Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PASAL 111 AYAT (4) DAN AYAT (5) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 YANG MENGATUR ATAS PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN Riko Ardianto
International Significance of Notary Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.9560

Terdapat dugaan tidak efektifnya suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Malang, terkait Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Ayat (4) dan ayat (5) dari Pasal 111 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tersebut, mengatur mengenai lampiran akta dan proses tahapan yang harus dilalui oleh para pemohon yang berkepentingan pada saat melakukan permohonan peralihan hak karena pewarisan yang sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.Guna menjawab dugaan tersebut, maka penelitian pada tesis ini dilakukan melalui suatu jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan, merujuk pada data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang terdiri baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kesemua data primer tersebut akan disusun secara sistematis serta dianalisis guna mendapatkan suatu hasil kesimpulan.Dari hasil analisis data primer yang didapatkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, di Kabupaten Malang pelaksanaan atas Pasal 111 ayat (4) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sudah berjalan dengan efektif, sedangkan pelaksanaan Pasal 111 ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tidak berjalan dengan efektif, yang disebabkan oleh adanya suatu kebijakan atas arahan suatu proses tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pendaftaran tanah.Untuk itu sekiranya diperlukan suatu upaya-upaya alternatif yang harus segera dilakukan oleh semua pemangku kepentingan khususnya Notaris, agar pelaksanaan atas pendaftaran hak karena pewarisan di Kabupaten Malang dan di seluruh wilayah Indonesia, dapat sepenuhnya berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Akta Pembagian Waris, APHW, AP2HP, APHB, Pendaftaran Hak Karena Pewarisan In Malang Regency, there is a presumption that the application of the regulation in relation to Article 111 paragraphs (4) and (5) PMNA/KBPN No. 3 Year 1997 as an implementation of Article 42 of the Government Regulation No. 24 Year 1997 which regulates the registration of a transfer of right due to inheritance is not effectively carried out. Paragraph (4) and paragraph (5) of Article 111 PMNA/KBPN No. 3 Year 1998 regulates the attachment of a deed and the process of phases that must be passed by the interested applicant when making an application for transfer of rights due to inheritance based on the agreement of the heirs.In answering the above presumption, a research for this thesis must be undertaken through a type of juridical empirical research with a sociological juridical approach and the results of interviews and documentation as well as secondary data sources comprising of primary and secondary legal materials, which all primary data will be arranged systematically and analyzed to get to the conclusion.From the outcome of the primary data analyzes, a conclusion can be obtained that in Malang Regency the application of Article 111 paragraph (4) PMNA/KBPN No. 3 Year 1997 is effectively done, but on the other hand the application of Article 111 paragraph (5) PMNA/KBPN No. 3 Year 1997 it is not effectively done, due to the existence of a policy on the direction of a phased process being carried out by the Malang Regency Land Office as the party authorized to do the land registration. An alternative efforts must be done immediately by all stakeholders especially the notaries, to make the implementation on registration of land due to inheritance in Malang Regeny as well as in all Indonesian territories, could done effectively. Keywords: Deed of Inheritance Distribution, APHW, AP2HP, APHB, Registration Right Due To Inheritance

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT TIDAK TANDA TANGAN DI HADAPAN NOTARIS Zain Maulana Husein
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.11248

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Kebiasaan Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, yaitu kreditor dan debitor dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor notaris. Penertiban tersebut terkait dengan notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya. Yang terpenting adalah meskipun pengikatan tersebut dilakukan di tempat klien, notaris harus tetap menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bahwa notaris mengembalikan hak dan kedudukannya berdasarkan UUJN.Kata Kunci: Kode Etik, tandatangan, Notaris The Notary Code of Ethics consists of 5 articles, which include, among others, the personality of the Notary, Notary in carrying out his duties, Notary with clients, Notary with fellow colleagues and the last is regarding supervision. The mechanism for signing a notarial deed is not only limited to the issue that the deed must be signed but, the signing of the deed must also be before a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter l UUJN. The custom of signing deeds that are not done before a notary is based on the practice of binding deeds carried out in the notary's office. If the binding occurs simultaneously in different places, it is impossible for the notary to be in 1 (one) different place at the same time. In this regard, it is necessary to further review the practice of signing deeds that are not carried out before a notary public and the responsibilities of notaries who do not sign the deed performed before him. In order to avoid the problem of signing the deed that was not carried out in front of the parties and witnesses, steps that must be taken, are to discipline the custom of signing deeds at the parties, namely creditors and debtors, in other words that the signing of the deed is carried out in notary office. The control is related to the notary as a public official to restore the function of a notary who should be in maintaining his dignity as a professional public official where all activities are carried out in his office. The most important thing is that even though the agreement is carried out at the client's place, the notary must still comply with the applicable laws and regulations in this case that the notary returns his rights and position based on UUJN.Keywords: Code of Ethics, signature, Notary

