cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+628179242566
Journal Mail Official
editor.aliansi@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Kampus FISIP Universitas Padjadjaran, Gedung D, Lt.2 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 28291794     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sejak pertama kali diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada April 2022, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional berkomitmen untuk mempublikasikan hasil penelitian baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik, terutama di Indonesia. Publikasi yang ditampilkan pada Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu politik dan memberikan impak bagi pemahaman tentang pembangunan politik dan demokrasi khususnya di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 121 Documents
 8   9   10   11   12 
Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pemecahan Konflik Agraria di Desa Genteng, Kabupaten Sumedang Ade Tatan; Wildan M. Nur Ikhsan; Rajih Faiz Rabbani; Soni Akhmad Nulhaqim; Muhammad Fedryansyah
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41871

Abstract

Desa Genteng merupakan wilayah yang berada di kabupaten Sumedang yang sebagian besar wilayahnya pertanian. Dalam sejarah kolonialisme Hindia Belanda sampai dalam masa transisi orderbaru, konflik agraria sering terjadi antara penduduk lokal dengan penguasa lahan. Hingga saat ini konflik masih terasa di Desa Genteng. Maka dari itu, di dalam melakukan pemecahan masalah tersebut dibutuhkan peran dari berbagai stakeholder yang ada salah satunya adalah peran organisasi kepemudaan (pemuda Pancasila) yang ada di Desa Genteng, pendalaman tentang peran oragnisasi kepemudaan dalam pemecahan konflik agraria perlu di lakukan untuk menemukan titik terang serta pencegahan yang efektif agar konflik agraria dapat di minimalisir.Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana peran organisasi kepemudaan yang ada di desa Genteng dalam pemecahan konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari Sumedang. Selain itu artikel ini bertujuan untuk memberikan perspektif bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam resolusi konflik agraria di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi literatur, data yang digunakan dalam artikel ini didapatkan melalui data base google scholar dan menghasilkan journal, artikel ilmiah dan literatur review yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu peran organisasi kepemudaan dalam pemecahan konflik agraria.Didalam pemecahan konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng, organisasi kepemudaan mempunyai peran sebagai aktor revitalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila didalam bidang kehidupan bermasyarakat, mengayomi dan melakukan pemberdayaan pemuda dan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, melakukan upaya untuk mendapatkan hak masyarakat petani di Desa Genteng. Genteng Village is an area located in Sumedang district which is mostly agricultural.  In the history of Dutch East Indies colonialism until the transition to the new order, agrarian conflicts often occurred between local residents and landowners.  Until now, the conflict is still felt in Gemteng Village.  Therefore, in solving these problems, the role of various stakeholders is needed, one of which is the role of youth organizations (Pancasila youth) in Genteng Village effectively so that agrarian conflicts can be minimized.The purpose of this article is to find out how the role of youth organizations (Pemuda Pensila) in Genteng Village in solving agrarian conflicts that occurred in Genteng Village, Sukasari Sumedang District.  In addition, this article aims to provide a perspective that youth organizations have an important role in the resolution of agrarian conflicts in Genteng Village, Sumedang Regency.  The method used in this study is a literature study, the data used in this article is obtained through the Google Scholar database and produces journals, scientific articles and literature reviews that are in accordance with the issues or problems to be studied by researchers, namely the role of youth organizations in solving agrarian conflicts.In solving agrarian conflicts that occurred in Genteng Village, youth organizations (Pancasila youth) have a role as actors in revitalizing and practicing Pancasila values in the field of social life, protecting and empowering youth and the community, absorbing community aspirations, making efforts to obtain community rights farmers in Genteng Village.
KEBIJAKAN MILITER RUSIA TERHADAP SURIAH DALAM MENDUKUNG REZIM BASHAR AL-ASSAD (2015-2020) Riezky Poetra Phoenna; Chandra Purnama; Windy Dermawan
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.45348

Abstract

Sebagai satu-satunya sekutu tradisional yang dimiliki Rusia di luar lingkungannya sendiri, Suriah telah menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Rusia. Ketika Suriah dilanda konflik, Rusia telah mengerahkan berbagai dukungan penting terhadap rezim Assad. Upaya mempertahankan rezim Assad memaksa Rusia untuk menggunakan kebijakan militer di Suriah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kebijakan militer Rusia dalam keterlibatannya di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan  bahwa kebijakan militer Rusia terhadap Suriah ditenggarai oleh faktor Bashar Al-Assad. Situasi konflik yang semakin mengancam eksistensi rezim Assad direspon Rusia dengan tindakan militer. Pada akhirnya tindakan militer Rusia berhasil mempertahankan Assad dari ancaman pelengseran. As the only traditional ally that Russia has outside of its own neighborhood, Syria has been a consideration in Russian foreign policy. As Syria has been engulfed in conflict, Russia has mobilized important support for the Assad regime. Efforts to defend the Assad regime compelled Russia to intervene militarily in Syria.The purpose of this study is to explain the phenomenon of Russia's military policy in Syria.In analyzing foreign policy, researchers use foreign policy theory. The method used in this research is descriptive-qualitative. This research shows that Russia's military policy towards Syria is driven by the Bashar al-Assad factor. The conflict situation that increasingly threatened the existence of the Assad regime was responded to by Russia with military action. In the end, Russia's military action succeeded in defending Assad from the threat of ouster.
Education Sector Strategy During COVID-19 Pandemic In Indonesia: Policy Transition To Face-To-Face Learning Muhammad Nurdin Alamsyah; Muhamad Azami Nasri; Siti Ghina; Krisna Puji Rahmayanti
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43139

Abstract

This study explores the strategy of the Government of Indonesia in conducting face-to-face learning in the second year of the COVID-19 pandemic and investigates its effectiveness. The government finally implemented a face-to-face learning policy for elementary to high school students in 2021 in response to the decline of the COVID-19 confirmed cases in the country. Still, this policy has implications for the emergence of a new COVID-19 cluster that threatens children, as happened in the increasing number of children affected by COVID-19 from 13% in July 2021 to 15% in August 2021 children were infected. This research conducts a desk review and content analysis of policies related to face-to-face learning strategies. The result finds that the government has made policy transitions since the COVID-19 pandemic emerged from online learning policies to gradual face-to-face learning involving various national and local actors playing a crucial role in the implementation of face-to-face learning. The policy implementations face several obstacles, such as the lack of readiness of school infrastructure and the disparity of the community literacy toward COVID-19 pandemic include students and parents. This study concludes that the government adapts to the COVID-19 pandemic development in developing education sector strategies but still requires necessary improvements. This study reveals that face-to-face learning strategies are required to create a new strategy that applies to all students and schools, improve existing school health infrastructure, and conduct socialization activities related to face-to-face learning.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN UDARA Windy Dermawan; Opstar Imam Saputra; Wawan Budi Darmawan
Aliansi Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v1i2.39587

Abstract

Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara TNI AU Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara merupakan salah satu dari kebijakan dari kementerian pertahanan hal ini dilakukan dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara. Tingkat kesiapam Alat utama system pertahanan udara TNI AU masih sangat rendah sehingga diperlukan kebijakan dalam meningkatkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan  penelaahan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menggabungkan penggunaan nalar logis, intuisi, dan insting peneliti. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa kementerian pertahanan telah berupaya memenuhi alat utama  sistem pertahanan udara dengan pertimbangan baik dinamika politik global, katerbatasan anggaran dan inovasi hal ini merupakah bentuk pemenuhan Minimum Essential Force Alutsista. Strengthening the Main Tools of the Air Defense System of the Indonesian Air Force in order to ensure national defense is one of the policies of the ministry of defense, this is carried out in order to ensure national defense. The level of readiness The main tool of the Indonesian Air Force's air defense system is still very low, so a policy is needed to improve it. The method used in this study was done through qualitative research methods with descriptive analysis techniques. Data collection techniques used are interviews, observation, and document review. The data analysis technique used is qualitative analysis by combining the use of logical reasoning, intuition, and instincts of researchers. The results of this research show that the ministry of defense has tried to fulfill the main tools of the air defense system by considering the dynamics of global politics, budget constraints and innovation. This is a form of fulfilling the Minimum Essential Force Alutsista.
HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Firdausi, Zahidah Dina; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.52252

Abstract

Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pasca era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi di era reformasi. Rezim otoriter yang berlangsung selama 32 tahun di era Orde Baru menyisakan kultur intervensi penguasa terhadap polisi dan militer untuk kepentingan politik pribadi. Begitupun intervensi polisi dan militer terhadap politik praktis. Fenomena tersebut dapat menghambat proses transisi Indonesia menuju demokrasi yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan data-data terkait kasus hubungan politik, polisi dan militer di era reformasi. Pengumpulan data melalui pencarian dan rekontruksi berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Kemudian data dianalisis menggunakan teori dan konsep hubungan sipil dan militer dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pada era reformasi sudah diatur dalam Undang-Undang berdasarkan konsep demokrasi yang ideal, nyatanya indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Berbagai fenomena pelanggaran menunjukkan masih perlu ditegakkannya aturan untuk menjaga netralitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran politik yang dilakukan oleh penguasa maupun aktor keamanan. Selain itu juga perlu ditingkatkannya pengawasan publik terhadap pemerintah maupun aktor keamanan agar proses Indonesia menuju demokrasi yang ideal bisa segera tercapai. This article explains the relationship between politics, the police and the military in Indonesia after the New Order era and its influence on the development of democracy in the reform era. The authoritarian regime that lasted for 32 years in the New Order era left a culture of ruling interventions against the police and military for personal political interests. Likewise, police and military intervention in practical politics. This phenomenon can hinder Indonesia's transition to an ideal democracy. This research uses descriptive qualitative method with literature study as a method to collect data related to cases of political relations, police and military in the reform era. Data collection through searching and reconstructing various sources, such as books, journals, and previous research. Then the data was analyzed using theories and concepts of civil and military relations in a democratic system. The results showed that although political, police and military relations in Indonesia in the reform era have been regulated in law based on the concept of ideal democracy, in fact the democracy index in Indonesia has decreased. Various phenomena of violations show that there is still a need to enforce rules to maintain neutrality, and prevent political violations committed by the authorities and security actors. In addition, it is also necessary to increase public supervision of the government and security actors so that Indonesia's process towards ideal democracy can be as smooth as possible.
GEN-Z DAN POLITIK: MENELUSURI STRATEGI KAMPANYE MEDIA SOSIAL ATALIA PRARATYA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 Simanjuntak, Andreas Saut; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.56107

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan Hubungan Strategi Kampanye Media Soisal Atalia Dalam Legislatif dengan Gen-Z. Sosok Atalia yang populis membuat Atalia selangkah lebih depan untuk kampanye dibandingkan Calon Legislatif lainnya. Atalia merupakan sosok populer karena memiliki modal politik yang besar baik itu berupa modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik. Melalui platform media sosial, karena akses yang mudah dan cepat maka platform media sosial dapat di jadikan penghubung antara komunikator politik. Atalia sering menggunakan media sosialnya untuk dapat menjangkau suara masyarakat secara luas. Dialog interaktif dibangun dengan membalas komentar yang sering diajukan di akun-akun media sosialnya.  Kampanye politik melalui media sosial ini dimanfaatkan untuk menjangkau audiens tertentu. Sementara itu Gen-Z pada saat pemilu 2024 memanfaatkan media sosial untuk  mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan terhubung dengan kampanye politik. Atalia membangun dialog interaktif dengan seluruh kalangan masyarakat disetiap platform medianya membuat Gen-Z merasa dianggap berpartisipasi dalam bagian sistem politik yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi generasi Z. This research describes the relationship between Atalia's social media campaign strategy in the legislature and Gen-Z. Atalia's populist figure makes Atalia one step ahead of the campaign compared to other legislative candidates. Atalia is a popular figure because she has large political capital in the form of economic, cultural, social and symbolic capital. Through social media platforms, because of easy and fast access, social media platforms can be used as a link between political communicators. Atalia often uses social media to reach the voice of society at large. Interactive dialogue is built by responding to comments that are frequently submitted on social media accounts.  Political campaigns via social media are used to reach certain audiences. Meanwhile, Gen-Z during the 2024 election will use social media to access political information, participate in political discussions and connect with political campaigns. Atalia builds interactive dialogue with all levels of society on every media platform, making Gen-Z feel like they are participating in a part of the political system that encourages the realization of a government that is more responsive to the needs and aspirations of Generation Z.
TINGKAT KEPERCAYAAN POLITIK MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SUKABUMI (Studi Kasus pada Penangkapan Dua Anggota Dewan Tahun 2023) Maulida, Dilla; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.53681

Abstract

Kepercayaan politik merupakan unsur penting bagi negara demokrasi karena masyarakat memiliki keyakinan pada Lembaga politik yang kemudian mendorong pada partisipasi politik. Kepercayaan politik juga merupakan wadah masyarakat untuk melakukan evaluasi pada Lembaga politik dan aktor politik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kepercayaan politik di DPRD Kota Sukabumi pasca ditangkapnya dua anggota dewan pada tahun 2023. Fenomena tersebut dapat dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori kepercayaan politik dari Russel J Dalton dengan tiga dimensi yang diukur yaitu integritas, keterbukaan, dan kontrol atas mutualisme. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk menilai tingkat kepercayaan politik masyarakat pasca penangkapan anggota dewan. Responden sasaran pada penelitian ini yaitu penduduk Kota Sukabumi sebanyak 356.410 penduduk, kemudian diambil sampel dengan rumus slovin yaitu 100 masyarakat kota sukabumi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling insidental. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam persepsi integritas anggota dewan dan citra lembaga DPRD setelah penangkapan tersebut. Selain itu, masyarakat sudah menilai adanya keterbukaan namun masih dirasa belum cukup ruang dalam komunikasi dengan dewan secara langsung pada proses kontrol atas mutualisme. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat pada DPRD Kota Sukabumi pasca penangkapan dua dewan menunjukan hasil 2,3 pada skala likert atau 47%, sehingga dapat dikatakan tingkat kepercayaan masyarakat rendah pasca penangkapan dua anggota dewan tahun 2023. Political trust is an important element for a democratic country because people have confidence in political institutions which then encourages political participation. Political trust is also a forum for society to evaluate political institutions and political actors. This research is motivated by the dynamics of political trust in the Sukabumi City DPRD following the arrest of two council members in 2023. This phenomenon can be studied and analyzed using Russel J Dalton's theory of political trust with three dimensions measured, namely integrity, openness, and control over mutualism. This research uses a quantitative method using a questionnaire as the main instrument to assess the level of political trust in the community after the arrest of council members. The target respondents in this research were the 356,410 residents of Sukabumi City, then samples were taken using the Slovin formula, namely 100 residents of Sukabumi City. In taking samples, researchers used incidental sampling techniques. The research results showed a significant decline in the perceived integrity of council members and the image of the DPRD institution after the arrest. Apart from that, the community has assessed that there is openness but still feels that there is not enough space for communication with the council directly in the process of controlling mutualism. An assessment of the level of public trust in the Sukabumi City DPRD after the arrest of two council members showed a result of 2.3 on a Likert scale or 47%, so it can be said that the level of public trust is low after the arrest of two council members in 2023.
KAPABILITAS SATUAN TUGAS INDONESIA BATTALION KONTINGEN GARUDA (KONGA) MENJAGA PERDAMAIAN DI LEBANON SELATAN (KAJIAN PROFESIONALISME PELAKSANAAN TUGAS POKOK TNI) Wirawan, Lukman Hadi; Sumadinata, R Widya Setiabudi; Tumulo, Lukman Yusuf
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.55829

Abstract

Riset ini menganalisis kapabilitas Satgas Indobatt Konga menjaga perdamaian di Lebanon selatan (UNIFIL) dan bagaimana strategi TNI mendukung kesiapan operasi (operational readiness) satgas sebagai bagian dari implementasi profesionalisme pelaksanaan tugas pokok TNI. Metode kualitatif digunakan dalam mendeskripsikan hasil riset melalui pendekatan studi kasus terhadap beberapa kejadian menonjol Satgas Indobatt Konga tahun 2019 hingga 2022 dimana kondisi peralatan, perlengkapan pendukung atau kemampuan personel perlu menjadi perhatian pimpinan TNI. Pengumpulan data secara terbuka melalui wawancara dengan subjek yang terlibat langsung pelaksanaan operasi PBB, studi literasi menggunakan analisa data laporan pelaksanaan operasi satgas, dan obeservasi peneliti saat bertugas sebagai tim pengawas pelaksanaan operasi satgas misi PBB di Lebanon. Hasil riset menunjukkan bahwa kapabilitas satgas Indobatt Konga masih sesuai ketentuan dalam statement of requirement (SUR), baik personil (personnel), peralatan (major equipment) dan perlengkapan (self sustainment). Dalam riset juga mendeskripsikan bahwa keberhasilan Satgas Indobatt Konga melaksanakan misi menjaga perdamaian di Lebanon selatan, tidak hanya dari pendekatan kemampuan operasional (operational capabilities) saja, namun juga pendekatan kemampuan merebut simpati masyarakat (local people) melalui kegiatan sosial, pengenalan budaya dan etika 3S (senyum-salam-sapa). Implikasi yang didapati dalam riset ini adalah perlunya peremajaan peralatan dan perlengkapan agar lebih mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas pokok TNI pada misi perdamaian Dunia. This research analyzes the capabilities of the Indobatt Konga peacekeeping task force in southern Lebanon (UNIFIL) and how the TNI strategy supports the operational readiness of the task force as part of the implementation of the professionalism of implementing the main tasks of the TNI. The qualitative method is used in describing the research results through a case study approach to several prominent incidents of the Indobatt task force from 2019 to 2022 where the condition of equipment, supporting equipment or personnel capabilities need to be the attention of the TNI leadership. Data collection is carried out openly through interviews with research subjects who are directly involved in the implementation of operations, literacy studies using data analysis of task force operation implementation reports, and observation of researchers while serving as a team overseeing the implementation of UN mission task force operations in Lebanon. Research results show that the capabilities of the Indobatt task force are still in accordance with the provisions in the Statement Of Requirement (SUR), both personnel (personnel), equipment (major equipment) and equipment (self-sustainment). The research also describes that the success of the peacekeeping mission in southern Lebanon, is not only from the approach of operational capabilities (operational capabilities), but also the approach of the ability to win the sympathy of the community (local people) through social activities, cultural introduction and 3S ethics (smile-greetings-greetings). The implication found in this research is the need to rejuvenate equipment and supplies to better support the professionalism of carrying out the main tasks of the TNI in the World peace mission.
POLICY PUBLIC IMPLEMENTATION: PROBLEM OF POLICY IMPLEMENTATION IN AFRICA (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) Seidi, Dembael
Aliansi Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i1.44027

Abstract

The African continent is at a crossroads caused by economic recession, crime, corruption and incompetence of leaders leading to insecurity and poverty. This is the best time to join forces in finding solutions to the challenges facing sustainable development in Africa. This study seeks to assess difficulties in implementing policies and the Sustainable Development Goals (SDGs) with specific reference to Africa. This article is supported by a thorough literature review to ensure that the purpose of the review was clear. A typical literature review method includes several steps including searching, collecting, prioritizing and reading with the aim of identifying important issues and themes which are then presented and critically examined. Africa must fight procedural deviations to properly align the desired objectives. Benua Afrika berada di persimpangan jalan yang disebabkan oleh resesi ekonomi, kejahatan, korupsi dan ketidakmampuan para pemimpin yang menyebabkan ketidakamanan dan kemiskinan. Ini adalah waktu terbaik untuk bergabung dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi pembangunan berkelanjutan di Afrika. Studi ini berupaya menilai kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan referensi khusus ke Afrika. Artikel ini didukung oleh tinjauan literatur menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan dari tinjauan itu jelas. Metode tinjauan pustaka yang khas mencakup beberapa langkah termasuk mencari, mengumpulkan, memprioritaskan, dan membaca dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan tema penting yang kemudian disajikan dan diperiksa secara kritis. Afrika harus melawan penyimpangan prosedural untuk menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan benar.
KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP HIGH-RISK THIRD COUNTRIES PERIODE 2015-2020 Narzain, Muhammad Taqaruby; Ma’arif, Dairatul; Hikmawan, Rizky
Aliansi Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v3i2.45851

Abstract

FATF menyerukan Negara-negara untuk memerangi praktek pencucian uang. UE tergolong aktif dalam memerangi praktik pencucian uang, pada tahun 2015 Uni Eropa mengadopsi kerangka peraturan modern yang mencakup beberapa peraturan dan direktif, yaitu direktif keempat UE, salah satu kebijakannya adalah kebijakan terhadap negara ketiga, dimana komisi diwajibkan untuk mengidentifikasi negara ketiga berisiko tinggi dengan kekurangan strategis dalam rezim APU/PPT-nya. Yang mana kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah banyak pengamat dan masyarakat dunia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi tersebut serta mengungkap sebenarnya apa yang melatar belakangi UE membentuk kebijakan tersebut, Penelitian ini menggunakan teori Model Kebijakan Luar Negeri Adaptif dan konsep Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Hasil temuan Peneliti adalah bahwa kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri dan keamanan bersama UE, yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dan mendorong pemahaman internasional, didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional. Dan diluar dari semua kontroversi yang timbul dalam perancangan dan pengimplementasian kebijakan tersebut, harus diakui bahwa dengan kebijakan tersebut UE telah berhasil membuat ekosistem keuangan internasional selangkah lebih baik. FATF urges states to take action against and money laundering practices. The European Union is one of those that is actively combating it, in 2015, the EU adopted a modern regulatory framework that includes several regulations and directives, namely the EU's fourth directive, one of its policies is a policy towards third countries, where the commission is required to identify high-risk third countries with strategic deficiencies in its AML/CFT regime. Which policy sparked debate among observers and the international community. Using descriptive qualitative research methodologies, this study seeks to look into EU policies toward high-risk third countries and uncover what motivates the EU to formulate these policies. This research uses the idea of the Adaptive Foreign Policy Model, as well as the concepts of Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism. According to the conclusions of this study, policy is established based on the EU's common foreign and security policy objectives, with the goal of resolving crises and promoting international understanding via diplomacy and respect for international laws. Despite the controversies that have emerged as a result of the design and implementation of these policies, it must be acknowledged that the EU has succeeded in strengthening the international financial ecosystem.

Page 10 of 13 | Total Record : 121

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 4, No 1 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 3 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 2 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 3, No 1 (2024): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 3 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 3 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 2 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Vol 1, No 1 (2022): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional More Issue