Jurnal Keamanan Nasional
Jurnal Keamanan Nasional is a scientific and open-access journal managed and published by Puskamnas, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal is a peer-reviewed journal that aims and focuses to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholars, which includes but is not limited to works in security studies, terrorism, political killings, riots, mass riots, rebellions, security disturbances, maritime security, food security, economic security, and others. However, articles are not included in the area of security studies, national security, human security, or any dimension as long as it is in a security perspective, both traditional and non-traditional security.
Articles
180 Documents
<![CDATA[Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dedi Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Radikalisme memiliki keterkaitan erat dengan terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrem. Keberadaan paham radikalisme memunculkan upaya untuk menanggulanginya, salah satunya adalah deradikalisasi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah upaya yang dilakukan para stakeholders yang bertanggungjawab mengemban tugas tersebut. Peran TNI-Polri dalam upaya deradikalisasi perkembangan terorisme di Indonesia dinaungi oleh undang-undang, meskipun pada tataran lain, upaya yang dijalankan dipandang oleh banyak pihak masih belum terjadi sinergi yang optimal.]]>
<![CDATA[Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aniqotul Ummah]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah fenomena kekerasan berbasis agama dan kebebasan beragama yang menarik perhatian publik. Di samping kasusnya sangat banyak, pengikut organisasi ini berjumlah lebih dari 300.000 orang di seluruh pelosok tanah air, juga mengundang pro-kontra yang berkepanjangan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang isu hak-hak sipil kelompok minoritas, terutama hak kebebasan beragama yang menjadi komponen penting dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penulis berkesimpulan bahwa reformasi 1998 sekalipun memberikan kemajuan berarti dalam rangka perlindungan terhadap hak minoritas dan jaminan kebebasan beragama, namun masih ditemukan beberapa kebijakan diskriminatif dan praktek diskriminasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kasus Ahmadiyah adalah contoh potret kebijakan diskriminatif pemerintah dan negara yang kemudian dipakai sebagai alat legitimasi oleh kelompok anti-ahmadiyah untuk melakukan persekusi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Penanganan kasus Ahmadiyah cenderung mengikuti tekanan massa sebagai kelompok mayoritas sehingga pemolisian konflik agama mengalami ambiguitas.]]>
<![CDATA[E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital ]]>
<![CDATA[Bayu Suseno]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini memberikan perpekstif baru tentang polmas di era digital dengan menggunakan studi kasus kejahatan cyber crime di Polrestabes Semarang. Berdasarkan tingginya angka kejahatan berbasis teknologi yang ditangani kepolisian maka ada kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ulang terhadap pendekatan polmas yang selama ini ada. Penulis memberikan sebuah pandangan baru konsep polmas era digital atau E-Polmas. E-Polmas merupakan pengembangan dari konsep Polmas yang sudah ada, akan tetapi menitikberatkan kepada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Yang semula dilaksanakan secara manual konvensional, dirubah menjadi cara online dengan memanfaatkan media sosial yang sudah ada.]]>
<![CDATA[Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Endro Sulaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Globalisasi migran merupakan hak migran untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan.Tidak selamanya tujuan migrasi sesuai harapan, terdapat fenomena kasus keimigrasian dan korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia di luar negeri yang berimplikasi terhadap kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Permasalahan terjadi karena adanya disharmoni hak migran yang dihadapkan pada dua pilihan yang belum terselesaikan antara pemahaman prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan prinsip-prinsip penegakan hukum keimigrasian. Melalui pemolisian diharapkan dapat mengatasi permasalahan dengan mengedepankan kemitraan antara masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan keteraturan sosial.]]>
<![CDATA[Resonansi Kebangsaan: Pancasila dalam Pusaran Globalisasi ]]>
<![CDATA[Suhardi Alius]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Globalisasi menghadirkan tatanan baru dunia yang lebih terbuka akan informasi dan modernisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga tidak lepas dari pengaruh negatif yang dibawanya dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Dihadapkan pada persoalan globalisasi, tulisan ini memberikan potret bagaimana implementasi Pancasila sebagai sumber nilai bagi adanya hukum dan kepribadian bangsa Indonesia di tengah-tengah pusaran globalisasi. Pancasila dalam pusaran globalisasi harus tetap menjadi prinsip dan ideologi kebangsaan yang mampu membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di dunia bukan sebaliknya.]]>