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN MEDIA REPOSITORI SEBAGAI ALTERNATIF PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS UNTUK JANGKA PANJANG Risalatin Nur Fitri
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12304

Kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Untuk protokol notaris yang berusia lebih dari dua puluh lima tahun diserahkan pada MPD. MPD tidak memiliki kantor khusus. Sehingga protokol notaris tetap disimpan pada kantor Notaris. Akta notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya, mengakibatkan ruang penyimpanan semakin terbatas serta membutuhkan biaya lebih untuk perawatan. Sebagai alternatif penyimpanan protokol notaris untuk jangka panjang ialah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi penyimpanan data secara digital, yaitu repositori. Dalam bidang kearsipan, telah mengatur tentang pemeliharaan arsip dengan cara alih media arsip kertas pada digital. Sebagai arsip negara seharusnya protokol notaris dapat dipelihara dan disimpan dengan standart kearsipan nasional tanpa mengurangi nilai ke-autentikannya. Akta autentik (minuta akta) sebagai alat bukti sempurna disimpan dalam penyimpanan digital akan mempengaruhi kekuatan pembuktian akta dalam hukum acara perdata. Kata kunci: Protokol Notaris, Akta Autentik, Penyimpanan Digital, Repositori, Arsip negara, alat bukti The notary obligation makes a deed in the minuta form and keep its as part of notary protocol. For the twenty five years old and more of notary protocol documents is handed over to MPD to be saved. MPD does not has a distinctive office for itself. So that the notary protocol is kept it safe in the Notary’s office who serves as MPD. The Notarial deeds are going to increase for time to time, it involves the storage room increasingly limit and needs more cost for its maintenance. As the alternative notary protocol storage for the long term by take an advantage of storage technology development, it is a repository. In the national archieve sector arranged about archieve maintenance by media shift of paper to digital. As the nation archieve, notary protocol ought to been kept and saved by national archieve standart without reduce the deed authentic value. The authentic deed (minuta) as an impeccable evidence if it is saved in the digital storage will influence the deed evidence power in the civil procedure law. Keywords: Notary Protocol, Authentic Deed, Digital Storage, Repository, Nation Archieve, The Evidence.

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (2) PP N0. 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PT (PERSEROAN TERBATAS) DALAM PROSES PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) DI NOTARIS KOTA MALANG Rhahma Hasta Ardhilla
International Significance of Notary Vol 2, No 1.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.2.10913

Dalam pendirian PT telah ditetapkan syarat-syaratnya pada UUPT No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas). Khususnya pasal 2 ayat (2) PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) yang mewajibkan penyerahan bukti sah setor modal. Dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Notaris Kota Malang, PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) belum bisa dikatakan efektif dikarenakan ketidak patuhan para pendiri PT dalam menyerahkan bukti sah setor modal berupa slip setoran dari bank kepada sistem AHU online. Dan ada implikasi hukumnya bagi perusahaan yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal melebihi batas waktu lebih dari 60 hari setelah penandatangan akta pendirian PT. Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Pemerintah, Notaris In the establishment of a PT, the terms of the Company Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and PP No.29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) have been stipulated. In particular, pasal 2 ayat (2) PP No. 29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) which requires the submission of legal proof of paid up capital. In the process of establishing a PT (Limited Liability Company) in the Notary City of Malang, PP No.29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) cannot be said to be effective due to the non-compliance of the founders of PT in submitting legal proof of capital payment in the form of a deposit slip from the bank online AHU system. And there are legal implications for companies that do not submit legal proof of deposit beyond the time limit of more than 60 days after the signing of the deed of establishment of PT. Keywords : Effectiveness, Government Regulation, Notary

PENERAPAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP HUTAN PRODUKSI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM AGRARIA Imam Wahyudin
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12293

