cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yesi Arikarani
Contact Email
hutanasyah@gmail.com
Phone
+6281271807133
Journal Mail Official
arikaraniyesi@staibsllg.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan
Location
Kota lubuk linggau,
Sumatera selatan
INDONESIA
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara
Published by STAI Bumi Silampari Lubuklinggau
ISSN : -     EISSN : 30262496     DOI : https://doi.org/10.37092/hutanasyah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, dosen, mahasiswa, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Hutanasyah: Jurnal Hukum Hukum Tata Negara akan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STAI Bumi Silampari Lubuklinggau sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Agustus dan Februari). Ruang lingkup meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Islam, Hukum Internasional Dalam Islam, Hukum Politik Islam, Hukum Islam, Politik Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum dan Kebijakan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam Nurfaizah, Indah; Okta Piana Sari, Delta
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v2i2.708

Abstract

Jual beli adalah aktifitas yang sering dilakukan oleh manusia, yang mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Orang yang menjual biasa di sebut dengan pedagang. Namun, masalah yang terjadi di kalangan Masyarakat banyak yangtidak hmemahami dan mengikuti ketentuan yang di ajarkan kepada setiap muslim bahkan ada yang memahami rukun dan syarat dalam jual beli tapi banyak juga yang tidak menerapkan nya di kehidupan sehari-hari karena ingin mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Diantara salah satu yang termasuk ke dalam hal yang melanggar kentuan syariat yaitu kecurangan dalam timbangan. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum kecurangan timbangan bagi pedagang terhadap konsep jual beli dalam islam. Diskriptif metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur, artinya dengan cara mengumpulkan data melalui jurnal dan artikel yang terkait. Hukum kecurangan timbangan atau memanipulasi saat berjualan tidak diperbolehkan oleh islam, hal ini sudah tercantum dalam surah Al-muthaffifin ayat 1-4 yang menjelaskan larangan bagi orang yang melakukan kecurangan dalam berjualan.
Poligami Dalam Hukum Kontemporer Implikasi Sosial dan Legal Anwar, Syaiful; Kesuma Wardani, Rama Wijaya
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.733

Abstract

Polygamy, the practice of marrying more than one couple at a time, has been the subject of deep debate in modern society. This article analyzes polygamy from a contemporary legal perspective, focusing on its social and legal implications. We conducted an analysis of legal documents from various jurisdictions and reviewed the relevant literature to understand the legal framework governing polygamy. The results of the study show significant differences in legal approaches to polygamy around the world. Some countries ban it completely, while others allow it with various restrictions. Pro-polygamy arguments often include protections for religious freedom, while counter-arguments highlight gender inequality and the risk of oppression of women in these practices. The social and legal implications of polygamy vary depending on the applicable legal framework. Some families involved in polygamy face challenges in maintaining family stability, feelings of jealousy, and psychological impact on the individuals involved. However, some individuals also feel satisfied with their polygamous lives. In conclusion, polygamy is a complex and diverse issue in contemporary law. The debate about this practice will continue, and more research is needed to understand the deeper impact and consequences of this practice of polygamy on individuals and society. This article provides a better view of this debate and encourages a deeper understanding of the issue of polygamy in modern society.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Al-Kautsar, Muhammad Ibnu
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.868

Abstract

The Constitutional Court (CC) plays a crucial role in safeguarding the rule of law in Indonesia by ensuring that all laws and governmental policies adhere to the country's constitution. This research explores how the CC functions as an independent guardian of the constitution, balancing power among branches of government, and protecting citizens' rights from potential abuses of power. Through a qualitative approach utilizing literature review, this study analyzes the establishment history, organizational structure, and authority of the CC to conduct judicial reviews on laws deemed unconstitutional.Findings indicate that the CC has played a pivotal role in ensuring legal consistency and constitutional justice in Indonesia. CC decisions, whether through law reviews or constitutional interpretations, have provided the necessary legal certainty for political and economic stability in the country. However, the research also identifies several challenges facing the CC, including political pressures, resource limitations, and the need to enhance compliance with CC decisions among relevant stakeholders. In conclusion, the Indonesian CC holds a vital role in upholding the rule of law by ensuring that the constitution serves as a respected foundation for all within the nation. To maintain relevance amidst evolving social and political dynamics, the CC must continue to enhance its independence as a fair and impartial judicial institution. This study contributes significantly to understanding how the CC contributes to building a democratic and just legal system in Indonesia.
Implementasi Pemberian ASI pada Wanita Karir dalam Persepsi Hukum Islam Habi, Muhamad Habibullah AR; Irani, Windy Adiska
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.882

Abstract

This paper talks about giving breastfeeding from career women to children in terms of Islamic law. In this day and age, many women who choose to have a career are no exception for a woman who is married and is breastfeeding, usually a career woman whose house is close to the instant where she works is close, the woman (mother) will breastfeed her child during rest hours but if the institution where she works far from rukah, career women (mothers) will provide other alternatives such as formula milk or use a breast milk pump so that breast milk can be stored and used when the woman (mother) is not at home. The method used in writing this article is a qualitative research method and the source of the data that the author contains in this article is secondary data which contains theories related to research problems and primary data which is carried out by conducting direct interviews with respondents. Breastfeeding for career women who does not meet the maximum limit of breastfeeding, which is two years, but breastfeeding may not be full for two years, this is based on the al-Qur'an surah al-Baqarah verse 233 which reads "and mothers should breastfeed their children. for two years, for those who want to perfect "besides that it is also based on the Qaidah Fiqiyah which states that" fardhu is better than nafl " left out.
Pengawasan Efektif Peran Inspektorat MPR RI Dalam Mendukung Kinerja Legislatif Yang Berkualitas Elok, Kharisma; Hafizd, Jefik Zulfikar
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.884

