cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 121 Documents
 6   7   8   9   10 
STRATEGI KAMPANYE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN PURWAKARTA DALAM MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 Rima Nurmalina; Wawan Budi Darmawan; Husin M. Al Banjari
Aliansi Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i3.44870

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam upaya memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan umum tahun 2019 secara empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan unit analisis adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tim kampanye Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta dan relawan atau simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta. Data dari tim kampanye Partai Keadilan Sejahtera diambil guna mengetahui strategi kampanye yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Tidak hanya tim kampanye tetap juga data diambil secara individu dari tiap anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh anggota legislatif terpilih untuk mendapatkan kursi anggota DPRD. Selain tim kampanye, individual anggota DPRD, unit analisis selanjutnya adalah penyelenggara pemilihan umum atau komisi pemilihan umum Purwakarta, informasi yang dibutuhkan dari komisi pemilihan umum Purwakarta adalah data-data perolehan suara dan proses penetapan kursi anggota DPRD. Terakhir unit analisis adalah akademisi atau para pengamat yang ikut mengamati proses pemilihan umum di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya mendapatkan kursi anggota DPRD, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta melakukan strategi kampanye ofensif maupun defensif untuk meraih dukungan dari pemilih sehingga dapat menaikan jumlah suara pada Pemilihan umum 2019 secara signifikan. Strategi ofensif merupakan strategi untuk memperluas pasar dengan cara optimalisasi platform dan programnya, memperluas jaringan dengan merekrut calon legislatif dari luar kader, serta menarik kelompok pemilih baru dengan memperluas jangkauan ke pelosok desa. Sedangkan strategi defensif dilakukan melalui dua cara yaitu (1) melepas pasar; dan (2) mempertahankan pasar.
The New Era of Life Order In The COVID-19 Pandemic Condition On The Organizational Performance Of Regional Technical Implementation Unit For The Management Cidurian-Cisadane Watershed Risnawati Risnawati; Ira Irawati; Nandang Alamsah Deliarnoor; Heru Nurasa
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43123

Abstract

The purpose of this study is to be able to analyze the performance of organizations published by researchers in Indonesia by strengthening articles managed by research sources during the Covid-19 pandemic which has an impact on data collection that cannot be directly spacious because it is constrained by the Covid-19 pandemic, but in this way the researcher can process the data obtained from the researchers into several categories, including research titles, abstracts, and keywords based on organizational performance. focus. In the organizational structure of the Banten Provincial Public Works and Spatial Planning Office, there are Regional Technical Implementation Units (UPTD) that manage technical work in the field, one of which is the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Cidurian - Cisadane Watershed Management (DAS), where the population density level is quite a lot and the work area is quite heavy with a fairly high performance with the Covid-19 performance in the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Cidurian - Cisadane for the Watershed Management (DAS) experiencing good indicators that were previously not achieved with the national disaster Covid-19 employee performance cannot be surveyed and fielded, therefore in the new life order in the Covid-19 pandemic conditions, the UPTD Regional Technical Implementation Unit for the Management of the Cidurian - Cisadane Watershed (DAS) can adjust conditions by maintaining the Health protocol.
INTEROPERABILITAS TNI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus di Laut Natuna Utara) Eko Fibrianto; Taufik Hidayat; Wawan Budi Darmawan; Yusa Djuyandi
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39582

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kerjasama TNI dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara khususnya di wilyaha Laut Natuna Utara. Dalam kasus Laut Natuna Utara, banyaknya konflik yang terjadi terutama dalam konflik kasus sengketa laut Indonesia dengan China. Dengan menggunakan interoperabilitas diharapkan kerjasama TNI dengan lembaga lainnya dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan TNI sendiri. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Terkait ketegasan kebijakan Negara atas wilayah Laut Natuna Utara maka TNI memiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pemantauan wilayah udara Kosekhanudnas II dilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yang terintegrasi di wilayah Kosekhanudnas II. Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu. The main purpose of this research is to apply the cooperation of the TNI with other state institutions in realizing the security of the state border areas, especially in the North Natuna Sea area. In the case of the North Natuna Sea, there are many conflicts, especially in the case of maritime disputes between Indonesia and China. By using interoperability, it is hoped that TNI cooperation with other institutions will have a role as the main state tool that carries out security and law enforcement tasks in the North Natuna Sea jurisdiction in accordance with the provisions of legislation and ratified international law. This study uses a qualitative method, where data is obtained from secondary data from institutional reports, research publications and the media, the research data is then validated by data triangulation techniques. Based on the results of the study, it is known that the monitoring of the Kosekhanudnas II airspace is carried out by the Radar Hanud Radar Unit (Satrad) and Civil Airport Radar which are integrated in the Kosekhanudnas II area. The synergy between the TNI and other State Institutions in realizing the security of the North Natuna Sea area is manifested in the form of coordination and exchange of information, both ship shipping information data and flight information data and other information deemed necessary.TujuanutamadaripenelitianiniadalahuntukmengaplikasikankerjasamaTNIdengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negarakhususnyadiwilyahaLautNatunaUtara.DalamkasusLautNatunaUtara,banyaknyakonflikyangterjadi terutamadalamkonflikkasussengketalautIndonesiadenganChina.DenganmenggunakaninteroperabilitasdiharapkankerjasamaTNIdenganlembagalainnyamemiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakanhukumdiwilayahyurisdiksiLautNatunaUtarasesuaidenganketentuanperundang-undangandanhukuminternasionalyangtelahdiratifikasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data diperoleh dari data sekunder dari laporan lembaga, publikasi penelitian dan media, data hasil penelitian kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauanwilayahudaraKosekhanudnasIIdilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yangterintegrasidiwilayahKosekhanudnasII.SinergitasTNIdenganLembagaNegaraLainnyadalammewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi danpertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangansertainformasilainnyayang dianggap perlu.
Flood Disaster Management On The COVID-19 Pandemic In Sekadau Regency West Kalimantan Province Ramadhan Pancasilawan; Herijanto Bekti; Muhammad Fedryansyah; Irfan Mauluddin
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43337

Abstract

Disaster management began as an emergency response to natural disasters, in the  administration of the government's emergency management program there is disaster  management. Disaster management describes the initiation of efforts to mitigate, prepare to  respond, and recover from disasters. The flood disaster management was hampered in the  management of emergency response due non-natural disasters to deal with flood natural  disasters during the pandemic COVID-19. This study will discuss in more depth how the flood  disaster management that occurred in Sekadau Regency, West Kalimantan Province during the  COVID-19 pandemic was carried out by the Sekadau Regency Regional Disaster Management  Agency. This research use descriptive qualitative approach. In collecting data, this research  uses observation, interviews, literature study, and internet searching. Data collection in this  study was carried out with existing studying literature. The author uses a model collaborative  capacities in disaster management Allen (2011), namely: Purpose, Structure, Communication,  Resources. The emergency management has a weakness, namely the loss of the community's  role in the expertise to handle flood natural disasters. The flood disaster that occurred in  Sekadau Regency, West Kalimantan Province was caused by high intensity rainfall and the  overflowing of the Kapuas River which triggered a flood disaster.
Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Nova Magdalena Ginting; Novi Eka Ratnasari
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41959

Abstract

A city without congestion is a form of support for the 11th sustainable development goal A city without congestion is a support for the achievement of the 11th Sustainable Development Goals (SDGs) "Sustainable Cities and Communities" and the 13th Sustainable Development Goals "Climate Action". Congestion in major cities in the world can cause several problems on the roads, such as increased potential for accidents, increased fuel costs, noise, and also air pollution. In Indonesia, in the process of implementation, the problem of congestion is still difficult to overcome. A systematic and integrated effort is needed to overcome congestion. The author conducted a literature review study on congestion handling policies in several countries based on searching for Scopus indexed articles and then processing them using VOSviewer. The use of this Systematic Literature Review (SLR) is intended to see studies or achievements in alleviating congestion in other countries so that they can be applied and used as lessons and then make comparisons with existing transportation policies in Indonesia and South Korea. The results of a literature review using the SLR method show that transportation policies in 5 countries on the Asian continent, namely Indonesia, China, Japan, Korea, and India have not been able to solve traffic congestion properly. Therefore, a holistic analysis is needed with systems thinking with the recommended recommendation being alternative 3, namely the policy of working from anywhere (on a network) is the easiest and cheapest solution to be implemented by the government. However, for the development of new areas such as the National Capital Development Plan (IKN), the most applicable solution is alternative 2, namely an integrated spatial planning policy. Kota tanpa kemacetan merupakan dukungan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-11 “Sustainable Cities and Communities” dan tujuan pembangunan berlanjutan ke-13 “Climate Action”. Kemacetan di kota-kota besar di dunia dapat menyebabkan beberapa masalah di jalan raya, seperti meningkatnya potensi kecelakaan, kenaikan biaya bahan bakar, kebisingan, dan juga polusi udara. Di Indonesia dalam proses pelaksanaannya masalah kemacetan masih sulit untuk diatasi. Diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu untuk mengatasi kemacetan. Penulis melakukan studi tinjauan literatur terhadap kebijakan penanganan kemacetan di beberapa negara berdasarkan pencarian artikel terindeks Scopus dan kemudian melakukan pengolahan dengan menggunakan VOSviewer. Penggunaan Systematic Literature Review (SLR) ini bermaksud untuk melihat studi atau pencapaian pengentasan kemacetan di negara lain sehingga dapat diterapkan dan dijadikan pembelajaran kemudian melakukan perbandingan dengan kebijakan transportasi yang ada di Indonesia dan Korea Selatan. Hasil studi  tinjauan literatur menggunakan metode SLR menunjukkan kebijakan transportasi di 5 negara di benua Asia yaitu Indonesia, Cina, Jepang, Korea, dan India belum bisa menyelesaikan kemacetan lalu lintas dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan analisis secara holistik dengan system thinking (berpikir sistem) dengan rekomendasi yang dipilih adalah alternatif 3, yaitu kebijakan bekerja dari mana saja (dalam jaringan) adalah solusi yang paling mudah dan murah untuk diterapkan oleh pemerintah. Namun untuk pembangunan daerah baru seperti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) maka solusi yang paling bisa diterapkan adalah alternatif 2, yaitu kebijakan tata ruang yang terintegrasi.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN UDARA Opstar Imam Saputra; Wawan Budi Darmawan; Windy Dermawan
Aliansi Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i1.38866

Abstract

Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara   TNI   AU   Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara merupakan salah satu dari kebijakan dari kementerian pertahanan hal ini dilakukan   dalam   Rangka   Menjamin   Pertahanan Negara. Tingkat kesiapam Alat utama system pertahanan   udara   TNI   AU   masih sangat rendah sehingga diperlukan kebijakan dalam meningkatkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data   yang   digunakan   adalah wawancara, observasi, dan penelaahan   dokumen.   Teknik   analisis   data   yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menggabungkan penggunaan nalar logis, intuisi, dan insting peneliti. Hasil   dari   riset   ini   menunjukan   bahwa kementerian pertahanan telah berupaya   memenuhi   alat   utama   system   pertahanan udara dengan pertimbangan baik dinamika politik global, katerbatasan anggaran dan inovasi hal ini merupakah bentuk pemenuhan Minimum Essential Force Alutsista.
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang Irvan Arif Kurniawan; Ida Widianingsih; Sinta Ningrum Wiradinata; Sam’un Jaja Raharja
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41883

Abstract

A tourism village is a concept to improve the socio-economic conditions of a community. The concept of a tourist village in Tangerang City is a breakthrough in creating local tourist destinations to create a livable and worthy city to visit. The concept of a tourist village is one of the efforts to overcome the problem of slums in Tangerang City. The slum problems in Tangerang City have become a central issue for the last 4 (four) years. In order to overcome the slum problem through the concept of a tourist village, it cannot be done by the government alone but requires the role of other stakeholders such as the role of the private and public. The collaborative governance model is an integrated model by connecting organizations across formal and informal boundaries. The collaborative governance model emerged as a response to increasingly complex public problems. Collaborative governance model According to Ansell & Gash consists of: face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. Collaborative governance can be the solution in overcoming the slums problem in Tangerang City by developing tourist villages.
SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP KELOMPOK KEKERASAN BERSENJATA DALAM KONFLIK PAPUA DI MASA KEPRESIDENAN JOKO WIDODO Muzaffar, Eiji; Sudirman, Arfin; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i3.51753

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membuktikan adanya proses sekuritisasi dalam konflik Papua di era Kepresidenan Joko Widodo (terutama 2014-2018). Fokus utama penelitian ini adalah pendekatan keamanan yang didominasi oleh Indonesia terhadap permasalahan Papua, khususnya perubahan kebijakan dalam menangani KKB di Papua pasca-Reformasi melalui kerangka pikir sekuritisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini menunjukkan perubahan yang signifikan secara yuridis, terutama dalam penggunaan aparatus keamanan negara dalam menangani KKB di Papua saat ini. Namun demikian, penerapan kebijakan baru juga menunjukkan tumpang tindih dan kontradiktif, menjadikan situasi konflik di Papua hingga kini masih tidak pasti. This article aims to demonstrate the securitization processes within the Papua conflict during the presidency of Joko Widodo, particularly focusing on the years 2014-2018. The primary focus of this research is Indonesia's security-oriented approach to the Papua issue, specifically examining policy changes in addressing the Free Papua Movement (KKB) post-Reformasi through the securitization framework. Utilizing a qualitative method, the article illustrates significant juridical changes, especially in the use of state security apparatus in handling the current KKB situation in Papua. However, the implementation of new policies also shows overlap and contradiction, leaving the conflict situation in Papua uncertain to this day.
The Ministry Of Home Affairs Strategy Towards Reliable Administration Of Local Owned Asset(S) In Indonesia Syifa Rachmania Komara; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43288

Abstract

The administration is one of the activities of managing local-owned assets (BMD) where the assets must be registered and recorded in the List of Assets Managers according to the classification and codification of the  local-owned assets . However, in reality, the presentation of the  local-owned assets report has not been carried out in an accountable and timely manner. The strategy and policy direction in achieving reliable administration of local-owned assets has been stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2021 concerning Procedures for the Implementation of Bookkeeping, Inventorying, and Reporting of local-owned assets so that the management of local-owned assets in three main aspects can be implemented well. This article uses a qualitative approach which is an approach through exploration methods and understanding the meaning that comes from social problems with data collection techniques through literature studies where researchers seek as much information as possible through related library sources such as books, published journals, research results (thesis and dissertations) as well as other appropriate sources. The Ministry of Home Affairs continues to maximize digital-based services, one of which is through the e-BMD application in order to increase accountability for the management of local-owned assets.
PERAN SAYAP KEPEMUDAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILLENIAL DAN GENERASI Z DI INDONESIA Syahara Bhatari Alamsyah; Hendra Hendra
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.43902

Abstract

Partai politik memiliki fungsi  melaksanakan sosialisasi politik di kalangan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan politik agar dapat aktif  berpartisipasi secara politik. Generasi Millenial dan Generasi Z memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi tersebut, diperlukan treatment khusus dari partai politik.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data dilakukan dengan  studi pustaka dan studi lapangan dapat diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam aktivitas politiknya merupakan salah satu partai yang memiliki beberapa sayap organisasi untuk pemuda di dalam partainya yaitu PKS Muda, Gema Keadilan, dan Garuda Keadilan. Ketiga organisasi sayap Partai PKS terebut melakukan  Pendidikan politik sebagai upaya untuk mewadahi partisipasi Generasi Millenial dan Generasi Z dengan berusaha untuk menyalurkan ekspresi dan aspirasinya, mewarnai aktivitas partai, dan meningkatkan kreativitas. Political parties have the function of carrying out political socialization among the community as an effort to increase political awareness through political education in order to actively participate politically. Millennials and Generation Z have different characteristics from previous generations, so to invite and increase political participation among these generations, special treatment is needed from political parties.  By using a qualitative approach through data collection methods carried out by literature study and field study, it can be seen that the Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) in its political activities is one of the parties that has several wing organizations for youth in the party, namely PKS Muda, Gema Keadilan, and Garuda Keadilan. The three wing organizations of the PKS Party conduct political education as an effort to accommodate the participation of Millennials and Generation Z by trying to channel their expressions and aspirations, coloring party activities, and increasing creativity.

Page 8 of 13 | Total Record : 121

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional More Issue