cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Address: Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Public Administration Review
ISSN : -     EISSN : 30308682     DOI : 10.47134/par
Core Subject : Social,
The Indonesian Journal of Public Administration Review ISSN 3030-8682 is a scholarly journal that focuses on the study and analysis within the field of Public Administration in Indonesia. This journal aims to serve as a platform for academics, practitioners, and researchers to share concepts, ideas, and the latest findings related to public administration. Public Policy: Discusses the development and analysis of public policies in Indonesia, including the implementation and impact of these policies on society. Bureaucratic Management: Investigates aspects of bureaucratic management, bureaucratic reform, and the role of bureaucracy in the implementation of government programs. E-Government and Technological Innovation: Examines the application of information technology and e-government in improving the efficiency and effectiveness of public services. Community Participation: Examines community participation in decision-making processes and the implementation of public policies. Decentralization and Regional Autonomy: Examines the development and impact of decentralization and regional autonomy in Indonesia.
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2025): August" : 16 Documents clear
Praktik Komodifikasi Tubuh Perempuan Sebagai Konten Pemasaran dalam Ruang Media Sosial Tiktok Ni Made Putri , Lestari; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana tubuh perempuan digunakan sebagai komoditas dalam praktik pemasaran di media sosial TikTok. Dalam konteks ini, perempuan diposisikan sebagai objek visual yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik melalui strategi pemasaran yang menonjolkan sensualitas dan estetika tubuh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur relevan, termasuk hasil penelitian sebelumnya, dokumen, dan berita daring yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan di TikTok sering kali dikonstruksi sebagai alat pemasaran visual yang dieksploitasi demi kepentingan kapitalis. Algoritma TikTok yang berorientasi pada visual turut memperkuat penggunaan tubuh perempuan sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan nilai ekonomi suatu konten. Praktik ini memperlihatkan adanya politisasi tubuh dan relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan menjadi objek subordinasi dalam sistem kapitalisme digital yang dikendalikan oleh norma patriarki. Selain berdampak pada representasi perempuan yang sempit, komodifikasi ini juga meningkatkan risiko pelecehan berbasis gender di ruang daring. Penelitian ini menegaskan perlunya kesadaran kritis terhadap bagaimana tubuh perempuan digunakan dan dimaknai dalam ruang digital sebagai komoditas, serta pentingnya regulasi etis dalam konten pemasaran berbasis media sosial.
Optimalisasi Administrasi Kependudukan Melalui Program Pengabdian Masyarakat: Studi Kasus di Desa Putat, Kecamatan Bulu Eldo, Dwian; Hannan, Ishaq; Isnani, Ira; Khabibah, Arina; Puspitasari, Amalia
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4545

Abstract

Administrasi kependudukan yang lengkap dan valid merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin akses terhadap berbagai layanan publik. Di Desa Putat, Kecamatan Bulu, ditemukan berbagai permasalahan terkait administrasi kependudukan, seperti dokumen yang rusak, hilang, atau belum dimiliki oleh sebagian besar warga. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan juga menjadi kendala utama. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan administrasi kependudukan masyarakat melalui kolaborasi dengan Dukcapil Kabupaten Temanggung.Metode yang digunakan dalam program ini meliputi sosialisasi bersama Dukcapil dan perangkat desa, pendataan door-to-door oleh tim KPM dan magang, serta implementasi sistem digital untuk mempercepat proses administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat meningkat hingga 100%, dengan seluruh dokumen administrasi berhasil diselesaikan, meliputi KTP, KIA, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan izin pindah domisili. Implementasi sistem digital terbukti meningkatkan efisiensi proses pengurusan dokumen dan meminimalkan kesalahan data.Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Putat tetapi juga menjadi model penyelesaian administrasi kependudukan yang dapat diterapkan di wilayah lain. Keberhasilan program ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar pihak serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Ajiwana Tangguh Nusantara Banyumas Kusdianti, Dwi; Sumantri, P.; Surveyandini, Mayla
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4546

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis signifikansi pengaruh kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Ajiwana Tangguh Nusantara Banyumas. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi penelitian ini karyawan bagian produksi berjumlah 352. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified proportionate random sampling dengan sampel 190 responden. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dan parsial hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan
The State and Development Trends of The Conflict Between Ukraine and The Russian Federation Qurbonov Arslonqul Amonovich
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4556

Abstract

This article analyzes the current state of the conflict between Ukraine and the Russian Federation, as well as its impact on the geopolitical landscape and regional security in Central Asia. Special attention is given to the role of Uzbekistan in promoting stability and consolidating regional states amid contemporary geopolitical transformations
Rekonstruksi Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia Ramadhanti, Neisya Aulia; Laila, Nur Nazmi; Luthfiana, Nafisya; Savitri, Adinda; Harmoko
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4542

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, terdapat berbagai dinamika yang mencerminkan pergeseran sistem hukum, politik, dan administrasi negara. Namun, praktik penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari berbagai persoalan, seperti politisasi birokrasi, money politics, minimnya akuntabilitas, hingga disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Latar belakang inilah yang mendorong urgensi rekonstruksi Pilkada dalam kerangka sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem hukum yang mengatur Pilkada saat ini dan menawarkan model rekonstruksi yang lebih efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi serta praktik hukum Pilkada di lapangan, ditemukan bahwa sistem hukum Pilkada masih bersifat fragmentaris, dengan lemahnya jaminan terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara serta lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan ulang regulasi Pilkada yang menekankan pada keseragaman hukum, penguatan kelembagaan penyelenggara, serta pengembalian Pilkada ke dalam kerangka desain sistem ketatanegaraan yang menjamin prinsip checks and balances. Dengan demikian, rekonstruksi Pilkada bukan sekadar reformasi teknis, melainkan pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum pemilu lokal demi terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.
Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia dalam Hukum Administrasi Negara Ramadhani, Azallea; Devi; Agustina, Kusuma Wahyuning; Putri, Marsya Mulia; Sihombing, Nurul Kharimah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4620

Abstract

Studi ini menelaah mekanisme pilkades di Indonesia dari perspektif hukum tata usaha negara. Beberapa regulasi mengikat prosedur pilkades, termasuk UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, serta UU No. 3 Tahun 2024, yang memuat aturan mengenai pemilihan langsung, masa jabatan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh. Riset ini juga menyoroti isu hukum, contohnya ketidakjelasan aturan di level daerah dan kendala implementasi yang harus selaras dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan keadilan. Hasilnya memperlihatkan bahwa walaupun aturan di tingkat pusat terbilang rinci, praktiknya di lapangan masih terkendala masalah administratif dan hukum yang perlu adanya penyesuaian kebijakan dan pembenahan struktur kelembagaan supaya pilkades dapat berjalan efektif dan akuntabel dalam koridor hukum tata usaha negara.
Implementation of Government Regulation in Granting Risk-Based Business Licensing at Private Job Training Institutions Praya, Fajar; Utami, Tanti; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4631

Abstract

This study examines the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing for Private Vocational Training Institutions (LPKS) in Cianjur Regency, while also analyzing the strategic position of these institutions using a SWOT approach in responding to the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) system. The aim of this research is to assess the level of LPKS compliance with the OSS RBA system, identify the challenges they face, and evaluate the effectiveness of local government support. This study aims to analyze the level of compliance of Private Vocational Training Institutions (LPKS) in Cianjur Regency with the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing (OSS RBA), as well as to identify various challenges that hinder its effective implementation at the local level.The findings reveal that out of 93 registered LPKS, only 9 have fulfilled the OSS RBA licensing requirements. The main obstacles include high costs associated with obtaining documents such as the Certificate of Proper Function (SLF), as well as a lack of understanding of the system. The SWOT analysis indicates that while LPKS have institutional potential and support, they still face significant internal and external challenges. Therefore, simplifying licensing procedures, enhancing technical assistance, and providing incentives for small-scale LPKS are crucial steps to improve compliance levels and the overall effectiveness of the OSS RBA system.
Analisis Politik Hukum dan Relasi Antar Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Adat Pararem di Kabupaten Tabanan Sattvika, Ayu; Pramana, Gede; Erviantono, Tedi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4644

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran dan kepentingan suatu aktor dalam memengaruhi kebijakan lokal, yang dalam penelitian ini peneliti mengacu pada konsep kebijakan "pararem", dalam wilayah adat yang terdapat pada beberapa desa di Kabupaten Tabanan. Di Tabanan, Pararem sering digunakan untuk menangani berbagai masalah penting seperti pengaturan tata ruang adat, pelarangan aktivitas tertentu, atau pengelolaan sumber daya. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dengan sifat kualitatif, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Penyusunan Pararem di Kabupaten Tabanan lebih dari sekadar kegiatan adat biasa; ini juga merupakan arena persaingan politik yang rumit. Pararem sebagai bentuk hukum adat tidak hanya muncul dari musyawarah masyarakat, tetapi juga melalui hubungan kekuasaan, simbol, dan kepentingan yang saling terlibat. Dalam perspektif teori politik Actor-Network Theory (ANT) yang diperkenalkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon, penyusunan Pararem dapat dipahami sebagai produk dari interaksi antara berbagai aktor. Melalui pandangan teori ini, Pararem bukanlah entitas yang muncul dari tradisi yang murni. Ia merupakan hasil dari negosiasi, terjemahan, dan mobilisasi aktor dalam konteks sosial-politik setempat.
Governance of Terong Traditional Market In Makassar City For Competitiveness Arifin, Lukman; Kasmawati, Andi; Cudai, Andi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4717

Abstract

Traditional This study examines the governance of Terong Traditional Market in Makassar City, one of South Sulawesi’s largest markets. Employing a qualitative phenomenological approach, the research aims to explore current governance practices, identify determinants influencing governance effectiveness, and propose strategies to enhance market competitiveness. Data were gathered through field observations, in-depth interviews with traders, market managers, and government officials, as well as document analysis. The findings reveal that governance at Terong Market is hindered by fragmented institutional coordination, inadequate infrastructure, weak regulatory enforcement, and limited trader participation. Four critical determinants of effective governance emerged: (1) strategic policy alignment, (2) transparency in financial and operational management, (3) adoption of digital technologies, and (4) multi-stakeholder collaboration.To improve competitiveness, five strategic measures are recommended: revitalization of market infrastructure, digitalization of retribution and service systems, reform of management and human resources, trader empowerment through training and financing access, and inclusive stakeholder forums for participatory governance. Additionally, this study proposes a reconceptualization of the classical POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) model—replacing “actuating” with “mediating”—and emphasizes participatory monitoring to strengthen accountability.The study contributes to public administration literature by presenting an adaptive governance model that aligns with the socio-economic dynamics of traditional markets in transition.
Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Nur Aulia, Widi; Abdullah Faqih, Muhammad; Mulyadi, Dedi; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4719

Abstract

The authority conflict between central and local governments in the mining sector presents a critical challenge within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy effectiveness in resolving such conflicts, with a specific focus on the mining sector in Southeast Sulawesi. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and a concrete case study. The findings reveal that the withdrawal of licensing authority by the central government through the enactment of Law No. 3 of 2020 has triggered structural tensions, legal uncertainty, investment barriers, and weak environmental oversight. The absence of an effective institutional mediation mechanism further exacerbates the conflict. The study recommends the establishment of an independent authority conflict resolution body and the strengthening of intergovernmental coordination through legal collaboration and good governance principles. A restructuring of central-local authority relations is essential to ensure a fair, effective, and adaptive decentralization policy for strategic sectors

Page 1 of 2 | Total Record : 16