cover
Contact Name
Putri Asilestari
Contact Email
putriasilestari89@gmail.com
Phone
+6282316807980
Journal Mail Official
joecyup@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia Pos Code 28411 Telp. 0762 21677
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Innovative and Creativity
ISSN : 2962570X     EISSN : 2776771X     DOI : https://doi.org/10.31004/joecy
Core Subject : Education, Social,
Journal of Innovative and Creatifity (JOECY) publishes research articles in the field of education which report empirical research on topics that are significant across educational contexts, in terms of design and findings. The topic could be in curriculum, teaching learning, evaluation, quality education, management, and education technology. Papers which contain in-depth critical literature reviews of research on specific educational topics are also welcomed.
Articles 83 Documents
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025)" : 83 Documents clear
Analisa Depenalisasi Tindak Pidana Pengemisan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Aista Wisnu Putra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.5005

Abstract

Artikel ini mengkaji kelayakan depenalisasi tindak pidana pengemisan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dengan memadukan pendekatan doktrinal-normatif, telaah kebijakan daerah, dan perbandingan lintas negara. Berangkat dari kritik atas efektivitas kriminalisasi pengemisan yang historisnya berakar pada rezim vagrancy kolonial, lemah dari sisi mens rea, dan sering bertabrakan dengan mandat konstitusional perlindungan fakir miskin tulisan ini menilai reposisi hukum pidana sebagai ultimum remedium serta kebutuhan pemisahan tegas antara domain pidana dan administratif-sosial. Kebaruan artikel terletak pada perumusan model depenalisasi bertingkat: (i) jalur administratif-sosial untuk pengemisan karena kemiskinan yang terintegrasi dengan layanan dan indikator kinerja (jangkauan layanan, reintegrasi, dan penurunan interaksi koersif); (ii) rute perlindungan anak dan pemberantasan eksploitasi/koersi (termasuk perdagangan orang) dengan fokus sanksi pada pelaku; dan (iii) pidana sebagai jalan terakhir bagi perilaku berulang disertai agresi atau bagi pihak yang mengeksploitasi. Studi perbandingan (AS, Belanda, Arab Saudi, Malaysia, Singapura) menunjukkan pola konsisten: kriminalisasi status memicu penegakan selektif dan eksklusifitas sosial, sedangkan pergeseran ke instrumen sosial menghasilkan tata kelola yang lebih manusiawi asalkan due process dan standar pembatasan diskresi ditegakkan. Artikel kemudian menawarkan pedoman harmonisasi perda agar tidak mereplikasi larangan KUHP lama, melainkan memprioritaskan instrumen non-penal yang selaras dengan Pancasila dan keadilan substantif di era termasuk munculnya pengemisan daring. Temuan mengonfirmasi bahwa depenalisasi bukan pembiaran, melainkan realokasi instrumen demi efektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan martabat manusia.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Elianta Ginting; Zamrama Putra; Rina Tauran
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.6251

Abstract

Tranportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mengetahui pentingnya peranan transpotasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dirangkai dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat keperluan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib. Adanya tanggung jawab pelaku usaha jasa Transportasi Online atas adanya risiko kecelakaan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Metode, penulis menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan Hukum Primer, sekunder, tersier yang kemudian akan di analisis dengan interprestasi gramatikal penafsiran yang sangat sederhana, dan interprestasi sitematis menafsirkan ketentuan perundang-undangan. Simpulan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi sewa khusus yang pertama, di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Yang kedua Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2) Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan (4)Pemberian santunan Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratuss juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.
Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mega Persada Indonesia Metehsa Sembiring; Achmad Fauzi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.6988

Abstract

Pada penelitian ini ingin mengetahui Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mega Persada Indonesia. Menurut Emron Edison, dkk (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.Metode, penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analistis, kuantitatif dalam pengertian bahwa dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistik, khususnya untuk mengukur seberapa besar kaitan atau kekuatan pengaruh diantara variabel-variabel yang diteliti. Simpulan: 1 Berdasarkan hasil uji statistik terbukti dengan thitung lebih besar dari nilai ttabel (-3,844 > 1,678), artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian nilai koefisien regresi variabel stres kerja (X1) berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y). dan berdasarkan Nilai determinan membuktikan bahwa variabel stres kerja (X1) memberikan pengaruh terhadap variabel Y sebesar 24,3% sedangkan sisanya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain.. 2) variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan pada PT. Mega Persada Indonesia secara parsial. Terbukti dengan thitung lebih besar dari nilai ttabel (7,607 > 1,678) artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian nilai koefisien regresi variabel kompensasi (X2) berpengaruh terhadap variabel kinerja (Y). dan berdasarkan nilai determinan membuktikan bahwa variabel kompensasi (X2) memberikan pengaruh terhadap variabel Y sebesar 55,7% sedangkan sisanya sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 3) besarnya kontribusi pengaruh stres kerja dan kompensasi terhadap kinerja adalah sebesar 63,4%, sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (41,786 > 3,200), ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, artinya stres kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Persada Indonesia.
Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanpresasi Bank Garansi Melalui Putusan PKPU Riza Olina
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.6991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa bank garansi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bank dalam PKPU. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan suatu tugas yang kompleks dan memerlukan biaya yang cukup besar. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan yang sarat dengan risiko serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu rencana proyek, seperti kegagalan pelaksanaan, keterlambatan, dan berbagai bentuk wanprestasi terhadap kontrak, pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dan memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu serta mutu yang dijanjikan oleh kontraktor, diperlukan suatu jaminan. Metode, yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, serta analisis data kualitatif dengan metode pengolahan data secara deduktif.Simpulan. Dengan lalainnya si terjamin atas perkerjaan yang tidak sesuai dengan waktu yang tclah diperjanjikan mengakibatkan bank penerbit bank garansi harus mencairkan dana yang diklaim oleh penerima jaminan tersebut. Dan dengan dicairkan dana garansi tersebut, mengakibatkan dana tersebut menjadi utang si terjamin pada bank. Sebelum dikeluarkan penetapan atas penerbitan bnak garansi,maka untuk menghindari timbulnya resiko hukum memberi bentuk perlindungan preventif, yakni dengan meminta jaminan lawan (counter guarantee) kepada si pemohon (applicant) sebagai calon si terjamin yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam bank garansi. Dan bila terjadi PKPU maka hukum memberikan bentuk perlindungan, yakni menetapkan jangka waktu perdamaain selama 270 hari sejak dikeluarkannya putusan PKP.
Tanggung Jawab Sekutu Pada Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Suriadi Bangun; Aditia Romi Nurwahid
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.7000

Abstract

Tanggung jawab sekutu dalam Commanditaire Vennootschap (CV) menyusul berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 tahun 2018. Studi ini menyoroti status hukum CV, yang ditandai dengan pembentukannya melalui persekutuan di mana satu atau lebih sekutu bertanggung jawab atas proses pendaftaran CV. Masih banyaknya CV yang tidak mendaftar di kemenkumham Tenggang waktu yang hanya diberikan selama 1 tahun, tidak ada sanksi bagi CV yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Metode, yang digunakan meliputi pengumpulan data ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, atau undnang-undnang yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Simpulan: Cara registrasi buat perhimpunan komanditer CV tertuju supaya pelakon upaya mempunyai kejelasan hukum. Dikala ini, registrasi CV dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU) yang diatur oleh Departemen Hukum serta Hak Asas Orang, mengambil alih registrasi yang lebih dahulu di Majelis hukum Negara. Peranan kawan dalam perhimpunan komanditer CV Sehabis diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018, ada 2 jenis kawan, ialah kawan komanditer yang mempunyai tanggung jawab terbatas cocok dengan jumlah modal yang mereka setorkan, dan kawan komplementer yang mempunyai tanggung jawab penuh dengan cara individu.
Ekonomi Sirkular Islam: Integrasi Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan`` Riza Anami; Khalilah Khalilah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.7627

Abstract

Purpose. This study aims to develop a conceptual framework for Islamic Circular Economy (ICE) that integrates Sharia principles with circular economy business models in the context of waste management and recycling in Indonesia. The global environmental crisis and waste management challenges demand innovative approaches that are not only economically efficient but also rooted in ethical and spiritual values. This study identifies fundamental convergences between maqasid al-shariah and circular economy principles to establish a theoretical foundation for developing Sharia-based sustainable business models. Materials and methods. The research employs a qualitative-conceptual approach through a systematic literature review of 68 peer-reviewed publications from 2015-2025, covering three domains: circular economy, Islamic economics, and sustainable waste management. Analysis was conducted through conceptual synthesis and comparative analysis to identify principle alignments, research gaps, and integration opportunities between the two paradigms. Results. The study produces an Islamic Circular Economy framework that synergizes five maqasid al-shariah principles (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal) with four circular economy pillars (reduce, reuse, recycle, recover). This framework yields four creative business models: (1) Halal Waste-to-Resource Enterprises that transform waste into value-added halal products; (2) Zakat-based Recycling Cooperatives that mobilize productive zakat for community recycling infrastructure; (3) Waqf-based Waste Management Infrastructure that leverages productive waqf for sustainable facility development; and (4) Islamic Social Finance for Circular Startups that integrates Islamic financial instruments for circular economy venture financing. Conclusions. Islamic Circular Economy offers an alternative paradigm bridging economic, ecological, and spiritual dimensions in resource management. The resulting business models contribute theoretically by extending circular economy theory through an Islamic economics perspective, while providing practical implications for policy development and sustainable business practices in Indonesia and other Muslim-majority countries. Further research is needed for empirical validation of the proposed models and comprehensive assessment of their socio-economic-environmental impacts.
Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Teoritis dan Praktis Arina Haqan; Siti Kholizatun Nafilah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.7694

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip maqashid syariah dalam pengembangan teknologi finansial (fintech) syariah di Indonesia melalui pendekatan teoritis dan praktis. Pertumbuhan fintech syariah yang pesat di Indonesia menimbulkan pertanyaan fundamental tentang sejauh mana inovasi teknologi keuangan dapat sejalan dengan tujuan-tujuan substansial syariah (maqashid syariah), khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis kritis. Sumber data primer meliputi dokumen regulasi fintech syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sementara sumber sekunder mencakup literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid syariah, ekonomi Islam, dan teknologi finansial. Analisis data dilakukan melalui content analysis dengan kerangka teoritis maqashid syariah yang dikembangkan oleh al-Syatibi dan pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat dikategorisasi menjadi lima level: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), tahsiniyyat (kebutuhan tersier), dengan tiga dimensi: individu, masyarakat, dan negara. Analisis terhadap praktik fintech syariah di Indonesia mengungkap bahwa implementasi maqashid syariah masih parsial, dengan fokus dominan pada aspek formalistik syariah (kepatuhan kontrak) dibandingkan tujuan substantif. Dari 15 platform fintech syariah yang dianalisis, hanya 40% yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip pemerataan ekonomi (adl), 53% mengutamakan perlindungan konsumen (hifz al-mal), dan 67% menerapkan transparansi (amanah). Studi menemukan bahwa tantangan utama implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah meliputi: (1) keterbatasan framework operasional untuk menerjemahkan prinsip abstrak maqashid ke dalam praktik bisnis; (2) trade-off antara profitabilitas dan tujuan sosial; (3) ketidakseimbangan pengawasan antara aspek kepatuhan formal dan dampak sosial-ekonomi; serta (4) literasi rendah pelaku industri terhadap konsep maqashid syariah. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan Maqashid-Based Fintech Framework yang mencakup indikator terukur untuk setiap level maqashid, mekanisme pengawasan berbasis dampak, dan insentif regulasi bagi platform yang mencapai target maqashid. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan kerangka teoritis-praktis untuk mengintegrasikan maqashid syariah dalam ekosistem fintech syariah Indonesia, serta memberikan basis empiris bagi pengembangan regulasi yang lebih holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariah yang substantif.
Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren: Antara Mempertahankan Tradisi dan Tuntutan Modernisasi Moh. Naqib
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.7695

Abstract

Purpose. This study aims to analyze the dynamics of Arabic language education innovation in Indonesian Islamic boarding schools (pesantren) through a comprehensive literature review. Pesantren, as the oldest Islamic educational institution in Indonesia, faces the challenge of maintaining the tradition of Arabic learning while adapting to modernization demands. This research identifies various forms of innovation, analyzes driving and inhibiting factors, evaluates effectiveness, and develops a conceptual framework that balances tradition and modernization in Arabic language education. Materials and methods. The research employs a qualitative literature review approach by analyzing 45 scientific articles, books, and research reports published between 2015-2024. Analysis was conducted thematically on aspects of teaching methods, curriculum, learning media, and educator competencies. Data sources were obtained from Google Scholar, Portal Garuda, DOAJ, ResearchGate, and institutional repositories through systematic search and screening processes. Thematic analysis was employed through open coding, axial coding, and selective coding stages to identify patterns and develop conceptual frameworks. Results. The study reveals four major themes of Arabic language education innovation in pesantren: (1) integration of classical methods (sorogan, bandongan) with modern communicative methods through eclectic approaches, (2) development of competency-based curriculum accommodating kitab kuning, fusha Arabic, and communicative skills with flexible leveling systems, (3) utilization of digital technology including e-learning, mobile applications, and social media platforms for extended learning environments, and (4) strengthening of ustadz pedagogical competencies through professional training, academic qualification enhancement, and communities of practice. Supporting factors include visionary kyai leadership, adequate resources, open organizational culture, and networking with external institutions, while inhibiting factors include traditionalist resistance, resource limitations, and challenges in harmonizing innovation with pesantren core values. Conclusions. Successful innovations are those that balance the preservation of Islamic scholarly traditions with practical needs of contemporary Arabic language mastery. The conceptual framework developed offers guidance for pesantren to implement innovation based on five principles: continuity and change, contextualization, holistic integration, participation, and continuous evaluation. The ultimate goal is to produce santri with trilateral competencies: classical (understanding kitab kuning), communicative (active Arabic communication), and cultural (understanding Arab-Islamic cultural diversity). Practical implications include the need for policy support, interfaith dialogue between traditionalists and modernists, empirical research on innovation effectiveness, and documentation of best practices for wider adoption
Pengaruh Citra Merek, Kesadaran Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Shopee Di Tangerang Selatan Bryan Antonio Halim; Ajeng Andriani Hapsari
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.560

Abstract

Perkembangan teknologi pada era ini sudah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi ini juga mengubah aspek gaya hidup manusia yang dimana semua orang dapat mencari informasi dan mengakses media sosial lebih dengan cepat dan mudah. Indonesia telah memperoleh peringkat dalam menggunakan teknologi tersebut, terlebih lagi dalam melakukan gaya hidup dari masyarakat untuk melakukan jual beli produk melalui e-commerce, e-commerce yang lumayan digunakan tersebut adalah platform shopee. Penelitian ini mempunyai tujuan dalam mengetahui pengaruh variable bebas citra merek(X1), kesadaran merek(X2), dan loyalitas Merek(X3) terhadap keputusan pembelian pada platform e-commerce Shopee di wilayah Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode ini akan membagikan sebuah kuesioner berupa Google Form dengan skala likert sebagai pengukur. Sample di perhitungan dengan SPSS versi 27 sehingga sampel terdiri dari 300 responden, dan memilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil yang didapatkan variabel ini secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa citra merek, kesadaran merek, dan loyalitas merek mempunyai pengaruh positif dan signifikan.
Implementasi Sikap Sosial Guru dalam Membentuk Kecerdasan Interpersonal Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Kreatif The Naff Candi, Sidoarjo Leny Nurfadhilah; Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.638

Abstract

Penelitian ini berjudul "Implementasi sikap sosial guru dalam membentuk kecerdasan interpersonal siswa berkebutuhan khusus di sd kreatif the naff candi, sidoarjo. Memahami peran guru dalam mendukung kecerdasan interpersonal siswa berkebutuhan khusus sangat penting,,terutama karena siswa dengan kebutuhan khusus sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial yang berdampak pada prestasi akademik dan hubungan sosial mereka.. Hasilnya menunjukkan bahwa guru menggunakan strategi seperti menciptakan lingkungan belajar kondusif, instruksi jelas, pengelolaan emosi empatik, aktivitas fisik ringan, dan kolaborasi teman sebaya untuk meningkatkan interaksi sosial siswa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi efektif guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa berkebutuhan khusus melalui metode kualitatif studi kasus dengan observasi dan wawancara mendalam..Temuan ini berkontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran inklusif dan adaptif di sekolah dasar, serta diharapkan menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi pendidikan untuk menyusun program pembinaan sosial yang komprehensif dan efektif bagi siswa berkebutuhan khusus.