<![CDATA[Book Review: Regions and Powers: The Structures of International Security: Penulis: Barry Buzan and Ole Wœve ]]>
<![CDATA[Ahrie Sonta]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Barry Buzan dan Ole Wæver dalam bukunya membahas keamanan dan politik internasional melalui pendekatan regional. Terlihat jelas dari judul buku ini, mereka menjelaskan bahwa pola-pola Keamanan pada politik internasional mengalami perubahan pasca proses dekolonialisasi dimulai. Fokus yang diambil oleh mereka berdua berangkat dari titik sejarah yang juga digunakan Buzan dalam buku Peoples, States, and Feardan juga beragam buku politik internasional lainnya.]]>
<![CDATA[Bunuh Diri Polisi dalam Perspektif Psikologi Sosial ]]>
<![CDATA[Ahrie Sonta]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 2 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 2 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bunuh diri polisi merupakan permasalahan psikologi profesi. Setiap polisi dituntut mampu mengambil suatu keputusan dalam kondisi tertekan, waktu yang terbatas, dan tingkat kompleksitas tertentu. Di balik tugas yang berat, polisi sejatinya adalah manusia biasa yang memiliki latar belakang sosial. Profesi ini mengharuskan setiap individu menyaksikan hal-hal buruk dalam masyarakat, sehingga menjadi stimulan untuk mengganggu kesehatan mental. Dalam kondisi demikian, polisi juga dihadapkan pada beban kerja yang berat yang juga dapat menstimulasi pengaruh buruk pada kehidupan pribadinya. Tulisan ini membedah kasus bunuh diri yang dilakukan anggota Polri sepanjang tahun 2015 hingga 2016 dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial. Temuan empirik bunuh diri polisi di Indonesia dapat dikomparasikan terhadap temuan eksperimental fenomena serupa di dunia. Sehingga dari hasil perbandingan ini Polri dapat menangkal potensi bunuh diri pada anggotanya dengan pendekatan yang lebih bersifat alamiah.]]>
<![CDATA[Reformasi di Kementerian Pertahanan RI ]]>
<![CDATA[Beni Sukadis]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 2 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 2 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Defense reform still underway since Indonesia passed the Law on State Defense and the TNI the reform law has not been completed yet, because there are many factors that impede the reform process. Some of the factors are the paternalistic culture still exists in the bureaucracy, there is also ambiguity on the relations between the Defense Minister and the Commander of TNI in the division of labor especially to civil-military relations and weak civilian leadership in managing the reform at the Ministry of Defense. Until now, the implementation of civil supremacy within the Ministry is vague, although the ministers are civilian, but in fact the military domination in decision-making process remains strong. Whereas, civil supremacy should not be exemplified in the top position, but the civilians authority take the lead in the decision making in accordance to the State Policy as stipulated by the law.]]>
<![CDATA[Penanganan Teror Bom Thamrin Ditinjau Berdasarkan Skep Kapolri Nomor: 172 Tahun 2014 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Bom ]]>
<![CDATA[Dedy Tabrani]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 2 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 2 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ISIS phenomena after Al-Qaeda have given new hope and spirit of Islamic radicalism groups in Indonesia. One of terrorism action by ISIS members was Thamrin bombing terror on January 14, 2016 with pattern and modus of bombings and shootings. Indonesian National Police as a leading sector in handling terrorism has formulated rules regarding terrorism handling, such as the Decree of the Indonesian National Police Chief (Perkap) No. 172, 2014 on the Handling of the Crime Scene (PTKP) of bomb. This decree becomes the base of police on handling terror scene. Therefore, this research can reveal how far the handling of Thamrin terror bombing based on Skep No. 173, 2014.]]>
<![CDATA[Keamanan Lintas Perbatasan Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor ]]>
<![CDATA[Endro Sulaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2 No. 2 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 2 TAHUN 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini fokus terhadap fenomena kegiatan penyelundupan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Modus yang digunakan memiliki pola legal entry and illegal stay, serta illegal entry and illegal stay melalui jalur lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Isu ini menarik perhatian dan menjadi isu serupa di berbagai negara terkait dengan ancaman kejahatan lintas perbatasan yang berimplikasi terhadap keamanan perbatasan. Berawal dari kegiatan migrasi yang diakui sebagai hak setiap warga negara dengan harapan mendapatkan perubahan ekonomi yang lebih baik, namun kenyataannya menimbulkan masalah baru. Implikasinya, menurunkan kewibawaan negara asal karena warganya telah menciptakan masalah baru bagi negara tujuan. Melalui konsep policing, Polri dapat mengembangkannya melalui pemolisian masalah lintas perbatasan untuk melakukan pencegahan. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.]]>