Abstract

Peran Inspektorat MPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kinerja legislatif di Indonesia. Jurnal ini mengkaji upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat MPR RI dalam menjalankan peran pengawasan yang efektif serta implikasinya terhadap kinerja legislatif yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat MPR RI dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi internal yang kompleks. Namun, upaya-upaya untuk memperkuat peran Inspektorat telah memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya akuntabilitas dan transparansi di MPR RI. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini juga mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat MPR RI, termasuk peningkatan alokasi sumber daya dan perbaikan koordinasi internal. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia, yang menekankan perlunya lembaga-lembaga pengawasan yang kuat untuk mendukung kinerja legislatif yang lebih berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang peran Inspektorat MPR RI dan membantu merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dalam konteks politik Indonesia yang dinamis.
Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia Yuliansa, Dobi; Helandri, Joni; Sahary, Athika Nur Aulia; Pusfitasari, Yuni; Artika, Hodijah
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.888

Abstract

The principle of the rule of law has been widely recognized as a crucial foundation for good governance and social justice in Indonesia. However, its implementation still faces various challenges that affect its effectiveness in improving good governance. This research aims to investigate the implementation of the rule of law principle in enhancing good governance in Indonesia. The methodology used is a qualitative approach with a literature review involving analysis of various related literature and documents. The research findings indicate that the rule of law principle plays a significant role in building good governance, yet it is confronted with challenges such as weak institutional capacity, legal uncertainty, and limited community participation. The conclusion of this research underscores the need for sustained efforts to strengthen institutional capacity, promote community participation, and overcome cultural and political barriers in realizing an effective rule of law principle to enhance good governance in Indonesia.
Prinsip Kesetaraan Hukum Dalam Islam: Studi Hadis Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia Imeilia, Tasya
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.754

Abstract

This study analyzes the principle of equality before the law as taught in the hadiths of the Prophet Muhammad and evaluates its application in the context of modern society and judicial systems in majority-Muslim countries. The aim of this research is to understand the impact of these equality principles on the development of constitutional law and how they can strengthen the rule of law and social justice within governance systems. Through the analysis of hadiths, interpretations by scholars, case studies, and evaluation of legal practices, this research finds that the application of the principle of equality before the law can promote the creation of a more just and equitable legal system.
Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia Ali, Bisyru Maulana; Muntazah, Afwah; Rahmawati, Nadya Riyanti; Sugianto, Sugianto; Tarmudi, Tarmudi
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.959

Abstract

This article examines the implementation of legal political policies in strengthening the justice system in Indonesia as a central issue in efforts to realize justice and legal certainty. This research aims to analyze the extent to which legal political policies have contributed to strengthening the justice system in Indonesia. The research method used is a literature study with a focus on statutory regulations, previous research results, and reports from related institutions. The research results show that legal political policies have had a significant impact in strengthening the justice system, but there are still a number of challenges that need to be overcome. Several policies that have succeeded in improving the quality of justice include criminal law reform, increasing access to justice, and strengthening judicial institutions. However, there are still a number of obstacles such as weak law enforcement, corruption, and a lack of public legal awareness. For this reason, continuous efforts are needed from various parties, including the government, judicial institutions and society, to continue to improve and strengthen the justice system in Indonesia. The analysis covers institutional, regulatory, human resources and judicial infrastructure aspects.
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara AR, Muhamad Habibullah; Anwar, Syaiful; Fauzi, Muhammad; Yani, Ahmad; Siswoyo, Siswoyo; Miranda, Miranda
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.1004

Abstract

The authority and responsibility of the government from the perspective of constitutional law, focusing on the relationship between the two in creating an effective and just government. The authority of the government in constitutional law covers various fields, from policy making to management of state resources, which must be carried out by prioritizing the principles of democracy and human rights. The responsibility of the government, on the other hand, demands accountability in every action and decision taken to ensure that the interests of the people and the state are achieved without abuse of power. This study uses a normative approach by analyzing various regulations and relevant literature to explore the legal implications of the authority and responsibility of the government. The findings of this article indicate that a clear understanding of authority and responsibility within the framework of constitutional law is essential to realizing good governance and maintaining political and social stability. The government must always act in accordance with the law, be transparent, and accountable in exercising its authority in order to gain public trust and ensure justice and public welfare.
Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Aji, Aniko; Hafizd, Jefik Zulfikar; Arfan, Am’mar Abdullah
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Februari
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i2.1075

Abstract

Article 9, paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration stipulates that every decision and/or action taken by administrative officials must be based on statutory regulations and the General Principles of Good Governance (AAUPB). However, in practice, this provision is often disregarded by government officials, leading to abuse of authority. With the enactment of Law No. 30 of 2014, the authority of the State Administrative Court (PTUN) has expanded—not only to annul State Administrative Decisions but also to examine and determine whether there is an element of abuse of authority by government officials. As an independent judicial institution, PTUN plays a strategic role in overseeing the actions of administrative officials, ensuring that its authority is optimized to establish good governance based on AAUPB principles. The findings of this study indicate that the Role of the State Administrative Court in Establishing Good Governance from the Perspective of Fiqh Siyasah (A Case Study of PTUN Semarang) has been well-implemented by PTUN Semarang in accordance with the provisions of Law No. 30 of 2014 and the facts observed in the field.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Agustus Vol. 3 No. 2 (2025): Februari Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus Vol. 2 No. 2 (2024): Februari Vol. 1 No. 2 (2023): Februari 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus