler in the APBDes after the issuance of the Decree of the Tamansari Village Head Number 5 of 2022 concerning the Establishment of the Tamansari Village stunting acceleration team (TPPS). Specific nutrition interventions for health programs for the target group of pregnant women, breastfeeding mothers, newborns, and infants under the age of two have basically been implemented for a long time through posyandu activities coordinated by village midwives, posyandu cadres, and family planning extension cadres. However, these activities are not in the context of handling stunting toddlers, but regular health service activities with the Health Office as the leading sector. In sensitive nutrition interventions, there is no intensive coordination between the village government and the social environment. Supporting factors for the handling of stunting in Tamansari Village include the support of the village government, the economic level of the target group not including poor families, so that the nutritional intake needs of children and mothers can actually be fulfilled independently and good social environmental conditions strengthen community participation in sensitive nutrition interventions and nutrition interventions. specifically in the management of stunting. The main inhibiting factor lies in the lack of communication and knowledge from the village government and residents regarding stunting and the impact of stunting, followed by inadequate budget support for handling stunting toddlers. Keywords: Implementation, Stunting
Colaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat Erwin, Ahmad
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6797

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan desa wisata baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat pada Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang dengan menggunakan model struktur universal kemitraan (Dwi Harsono) melalui tahap agreement (kesepakatan/ perjanjian), management (pengelolaan), commitment (komitmen), accountability (akuntabilitas) menunjukkan indikator keberhasilan perubahan nyata, kemitraan, orientasi hasil, profesionalisme, transparansi, miss komunikasi, komitmen, aksi, janji, kejelasan, kinerja dan pengukuran seimbang. Faktor pendukung collaborative governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat adalah Dukungan anggaran dari APBDes, dukungan dan pembinaan dari instansi vertikal. Faktor penghambatnya yaitu, kesiapan SDM, terbatasnya sarana dan prasarana, dan persepsi negatif masyarakat luar desa dan kesadaran masyarakat desa mengenai desa wisata. Kata kunci: Collaborative Governance, Desa Wisata, Adat Bonokeling

Page 5 of 9 | Total Record : 82

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 8 No 2 (2024): November 2024 Vol 8 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 7 No 2 (2023): November 2023 Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 Vol 6 No 2 (2022): November 2022 Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 Vol 5 No 2 (2021): November 2021 Vol 5 No 1 (2021): Mei 2021 Vol 4 No 2 (2020): November 2020 Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020 Vol 1 No 1 (2016) More Issue