cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
REFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN BUMN MELALUI PEMBENTUKAN BP BUMN: ANALISIS PEMISAHAN PERAN REGULATOR DAN OPERATOR DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA Arika Rizki Kirana; Komang Adi Sastra Wijaya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4fj3xt95

Abstract

Reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi agenda penting dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset negara. Pembentukan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dimaksudkan untuk memisahkan peran negara sebagai regulator dan sebagai pemilik usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis desain kelembagaan BP BUMN serta menilai efektivitasnya dalam mengatasi konflik peran regulator–operator dalam pengelolaan BUMN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer berupa wawancara dengan Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan perspektif tata kelola BUMN, teori principal–agent, dan desain kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif BP BUMN dirancang untuk memperjelas fungsi kepemilikan negara, dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dan pengawasan. Oleh karena itu, kejelasan pembagian peran dan independensi aktor menjadi kunci keberhasilan reformasi tata kelola BUMN.
PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK MELALUI SISTEM DIGITAL SRIKANDI DI KANTOR BAKESBANGPOL KOTA BLITAR Ferida Asih Wiludjeng
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/hjffp315

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pelayanan administrasi publik pengelolaan surat dengan menggunakan sistem digital SRIKANDI di kantor Bakesbangpol Kota Blitar kepada masyarakat. Layanan pada masyarakat di Bakesbangpol sudah memakai sistem digital dan secara manual yang berjalan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam penerapannya antara lain ketidaksesuaian data baik secara sistem digital maupun manual, keterbatasan kemampuan pegawai dalam penguasaan pemanfaatan sistem digital, maupun kendala jaringan internet. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data mempergunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian layanan administrasi publik tentang surat dokumen kepada masyarakat dengan penggunakan sistem digital sudah dapat berjalan cukup baik, akan tetapi perlu ketelitian dalam akses data baik penggunaan sistem digital maupun manual. Dengan menggunakan model layanan berbasis digital e-GovQual, dengan indikator Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Citizen Support (Dukungan Pengguna), Security (Keamanan)  dapat terlihat masih ada kendala yang dihadapi. Kemampuan atau kompetensi pemanfaatan sistem digital dari pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan jalan pendidikan dan pelatihan sistem digital yang berkala disesuaikan dengan kondisi, kemampuan. Perbaikan infrastruktur, perawatan dan pengelolaannya harus dilakukan secara berkala.
PONDOK PESANTREN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KEILMUAN ISLAM & PEMBENTUK KARAKTER BANGSA Heru Siswanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4dapy677

Abstract

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran, pendidikan, dan keteladanan setiap detik dan menit serta setiap jam dari seorang kyai kepada santrinya. Pendidikan dalam pondok pesantren bertujuan menempa diri santri menjadi pribadi yang mandiri mengembangkan semangat kebersamaan, yang meliputi sikap tolong-menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan sesama santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi pembinaan karakter individual, pesantren mengajarkan sikap hemat dan hidup sederhana yang jauh dari sifat konsumtif. Peran pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis dalam proses pembentukan karakter umat. Di dalam pondok pesantren diajarkan dasar-dasar ilmu untuk membentuk karakter umat, karena pada dasarnya memiliki karakter yang yang baik adalah kewajiban yang harus dimiliki para santri Ketika sudah terjun ke masyarakat. Sebagai misi dakwah dalam bentuk memberikan keteladanan. Dengan demikian, pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam, sangat potensial untuk pembentukan sumber daya manusia dan potensial menuju terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan bangsa dan berkarakter yang baik. Tidak sedikit dakwah yang bisa dilakukan melalui pondok pesantren, baik dakwah yang menyampaikan ajaran Islam, maupun dakwah tentang kehidupan dan tentunya untuk pembentukan karakter umat.
ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN QRIS BERBASIS CASHLESS PAYMENT SECARA BERLEBIHAN TERHADAP POLA PENGELUARAN PEGAWAI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Azhar Rizki Ismail; Tata Sutabri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/w6d40018

Abstract

Perkembangan teknologi pembayaran digital mendorong perubahan perilaku transaksi masyarakat, termasuk di lingkungan instansi pemerintahan. Salah satu inovasi yang banyak digunakan saat ini adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bentuk cashless payment. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat penggunaan QRIS berbasis cashless payment secara berlebihan terhadap pola pengeluaran pegawai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik sederhana untuk melihat hubungan dan pengaruh antara tingkat penggunaan QRIS dan pola pengeluaran pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kepraktisan penggunaan QRIS memberikan dampak positif dalam efisiensi transaksi, namun di sisi lain tingkat penggunaan yang tinggi cenderung memengaruhi peningkatan pengeluaran karena berkurangnya kontrol dalam bertransaksi. Dengan demikian, penggunaan QRIS perlu disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik agar manfaat cashless payment dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan perilaku konsumtif berlebihan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pegawai dalam menggunakan teknologi pembayaran digital secara bijak.
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS OSS DI DPMPTSP KABUPATEN BANGKALAN Almy Aprilia Azizi Hasib; Trenda Aktiva Oktariyanda; Meirinawati; Eva Hany Fanida
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1vzr3n60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS di DPMPTSP Kabupaten Bangkalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS di DPMPTSP Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan variabel pengukuran kepuasan masyarakat menurut Wardhana, yaitu efisiensi (efficiency), keandalan sistem (system reliability), pemenuhan (fulfillment), privasi (privacy), responsivitas (responsiveness), kompensasi (compensation), kontak (contact). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 dari total populasi pengguna Online Single Submission (OSS) yang berjumlah 10.186 pengguna. Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS di DPMPTSP Kabupaten Bangkalan berada pada kategori puas hingga sangat puas. Indikator dengan nilai tertinggi adalah indikator privasi pada aspek keamanan data pribadi pemohon, yang berada pada kategori sangat puas. Sementara itu, indikator dengan nilai terendah adalah keandalan sistem pada aspek tingkat minimnya error atau gangguan teknis saat menggunakan sistem OSS, yang berada pada kategori puas dengan persentase sebesar 67,4%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun OSS telah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan perizinan berusaha, namun masih diperlukan upaya perbaikan pada sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat secara optimal.

Filter by Year

2023 2026