cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hermawan Sulistyo
Contact Email
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Center for National Security Studies (Puskamnas), Bhayangkara Jakarta Raya University (UBJ) , GRHA Summarecon Lt.3 Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat - 17121
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Keamanan Nasional
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24427985     EISSN : 25797727     DOI : https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.437
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Keamanan Nasional is a scientific and open-access journal managed and published by Puskamnas, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal is a peer-reviewed journal that aims and focuses to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholars, which includes but is not limited to works in security studies, terrorism, political killings, riots, mass riots, rebellions, security disturbances, maritime security, food security, economic security, and others. However, articles are not included in the area of security studies, national security, human security, or any dimension as long as it is in a security perspective, both traditional and non-traditional security.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 180 Documents
 3   4   5   6   7 
Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme Al Araf
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 2 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problem utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah penegakan HAM dalam penanggulangan terorisme. Respon terhadap aksi terorisme disinyalir cenderung memperumit jalannya proses demokratisasi dan penegakan HAM di banyak negara, tidak ada keseimbangan di antara security dan liberty dalam kebijakan perang melawan terorisme. Perang terhadap terorisme telah menempatkan kebebasan bukan lagi hal yang utama untuk dilindungi negara. Untuk dan demi atas nama keamanan, kebebasan untuk sementara waktu sah hukumnya dibatasi bahkan di intervensi oleh negara. Pada titik ini penulis mengemukan pertanyaan apakah ”zaman hak” (the age of rights) sudah berakhir sejak 11 September 2001? Padahal salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kebebasan dan keamanan terhadap warga negara. Demikian pula, HAM mendapatkan jaminannya dalam hukum internasional hak-hak asasi manusia dan diperintahkan oleh konstitusi setiap negara demokratik.
Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan (Studi kekerasan Ormas di Jakarta) Gatot Eddy Pramono
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 2 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bagian dari interaksi sosial, Ormas kerap terlibat aksi kekerasan, salah satunya adalah aksi kekerasan antar Ormas. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini kemudian berupaya menggali akar permasalahan yang menyebabkan Ormas bertransformasi menjadi kelompok kekerasan dan bagaimana pola transformasi Ormas saat melakukan kekerasan kelompok. Dalam penelitian ini, empat Ormas di Jakarta, yang namanya disamarkan dalam tulisan ini—Ormas Gajah, Macan, Singa, dan Musang—menjadi subyek penelian. Melalui penggunaan metode kuantitatif dan eksplanasi serta analisis dengan menggunakan teori sub kebudayaan dan teori konflik, hasil studi ini menunjukkan bahwa Ormas bertransformasi menjadi kelompok kekerasan manakala terdapat tiga faktor, yakni terganggunya kepentingan kelompok, terganggunya identitas kelompok, dan terganggunya organisasi sosial. Penelitian ini juga menemukan fakta baru, bahwa pola transformasi Ormas menjadi kelompok kekerasan tidak hanya dalam bentuk Ormas melawan Ormas, namun juga Ormas melawan kolaborasi Ormas. Kolaborasi antar Ormas hanya terjadi dalam situasi-situasi tertentu, yakni ketika adanya kesamaan kepentingan, hubungan emosional dan musuh bersama.
Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Rabiah Al Adawiah
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 2 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada anakanak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.
Stabilitas dan Tertib Sosial Hermawan Sulistyo
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan menggunakan perspektif historis, konsepsi tentang stabilitas sosial dan tertib sosial sejak jaman Nusantara, Kolonialisme dan Indonesia menjadi fokus perhatian penulis dalam tulisan ini. Stabilitas dan ketertiban sosial yang dibangun atas proses-proses consensual conflicts akan menghasilkan sistem yang jauh lebih sustainable dan viable, ketimbang bangunan yang dibangun atas ikon nasionalisme. Perspektif ini memberikan kritik terhadap Benedict Anderson dan Ernest Renan yang cenderung menganggap fragmentasi unit-unit nasional menjadi bangunan stabilitas dan ketertiban sosial. Kecenderungan gerak masyarakat-masyarakat maju adalah integrasi kawasan, bukan fragmentasi unit-unit nasional yang cenderung membawa pertarungan antara wacana-wacana lokal vis-à-vis nasional.
Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia M. Choirul Anam; Muhammad Hafiz
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Diskursus HAM. Hate speech merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Titik singgung ujaran kebencian dalam kerangka HAM berada pada dua diskursus hak, yaitu: a) kebebasan beragama atau berkeyakinan;  b) kebebasan berekspresi dan berpendapat, c) perlindungan ras dan etnik. Secara konsep ataupun praktik, ujaran kebencian sering kali diterapkan secara berbeda-beda, baik di tingkat global ataupun praktik Negara-negara di dunia. Dengan pendekatan HAM, ada 6 (enam) hal yang harus dilihat di dalam Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech), yaitu: 1) elemen kejahatan (element of crimes); 2) basis subyek tindakan kejahatan; 3) metode atau cara kejahatan dilakukan; 4) tujuan dari tindakan itu sendiri; 5) Potensi efek dari ujaran kebencian; 6) Pendekatan yang digunakan untuk menangani hate speech.
Mistik dan Politik: Praktek Perdukunan Dalam Politik Indonesia Bahaudin Bahaudin
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia politik modern tidak selamanya bertumpu pada kekuatan akal, kalkulasi matang atau hitungan nyata sesuai hasil survey. Namun di luar dari prinsip-prinsip dan kaidah logis masih terselip kekuatan lain yang berperan, yaitu kekuatan Mistik atau spiritual. Dengan menggunakan pendekatan Cultural Studies, penulis melakukan penelitian hubungan elite politik dengan dunia mistik sejak jaman kerajaan-kerajaan di Nusantara hingga periode berdirinya Republik Indonesia. Para Raja di masa kerajaan atau Presiden di Indonesia; Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki guru spiritual sebagai penasihat atau penopang dalam kekuasaan politik mereka. Penulis berkesimpulan bahwa panggung politik dalam sejarah Indonesia bahkan sejarah Kerajaan di bumi nusantara tidak saja bertumpu pada kekuatan logis tetapi juga penggunaan ilmu supranatural dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Politisasi Agama di Ruang Publik:Komunikasi SARA dalam Perdebatan Mohammad Supriyadi
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini memberikan gambaran runtuhnya pengaruh isu primordialisme di ruang publik dan digantikan dengan kearifan konvensional. Penelitian ini mengambil aspek pengaruh isu SARA pada aspek rasionalitas pemilih. Penulis menemukan beberapa aspek yang mendukung kesimpulan penelitian, antara lain; bahwa isu SARA tidak terlalu direspek pemilih rasional. Pemilih rasional lebih melihat masalah yang ada dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya. Di lain pihak, emosi antusias terhadap isu etnisitas akan memantabkan pilihan politik terhadap pemilih etnis minoritas, sebagai bentuk penguatan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory), penulis melihat bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional (rational choice), menentukan pilihan berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (maximizing benefit). Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track record kandidat.
Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Abdul Kadar
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini memberikan critical issue terhadap visi Indonesia menuju poros maritim dunia. Dalam pandangan penulis, Indonesia menuju poros maritim dunia sejalan dengan jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan. Namun demikian, pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai jalan menuju poros maritim cenderung memicu tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki TNI AL, Polair maupun Bakamla. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap posisi Bakamla dalam pengelolaan keamanan laut di Indonesia.
Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan:Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas Awaloedin Djamin Awaloedin Djamin
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan RUU Kamnas tidak saja menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat sipil, tetapi juga memunculkan isu-isu seputar status dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab isu-isu Polri dalam polemik RUU Kamnas. Dengan menggunakan pendekatan sejarah Polri-TNI serta hukum nasional dan internasional, tulisan ini tidak secara emosional mempertahankan keberadaan Polri berada di bawah Presiden, tetapi dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi dan data agar dapat dipahami secara obyektif berkenaan dengan polemik RUU Kamnas.
Analisis Kapabilitas Efektif guna Melaksanakan Operasi Militer dalam Kontra Insurjensi di Wilayah Papua Stellar Nube Mella; Fauziah Gustarina Cempaka Timur; Pujo Widodo
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 9 NO 2 TAHUN 2023
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gray argues that a good strategy must be realistic and implementable by the available means. This study aims to analyze the capabilities needed to carry out military operations effectively to support the implementation of counterinsurgency. The research method used in writing this article is a qualitative research method with literature study which is carried out by collecting data by understanding and studying theories from various literature related to the research topic and then critically analyzing in order to answer research questions related to security force capabilities needed in the context of counterinsurgency, especially in the Papua region to support the implementation of the national defense strategy. The results of this study found that the capabilities needed include; Information Operations capabilities, intelligence capabilities, land and coastal (sea and air) border guarding capabilities, tactical air mobility to support movement, and troops with special capabilities in arresting/ enforcement of HVT (High Value Target). In addition, there are also institutional capabilities that need to exist i.e. civil governance or capabilities, institutional management capacity, harmonized command and control, logistics, and robust justice system and law enforcement.

Page 5 of 18 | Total Record : 180

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL. 11 NO. 1 TAHUN 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL. 10 NO. 2 TAHUN 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL. 10 NO. 1 TAHUN 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 9 NO 2 TAHUN 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 9 NO 1 TAHUN 2023 Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Keamanan Nasional, Volume IX, No. 2, Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Keamanan Nasional, Volume IX, No. 1, Juli 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 8 NO 2 TAHUN 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 8 NO 1 TAHUN 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 7 NO 2 TAHUN 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 7 NO 1 TAHUN 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 6 NO 2 TAHUN 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 6 NO 1 TAHUN 2020 Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 5 NO 2 TAHUN 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 5 NO 1 TAHUN 2019 Vol. 4 No. 2 (2018): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 4 NO 2 TAHUN 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 4 NO 1 TAHUN 2018 Vol. 3 No. 2 (2017): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 3 NO 2 TAHUN 2017 Vol. 3 No. 1 (2017): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 3 NO 1 TAHUN 2017 Vol. 2 No. 2 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 2 TAHUN 2016 Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 2 NO 1 TAHUN 2016 Vol. 1 No. 3 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 3 TAHUN 2015 Vol. 1 No. 2 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 2 TAHUN 2015 Vol. 1 No. 1 (2015): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 1 NO 1 TAHUN 2015 More Issue