Pemanfaatan kawasan hutan untuk pertanian telah di atur sedemikian rupa, berupa sistem izin pengelolaan kawasan hutan agar kelestarian kawasan hutan dapat terjamin. Akan tetapi para petani di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ini tidak memiliki surat izin pemanfaatan hutan dalam melakukan pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian padahal di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat 2b menyebutkan “Bahwa setiap orang dilarang melakukan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan”.Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana penerapan pasal 17 undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pengusaan tanah tanpa hak terhadap Hutan Produksi dalam persepektif hukum Agraria. Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap Hutan Produksi yang dikuasai masyarakat untuk tanah pertanian di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sosial makro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Proses pengusaan tanah dikawasan hutan di kecamatan brondong kebanyakan belum mengantongi surat izin dari KLHK dari 6 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hanya satu LMDH yang telah mengantongi izin pengelolaan hutan KLHK. Adapun akibat hukum terhadap pengusaan tanah hutan yg dikuasai oleh masyarat tanpa adanya surat izin dari Mentri, pihak Perhutani KPH Tuban akan melaksanakan penyelidikan dan peringatan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk pemanfaatan hutan pada hutan produksi serta menangkap dan melakukan penyidikan secara tuntas terhadap masyarakat yang telah memanfaatkan hutan tanpa izin. Peringatan yang dimaksud di sini adalah pemerintah harus melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut di dalam masyarakat. Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Pengrusakan Hutan, Hutan Produksi Utilization of forest areas for agriculture has been in such a way, in the form of a forest area management permit system so that forest areas can be guaranteed. However, these farmers in Brondong District, Lamongan Regency do not have a forest utilization permit in carrying out forest utilization for agricultural land in Law number 18 of 2013 Article 17 paragraph 2b which states "Everyone is prohibited from doing plantations without the Minister's permission in forest areas.There are two problem formulations in this research. First, how is the application of Article 17 of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forests in the control of land without rights to Production Forests in the perspective of Agrarian Law. Second, what are the legal consequences of community-controlled Production Forests for agricultural land in Brondong District, Lamongan RegencyThis research is a type of empirical legal research with a state approach and a macro social approach. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation.In this study it can be concluded that the process of land tenure in the forest area in the Brondong sub-district mostly has not yet obtained a permit from the KLHK from 6 Forest Village Community Institutions (LMDH) only one LMDH has obtained a KLHK forest management permit. As for the legal consequences of land ownership controlled by the community without a permit from the Minister, the Perhutani KPH Tuban will carry out investigations and warnings against local government officials used for production forest utilization as well as arrest and conduct thorough investigations of people who have used the forest without permission. The warning referred to here is that the government must carry out the implementation of the implementation of Law Number 18 of 2013 in the community.Keywords: Land Tenure, Forest Destruction, Production Forest

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Nama Neni Yunia; Rahmatul Hidayati
International Significance of Notary Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v1i2.9193

Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.Kata Kunci : Notaris, Dokumen, Palsu

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Rizqy Aulia Fitri
International Significance of Notary Vol 2, No 1.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i1.2.10644

AbstrakPerkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Salah satu permasalahan serius yang ditimbulkan karena perkawinan poligami adalah kewarisan. Dalam perkawinan poligami jika suami menjadi pewaris maka ahli warisnya adalah istri, istri kedua dan selanjutnya, anak dari istri pertama dan selanjutnya beserta anak angkat jika ada. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn.Kata Kunci: Hak Waris, Perkawinan Poligami, Anak Angkat, Anak Kandung AbstractMarriage creates a legal relationship and legal consequences between the two people, namely the husband and wife and the family of the husband and the family of the wife. Indonesia has two types of marriages that are legalized, namely monogamous marriages and polygamous marriages. One of the serious problems caused by polygamous marriage is inheritance. In a polygamous marriage, if the couple becomes the heir, the heirs will be the wife, the second wife and subsequently, the children of the first wife and the adopted children if any. As in the case of the Banten High Religious Court decision Number: 17 / Pdt.G / 2012 / PTA.Btn. Keywords: Inheritance, Polygamy Marriage, Adopted Children, Biological Children

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 Khoirudin Khoirudin
International Significance of Notary Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.12246

