cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023" : 5 Documents clear
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ikram, Muhammad; Rahman, Sufirman; Arsy, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.399

Abstract

This study aims to determine how the application of material criminal law to the criminal offence of embezzlement in and how the legal considerations by judges against the criminal offence of embezzlement in office in decision number 412/Pid.B/2018/PN.Mks. The research method used is normative research. The results showed that the application of material criminal law by the Panel of Judges against the perpetrator of the crime of embezzlement in office which stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code because the perpetrator committed a criminal act. Legal considerations by the Panel of Judges in imposing a sentence in Decision Number 412/Pid.B/2018/PN.Mks are considered inappropriate. Because the decision of the Panel of Judges is not in accordance with the decision applied. In accordance with the facts, the defendant only has the status of an ordinary employee who cannot be said to be a position in accordance with the decision of the Panel of Judges in Article 374 of the Criminal Code applied by the Panel of Judges. Recommendations and this research are that it is better to be able to impose a punishment that is appropriate / commensurate with the criminal offence committed in order to create the expected legal objectives, namely: Justice, Certainty, and Legal Benefit based on God Almighty. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak pidana.. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks dinilai kurang tepat. Karena putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan putusan yang di terapkan. Sesuai dengan Fakta – fakta yang ada terdakwa hanya memiliki status karyawan biasa yang tidak bisa dikatakan suatu jabatan yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim pasal 374 KUHPidana yang di terapkan oleh Majelis Hakim. Rekomendasi dan penelitian ini yaitu sebaiknya dapat menjatuhkan pidana yang sesuai/setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan agar tercipta tujuan hukum yang diharapkan, yaitu : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Balai Pemasyarakatan Fadel, Muhammad; Gadjong, Agussalim; Muin, Sri Amlinawaty
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.400

Abstract

Abstract: This study aims to find out and analyze how effective the policies contained in the circular letter of the minister for the utilization of the state apparatus for bureaucratic reform number 18 of 2021 are for the state civil apparatus in the Makassar Class I Penitentiary Office. This study uses empirical research methods, namely materials obtained from Literature Studies and materials obtained from field research. The results of this study indicate that policy implementation is one of the keys to stopping the spread of Covid-19. The policy steps taken are first, the existence of a clear legal umbrella (norm). Second, the existence of legal products as a technical step from the existing legal umbrella (instruments). And third, there is legal protection (waarborg) for all stakeholders in the process of preventing the spread of Covid-19. The recommendations in this study are related to the effectiveness of the implementation of the policies contained in the circular letter of the minister of pan-rb no.18 of 2021 for the state civil apparatus at the Makassar Class I Penitentiary Office. The Makassar Class I Correctional Center responded to this policy by implementing several innovations, especially by providing guidance and supervision by utilizing internet-based information technology media. This innovation can cut off physical interaction in carrying out public services so as to facilitate the process of mentoring and supervising Makassar Class I Correctional Center clients in the midst of the COVID-19 pandemic. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa efektiv kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 18 tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara di kantor balai pemasyarakatan kelas I makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu bahan yang diperoleh dari Studi Pustaka dan Bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran Covid-19. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (norm). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (instrument). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum (waarborg) bagi semua stakeholder dalam proses pencegahan dari penyebaran Covid-19 ini. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah terkait efektivitas implementasi kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pan-rb no.18 Tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara pada kantor balai pemasyarakatan kelas I makasssar. Balai pemasyarakatan kelas I makassar merespon kebijakan tersebut dengan menerapkan beberapa inovasi, terutama dengan melangsungkan pembimbingan dan pengawasan dengan memanfaatkan media teknologi informasi berbasis internet. Inovasi ini dapat memotong interaksi fisik dalam melakukan pelayanan publik sehingga mempermudah proses pembimbingan dan pengawasan kepada klien balai pemasyarakatan kelas I Makassar di tengah wabah pandemi covid-19.
Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Iqbal, Muhammad; Ilham, Muhammad Azham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.306

Abstract

This research aims to examine and analyze the development and criteria of public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system. The research uses normative legal methods by using statutory approaches, legal theories and opinions of legal experts with secondary, primary and tertiary legal materials. With this research the author obtains answers to the existing problems that the existence of the prosecutor as an institution that has the authority to set aside cases based on public interest to avoid abuse of authority and ensure legal certainty in order to apply the principle of opportunity based on public interest in the criminal justice system, the Attorney General sets aside in a letter of determination or provides a copy of the decision to set aside the case for the evidence concerned, that the case is set aside in accordance with the rules in the legislation After the revocation of Law No. 5 of 1961 replaced by Law No.5 of 1991 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. 1991 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the setting aside of cases based on public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system is still maintained in Article 32 letter c which clearly says: "The Attorney General may file cases based on public interest". Translated with DeepL.com (free version). differences in the application of the principle of opportunity in the criminal justice system in Law Number 5 of 1991 "The interests of the Nation and the wider community." Prior to this provision in Indonesia, in practice, the principle of opportunity had been adopted which was commonly considered as unwritten law. in the development of the principle of opportunity, it has undergone many changes from time to time and the criteria for public interest in the principle of opportunity as the interests of the State, the interests of society and for the sake of personal interests. This interpretation has not provided a concrete interpretation and measure so that it can provide different interpretations. the vagueness of this rule suggests that the rules contained in a law should be in its formation to consolidate with related parties who understand in depth about the principle of opportunity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan kreteria kepengtingan umum dalam asas oportunitas pada sisitim peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Teori Hukum serta pendapat para ahli hukum dengan bahan hukum sekunder, primer dan tersier. dengan penelitian ini penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa Keberadaan jaksa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesampingkang perkara berdasarkan kepengtingan umum untuk menghindarkan penyalagunaan wewenang dan terjaminnya kepastiang hukum dalam rangka menerapkan asas oportunitas berdasarkan kepengtingan umum pada sisitim peradilan pidana, Jaksa Agung menuangkang dalam surat penetapan atau memberikan salinan keputusan dikesampingkannya perkara tersebut untuk sebagai bukti yang bersangkutan, Bahwa perkara tersebut dikesampingkan suda sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indoesia pengsamping perkara berdasarkan kepengtingan umum dalam asas oportunitas pada sisitim perdilan pidana tetap dipertahangkan dalam Pasal 32 huruf c yang secara jelas dikataan: “Jaksa Agung dapat menyampigkan perkara berdasarkan kepentingan umum” perbedaan dalam penerapan asas oportunitas dalam sisitim peradilan pidana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 “Kepengtingan Bangsa dan Masyrakata luas.” Sebelum ada ketentuan tersebut di Indonesia dalam praktek telah dianut asas oportunitas yang lazim dianggap sebagai hukum tidak tertulis. dalam perkembangan asas oportunitas telah banyak mengalami perubahan dari masa kemasa dan Kreteria kepengtingan umum dalam asas oportunitas sebagai Kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan Demi kepentingan pribadi. penafsiran ini belum memberikan pengjalsan dan ukuran yang konkrit sehingga dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda. ketidak jelasan aturan ini menyarankan agar aturan yang dimuat dalam sebua Undang-Undang kiranya dalam pembentukannya untuk mengkonsilidasikan dengan pihak yang terkait yang memahami secara mendalam tentang asas oportunitas.
Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Herlina, Herlina; Abbas, Ilham; Risma, Andi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.375

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the legal responsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In this legal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditor; lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must payfor the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curator embezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagikurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dariberbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dansegala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankanpada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggungjawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.
Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang Berliana, Ade; Hamza, Yuli Adha; Rezky Wulandari, Andi Sri
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.450

Abstract

This study aims to find out and analyze the legal position of legalized private deeds, find out and analyze the strength of proof of legalized illegal deeds as evidence in civil cases. This type of research uses empirical research methods. The results of this study indicate that Article 1338 of the Civil Code which states that "an agreement made legally applies as law for those who make it" from the article it can be concluded that every agreement made under the hands of the parties is valid according to the law. applicable laws/laws. And the private deed that has obtained legalization from a notary has strong evidentiary power, as long as the private deed is dated and the signatures of the parties are not denied. So with the recognition of the signature, the contents of the deed are considered as the agreement of the parties. The legalization function of the deed made under the hand is to ensure the certainty of the date and signature of the parties and the contents of the deed are explained by a notary, so that the signing cannot deny the contents of the deed he signed and the people whose names are written in the statement. The task of the judge in terms of proof is only to share the burden of proof, assess whether or not a piece of evidence can be accepted and assess the strength of the evidence after the evidence is held. The research recommendation is that the parties who make or make an agreement under the hand to be careful in making the agreement so that there are no disputes or misunderstandings that cause one of the parties to break, and it is better if the deed under the hand is legalized before an authorized official so that the deed may be under the hand whose purpose is as a proof (written evidence) can have strong legal force. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi, serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku dan perjanjian itu sendiri berlaku sebagai undang-undnag bagi para pihak pembuatnya. Serta Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, selama akta di bawah tangan tersebut pada tanggal dan tanda tangan para pihak tidak di sangkal. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun di anggap sebagai kesepakatab para pihak. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban pembuktikan, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian. Rekomenasi penelitian yaitu Kiranya para pihak yang melakukan atau membuat suatu perjanjian di bawah tangan agar teliti dalam membuat perjanjian agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak bisa ingkar, dan Ada baiknya akta di bawah tangan di legalisai di hadapan pejabat bewenang agar kiranya akta di bawah tangan yang tujuannya sebagi suatu pembuktian ( alat bukti tertulis) dapat mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue