cover
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
mahesarc1@gmail.com
Phone
+628126493527
Journal Mail Official
mahesarc1@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Griya Nafisa 2, Blok A No 10, Jalan Benteng Hilir Titi Sewa, RT 06, Dusun XVI Flamboyan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, 20371, Sumatera Utara, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law & Policy Review
Published by Mahesa Research Center
ISSN : -     EISSN : 29873150     DOI : 10.34007
Core Subject : Social,
Journal of Law & Policy Review, is is a Journal of Law, Human Rights, Citizenship, Pancasila, Civic Education, Public Policy, Administration and Political Governance. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the advantages and disadvantages of globalization, from transnational and global perspectives. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Publication Frequency: Twice Issue Per Year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Anggraeni, Anggraeni; Saptawan, Ardiyan; Abduh, Muhammad
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 2 (2024): Journal of Law & Policy Review, December 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i2.637

Abstract

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Kajian ini menyimpulkan bahwa Analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Sukaraja menunjukkan skor rata-rata 41,48, yang menunjukkan kepuasan umum yang memadai. Dimensi “Empathy” mendapat penilaian tertinggi, sementara “Tangible” dinilai rendah, menandakan perlunya perbaikan pada fasilitas. Walaupun dimensi “Reliability”, “Responsiveness”, dan “Assurance” juga positif, ada ruang untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan. Validitas dan reliabilitas kuesioner dinyatakan baik. Perbaikan pada fasilitas, disiplin pegawai, dan pelatihan sikap diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan di Kelurahan Sukaraja.
Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih Khaidir, Diandes; Putra, Raniasa; Wulandari, Novita
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.594

Abstract

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Informan penelitian berjumlah 17 orang, dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria relevan seperti keterlibatan langsung, pengetahuan, dan variasi demografis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan balai serbaguna di Kota Prabumulih efektif, karena berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pengembangan desa. Pembangunan ini melibatkan masyarakat, memanfaatkan dana secara efisien, dan menyediakan fasilitas berkualitas. Fleksibilitas ruang dan rencana penyewaan gedung sebagai sumber pendapatan tambahan adalah langkah strategis positif. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan gedung serbaguna, dengan pembatasan sosial mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan. Meskipun kapasitas gedung memungkinkan penyesuaian protokol kesehatan, tantangan seperti penurunan pendapatan dan kebutuhan peningkatan kapasitas perlu diatasi.
Pengawasan Administrasi Kepegawaian Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang Susilawati, Susilawati; Wulandari, Novita; Tahyudin, Didi
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 1 (2023): Journal of Law & Policy Review, June
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i1.546

Abstract

This research aims to analyze and describe the supervision of Personnel Administration in the General Section of the Palembang City Regional Secretariat, as well as designing a model for supervision of personnel administration. This research used a qualitative method, with a total of 10 informants, using a purposive sampling technique. Data collection techniques used include: observation, interviews, documentation and literature study. The data analysis technique uses the Miles and Huberman interactive model. The results of this research show that the Supervision of Personnel Administration in the general section of the Palembang City Regional Secretariat is not yet optimal and needs improvement in various aspects, especially HR in the field of Personnel Administration which needs to understand the Main Duties and Functions of Administration. The form of supervision that can be applied to the General Section of the Regional Secretariat, especially regarding personnel administration, is the supervision of an administrative or administrative nature. Likewise, in the implementation of personnel administration which has the authority to appoint, transfer, and dismiss employees who have certain specifications, the supervision that can be carried out is administrative or administrative.
Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OOS RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih Handayani, Tri; Maulana, Maulana; Marzuki, Muhammad Ervan
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 2 (2024): Journal of Law & Policy Review, December 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i2.642

Abstract

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Berbasis Sistem Online Single Submission Risk Bassed Aproach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Sertifikat Pangan Olahan Berbasis Sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kota Prabumulih bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan anggaran untuk sosialisasi, kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, dan masalah dalam pelatihan serta fasilitas pegawai. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan pelatihan, perbaikan fasilitas, serta tambahan sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi OSS-RBA dapat lebih efisien dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Prabumulih.
Perkembangan Tata Kelola Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Desa Hazijah Daulay, Ainun; Wijaya, Aldian; Yanti Naibaho, Fitri; Tika Siregar, Grace; Stepany Nababan, Laura; Purnamasari Haloho, Rina; Wahyuny Sihaloho, Sri; Sihaloho, Lestari
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 2 (2024): Journal of Law & Policy Review, December 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i2.80

Abstract

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berimplikasi pada tata kelola (governance) desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memperkuat otonomi desa, memungkinkan desa untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai prinsip good governance. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan kapasitas perangkat desa dan kemandirian keuangan. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) diharapkan berperan signifikan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis tata kelola dana desa dan peran BUMDes dalam pembangunan desa di era otonomi desa. Hasil menunjukkan bahwa penerapan good governance di desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, untuk mencapai pembangunan desa yang optimal.
Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali Erna, Yus; Lionardo, Andries; Wulandari, Novita
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 1 (2024): Journal of Law & Policy Review, June 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i1.615

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Program and Efforts to Inventory and Identify Post-Disaster Damage/Losses by the Regional Disaster Management Agency of Pali Regency. Data was collected through semi-structured interviews, participant observation, and documents and analyzed qualitatively. The research results show that the effectiveness of the post-disaster rehabilitation and reconstruction program at BPBD Pali Regency faces major challenges such as less-than-optimal program integration and inadequate coordination between the government and the community. Existing facilities, such as Pusdalops PB, are not yet fully effective, so the early warning system and data integration need to be improved. Community involvement in risk planning and mitigation is very important. Regular evaluation of guidelines and policies is necessary to ensure implementation under standards. BPBD also needs to improve the way it inventory damages, including by carrying out regular FGDs and periodic data collection, to increase the effectiveness of rehabilitation and reconstruction programs.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air dan Limbah Domestik Kota Prabumulih Di Era Pandemik Covid-19 Afrizal, Afrizal; Putra, Raniasa; Agus, Azwar
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.590

Abstract

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan air dan limbah di Kota Prabumulih beserta kendala pelaksanaanya. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Informan penelitian berjumlah 17 orang, dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria relevan seperti keterlibatan langsung, pengetahuan, dan variasi demografis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan limbah domestik di Kota Prabumulih menghadapi tantangan besar, seperti kapasitas pengangkutan terbatas dan tidak adanya IPLT. Pembuangan limbah sembarangan merusak lingkungan dan kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Regulasi ada, namun implementasinya kurang memadai dan partisipasi masyarakat belum efektif. Masyarakat menyadari dampak negatif limbah dan bersedia terlibat jika diajak dengan bijak, namun kinerja pemerintah masih rendah. Untuk perbaikan, dibutuhkan kolaborasi lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta perhatian serius terhadap regulasi dan pengelolaan limbah.
Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Abab Kabupaten Pali Emilya, Emilya; Hardiansyah, Hardiansyah; Hendrasmo, Ignasius
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 1 (2023): Journal of Law & Policy Review, June
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i1.542

Abstract

This article aims to examine how much influence motivation and work culture have on employee performance, both partially and jointly. The problem centers on the influence of work motivation and culture and its relationship to employee performance at the Abab sub-district office, Pali Regency. This research used a quantitative approach with 100 respondents selected through proportional stratified random sampling. Research instruments include questionnaires, observation and documentation. Data was collected through questionnaires, direct observation and documentation. Data analysis uses the F test (ANOVA) and t test (T-Test), with support from observation results, to test the stated hypothesis. The results of the research show that motivation has an influence of 3.7% on employee performance at the ABAB Subdistrict Office, Pali Regency. On the other hand, work culture has a more dominant influence, namely 98.3%, on employee performance in the office. Overall, motivation and work culture together have an influence of 98.3% on employee performance at the ABAB Subdistrict Office, Pali Regency
Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum: Kajian tentang Hak Restitusi dalam Kasus Perdagangan Anak Tantimin, Tantimin; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Nopriensa, Salsabella Dea
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 1 (2024): Journal of Law & Policy Review, June 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i1.465

Abstract

Child trafficking cases are one of the fastest-growing crimes in the world. Lack of education and limited information make them vulnerable to being trapped in human trafficking. In the Indonesian legal framework, human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which regulates the right to restitution. However, there are still weaknesses in law enforcement, namely for any criminal offense that restitution can be submitted, so law enforcement does not necessarily facilitate victims in applying for the right to restitution. The research method used in this study is a normative juridical research method. This approach involves problem analysis using primary reference materials which include statutory regulations as the main source (primary legal materials), as well as various secondary sources of legal materials, such as legal literature, legal books, scientific publications, and scientific articles. discusses the regulation and implementation of criminal sanctions against child traffickers and their rights to restitution to find appropriate and accurate answers. Based on the research results, law enforcement efforts regarding the crime of child trafficking and the right to restitution can be carried out in three stages, namely: during the crime, during the trial of the perpetrator of human trafficking, and after the verdict.
Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Palembang Bilqisti, Bilqisti; Maulana, Maulana; Sunarto, Sunarto
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 2 (2024): Journal of Law & Policy Review, December 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i2.638

Abstract

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kinerja pegawai di BKPSDM Kota Palembang serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja tersebut. Data-data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Evaluasi kinerja pegawai di BKPSDM Kota Palembang dengan model CIPP menunjukkan kemajuan meski ada tantangan. Faktor pendukung meliputi perencanaan yang baik, dukungan hukum, serta sumber daya manusia dan sarana yang memadai. Namun, kendala proses dan dampak pandemi menjadi tantangan signifikan. Laporan kinerja mencerminkan kemajuan, meski tidak semua sasaran tercapai. Untuk perbaikan di masa depan, perlu pemberdayaan pegawai, pembinaan, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian. BKPSDM perlu terus memperkuat dukungan dalam konteks, input, dan produk sambil mengatasi kendala proses untuk meningkatkan hasil, kualitas pelayanan, dan pencapaian visi dan misinya.