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Penentuan batas usia perlu dilakukan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga muda bangsa Indonesia. Sebab, sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Bahan hukum yang dikumpulkan antara lain, hukum acara peradilan agama terhadap putusan Pengadilan Agama Malang perihal penetapan harta bersama dalam perkara ijin poligami, buku-buku tentang hukum acara peradilan agama. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara ijin poligami sebagai data primer.Kesimpulannya pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan orang yang akan menikah diharapkan orang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Penggunaan Ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Untuk Mengabulkan Cerai Gugat. Dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975.Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Pandemi Covid 19, Undang Undang Perkawinan Marriage for man is important. Emotional maturity is one of the very important aspects to maintain the continuity of marriage. Determination of age limit needs to be done because in marriage requires psychological maturity. An overly young marriage age can lead to an increase in divorce cases due to a lack of awareness to be responsible in married life.In Law No. 1 of 1974 the minimum age for a marriage is 16 years for women and 19 years for men, while for Law No. 16 of 2019 the minimum age for a marriage is 19 years for both women and men. The application for marriage dispensation for minors in Malang regency from year to year has increased very high. In connection with this, the author is quite concerned about the condition of young indonesian families. They are the ones who will give birth to intelligent and qualified generations.This research is a type of normative juridical research, to obtain and collect data and then systematically analyzed based on existing science. The legal materials collected include, among others, the law of religious justice proceedings against the decision of the Malang Religious Court concerning the determination of joint property in the case of polygamy permits, books on the law of religious justice events. The source of legal materials used by the authors in this study is the Malang Religious Court's Decision in the case of polygamy permits as primary data.In conclusion, the restriction of marriage age for citizens who will marry in principle is intended that the person who will marry is expected that people already have maturity of thinking, psychological maturity and adequate physical strength. Underage marriages will however face a variety of issues in it. The Use of Provisions article 6 of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 as the Basis for Consideration of Judges of religious courts to grant divorce. The evidence of domestic violence as stipulated in Article 6 of Law No. 23 of 2004 can be accepted by the panel of judges in deciding divorce proceedings. Which is the evidence that can strengthen the evidence of the reason for divorce as stipulated in Article 19 letter (d) and/or Article 19 letter (f) PP RI No. 9 of 1975. Keywords: Underage Marriage, Pandemic Covid 19, Marriage Act

PENGUASAAN TANAH REKLAMASI PANTAI OLEH MASYARAKAT DI PESISIR PANTAI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL (Studi Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan) Siti Rofiah
International Significance of Notary Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v1i1.7213

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Pateremana Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, bagaimana status hak penguasaan tanah reklamasi oleh masyarakat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat dan hukum agraria nasional, dan bagaimana perlindungan hukum penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum agraria nasional. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dipesisir pantai desa Patereman adalah hanya dengan melalui izin ke Kepala Desa, yang mana selanjutnya Kepala Desa yang akan memproses pengeklaiman tanah disekitar pesisir pantai. Status hak penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat menurut hukum yang hidup adalah karena tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari nenek moyang dan menurut hukum agraria statusnya adalah hak pakai, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya hak milik.Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Tanah Reklamasi, Pesisir Pantai

ANALISIS YURIDIS HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT PEMBUKAAN KERAHASIAAN ISI AKTA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA HAK DAN IJIN Muhammad Zaini
International Significance of Notary Vol 2, No 2.2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/ison.v2i2.2.12310

Notaris memiliki jabatan kepercayaan dari orang yang bersedia menyerahkan kepercayaanya kepada notaris dan notaris mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia semua yang diberitahukan kepada notaris, meskipun hal itu tidak tercantum didalam akta. Notaris juga berkewajiban untuk membuat akta dan apa yang ingin dicantumkan oleh para pihak serta notaris wajib berkewajiban untuk membacakan akta sehingga para pihak yang membuat akta paham akan isi dalam akta dan akses pada informasi tetap diberikan, termasuk kepada akses pada peraturan perundang-undangan yang sejalan, sesuai dengan isi dalam akta yang diminta oleh para pihak. Rumusan masalahnya yaitu pengaturan secara hukum mengenai ketentuan notaris yang dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga serta perlindungan dan akibat hukum terhadap notaris terkait pembukaan kerahasiaan akta. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisa deskriptif Kata Kunci: Notaris, Rahasia Akta, Para Pihak, Hak Ingkar The notary has a position of trust from the person who is willing to give up his trust to the notary and the notary has the obligation to keep the secret of everything that is notified to the notary, even though it is not stated in the deed. The notary is also obliged to make a deed and what the parties want to include and the notary is obliged to read out the deed so that the parties who make the deed understand the contents of the deed and provide access to information, including access to relevant legislation in accordance with the contents of the deed. requested by the parties. The formulation of the problem is the legal arrangement regarding the provisions of the notary who can use the right of denial to third parties as well as the protection and legal consequences of the notary regarding the disclosure of the confidentiality of the deed. The research method uses normative juridical and uses descriptive analysis techniques Keywords: Notary, Secret Deed, Parties, Right of Denial

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rio Era Deka

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rio Era Deka

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone +6282198932510

Journal Mail Official magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rio Era Deka

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
magisterkenotariatan193@gmail.com

Editorial Address
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA