cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
mahesarc1@gmail.com
Phone
+628126493527
Journal Mail Official
mahesarc1@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Griya Nafisa 2, Blok A No 10, Jalan Benteng Hilir Titi Sewa, RT 06, Dusun XVI Flamboyan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, 20371, Sumatera Utara, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law & Policy Review
Published by Mahesa Research Center
ISSN : -     EISSN : 29873150     DOI : 10.34007
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Law & Policy Review, is is a Journal of Law, Human Rights, Citizenship, Pancasila, Civic Education, Public Policy, Administration and Political Governance. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the advantages and disadvantages of globalization, from transnational and global perspectives. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Publication Frequency: Twice Issue Per Year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
Analisis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H Yeltriana Yeltriana; Ismed Batubara; Muhammad Hizbullah
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1149

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan notaris berperan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H., serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan akta yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, memverifikasi identitas dan kecakapan hukum para pihak, memastikan kesesuaian isi akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prosedur pembuatan akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, profesionalisme, independensi, dan prinsip kehati-hatian notaris menjadi faktor penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik.
Tangung Jawab Hukum Pengguna Media Sosial terhadap Konten yang dikirimkan Limrogate Immanuel; Yoldi Olpi Foenale; Vicky Prayitno
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1167

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan. Masalah difokuskan pada batas hukum kebebasan berekspresi di ruang digital serta unsur pertanggungjawaban pidana ketika suatu konten memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang publik digital yang tetap berada dalam pengaturan hukum, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta terdapat hubungan antara konten yang dikirimkan dan akibat hukum yang timbul. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap konten digital harus dilakukan secara proporsional agar perlindungan masyarakat tidak mengabaikan kebebasan berekspresi.
Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Faktor Penghambatnya di Disdukcapil Kota Binjai Dandy Ramadhan; Indra Muda
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor penghambatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai. Permasalahan yang dikaji adalah belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan publik yang berdampak pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar pelayanan publik belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada ketidakpastian waktu pelayanan, gangguan sistem digital yang terjadi secara berkala, kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Faktor-faktor tersebut berdampak pada meningkatnya waktu tunggu, ketidaknyamanan masyarakat, serta menurunnya Tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian implementasi pelayanan publik dengan menekankan pentingnya kesiapan sumber daya, sistem digital, dan transparansi informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih efektif dan responsif.

Page 10 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026 Vol 3, No 2 (2025): Journal of Law & Policy Review, December 2025 Vol 3, No 1 (2025): Journal of Law & Policy Review, June 2025 Vol 2, No 2 (2024): Journal of Law & Policy Review, December 2024 Vol 2, No 1 (2024): Journal of Law & Policy Review, June 2024 Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December Vol 1, No 1 (2023): Journal of Law & Policy Review, June