cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
mahesarc1@gmail.com
Phone
+628126493527
Journal Mail Official
mahesarc1@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Griya Nafisa 2, Blok A No 10, Jalan Benteng Hilir Titi Sewa, RT 06, Dusun XVI Flamboyan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, 20371, Sumatera Utara, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law & Policy Review
Published by Mahesa Research Center
ISSN : -     EISSN : 29873150     DOI : 10.34007
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Law & Policy Review, is is a Journal of Law, Human Rights, Citizenship, Pancasila, Civic Education, Public Policy, Administration and Political Governance. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the advantages and disadvantages of globalization, from transnational and global perspectives. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Publication Frequency: Twice Issue Per Year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
 6   7   8   9   10 
Analisis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara; Muhammad Hizbullah
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1149

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan notaris berperan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H., serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan akta yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, memverifikasi identitas dan kecakapan hukum para pihak, memastikan kesesuaian isi akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prosedur pembuatan akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, profesionalisme, independensi, dan prinsip kehati-hatian notaris menjadi faktor penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik.
Tangung Jawab Hukum Pengguna Media Sosial terhadap Konten yang dikirimkan Limrogate Immanuel; Yoldi Olpi Foenale; Vicky Prayitno
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1167

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan. Masalah difokuskan pada batas hukum kebebasan berekspresi di ruang digital serta unsur pertanggungjawaban pidana ketika suatu konten memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang publik digital yang tetap berada dalam pengaturan hukum, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta terdapat hubungan antara konten yang dikirimkan dan akibat hukum yang timbul. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap konten digital harus dilakukan secara proporsional agar perlindungan masyarakat tidak mengabaikan kebebasan berekspresi.
Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Faktor Penghambatnya di Disdukcapil Kota Binjai Dandy Ramadhan; Indra Muda
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor penghambatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai. Permasalahan yang dikaji adalah belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan publik yang berdampak pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar pelayanan publik belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada ketidakpastian waktu pelayanan, gangguan sistem digital yang terjadi secara berkala, kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Faktor-faktor tersebut berdampak pada meningkatnya waktu tunggu, ketidaknyamanan masyarakat, serta menurunnya Tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian implementasi pelayanan publik dengan menekankan pentingnya kesiapan sumber daya, sistem digital, dan transparansi informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih efektif dan responsif.
Model Penguatan Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pencegahan COVID-19 Berbasis Komunitas di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Darsono Wisadirana
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1045

Abstract

Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat perdesaan. Strategi penanggulangan pandemi yang berorientasi pada pendekatan medis dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingkat kepatuhan masyarakat dan keterbatasan dukungan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penguatan kearifan lokal dan modal sosial sebagai strategi pencegahan COVID-19 berbasis komunitas di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan wawancara terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga di Desa Sempu Lor dan Desa Sempu Kidul. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural AGIL Talcott Parsons serta teori modal sosial Francis Fukuyama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai gotong royong, kepercayaan sosial (trust), dan norma timbal balik (reciprocity) mampu mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan masyarakat melalui penyediaan pos pangan isolasi mandiri, pengawasan sosial berbasis komunitas, dan adaptasi protokol kesehatan sesuai dengan nilai budaya lokal. Temuan penelitian menegaskan bahwa integrasi kearifan lokal dengan modal sosial dapat menjadi model tata kelola komunitas yang efektif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pada situasi krisis kesehatan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan berbasis komunitas dalam penanggulangan bencana kesehatan.
Analisis Hubungan Kerja Antara karyawan dengan Notaris/PPAT (studi di Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution) Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1071

Abstract

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja/karyawan notaris. Karyawan Notaris memegang peran yang cukup penting untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seperti membantu menyiapkan pembuatan, melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan dan menjadi saksi dalam peresmian akta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: a) Bentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan Notaris di Medan Nasution, SH, .,b) hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja  antara pekerja dan notaris dan bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan dari notaris terhadap pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan Adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang mengutamakan data primer daripada data sekunder, walaupun tetapm membutuhkan data sekunder berupa undang-undang, buku, hasil penelitaian dan kamus. Untuk mengatasi kesenjangan dalam penelitian maka diambul data dilapangan dalam bentuk wawancara dengan sejumlah responden. Temuan penelitian Adalah bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan notaris Khairul Anwar Nasution, SH dalam bentuk tidak tertulis yang memang diperbolehkan dalam undang-undang. Dalam prakteknya hubungan kerja telah melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dengan landasan kepercayaan dan kekeluargaan. Notaris menunaikan kewajibannya dengan membayar gaji dan ongkos-ongkos dan sementara pekerja menunaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, sehingga sejauh ini tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh notaris.
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh TNI Angkatan Laut (Putusan Nomor: 63-KPM.I-02/AL/VII2022) Sahbudi Sahbudi; Akiruddin Ahmad; Padli Rezeki Sitanggang
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1113

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana umum, tetapi juga berdampak terhadap disiplin, profesionalisme, dan kehormatan institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Laut, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam putusan yang dianalisis, majelis hakim mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum dan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara disertai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI Angkatan Laut. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga integritas institusi militer.
Peran Perempuan Pesisir dalam Mendukung Ketahanan Pangan Muhamad Chairul Basrun Umanailo
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1172

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran perempuan pesisir dalam mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Buru. Ketahanan pangan di wilayah pesisir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses, degradasi lingkungan, dan ketergantungan pada sumber pangan eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 23 informan yang dipilih secara purposive dari lima desa di Kabupaten Buru. Data dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak MAXQDA 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran dominan sebagai aktor ekologis, ekonomi, dan penjaga kearifan lokal dalam sistem ketahanan pangan rumah tangga. Perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dalam pewarisan pengetahuan lokal serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam keterlibatan perempuan pada pengambilan keputusan formal, yang menunjukkan adanya hambatan struktural dalam institusi pemerintahan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah pesisir membutuhkan pengakuan dan penguatan peran strategis perempuan, tidak hanya pada tingkat domestik dan komunitas, tetapi juga dalam struktur kebijakan formal.
Reformasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Analisis Sengketa Indonesia–Uni Eropa (DS592 & DS593) dan Gagasan Model RHDS Sri Mazalena; Dilasari Nur Budiastuti; Rahmi Erwin
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1185

Abstract

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kasus minyak sawit (DS593) dan larangan ekspor nikel (DS592) menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan kedaulatan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: (1) bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO terhadap kasus Indonesia–Uni Eropa; (2) apa saja kelemahan normatif dalam sistem DSB yang menyebabkan ketimpangan bagi negara berkembang; dan (3) bagaimana model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) dapat menjadi alternatif reformasi penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perjanjian internasional (treaty approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme DSB bersifat formalistik, rule-based, dan kurang adaptif terhadap kepentingan pembangunan negara berkembang. Kedua kasus tersebut mencerminkan ketidakselarasan antara rezim perdagangan dan rezim lingkungan serta keterbatasan ruang kebijakan (policy space) bagi Indonesia. Analisis hukum menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh dominasi pendekatan adjudikatif, ketiadaan mekanisme akomodasi kepentingan pembangunan, serta lemahnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam putusan WTO. Sebagai novelty, model Reformative Hybrid Dispute Settlement (RHDS) mengintegrasikan mekanisme adjudikatif WTO dengan pendekatan diplomatik dan restoratif berbasis kepentingan pembangunan negara berkembang, yang belum secara eksplisit diakomodasi dalam mekanisme DSB WTO saat ini. Model RHDS ditawarkan sebagai alternatif yang menyeimbangkan mekanisme adjudikatif, diplomatik, dan restoratif untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Perlindungan Korban Kejahatan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter (Analisis Konflik Gaza dan Israel) Tika Puspita Sari; Syofiaty Lubis
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1044

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Gaza yang meningkat sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama dari kalangan penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dan memberikan perlindungan terhadap korban perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan HHI serta mengkaji implementasinya dalam konflik Gaza–Israel. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pelanggaran HHI dalam konflik Gaza–Israel, kajian yang secara khusus menelaah kesenjangan antara norma perlindungan korban perang dan implementasinya dalam konflik kontemporer masih terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menekankan prinsip kemanusiaan, pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Analisis hukum menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas merupakan bentuk pelanggaran HHI yang dominan, yang tercermin melalui serangan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Sebagai novelty, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara pengaturan HHI dan implementasinya di lapangan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HHI mengenai efektivitas perlindungan korban perang serta memberikan rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata modern.
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan Kader HMI Komisariat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Muhammad Fadli; Maswita Maswita; Tugino Tugino
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1187

Abstract

Krisis karakter kepemimpinan generasi muda pada era globalisasi dan disrupsi digital menuntut penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter kepemimpinan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (FIS UNIMED). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di HMI Komisariat FIS UNIMED. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap Ketua Umum Komisariat, Kepala Bidang PTKP, dan Kepala Bidang Perkaderan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara sistematis melalui sistem perkaderan formal, terutama Basic Training (LK I), serta didukung kegiatan Pra-LK I, diskusi rutin, dan komunikasi organisasi yang demokratis. Proses tersebut mengintegrasikan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kepemimpinan sehingga membentuk kader yang berintegritas, adaptif, memiliki komitmen kebangsaan, serta mampu menghadapi tantangan perubahan sosial secara konstruktif.

Page 10 of 10 | Total Record : 100

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026 Vol 3, No 2 (2025): Journal of Law & Policy Review, December 2025 Vol 3, No 1 (2025): Journal of Law & Policy Review, June 2025 Vol 2, No 2 (2024): Journal of Law & Policy Review, December 2024 Vol 2, No 1 (2024): Journal of Law & Policy Review, June 2024 Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December Vol 1, No 1 (2023): Journal of Law & Policy Review, June